JawaPos.com – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai skema pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi menimbulkan beban ganda bagi masyarakat.

Penilaian ini berkaitan dengan skema pendanaan koperasi yang melibatkan pinjaman dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara cicilan pembiayaannya disebut akan ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui Dana Desa.

Peneliti CELIOS, Media Wahyu Askar, menyebut terdapat dua potensi beban yang dapat muncul dari skema tersebut.

“Skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui pinjaman dari Himbara berpotensi menjadi beban ganda bagi rakyat,” ujarnya dalam riset yang dikutip, Jumat (20/3).

Menurutnya, risiko pertama adalah potensi kerugian akibat kegagalan pasar jika program tidak berjalan optimal, yang dapat berdampak pada stagnasi bahkan kemunduran pembangunan desa.

“Kedua, rakyat akan menanggung kerugian karena pemerintah harus menggunakan dana APBN, yang berasal dari pajak rakyat, untuk melakukan strategi penyelamatan terhadap Bank Himbara,” tambahnya.

Baca Juga:Apakah Cicilan Koperasi Merah Putih Pakai Dana Desa Bakal Bebani Fiskal Negara? Begini Kata Menkeu Purbaya

CELIOS juga menilai skema ini berpotensi menggeser prioritas belanja negara dan daerah. Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi bisa dialihkan untuk menopang program koperasi.

Menurut CELIOS, kondisi tersebut berisiko memperdalam ketimpangan infrastruktur antarwilayah serta menekan pertumbuhan ekonomi desa.

“Akses distribusi dan transportasi yang tak berkembang mengakibatkan ekonomi desa lesu dan potensi desa tak tumbuh optimal sebagai pendapatan asli,” ujar Media.

Ia menambahkan, keterbatasan infrastruktur juga dapat meningkatkan biaya distribusi bagi masyarakat desa.