<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT-1-Pengucapan-sumpah-jabatan-Ketua-MA-FED-2JPG-2444171858.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR menetapkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung (MA). dalam daftar yang terpilih, tidak ada nama Alimin Ribut Sujono, hakim yang menjatuhkan vonis mati pada mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kesepuluh nama itu ditetapkan dalam rapat pleno yang berlangsung hari ini, Selasa (16/9) di kompleks parlemen Senayan Jakarta Pusat. Penetapan itu dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc.&nbsp; Awalnya, seluruh fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya terhadap para calon hakim agung dan ad hoc. Setelahnya, Ketua Komisi III Habiburokhman bertanya kepada semua anggota Komisi III. "Apakah nama-nama calon hakim tersebut bisa disetujui," ujarnya. Serempak para anggota menjawab setuju dan palu diketuk tanda persetujuan.&nbsp; Dalam rapat pleno tersebut, delapan fraksi partai politik yang menyetujui, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.&nbsp; Dengan keputusan itu sepuluh nama hakim agung dan adhoc telah terpilih. Yang menarik, hakim Alimin yang memvonis mati &nbsp;Mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo dicoret.&nbsp; Sementara Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan, sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) tahun 2025 terpilih untuk bekerja secara profesional dan mengembalikan marwah Mahkamah Agung. "Saya berharap nama-nama di atas dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat mengambilkan marwah MA sebagai penjaga keadilan dan tumpuan rakyat di negeri ini," terangnya.&nbsp; Dia mengutip pesan Al-Imam Munawi dalam kitab Faydhul Qadir, bahwa menjadi seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, hakim jangan sampai condong pada kekuasaan dan jabatan. "Jiwa yang condong pada cinta kekuasaan dan jabatan akan terjatuh dalam perilaku suap menyuap dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan," ucapnya dalam keterangan tertulisnya. Dalam lima tahun terakhir, lanjutnya, MA menghadapi ujian berat. Terutama akibat kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim. Hal itu harus menjadi pelajaran agar DPR lebih selektif dalam menentukan sosok yang akan duduk di kursi tertinggi peradilan. "Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini bukan hanya soal kecakapan hukum, tapi yang lebih utama adalah integritas dan moralitas," tuturnya. <h2>Sepuluh Hakim Agung dan Adhoc Terpilih di Mahkamah Agung</h2> 1. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Suradi menjadi hakim agung Kamar Pidana 2. Hakim Tinggi MA RI Ennid Hasanuddin menjadi hakim agung Kamar Perdata 3. Hakim Tinggi MA RI Heru Pramono menjadi hakim agung Kamar Perdata 4. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Lailatul Arofah menjadi hakim agung Kamar Agama 5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Muhayah menjadi hakim agung Kamar Agama 6. Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Hari Sugiharto menjadi hakim agung Kamar TUN 7. Hakim Pengadilan Pajak Budi Nugroho menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak 8. Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Diana Malemita Ginting menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak 9. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi MA RI Agustinus Purnomo Hadi menjadi hakim agung Kamar Militer 10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Moh. Puguh Haryogi menjadi hakim ad hoc HAM di MA

DPR RI menetapkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung, harapan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Agung.

Daftar 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Adhoc Terpilih di Mahkamah Agung, Hakim yang Vonis Mati Ferdi Sambo Tidak Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/IMG-20240424-WA0055-1671870619.jpg" alt="Hakim Ketua Eriyanto Siagian (kiri) membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Eriyanto Siagian (kiri) membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Nasrun alias Agam yang mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 45 kilogram. "Mengadili, terdakwa Nasrun alias Agam dengan pidana mati," ujar Hakim Ketua Eriyanto Siagian di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/4). Eriyanto mengatakan majelis hakim meyakini hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, meresahkan masyarakat dengan dampak yang buruk. "Selain itu, terdakwa lagi menjalankan hukuman yang seharusnya merenungkan bukan melakukan peredaran narkotika dengan jumlah yang besar," ucap Eriyanto. Selain Nasrun, majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada rekanan yakni terdakwa Muhammad Rahmad, Safrizal, Nur Fadli, dan Tgk Mansur selama seumur hidup karena terbukti membawa barang bukti sabu ke Lampung. "Sedangkan terdakwa Mahadir Muhammad dihukum selama 20 tahun penjara denda Rp 5 miliar subsider satu tahun penjara," kata Eriyanto. Eriyanto mengatakan keenam terdakwa terbukti dan bersalah melanggar Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Pasal 55 (1) ke-1 KHUPidana, sebagaimana dakwaan primer. Setelah membacakan amar putusan, majelis hakim memberikan waktu masa berpikir selama tujuh hari kepada jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, menerima atau banding terhadap putusan tersebut. Sebelumnya, JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Febrina Sebayang menjatuhkan vonis kepada keenam terdakwa dengan pidana mati. Dalam dakwaan, Febrina mengatakan pada 21 September 2023 personel Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Luthfi (berkas terpisah) di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. "Dari hasil interogasi barang bukti tersebut dari Aris (penyelidikan), kemudian personel melakukan pengembangan bahwa Aris berada di Kota Langsa, Aceh," ucap Febrina. Selanjutnya, pada 3 Oktober 2023 petugas polisi melakukan penggerebekan satu mobil dengan penangkapan Safrizal dan Mahadir Muhammad. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Safrizal dan hasil interogasi dari Safrizal barang tersebut akan diantar ke M Rahmad yang telah menunggu di Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Singkatnya, petugas melakukan penangkapan terhadap M. Rahmad dan Tgk Mansur, Mahadir Muhammad dan Nur Fadli. Selanjutnya barang bukti 45 kilogram sabu akan diantarkan oleh Nur Fadli dan terdakwa lainnya ke Lampung dengan diberikan upah Rp 200 juta yang disuruh oleh Nasrun yang berada di rumah tahanan negara di Sumut.

"Mengadili, terdakwa Nasrun alias Agam dengan pidana mati," ujar Hakim Ketua Eriyanto Siagian di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Terdakwa Pengedar Narkotika Jenis Sabu Seberat 45 Kilogram Divonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/12_pembujnuh-724413881.jpg" alt="DIADILI: Terdakwa kasus pembunuhan berencana Imam Masykur, Praka Riswandi Manik (kedua kanan), Praka Heri Sandi (tengah), dan Praka Jasmowir menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer II-08." width="100%">
<figcaption>DIADILI: Terdakwa kasus pembunuhan berencana Imam Masykur, Praka Riswandi Manik (kedua kanan), Praka Heri Sandi (tengah), dan Praka Jasmowir menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer II-08.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Imam Masykur terancam hukuman mati. Itu terungkap dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta kemarin (30/10). Oleh oditur militer yang menangani perkara tersebut, Praka Riswandi Manik (RM), Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) didakwa melanggar pasal berlapis. Para terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &rsquo;&rsquo;Ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling singkat hukuman 20 tahun,&rsquo;&rsquo; terang Kepala Oditurat Militer Jakarta Kolonel Kum Riswandono. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto serta hakim anggota Letkol Chk Idolohi dan Mayor Kum Aulisa Dandel. Melalui sidang tersebut, terungkap beberapa fakta. Yakni, perencanaan penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan Imam. Sehari sebelum menculik Imam, mereka saling bertelepon. Meski sempat menolak, Praka RM akhirnya mengiyakan ajakan Praka J dan Praka HS. Prajurit TNI-AD yang berdinas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu lantas meminta tebusan kepada Fauziah, ibunda Imam. Terdakwa meminta uang Rp 50 juta. Meski Fauziah sudah memohon dan mengaku Imam berasal dari keluarga tidak mampu, para terdakwa tidak peduli. Sabtu (12/8/2023), mereka tetap menghabisi nyawa Imam dan membuang jenazahnya. (syn/c18/bay)

Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Imam Masykur terancam hukuman mati. Itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer.

Bunuh Imam Masykur, Tiga Oknum Prajurit TNI AD Terancam Vonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas Ferdy Sambo. Dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso kemarin (12/4), PT menyatakan bahwa judex facti dalam sidang di pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat secara hukum. Hal itu sesuai dengan penjelasan majelis hakim PT Jakarta dalam pertimbangan putusan yang dibacakan secara terbuka kemarin siang. Mereka menilai bahwa putusan judex facti dari perkara bernomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. dapat dikuatkan. Sementara itu, memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Sambo harus dikesampingkan. &rdquo;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; putus majelis hakim. Dalam putusan tersebut, Singgih mengungkapkan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan Sambo. Bukan hanya menyebabkan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat kehilangan nyawa, Sambo juga dinilai membawa dampak besar terhadap banyak personel Polri. Sebagaimana terungkap dalam persidangan di PN Jaksel, tidak sedikit personel Polri yang terseret dalam perkara pembunuhan berencana di kompleks Polri Duren Tiga itu. Baik yang dinyatakan bersalah dalam kasus perkara pembunuhan berencana, perkara obstruction of justice, maupun pelanggaran etik. &rdquo;Majelis hakim tinggi juga membenarkan tentang hal itu,&rdquo; kata dia. Majelis hakim PT Jakarta turut memperhatikan fakta-fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama. Mereka menyebutkan, sepanjang pemeriksaan dalam sidang tersebut tidak terdapat fakta adanya usaha dari Sambo untuk melakukan klarifikasi kepada Yosua. &rdquo;Yang terjadi hanya langsung melakukan penembakan terhadap korban,&rdquo; ucap Singgih. Majelis hakim PT Jakarta juga melihat bahwa tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada Yosua tidak lantas membuat hubungan dengan lingkungan sekitarnya terganggu. &rdquo;Hal itu bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang, pada saat kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Candrawathi antara 10&ndash;15 menit di kamar,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/HAKIM-PT-DKI-346030303.jpg" alt="BEBER FAKTA: Hakim ketua Singgih Budi Prakoso (tengah) bersama empat hakim anggota membacakan vonis banding Ferdy Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin (12/4)." width="100%">
<figcaption>BEBER FAKTA: Hakim ketua Singgih Budi Prakoso (tengah) bersama empat hakim anggota membacakan vonis banding Ferdy Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin (12/4).</figcaption>
</figure> Bahkan, mereka menyatakan, Yosua turut serta dalam rombongan Putri dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. &rdquo;Masih santai, bahkan bercanda di rumah kediaman Saguling di Jakarta,&rdquo; ungkap Singgih. Hingga detik-detik terakhir sebelum penembakan terjadi, majelis hakim berpandangan bahwa Yosua belum mengetahui kejadian yang dimaksud oleh Sambo. Itu ditunjukkan dengan teriakan bernada tanya yang keluar dari mulut Yosua beberapa saat sebelum timah panas dari pistol milik Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menghunjam tubuhnya. &rdquo;Bahkan, ketika menjelang penembakan, korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, &rsquo;Ada apa, Pak. Ada apa, Pak,&rsquo;,&rdquo; beber majelis hakim. Bukan hanya putusan banding untuk Sambo, kemarin majelis hakim PT Jakarta juga membacakan putusan banding untuk tiga terdakwa lainnya. Yakni, terdakwa Putri Candrawathi, Kuat Ma&rsquo;ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Serupa dengan putusan untuk Sambo, majelis hakim PT Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel untuk tiga terdakwa itu. Sehingga Putri tetap diputus bersalah dan dihukum penjara 20 tahun, Kuat Ma&rsquo;ruf dihukum penjara 15 tahun, dan Ricky Rizal dihukum penjara 13 tahun. Sampai berita ini selesai dibuat pukul 21.00 tadi malam, belum ada respons dari penasihat hukum Sambo maupun Putri. Jawa Pos sudah mencoba menanyakan sikap mereka atas putusan PT Jakarta terhadap banding Sambo dan Putri kepada tim penasihat hukum pasangan suami istri tersebut. Namun, pertanyaan yang diajukan kepada mereka belum dijawab. (syn/c6/oni)

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas Ferdy Sambo.

Pengadilan Tinggi Jakarta Kuatkan Putusan PN Jaksel, Sambo Tetap Dihukum Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Memori banding dari penasihat hukum Ferdy Sambo harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy Sambo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4). Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding. "Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih. Sebelumnya, para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J memutuskan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun terdakwa yang melakukn banding adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. "Sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, para terdakwa pembunuhan berencana almarhum Yosua yaitu FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2). Dalam perkara ini, Sambo dijatuhi vonis mati. Lebih berat dari tuntutan penjara seumur hidup Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan Putri divonis 20 tahun penjara dari 8 tahun tuntutan jaksa. Kemudian Ricky divonis 13 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun. Dan terakhir Kuat divonis 15 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun. "Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Pebruari 2023," imbuh Djuyamto. Hanya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang menyatakan tidak banding usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan 12 tahun jaksa.

Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Albert Aries menegaskan bahwa KUHP baru tidak dibuat agar Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Seperti diketahui, Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  "Perlu kami tegaskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar," kata Albert dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/2).  Albert menambahkan ketentuan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun sudah diperkenalkan dalam draf KUHP versi tahun 2015, jauh sebelum kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bergulir.  Ketentuan itu, lanjutnya, mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 halaman 430, yaitu pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif; sehingga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.  Jika terpidana mati berkelakuan baik, maka hukuman dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. "Mengait-ngaitkan kasus Sambo dengan ketentuan pidana mati dalam KUHP baru merupakan asumsi yang keliru, karena kasus tersebut juga belum berkekuatan hukum tetap," tegasnya.  Isu lain yang perlu diluruskan, tambahnya, adalah terkait frase "kelakuan baik" terpidana mati yang bergantung pada "surat sakti" dari kepala lembaga permasyarakatan (kalapas).  Albert menjelaskan bahwa perubahan pidana mati menjadi seumur hidup diberikan setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) serta melewati serangkaian penilaian objektif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan lembaga terkait selama masa percobaan 10 tahun. "Dengan berlakunya KUHP Nasional pada Januari 2026 nanti, jangan dimaknai akan membuat pelaksanaan pidana mati menjadi hapus," ujar Albert.  Bagi seluruh terpidana mati, yang perkaranya berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi saat berlakunya KUHP Nasional nanti, maka berlaku Pasal 3 KUHP Nasional (lex favor reo) yang menyatakan dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, diberlakukan peraturan baru, kecuali peraturan lama "menguntungkan" bagi pelaku.  Oleh karena itu, Pemerintah akan menyiapkan ketentuan "transisi" untuk menghitung "masa tunggu" yang sudah dijalani terpidana mati. Selain itu, akan ada pula penilaian terkait adanya perubahan sikap dan perbuatan terpuji terpidana mati secara objektif, sebagai jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan perlindungan HAM. (*)

Jubir Tim Sosialisasi Bantah KUHP Baru Disiapkan Khusus untuk Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo telah divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo.  Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meyakini, putusan pidana mati terhadap Ferdy Sambo membuktikan Polri tidak melakukan intervensi dalam proses persidangan. "Melihat vonis berat, Polri kita lihat tidak mau intervensi. Menyerahkan sepenuhnya kepada hakim," kata Edi Hasibuan kepada wartawan, Selasa (14/2).  Namun, Edi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balik dari kelompok Sambo usai vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim. Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini juga berharap, Sambo tidak mencari masalah baru dan fokus dengan kasus yang tengah dihadapi.  "Sambo lebih baik kedepankan perlawanan hukum ketimbang manuver melalui gengnya. Tapi kita yakin Sambo akan patuh kepada hukum dan tidak akan mencari masalah baru. Sambo lebih baik fokus menggunakan hak hukumnya," tegas Edi.  Sementara itu, menyoal sejumlah kegaduhan di tubuh Korps Baju Cokelat, Edi berpendapat, hal itu juga diduga disebabkan oleh manuver Sambo. Sebab, rekan-rekan kepolisian yang selama ini disebut berada dalam kubu mantan Kadiv Propam Polri itu cenderung tidak mengetahuinya.  "Mungkin Sambonya aja yang begitu. Gengnya yang lain kan tidak tahu, cuma kena prank saja. Masalah ini terjadi karena ulah Sambo. Jadi, wajar dia dapat hukuman mati karena bikin kekacauan dan penegakan hukum disorot sehingga citra Polri jatuh," tegas Edi.  Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan, Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan istrinya Putri Candrawathi, ajudannya Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR serta sopirnya Kuat Ma'ruf.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama," ucap Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (13/2). "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati," sambungnya.  Selain pembunuhan berencana, hakim juga menyatakan Ferdy Sambo terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan anak buahnya, yakni Hendra Kurniawan, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto.  Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1. Sambo juga dianggap bersama melakukan pidana tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya sesuai Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (*)  &nbsp;

Lemkapi Minta Kapolri Siaga usai Sambo Divonis Mati, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ibu-Yoshua-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Tangis ibunda Brigadir Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak, pecah saat mendengarkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2023). Mantan Kadiv Propam Po" width="100%">
<figcaption>Tangis ibunda Brigadir Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak, pecah saat mendengarkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2023). Mantan Kadiv Propam Po</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak bersyukur usai majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo.  "Puji Tuhan, tetesan darah anakku, darah anakku yang bergelimang, ampuni lah kami, Tuhan menyatakan keajaibannya," kata Rosti saat ditemui, di Jakarta, Senin.  Rosti turut menyampaikan rasa terima kasih kepada media telah membantu mengungkap semua peristiwa pembunuhan berencana yang mengorbankan anaknya.  Kemudian, Rosti berharap hakim sama adilnya memberikan hukuman kepada terdakwa lainnya yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J.  Rosti juga menyampaikan pesannya kepada Bharada E atau Richard Eliezer yang telah berlaku jujur dalam proses persidangan dan berharap tidak ada lagi kasus pejabat yang menyalahkan anak muda.  "Jangan ada lagi anak-anak muda atau manusia yang dimanfaatkan polisi, terlebih yang memanfaatkan kekuasaan atas jabatannya," tutupnya. Sebelumnya, pada kesempatan sama, ia meminta terdakwa kasus pembunuhan berencana, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dihukum maksimal.  "Kami mengharapkan hukuman penjara di atas 15 sampai 20 tahun. Itu unsur daripada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP," kata Rosti.  Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo, divonis mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana mati," ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jakarta, Senin.  Hakim menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Selain itu, hakim juga menilai Ferdy Sambo terbukti melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Ibunda Brigadir J Bersyukur Sambo Divonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sambo-Vonis-Mati.jpg" alt="Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kejaksaan Agung RI mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin. “Kami mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana. Menurut Ketut, putusan majelis hakim tersebut telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan yang telah bergulir sejak Oktober 2022. Putusan ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu dengan tuntutan pidana seumur hidup. “Karena putusan majelis hakim yang dibacakan telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan fakta hukum yang disampaikan dalam surat tuntutan JPU,” kata Ketut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso membacakan putusan terhadap terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Hakim menjatuhkan hukum mati terhadap mantan anggota Polri berpangkat jenderal bintang dua (Irjen Pol) itu, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga menilai Ferdy Sambo terbukti melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim juga menyatakan bahwa unsur perencanaan pembunuhan Brigadir J telah terpenuhi. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan salah satunya, Ferdy Sambo tidak sepantasnya melakukan perbuatan tersebut dalam kedudukan sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. “Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat,” kata Wahyu. (*)

Kejagung Apresiasi Vonis Mati untuk Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230130_2005491.jpg" alt="Pengadilan Negeri Batulicin gelar sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Muhammad Iyan di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (30/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Batulicin gelar sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Muhammad Iyan di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (30/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang diketuai Satriadi memvonis mati Muhammad Iyan sebagai terdakwa pembunuhan terhadap satu keluarga di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.  ”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana dan melakukan kekerasan mengakibatkan matinya anak sehingga diputus hukuman mati,” ucap Ketua Majelis Hakim, Satriadi seperti dilansir dari Antara di Batulicin, Senin (30/1).  Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari bagi terdakwa dan juga jaksa penuntut umum (JPU) untuk menentukan langkah hukum selanjutnya banding ataupun menerima vonis. Putusan majelis hakim itu pun sesuai dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa juga hukuman mati.  JPU menilai terdakwa terbukti dan secara sah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat 3 yang menyebabkan kematian anak.  ”Kami puas atas putusan hakim karena telah sesuai dengan tuntutan dan telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat,” ucap Rizky Purbo Nugroho dari tim JPU Kejari Tanah Bumbu.  Menurut Rizky, tidak ada hal meringankan bagi terdakwa yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan tidak ada permintaan maaf maupun perdamaian dengan pihak keluarga korban.  Pembunuhan sadis terjadi pada 2 Juni 2022, di sebuah rumah Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, Tanah Bumbu. Korban, Nor Laila, 39, serta kedua anaknya NM, 6; dan F, 4; tewas akibat luka tusukan senjata tajam.  Pelaku Muhammad Iyan yang merupakan tetangga korban berhasil diringkus Tim Satuan Reskrim Polres Tanah Bumbu. Kepada petugas, pelaku mengaku tersinggung dengan korban lantaran tak dikasih pinjam motor.

Hakim Vonis Mati Terdakwa Pembunuhan Satu Keluarga di Tanah Bumbu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis mati

Berita Terkini