Logo PBNU. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Sembilangan, Bangkalan, Madura, Muhammad Shofwan Taj menyoroti susunan kepanitiaan Muktamar ke-35 NU, sekaligus pelaksanaan Konbes dan Munas Alim Ulama. Susunan ini dianggap tidak lazim dari biasanya. 

 

"Nahdliyyin mencermatinya dengan seksama persiapan Muktamar ke-35 NU, sekaligus Konbes dan Munas Alim Ulama. Respons awal justru dipenuhi kecurigaan. Bukan sekadar anomali biasa, melainkan sinyal kuat adanya pergeseran arah sekaligus potensi gejolak," ujar Shofwan, Jumat (3/4).

 

Dia menjelaskan, kewajiban Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar ke-34 adalah menyelenggarakan muktamar berikutnya, yakni Muktamar ke-35, secara bersama-sama. Tanggung jawab ini semestinya berjalan linier dan terdelegasi secara proporsional dalam struktur Rais Aam beserta para wakilnya, demikian pula Ketua Umum PBNU dengan jajaran wakilnya. 

 

"Dalam rapat PBNU menetapkan Ketua SC adalah Katib Aam (KH Said Asrori), sedangkan Sekretaris SC adalah Rais PBNU (Prof. M. Nuh). Pertanyaannya, mengapa bukan Wakil Rais Aam? Demikian pula pada OC, Ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal (Saifullah Yusuf), sementara posisi Sekretaris justru dipegang oleh Wakil Ketua Umum, H. Amin Said Husni. Komposisi kepanitiaan inti ini tampak tidak mengikuti standar lazim, dan penempatan figur berdasarkan jabatannya pun terasa janggal serta tidak proporsional," imbuhnya.

 

 

Baginya Muktamar NU tidak sebatas urusan administrasi. Melainkan memuat nilai keilmuan, adab, serta keseimbangan. Oleh karena itu dia mempertanyakan tujuan dari dibentuknya struktur kepanitian tersebut.

 

"Kualifikasi dan etika yang berakar pada marwah pesantren kini dipertaruhkan dalam forum tertinggi jam’iyyah yang justru berbasis pesantren itu sendiri," jelasnya.

 

Shofwan juga mengkhawatirkan adanya 4 nama yang pernah berseberangan duduk dalam satu kepanitiaan. Mereka yakni Said Asrori dan M. Nuh pernah berada pada posisi yang sama sebagai Katib Aam dari dua kubu berbeda. Begitu pula Saifullah Yusuf dan  Amin Said Husni yang pernah berhadap-hadapan dalam posisi Sekretaris Jenderal PBNU. 

 

"Secara psikologis organisasi, kondisi ini tentu membuka potensi kompleksitas yang tidak sederhana," ucapnya.

 

Shofwan berharap Muktamar bisa berjalan dengan transparan, tidak disusupi kepentingan politik. Independensi organisasi harus dijaga agar tidak dimanfaatkak untuk kepentingan segelintir pihak.

 

“NU bukan milik segelintir orang, apalagi untuk dimanfaatkan dalam event muktamar demi kepentingan politik praktis dan pragmatis. Independensi dan kedaulatan NU adalah jantung organisasi yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.