JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Abdussalam Shohib menyoroti rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Dia mengkhawatirkan kegiatan ini berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina. Sebab, kedua acara tersebut digelar bersamaan.

 

“Publik tentu membaca adanya momentum yang beriringan antara ratifikasi ART dan pertemuan perdana Board of Peace. Ini wajar jika memunculkan pertanyaan: apakah ada relasi kepentingan di balik dua agenda besar tersebut?” ujar Gus Salam, Sabtu (14/2).

 

Terlebih, kata Gus Salam, kritik terhadap keanggotaan Indonesia di BoP kini mulai mereda. Sehingga dikhawatirkan akan lebih menguntungkap Amerika atau Israel.

 

“Sikap yang sebelumnya kritis terhadap BoP mendadak berubah. Padahal sejak awal banyak pihak menilai skema itu lebih menguntungkan kepentingan Amerika dan Israel ketimbang rakyat Palestina,” imbuhnya.

 

 

Gus Salam menilai, klaim 20 poin program BoP yang disebut sebagai New Gaza Project perlu dikaji secara kritis. Proyek tersebut disebut akan mentransformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan yang terbebas dari Hamas. Namun, skema itu ditakutkan akan menghilangkan kedaulatan dan peradaban Palestina.

 

“Alih-alih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, skema ini berisiko menjadi pola baru penindasan dan kolonialisme dengan kemasan perdamaian,” tegasnya.

 

Ketakutan seperti ini muncul karena kekerasan di Gaza sampai saat ini masih terjadi. Israel masih kerap melakukan pelanggaran gencatan senjata.

 

“Jika fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi, lalu di mana letak perdamaian yang dijanjikan?” jelasny.

 

Uji konsistensi politik luar negeri Indonesia menyentuh prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

 

“Dalam perspektif konstitusi, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai anti-penjajahan dan perikemanusiaan. Posisi Indonesia terhadap Palestina itu normatif, mengikat, dan final,” tandasnya.