JawaPos.com – Beredar sebuah Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar. Kebijakan itu disebut-sebut mulai berlaku pada 1 April 2026.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah disebut akan membatasi pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat atau lebih. Setiap kendaraan bermotor perseorangan, baik untuk angkutan orang maupun barang, maksimal hanya dapat membeli 50 liter Pertalite per hari.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 30 Maret 2026, dan ditandatangani oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas.

Namun, saat dikonfirmasi, Wahyudi tidak secara tegas membenarkan maupun membantah keaslian surat yang beredar tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan resmi terkait pembelian BBM merupakan kewenangan pemerintah.

"Pastinya kalau keluar dari pemerintah baru kita mengikuti. Enggak mungkin kita mengatur sebelum ada pemerintah mengeluarkan statement bagaimana mekanisme masyarakat untuk melakukan pembelian BBM. Intinya ke sana. Jadi dalam program ini otomatis callnya di pemerintah," kata Wahyudi Anas kepada awak media di Kantornya, Selasa (31/3).

Ia menambahkan, apabila kebijakan tersebut telah diumumkan secara resmi, maka pelaksanaan teknisnya akan menjadi tugas BPH Migas sesuai fungsi dan kewenangannya. Meski demikian, Wahyudi meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kabar pembatasan tersebut.

"Sesuai dengan tusi, BPH Migas nanti ke depannya, tetapi semua tunggu komando dari pemerintah. Intinya ke sana ya. Kami tidak bisa menjawab, silakan saja teman teman yang bisa merumuskan ini," jelasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dokumen tersebut bocor sebelum diumumkan, Wahyudi enggan memberikan tanggapan. Ia kembali menegaskan bahwa BPH Migas hanya berperan membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

"Posisi kami jangan dipaksa itu bocor atau tidak. Lebih bagus teman-teman yang sudah tahu, kami sampaikan statementnya bahwasannya semua call-nya menunggu pemerintah," tutur Wahyudi.