<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/5a00b2ca-6d70-480a-ab26-48998e7ea4df-910455616.jpeg" alt="Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi Warga Negara Amerika Serikat, TS, pelaku pembunuhan dalam koper usai jalani hukuman 18 tahun penjara, Selasa (24/2)." width="100%">
<figcaption>Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi Warga Negara Amerika Serikat, TS, pelaku pembunuhan dalam koper usai jalani hukuman 18 tahun penjara, Selasa (24/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TS, pada Selasa (24/2) malam. Deportasi dilakukan setelah TS menyelesaikan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan. TS sebelumnya menjalani hukuman atas kasus pembunuhan berencana yang menggemparkan publik pada 2014, dikenal luas sebagai kasus &ldquo;pembunuhan dalam koper&rdquo;. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menjelaskan bahwa TS divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, pada 9 Juli 2015. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kasus tersebut terjadi di sebuah hotel mewah di kawasan Nusa Dua, Bali. TS bersama mantan kekasihnya, HLM, yang juga warga negara Amerika Serikat, terlibat dalam pembunuhan terhadap ibu kandung HLM. Rekan TS, HLM, telah lebih dahulu bebas dan dideportasi. HLM menghirup udara bebas pada 29 Oktober 2021 dan dideportasi oleh Rudenim Denpasar pada 2 November 2021. Setelah menjalani hukuman dan memperoleh sejumlah remisi karena berkelakuan baik, TS dinyatakan bebas murni dari Lapas Kerobokan pada 17 Februari 2026. Ia kemudian diserahterimakan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk proses administrasi kepulangan, sebelum dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada 20 Februari 2026. Selama masa pendetensian, petugas Rudenim Denpasar memastikan seluruh administrasi keberangkatan dan koordinasi dengan Konsulat Amerika Serikat berjalan lancar. Sengky menegaskan, deportasi ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. &ldquo;Setelah TS menyelesaikan masa hukumannya, tugas kami memastikan yang bersangkutan tidak lagi berada di wilayah kedaulatan Indonesia, mengingat tindak pidana berat yang dilakukannya telah mengganggu ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku,&rdquo; ujar Sengky. Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pengawalan ketat hingga TS memasuki pesawat tujuan Amerika Serikat. Berdasarkan perbuatannya, TS dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain dideportasi, Rudenim Denpasar juga mengusulkan agar nama TS dimasukkan dalam daftar penangkalan. &ldquo;Mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan hingga 10 tahun, bahkan seumur hidup bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Keputusan akhir terkait durasi penangkalan akan ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus dan dampak sosialnya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

WN Amerika Serikat pelaku pembunuhan dalam koper bebas dan dideportasi dari Indonesia. Proses hukum dan deportasi.

WN Amerika Serikat Pelaku Pembunuhan dalam Koper Dideportasi usai Dipenjara 18 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ( NTT), Orient Riwu Kore sudah mengajukan pelepasan sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).  Yasonna mengatakan, berkas yang diajukan tersebut belumlah diproses lantaran adanya pandemi Covid-19.  ’’Jadi, karena Covid-19 belum diproses,’’ ujar Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/3).  Yasonna mengaku Orient memiliki paspor AS yang masih berlaku hingga 2027. Sehingga Orient memiliki dwi kewarganegaraan. Sedangkan paspor Indonesia akan berakhir pada 2024 mendatang.  ’’Benar bahwa dia memiliki paspor Amerika bahkan juga memiliki paspor Indonesia. Diketahui, paspor Amerikanya itu akan berakhir tahun 2027, paspor Indonesianya akan berakhir April 2024,’’ katanya.  Yasonna mengatakan, Orient memiliki dua kewarganegaraan lantaran menikah dengan seorang WN AS. Orient juga memiliki anak yang berpforesi sebagai tentara di AS.  ’’Di samping dia menikah dengan WN Amerika juga bekerja dalam satu proyek strategis cukup penting di Amerika, sehingga memungkinkan dia dengan mudah mendaptkan dengan mudah kewarganegaraan di Amerika,’’ ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara AS.  Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar AS, bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di AS.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/kTVb4t-97YE  &nbsp;

Yasonna: Bupati Orient Sudah Mengajukan Pelepasan WN Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Nasib bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P. Riwu Kore belum dapat dipastikan. Kementerian Dalam Negeri menunda putusan karena menunggu hasil pemeriksaan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Kemarin (4/2) Kemendagri menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik Piliang. Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kapolda NTT.  Setelah rapat, Akmal mengatakan, pihaknya menghormati proses demokrasi di Sabu Raijua. Termasuk pilihan masyarakat. Namun, tidak bisa dimungkiri, ada fakta dugaan pelanggaran hukum dalam prosesnya. Untuk itu, agar tidak ada persoalan di kemudian hari, problem itu harus diklirkan. ”Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada penetapan paslon melalui SK Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.  Kemendagri, lanjut dia, perlu menunggu hasil penelusuran dari Kemenkum HAM, dalam hal ini Imigrasi. Meski ada sejumlah fakta yang didapat, Kemendagri tak berwenang untuk menyampaikan kesimpulan terkait status kewarganegaraan Orient. ”Ada lembaga khusus yang menentukan, bukan Kemendagri,” imbuhnya.  Akmal menyebut masih ada waktu untuk menunggu jawaban Kemenkum HAM. Akhir masa jabatan (AMJ) bupati Sabu Raijua baru akan berakhir pada 17 Februari 2021.  ”Dalam waktu cepat Bapak Menteri bisa mengambil keputusan terkait ini,” tuturnya.  Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, pihaknya telah meminta Kemendagri untuk tidak melakukan pelantikan lebih dulu. ”Jangan sampai dilakukan pelantikan dulu,” tegasnya.  Menurut Abhan, penundaan diperlukan untuk memberi waktu melakukan penelaahan kasus lebih dalam.  Dia menilai, fakta bahwa yang bersangkutan warga negara asing merupakan problem serius dan melanggar konstitusi.  Untuk mengambil keputusan pun harus cermat. Terkait opsi pembatalan misalnya, harus dikaji apakah paslon yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan. Bila bisa, lembaga mana yang berwenang membatalkan.  ”Siapa yang dibatalkan? Salah satu paslon atau keduanya (wakilnya juga),” ungkapnya. Berbagai pertanyaan tersebut tidak diatur dalam UU Pilkada. Hal itu memerlukan pendalaman dengan para ahli.  Terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta status Orient sebagai bupati terpilih Sabu Raijua dibatalkan. ”Karena kepala daerah tidak boleh warga negara asing,” terangnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.  Menurut Azis, tidak boleh seorang WNI mempunyai dua paspor, karena itu sebuah penyimpangan dan menyalahi konstitusi. Dalam hal ini, bisa jadi Orient adalah WNA.  Saat ini, DPR masih menunggu keputusan dari pemerintah dan KPU. ”KPU harus koordinasi dengan Kemendagri dan Imigrasi,” tegas politikus Partai Golkar itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MVpPqmcla50

Soal Bupati Terpilih Sabu Raijua, Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore tercatat mendaftarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari data di LKHPN, pria yang diduga berkewarganegaraan Amerika Serikat itu memiliki tiga aset rumah di Negeri Paman Sam.  Seperti diberitakan Fajar (Jawa Pos Group), berdasarkan data LKHPN, Orient mengklaim punya harta kekayaan senilai Rp 33.095.848.903. Orient melaporkan harta kekayaannya pada 2020 lalu saat mencalonkan diri sebagai bupati Sabu Raijua. Orient tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Amerika Serikat yang merupakan hasil sendiri. Ketiga tanah dan bangunan tersebut berada di Alabama dan California.  Pertama, tanah dan bangunan di 215 W Woodland Drive Montgomery Alabama senilai Rp 7.506.650.000. Kedua, tanah di 31787 Silk Vine Drive Winchester California 92596 senilai lebih dari Rp 11.251.130.000. Ketiga, tanah dan bangunan di 4025 Bancroft Dr La Mesa California 91941 senilai Rp 12.974.237.500.  Orient juga memiliki empat bidang tanah dari warisan di Kota Kupang senilai hampir Rp 4,3 miliar. Orient juga memiliki harta kendaraan sebanyak empat unit. Ada empat unit mobil dengan nilai Rp 652,5 juta. Selain itu, Orient memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 76.255.500. Lalu surat berharga Rp 1.644.029.285. Kas dan setara kas senilai Rp 199.046.618.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/02/2021/kok-bisa-bupati-terpilih-sabu-raijua-ntt-ternyata-warga-negara-as/">Kok Bisa? Bupati Terpilih Sabu Raijua, NTT, Ternyata Warga Negara AS</a>  Apabila ditotal maka harta Orient senilai Rp 38.678.348.903. Namun, Orient memiliki utang Rp 5.582.500.000, sehingga hartanya bernilai sekitar Rp 33.095.848.903.  Seperti diketahui, Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore menjadi buah bibir karena status kewarganegaraannya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menyebut jika Orient adalah warga negara Amerika Serikat.  Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bawaslu Sabu Raijua mendapatkan surat dari Kedubes Amerika Serikat saat mempertanyakan status kewarganegaraan Orient. Surat dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta itu ditandatangani Kepala Bagian Konsuler Eric M Alexander. Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyatakan Orient merupakan WNI, tetapi akan menelurusi lebih lanjut kepastiannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HF5ERE7lJK0

Berdasar LHKPN, Harta Bupati Sabu Raijua Terpilih Capai Rp 33 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tkn-nilai-upaya-mendelegitimasi-kpu-karena-ada-pihak-yang-takut-kalah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore menuai polemik karena ternyata dia adalah warga negara Amerika Serikat (AS).  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Thomas Dohu mengatakan KPU Sabu Raijua telah melakukan verifikasi dengan benar bahwa Orient P Riwu mendaftar menggunakan e-KTP Indonesia.  "Sehingga dari aspek pemenuhan syarat KPU Sabu Raijua menyatakan memenuhi syarat sebagai calon warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektoniknya," ujar Thomas kepada JawaPos.com, Selasa (2/2).  Thomas mengatakan, berdasarkan dari status dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kupang bahwa Orient Riwu Kore adalah warga negara Indonesia (WNI) karena memiliki e-KTP.  "Dalam hasil verifikasi syarat pencalonan dan verifikasi syarat calon salah satu poinnya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektronik," katanya.  Lantas bagaimana apakah status Orient Riwu Kore bakal dibatalkan menjadi Bupati Sabu Raijua? Thomas mengatakan pembatalan tersebut bukanlah wewenang KPU. Karena tahapannya sudah lewat dan Orient Riwu Kore sudah ditetapkan sebagai Bupati Sabu Raijua.  "Dalam artian dari keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh KPU telah menyatakan peresmian dan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua," tuturnya.  Apalagi menurut Thomas tidak ada gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilihan Bupati di Sabu Raijua. Sehingga Orient Riwu Kore ditetapkan sebagai kepala daerah setempat.  "MK kan sudah lewat. Karena tidak ada sengketa makanya KPU Sabu Raijua menetapkan pasangan calon terpilih," katanya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.  Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam. Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/EB9oSHvfrNI

KPU Sebut Bupati Sabu Raijua Daftar Kepala Daerah Pakai KTP Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menemukan fakta, bahwa bupati terpilih di wilayah itu, Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat (AS).  Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma menyatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Kedutaan Besar AS bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam. ’’Sehingga kalau dilihat dari status kewarganegaraanya itu beliau benar warga negara Amerika Serikat,’’ ujar Yudi kepada wartawan, Selasa (2/2).  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat. ’’Sejak awal sudah lakukan pencermatan teguran ke KPU untuk hati-hati. Karena yang bersangkutan cukup lama di luar negeri. Jangan sampai dia sudah menjadi WNA,’’ katanya.  Yudi mengatakan, tidak boleh kepala daerah merupakan warga negara asing. Sehingga dia mengeluhkan Orient yang sebagai warga negara Amerika Serikat malah mendaftarkan diri menjadi kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. ’’Ini meninggalkan cacat hukum, karena syarat kepala derah harus WNI. Sehingga bukan WNI dia tidak berkah (menjadi bupati-Red),’’ ungkapnya.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).  Adapun dalam Pilbub Sabu Raijua pasangan Oriet P Riwu Kore-Thobias Uly mendapatkan suara sebanyak 48.3 persen suara. Sehingga ditetapkan sebagai pemenang.  Sementara rivalnya Nikodemus N Rihi-Yohaniw Uly Kale mendapatkan suara sebanyak 31.1 persen. Kemudian pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba mendapatkan 21.6 persen suara. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/DehJqkdGKnQ  &nbsp;

Kok Bisa? Bupati Terpilih Sabu Raijua, NTT, Ternyata Warga Negara AS

WN Amerika Serikat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#WN Amerika Serikat