JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan work from home (WFH) terkait penghematan energi akan ditetapkan pada bulan Maret ini.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, penetapan kebijakan WFH bagi ASN dan swasta akan dilakukan dalam sisa waktu bulan ini yang artinya kurang dari sepekan lagi.

Menurut politikus Partai Golkar itu, akhir bulan Maret masih tersisa beberapa hari sehingga masih ada waktu untuk menetapkan kebijakan tersebut. "Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu," imbuhnya.

Baca Juga:Soal kebijakan WFH, Pemprov DKI Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Sebelumnya pemerintah memastikan kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kebijakan WFH ini berlaku bagi ASN. Sementara, bagi sektor swasta bentuknya berupa imbauan.

“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga, Sabtu (21/3).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan WFH berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Purbaya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.

Baca Juga:Anggota DPR Ingatkan Jangan jadi Tidak Produktif saat WFH

"Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah. Saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya.