<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_Yaqut-Cholil-Qoumas-Penuhi-Panggilan-KPK_SALMAN-TOYIBI-6JPG-2397005581.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. KPK mencecar Gus Yaqut soal dugaan kerugian keuangan negara dari kasus tersebut. Gus Yaqut menjalani pemeriksaan kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 11.42 WIB hingga pukul 20.20 WIB, pada Selasa (16/12). Pemeriksaan itu merupakan yang kedua kali pada tahap penyidikan. &ldquo;Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan BPK,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12) malam. Selain Gus Yaqut, penyidik KPK turut memeriksa sejumlah saksi dari asosiasi penyelenggara ibadah haji. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa. &ldquo;Pemeriksaan terkait penghitungan kerugian keuangan negara ini menjadi pelengkap dari puzzle-puzzle informasi dan keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik,&rdquo; jelasnya. Budi menjelaskan, penyidikan perkara ini mencakup penelusuran asal muasal tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut disebut bertujuan untuk mengurangi panjang antrean haji reguler. Dalam proses penyidikan, penyidik KPK juga melakukan pengecekan langsung ke Arab Saudi untuk memastikan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji. Temuan penyidik di lapangan kemudian dikonfirmasi kepada Gus Yaqut dan saksi-saksi lainnya. &ldquo;Hal tersebut menjadi pengayaan dalam proses penyidikan sehingga konstruksi perkara menjadi utuh, mulai dari proses pengambilan diskresi yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji, hingga adanya dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,&rdquo; imbuhnya. Sementara, usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (16/12) malam, Gus Yaqut memilih irit bicara. Gus Yaqut enggan membeberkan materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadapnya. "Nanti tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Ditanyakan ke penyidik ya," ucap Yaqut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas terkait kerugian negara dari dugaan korupsi kuota haji pada 2023-2024.

KPK Cecar Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas soal Dampak Kerugian Negara dari Penyelewengan Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Yaqut-Cholil-Qoumas-_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1031366574.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menjalani pemeriksaan sebaaagai saksi, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Yaqut yang diperiksa kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 11.42 WIB hingga pukul 20.20 WIB itu menyerahkan sepenuhnya materi pemeriksaan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Nanti tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Ditanyakan ke penyidik ya," kata Yaqut usai menjalani &agrave; di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12) malam. Sementara, kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggaraini, mengklaim kebijakan diskresi pembagian kuota haji tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dasar hukum diskresi tersebut merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji. &ldquo;Bukti utamanya adalah kerangka hukum yang memberikan ruang diskresi itu sendiri, antara lain Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji,&rdquo; kata Mellisa usai mendampingi Yaqut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12). Selain itu, Mellisa menyebut kebijakan diskresi juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021, yang mengatur kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan. Ia menilai, kondisi faktual saat itu menuntut pengambilan keputusan cepat, lantaran tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi datang secara mendadak. &ldquo;Perhitungan teknis kapasitas di Mina, termasuk adanya kebijakan zonasi Mina oleh Saudi, berdampak pada penempatan dan pembiayaan jemaah. Hal ini juga mengacu pada MoU antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang ditandatangani pada 8 Januari 2025,&rdquo; tuturnya. Mellisa menegaskan, diskresi yang diambil Menteri Agama semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum, khususnya pelayanan dan keselamatan jemaah haji. &ldquo;Diskresi tersebut dilakukan untuk kepentingan pelayanan dan keselamatan jemaah, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok,&rdquo; tegasnya. Namun, ia menghormati langkah KPK yang berencana meminta pendapat ahli mengenai diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019. Menurutnya, sejumlah ahli hukum sebelumnya telah memberikan pandangan serupa, di antaranya Dr. Oce Madril dan Dr. Rudy Lukman, yang berpendapat bahwa pasal tersebut memang memberikan ruang diskresi kepada Menteri Agama. &ldquo;Diskresi tersebut bukan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum,&rdquo; imbuhnya. Yaqut sendiri telah menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji sebanyak tiga kali pemeriksaan. Yaqut sebelumnya telah dipanggil KPK, pada Senin (1/9) lalu. Selain itu, Yaqut juga sempat diperiksa pada Kamis (7/8) ketika kasus dugaan korupsi kuota haji masih berada pada tahap penyelidikan. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.&nbsp; Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah. Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat di tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut. Selain mencegah Yaqut, KPK juga telah mencegah mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) dari bepergian ke luar negeri.

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, tim hukum klaim sesuai aturan.

Tim Hukum Eks Menag Yaqut Klaim Pembagian Kuota Haji Tambahan Sesuai Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/CI8tvLUQ53LcvQCMZfuABtavP36xckDd5N0NjwA4-4282780078.jpg" alt="Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK pada Senin (1/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK pada Senin (1/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Padahal, KPK telah mencegah tiga pihak ke luar negeri, salah satunya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Hal ini disampaikan setelah KPK memeriksa Gus Yaqut dalam kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (1/9). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, sampai saat ini KPK masih melakukan analisi terhadap keterangan saksi-saksi. "KPK masih terus mendalami menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi termasuk tentunya saksi-saksi lainnya juga dipanggil dan diperiksa," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Menurutnya, penyidik mendalami soal pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang seharusnya 92 persen reguler dan 8 persen haji khusus. Namun, pembagian itu disalahgunakan menjadi 50:50. "Jadi hasil muasalnya didalami oleh penyidik, sehingga kemudian dilakukan plotting 50%-50% itu seperti apa, dan juga terkait dengan dugaan-dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut itu juga didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini," urainya. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Yaqut hari ini merupakan yang pertama kali setelah kasus dugaan korupsi kuota haji ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Pemeriksaan terhadap saudara YCQ hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Jadi pemeriksaan sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan," tegasnya. Sementara, Gus Yaqut menjalani pemeriksaan selama tujuh jam, sejak pukul 09.19 WIB hingga pukul 16.21 WIB. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menyampaikan, dirinya didalami penyidik soal kuota haji tambahan 2024. "Memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya. Jadi, ada pendalaman," ucap Yaqut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9). Adik kandung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf itu menyatakan, dirinya dicecar tim penyidik KPK sebanyak 18 pertanyaan. Menurutnya, pertanyaan itu merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya, pada Kamis (7/8). "Insyaallah kalau saya enggak salah ada 18 (pertanyaan)," ujar Yaqut. Meski demikian, Yaqut enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami tim penyidik lembaga antirasuah terhadap dirinya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik KPK. "Materi ditanyakan ke penyidik," tegas Yaqut. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa mantan staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, pada Selasa (26/8). KPK menduga, Gus Alex mengetahui adanya dugaan penyimpangan dari pengadaan kuota haji tambahan 2024. KPK sendiri telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Alasan KPK Belum Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/yaqut-di-semarang-3907121722.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai penutupan AICIS 2024 di Semarang, Sabtu (3/2) malam." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai penutupan AICIS 2024 di Semarang, Sabtu (3/2) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebentar lagi ibadah Haji akan dilaksanakan, dan masyarakat Indonesia telah mempersiapkan diri serta perlengkapan untuk pergi ke Tanah Suci, Mekkah. Tak hanya mempersiapkan diri dan mental saja, kesehatan para calon jamaah juga diperhitungkan agar bisa melaksanakan ibadah Haji dengan baik. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji sudah dimulai. Dan untuk jumlah peserta jamaah Haji yang sudah melakukan tes kesehatan sementara ini sudah mencapai lebih dari 50 persen. "Sudah mulai pemeriksaan calon jamaah haji untuk istitha'ah. Hari ini sudah terpenuhi jamaah haji yang memeriksa kesehatan. (Sebanyak) 61 persen kurang lebih. Jadi tinggal sedikit ya," ungkap Menag Yaqut Cholil usai menutup forum AICIS 2024 dikutip dari PMJ News, (5/2). Menag meyakini setelah pelunasan haji ditutup pada Februari kuota haji nantinya kan terpenuhi. "Saya yakin nanti setelah penutupan akhir Februari pembayaran itu, pelunasan haji kita tutup, (maka) kuota (jamaah haji) kita bisa kita penuhi," ucap Yaqut Cholil. Di sisi lain, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menjelaskan Kemenag juga segera menggelar seleksi untuk tenaga pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 Hijriah/2024 Masehi. "Kita akan laksanakan seleksi Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi. Insya Allah pendaftaran dibuka dalam waktu dekat ini, pada awal Februari 2024," ujar Hilman Latief dalam keterangannya. Seleksi ini dibahas bersama dalam Rakor Rekrutmen Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi 1445 H/2024 M. Menurut Hilman, tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi, termasuk unsur petugas yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 dan bertugas di Arab Saudi. Tenaga Pendukung ini terdiri atas para mahasiswa Indonesia yang kuliah pada sejumlah perguruan tinggi di negara Timur Tengah dan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. "Seleksi Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tujuan seleksi untuk memilih para petugas yang profesional dan berkompeten," tutur Hilman.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meneybutkan bahwa hampir 50 persen jamaah haji telah melakukan tes kesehatan.

Yaqut Cholil Pastikan, 50 Persen Calon Jamaah Haji Sudah Tes Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/menteri_agama-217191993.jpg" alt="Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. (kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. (kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk Indonesia tengah menyambut perayaan Natal 2023 yang jatuh pada hari Senin (25/12). Berkenaan dengan hal itu, Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama RI menyampaikan ucapan Selamat Natal serta mengajak umat Kristiani untuk terus menebar nilai-nilai kebaikan pada perayaan Natal 2023. "Saya, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan, Selamat Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai semua," kata Menteri Yaqut Cholil. "Di tengah kegembiraan ini, saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan tanpa mengenal batas maupun balutan beragam identitas," sambungnya. Dikutip dari Antara pada Minggu (24/12), Yaqut Cholil menyebutkan bahwa Natal merupakan simbol datangnya kebaikan dan menghadirkan sukacita bersama bagi umat Kristiani. Menteri Agama mengatakan tema perayaan Natal 2023, "Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi", memuat pesan bahwa hidup yang damai, rukun, dan tentram. Pesan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan antarsesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. "Pesan damai ini sangat penting dalam menyongsong pesta demokrasi pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Apapun pilihan politik kita, perdamaian dan kerukunan umat harus dikedepankan," jelas Yaqut Cholil. Ia menjelaskan, tema perayaan Natal tahun ini sangat relevan terhadap perubahan iklim yang sedang mendera dunia akibat berbagai tindakan perusakan lingkungan. Lebih lanjut, ia berharap bahwa perayaan Natal semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. "Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bumi terus lestari dan damai sejahtera," pungkas Menteri Yaqut Cholil.

Umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk Indonesia tengah menyambut perayaan Natal 2023 yang jatuh pada hari Senin (25/12).

Sambut Perayaan Natal 2023, Menteri Agama Mengajak Umat Kristiani Menebar Nilai-nilai Kebaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/24-Salat-Gaib-Cara-3293378639.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan salat gaib." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan salat gaib.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Salat gaib adalah bentuk sholat jenazah yang dilakukan oleh umat Islam tanpa hadirnya mayat atau jenazah di depan mereka. Adanya peningkatan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel, kemudian menyebabkan Menteri Agama Yaqut Cholil mengimbau warga Indonesia untuk menggelar salat gaib. Himbauan untuk salat yang dilakukan sebagai bentuk doa bagi rakyat Palestina yang telah kehilangan nyawa dalam serangan oleh Israel ini berlangsung pada Minggu (5/11) pagi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hukum&nbsp;salat gaib ini sama dengan salat jenazah yang ada di tempat, yaitu fardhu kifayah, sehingga amat disarankan untuk dilakukan. Salat gaib sebenarnya dapat dibedakan niatnya berdasarkan jenis kelamin dan kondisi yang ada pada saat itu, seperti untuk laki-laki, perempuan, tidak diketahui, ataupun untuk jumlah banyak. Dikutip dari Kementerian Agama RI pada Senin (6/11), mengingat salat gaib yang ditujukan kepada bangsa Palestina ini bersifat banyak, berikut niat dan tata cara pelaksanaan salat yang mencakup banyak orang sekaligus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013170011/berbeda-dengan-salat-pada-umumnya-pahami-niat-tata-cara-dan-doa-salat-gerhana">Berbeda dengan Salat pada Umumnya, Pahami Niat, Tata Cara dan Doa Salat Gerhana</a> Niat untuk Jenazah yang Jumlahnya Banyak &ldquo;Ushalli 'al&acirc; jam&icirc;'i maut&acirc; qaryati kadz&acirc;l ghaib&icirc;nal muslim&icirc;na arba'a takb&icirc;r&acirc;tin fardhal kifay&acirc;ti im&acirc;man/ma'm&ucirc;man lill&acirc;hi ta'&acirc;l&acirc;&rdquo; Artinya: &ldquo;Saya salat untuk seluruh umat muslim yang jadi korban di negara &lsquo;......&rsquo; (sebutkan Palestina) yang berada di tempat lain empat takbir dengan hukum fardhu kif&acirc;yah sebagai imam/makmum karena Allah ta&rsquo;&acirc;l&acirc;.&rdquo; Tata Cara Pelaksanaan <ol> <li style="font-weight: 400;">Membaca niat.</li> <li style="font-weight: 400;">Takbir pertama, lalu membaca surah Al-Fatihah.</li> <li style="font-weight: 400;">Takbir kedua, lalu membaca shalawat Nabi Muhammad SAW. Disunnahkan membaca shalawat Ibrahimiyah seperti berikut:</li> </ol> &ldquo;Allāhumma shalli 'alā sayyidinā Muhammadin, wa 'alā āli sayyidinā Muhammadin kama shallaita 'alā Ibrāhīma, wa 'alā āli Ibrāhīma, innaka hamīdun majīdun, wa barīk 'alā sayyidinā Muhammadin, wa 'alā āli sayyidinā Muhammadin kama baarakta 'alā Ibrāhīma, wa 'alā āli Ibrāhīma, fī al-'ālamīn&rdquo; Artinya: "Ya Allah, berilah shalawat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Nabi Ibrahim AS, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim AS. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berilah keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim AS, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim AS, di seluruh alam semesta." Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013165983/amalan-doa-nabi-yunus-kunci-dan-kekuatan-dalam-mengatasi-kesulitan">Amalan Doa Nabi Yunus, Kunci dan Kekuatan dalam Mengatasi Kesulitan</a> <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;">Takbir ketiga, lalu mendoakan mayat yang sedang disalati dengan doa berikut:</li> </ol> &ldquo;Allāhummaghfir lahum warhamhum, wa 'āfihim wa'fu 'anhum, wa akrim nuzulahum, wa wassi' madkhalahum, waghsilhum bilmāi wats-tsalji walbaradi, wanaqqihim minal khathāyā kamā yunaqqats tsaubu abyadlu minaddanasi, wa abdilhum dāran khairan min dārihim, wa ahlan khairan min ahlihim, wazaujan khairan min zaujihim, wa adkhilhulhum jannata wa najjihim minan nāri waa&rsquo;izzuhum min &lsquo;azabil qabri au min &lsquo;azabi annār.&rdquo; Artinya: "Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, lindungilah mereka, dan maafkanlah mereka. Muliakanlah tempat tinggal mereka, luaskanlah pintu masuk mereka, basuhlah mereka dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah mereka dari dosa-dosa, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantikanlah mereka dengan rumah yang lebih baik dari rumah mereka, keluarga yang lebih baik dari keluarga mereka, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan mereka. Masukkanlah mereka ke dalam surga dan selamatkanlah mereka dari neraka." <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;">Takbir keempat, lalu membaca doa berikut:</li> </ol> &ldquo;Allahumma lā tahrimnā ajrahum wa lā taftinā ba'dahum wa ighfir lanā wa lahum wa liikhwānina alladzīna sabaqūna bil-īmān wa lā taj'al fi qulūbinā ghillan lilladzīna āmanū rabbanā innaka raūfun rakhīm.&rdquo; Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahala mereka dan janganlah Engkau beri kami fitnah setelah mereka. Ampunilah kami dan mereka, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang." Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013170595/ada-bedanya-simak-niat-dan-tata-cara-mandi-junub-untuk-laki-laki-dan-perempuan-muslim">Ada Bedanya! Simak Niat dan Tata Cara Mandi Junub untuk Laki-laki dan Perempuan Muslim</a> <ol start="6"> <li style="font-weight: 400;">Mengucap dua kali salam.</li> </ol> Salat gaib ini dilakukan sebagai cara bagi umat Islam untuk memberikan penghormatan, dukungan, dan doa kepada mereka yang telah meninggal dalam situasi konflik tersebut. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan empati bagi sesama saudara muslim yang luas dan sebagai wujud kasih sayang bagi yang telah tiada. &nbsp;***

Simak dan pahami, salat gaib yang dilakukan sebagai bentuk doa bagi rakyat Palestina, berikut niat khusus dan tata cara pelaksanaannya.

Niat dan Tata Cara Salat Gaib untuk Jenazah yang Jumlahnya Banyak, Doa bagi rakyat Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sidak-RPH-alfian.jpg" alt="SIBUK: Aktivitas di RPH Pegirian yang rencananya dipindahkan ke Tandes. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIBUK: Aktivitas di RPH Pegirian yang rencananya dipindahkan ke Tandes. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus positif Covid-19 meningkat tajam. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan angka kasus positif bahkan sudah lebih 56.000 pada 15 Juli 2021. Bahkan, sudah menyasar klaster keluarga.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik Idul Adha. Menurutnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga diri dan membatasi kegiatan sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19, terlebih dengan adanya varian Delta.  "Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Idul Adha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya virus Covid-19," tegas Yaqut dalam keterangannya, Jumat (16/7).  Pemerintah sendiri telah menetapkan awal Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan 11 Juli 2021, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada 20 Juli 2021.  "Tetap di wilayah masing-masing. Jaga kesehatan diri, kurangi mobilitas, dan saya minta sekali lagi jangan mudik Idul Adha 1442 H," ungkapnya.  Menurut Yaqut, mudik Idul Adha dalam kondisi pandemi berpotensi membahayakan jiwa, bisa menjadi sarana penyebaran Covid-19. Sementara menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, adalah kewajiban bersama.  "Larangan mudik Idul Adha karena pemerintah ingin melindungi seluruh warga negara agar terjaga dari penularan Covid-19," jelasnya.  Yaqut mengatakan pihaknya juga minta masyarakat mematuhi surat edaran Menag Nomor SE 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Dijelaskan Yaqut, ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE 17/2021. Pertama, kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara. Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Salat Idul Adha di masjid/musala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat, ditiadakan sementara.  Ketiga, lanjut Yaqut, SE 17/2021 mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban. Misalnya, dilakukan sesuai syariat Islam dalam rentang waktu yang tersedia (11-13 Zulhijjah) agar tidak terjadi kerumunan.  Pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia atau di luar RPH-R dengan menerapkan protokol kesehatan, baik petugas maupun pihak berkurban, serta memastikan kebersihan alat. "Edaran ini dibuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 dan memberi rasa aman masyarakat dalam penyelenggaraan malam takbiran, Salat Iduladha, serta pelaksanaan kurban," kata Yaqut.  Kementerian Agama juga menerbitkan edaran No SE 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Pelaksanaan Qurban 1442 H di luar wilayah PPKM. Edaran ini terbit untuk tujuan sama, memutus rantai penularan Covid dan memberi rasa aman kepada masyarakat.  Karenanya, kata Yaqut, meski di luar wilayah PPKM Darurat, penyelenggaraan malam takbiran dan Salat Iduladha hanya dapat diselenggarakan pada masjid/musala dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 nya zona hijau dan kuning. Itu pun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin 5M.  "Untuk zona merah dan oranye, meski berada di luar wilayah PPKM Darurat, takbiran dan salat Idul Adha di rumah," pungkasnya.

Menag Minta Masyarakat Tak Mudik, Potong Kurban Diimbau di RPH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210403-WA0035_1.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meresmikan Wisma Shafa Asrama Haji Sudiang Makassar, Sabtu (3/4). Wardi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meresmikan Wisma Shafa Asrama Haji Sudiang Makassar, Sabtu (3/4). Wardi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Salah satu aturan yang tercantum dalam kebijakan tersebut adalah Salat Idul Fitri tidak boleh dilakukan di zona merah dan oranye.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta agar kebijakan itu dapat menjadi panduan bagi perangkat daerah dan aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila mana ada pelanggaran protokol kesehatan.  ’’Kebijakan ini hanya akan jadi macan kertas bila mana tidak ada penegakan di lapangan. Karenanya kami berharap kerja sama pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran,’’ ujar dia pada Selasa (4/5).  Menag Yaqut juga meminta seluruh jajaran Kemenag di daerah untuk melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 di daerah masing-masing. ’’Khususnya untuk memantau protokol kesehatan pada setiap kegiatan peribadatan yang dilakukan umat,’’ imbuhnya.  Menag juga mengimbau untuk tidak perlu dilakukan takbiran keliling. Takbiran cukup dilakukan di masjid atau musala setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan atau dilaksanakan secara virtual.  Selain itu, ia juga mengharapkan agar penyaluran zakat tidak menimbulkan kerumunan. Bagi panitia zakat di musala atau masjid agar tetap dapat menerapkan protokol kesehatan dalam penerimaan dan penyaluran zakat. ’’Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat terjadinya kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik berdesakan,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8bNcdJhO-T4

Menag Tegaskan, Panduan Ibadah Lebaran Harus Ditegakkan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tentang pembacaan doa semua agama di setiap acara Kemenag. "Bagi saya sesuatu itu ada tempatnya. Di daerah dan atau di tempat yang orang Islam banyak di situ ya silakan doanya menurut agama Islam dan yang non-Muslim silakan menyesuaikan diri untuk juga berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing," kata dia kepada JawaPos.com, Selasa (6/4).  Ia memberikan contoh, seperti di Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, doa dapat dipimpin dengan cara Hindu. Sementara yang lainnya menyesuaikan.  "Seperti itulah kita menegakkan dan menghormati demokrasi dan toleransi. Jadi pelaksanaan dan implementasi kata toleransi itu tidak harus seperti yang dikatakan menteri agama tersebut," ujarnya.  Begitu juga dalam memberi salam, harus disesuaikan dengan salam yang diajarkan oleh agama masing-masing. Menurutnya, tidak usah orang yang berbeda agama menyampaikan salam dalam bentuk salam dari agama lain.  "Begitu pula sebaliknya orang Hindu silakan menyampaikan salamnya sesuai dengan salamnya orang Hindu dan tidak usah menyampaikan salam seperti salamnya orang Islam dan atau salam dari agama lain. Sehingga kita tahu yang bersangkutan itu agamanya apa dan wajiblah bagi kita yang tidak seagama dengannya untuk menghormati mereka, berikut dengan menghormati sikap serta agamanya tersebut," jelas dia.  Menurutnya, dalam hal yang seperti inilah kata toleransi itu baru punya arti dan punya makna. Persatuan dan kesatuan itu tidak harus diwujudkan dengan menampilkan atau memadukan ajaran-ajaran agama yang ada.  Dengan begitu, persatuan serta kesatuan Indonesia tidak akan terusik oleh adanya perbedaan di masyarakat. Sebab, masyarakat sendiri juga mempunyai sikap dan pandangan yang kuat yaitu Bhineka Tunggal Ika.  "Meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu dan bersatu dalam negara kesatuan republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Untuk itu sebagai warga bangsa kita harus tahu bahwa Pancasila dan UUD 1945 menghendaki kita untuk menjadi orang yang melaksanakan ajaran agamanya dengan baik," pungkasnya.  Sebelumnya, Menag Yaqut menyampaikan masukan terhadap jajarannya. Ia meminta agar jajarannya tersebut membacakan doa seluruh agama yang diakui di Indonesia dalam setiap acara Kemenag.  "Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa," kata dia dalam rapat kerja nasional (rakernas) Kemenag 2021, Senin (5/4).  https://www.youtube.com/watch?v=RPwZlrOFZ5Y

Wakil Ketua MUI Sebut Tak Usah Ucap Salam seperti Pemeluk Lain Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Banjir-Flores-Timur-040421-HO-1.jpg" alt="Seorang warga menyaksikan banjir bandang yang merusak permukiman di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu (4/4). BPBD Flores Timur/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang warga menyaksikan banjir bandang yang merusak permukiman di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu (4/4). BPBD Flores Timur/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan jajaran ASN kementeriannya untuk segera membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bencana alam tersebut terjadi karena tingginya intensitas hujan di wilayah itu.  “Saya sampaikan kepada semua untuk bersama-sama menyampaikan simpati duka cita dan sekaligus doa untuk saudara-saudara kita di NTT yang sedang mengalami musibah banjir bandang dan tanah longsor. Semoga segera mendapatkan pertolongan dan bisa segera recovery,” kata dia, Senin (5/4).  Dirinya juga mendoakan agar seluruh jajaran Kemenag di NTT berada dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan baik. Ia juga meminta Kakanwil Kemenag NTT untuk proaktif membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor tersebut.  “Saya minta Kakanwil NTB berikut Kankemenag untuk proaktif membantu saudara kita yang sedang terkena musibah di sana,” ujarnya.  Sebagai informasi, banjir bandang dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Flores Timur, NTT. Banjir dan tanah longsor terjadi setelah hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah tersebut pada Minggu (4/4).  Sejumlah daerah terdampak kerusakan parah, antara lain di Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai Kecamatan Wotan Ulumado, serta Desa Waiwadan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat.  https://www.youtube.com/watch?v=44NCBLRFjvk

Menag Dorong Jajarannya Bantu Banjir Bandang dan Longsor NTT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yaqut Cholil

Berita Terkini