<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/kasino-1832260151.jpg" alt="Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usulan melegalkan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinilai tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta anggota DPR yang mengusulkan kasino jadi sumber PNBP untuk membaca Pancasila dan UUD 1945. "Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas-jelas melarang praktik perjudian. Judi dalam bentuk apa pun, termasuk kasino, tidak sejalan dengan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi bangsa ini," kata Fickar kepada JawaPos.com, Selasa (13/5).&nbsp; Sebelumnya usulan kasino jadi PNBP disampaikan oleh Galih Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Fickar menampik argumentasi yang membandingkan dengan masa lalu, seperti era mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang pernah melegalkan perjudian. Menurut dia, konteks zaman tidak dapat disamakan."Ali Sadikin itu kenangan masa lalu," tegas Fickar. Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi PNBP.&nbsp; Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino. Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang. &ldquo;Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,&rdquo; ucap Galih y ang dikutip pada Selasa (13/5). Galih mencontohkan, UEA melakukan langkah cukup berani dengan meninggalkan ketergantungan terhadap SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata.&nbsp;&ldquo;Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi,&rdquo; jelasnya. Dia mendorong kementerian dan lembaga (K/L) terkait, di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi serupa. Menurut dia, Indonesia tak kekurangan potensi untuk mengembangkan sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan hiburan.&nbsp; &ldquo;Kita ini kaya sekali alamnya. Kalau ada extra effort dari K/L untuk mengembangkan sektor-sektor ini, saya yakin ada kenaikan di penerimaan negara dari sektor non-SDA,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015360840/polri-imigrasi-pulangkan-buron-interpol-kasus-scamming-dan-kasino-hector-aldwin-pantollana-ke-filipina">Polri-Imigrasi Pulangkan Buron Interpol Kasus Scamming dan Kasino Hector Aldwin Pantollana ke Filipina</a> Hal paling menarik, Galih menyebut bahwa UEA bahkan mulai membuka diri terhadap industri kasino sebagai salah satu sumber penerimaan negara. &ldquo;Mohon maaf bukan apa-apa, tapi UEA sudah mulai jalanin kasino. Coba bayangkan, negara Arab jalanin kasino. Artinya mereka sudah out of the box banget pemikiran lembaga dan K/L-nya,&rdquo; papar Galih. Dalam konteks ini, Galih mengajak pemerintah untuk berpikir lebih terbuka dan inovatif. Ia menilai bahwa Indonesia pasti memiliki potensi dan ide-ide out of the box yang belum tergarap maksimal, dan tidak semestinya terjebak dalam pola lama yang hanya mengandalkan pajak dan SDA. Meski wacana legalisasi kasino akan memunculkan perdebatan, terutama terkait aspek moral dan sosial, Galih menegaskan usul tersebut tidak dimaksudkan sebagai desakan langsung. Ia hanya ingin membuka ruang diskusi tentang alternatif-alternatif yang selama ini mungkin dianggap tabu. &ldquo;Ini bukan ke Bapak, tapi lebih ke pola pikir kita bersama. Masa depan penerimaan negara harus lebih bervariasi, lebih progresif,&rdquo; pungkasnya.

Usulan kasino sebagai sumber PNBP menuai penolakan dari pakar hukum yang menilai bertentangan dengan Pancasila.

Pakar Minta Anggota DPR yang Usulkan Kasino Jadi Opsi Penerimaan Negara untuk Baca UUD 1945 Lagi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang&nbsp;Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.&nbsp; MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Suhartoyo. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Uji materi itu akhirnya dikabulkan MK setelah diuji sebanyak 27 kali dengan lima amar putusan ditolak dan sisanya tidak dapat diterima. &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 dan 25 persen karena bertentangan dengan UUD.

Tok! MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol Bisa Punya Calon Presiden Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Ketua-DPR-Puan-Maharani-3JPG-3435820933.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan Undang-Undang (UU). Puan menyebut bahwa selama lima tahun, DPR RI telah menyelesaikan 126 UU. Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa&nbsp;sidang pertama DPR Masa Sidang 2024&ndash;2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). &ldquo;Sesuai dengan amanat konstitusi, DPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah untuk membentuk undang-undang,&rdquo; kata Puan. Puan menekankan, DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dalam menyusun substansi UU agar berisi keberpihakan kepada rakyat. Selain itu, juga mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan UUD 1945. &ldquo;Tanpa komitmen ini, maka Undang-Undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-Undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan, untuk kepentingan tertentu,&rdquo; ujar Puan. Politikus PDIP itu mengklaim DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Sebab, kalangan masyarakat yang berkepentingan akan terdampak atas pengaturan oleh UU. "Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini. Yaitu terdapat 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI," jelas Puan.&nbsp; Rincian 126 UU tersebut, yakni Komisi 1 ada 8 UU, Komisi 2 sebanyak 80 UU, Komisi 3 berjumlah 5 UU, Komisi 4 dan 5 ada 1 UU, Komisi 6 sejumlah 5 UU, lalu Komisi 7 ada 1 UU. Sedangkan Komisi 8 dan 9 ada 1 UU, Komisi 10 sebanyak 4 UU, Komisi 11 ada 5 UU,&nbsp;Badan Legislasi sebanyak 9 UU, dan Badan Anggaran ada 1 UU selain UU APBN, serta Panitia Khusus DPR RI 4 UU. Pada masa Persidangan ini, Puan menyebut DPR bersama Pemerintah dan DPD akan fokus pada pembahasan 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I. "Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Tahun 2025&ndash;2045," jelas Puan. Ia mengutarakan, pada periode selanjutnya akan dibentuk UU RPJPN Tahun 2025&ndash;2045. Menurut Puan, keberadaan UU RPJPN ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. &ldquo;Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia,&rdquo; pungkas Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan Undang-Undang.  Selama lima tahun, DPR RI menyelesaikan 126 UU.

Pamer Kinerja DPR Selesaikan 126 Undang-Undang, Puan Klaim Selalu Libatkan Partisipasi Masyarakat   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pln-ip5-2320793741.jpg" alt="Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar menilai skema power wheeling tidak dapat masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Sebab, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia juga menyoroti pembahasan yang tidak transparan. &rdquo;Ada beberapa hal dalam RUU EBET yang berisiko memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat karena bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,&rdquo; kata Bisman Bachtiar. Dalam pasal 33 itu, lanjut Bisman Bachtiar, sektor ketenagalistrikan masih dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai negara. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan hal itu dan menolak klausul power wheeling yang sempat masuk dalam UU No. 20/2002 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut dia, UU No. 20 tersebut dianggap telah mereduksi makna dikuasai negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 2 UUD 1945. &rdquo;Dengan demikian, usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara dengan cara mengelola, mengatur, mengambil kebijakan, mengurus hingga memberikan pengawasan,&rdquo; kata Bisman. Selain itu, menurut dia, pemerintah dan DPR juga harus menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET. DPR dan pemerintah harus menjamin asas-asas transparansi keterbukaan, demokrasi, dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan UU EBET. Dalam penyusunan, kata Bisman, seharusnya DPR dan pemerintah harus menyelesaikan syarat formal pembentukan undang-undang. &rdquo;Mulai paparan ke publik, menerima masukan hingga pembahasan harus dibuka secara gamblang. Tidak dilakukan secara tertutup di hotel-hotel. Penyusunan RUU EBET menjadi tidak transparan,&rdquo; ujar Bisman Bachtiar. Dengan tidak adanya transparansi, Bisman menyebut, skema power wheeling telah menyusup ke RUU EBET dan menjadi pintu masuk kembalinya sistem pengusahaan unbundling yang mengarah kepada privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi ketenagalistrikan. &rdquo;Sekali lagi, power wheeling tidak bisa diterapkan dalam RUU EBET. Pengaturan power wheeling dalam RUU EBET merupakan pintu masuk untuk kembali ke sistem pengusahaan unbundling yang akan mengarah pada privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi ketenagalistrikan,&rdquo; kata Bisman.

Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan menilai skema power wheeling tidak dapat masuk dalam RUU EBET sebab bertentangan dengan UUD 1945

Power Wheeling Bertentangan dengan UUD 45, Pakar Hukum Energi Desak Pembahasan RUU EBET Harus Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/IMG_5660JPG-3047741330.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bersama para petinggi PBNU menyampaikan keterangan terkait pertemuan lima orang warga Nahdatul Ulama atau Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Jakarta, Selasa (16/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bersama para petinggi PBNU menyampaikan keterangan terkait pertemuan lima orang warga Nahdatul Ulama atau Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Jakarta, Selasa (16/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf secara terbuka meminta maaf ke publik. Itu menyusul pertemuan lima kader muda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, kemarin (16/7), Gus Yahya juga memohonkan maaf untuk anak-anak muda NU tersebut atas kesalahan serta tidak akan diulangi . Dia menceritakan, lima kader muda NU itu diajak sebuah lembaga swasta (NGO) yang selama ini aktif advokasi Israel. NGO seperti itu banyak tersebar di penjuru dunia. Tugasnya melakukan lobi-lobi dan membangun citra Israel di masing-masing negara. Menurut Gus Yahya, agenda utama lima orang tersebut di Israel adalah menghadiri dialog lintas iman (interfaith). Tetapi, di tengah-tengah kunjungan, mereka diajak bertemu dengan presiden Israel. Gus Yahya memastikan bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Termasuk nota kerja sama atau sejenisnya. &rdquo;Saya kira ini masalah ketidaktahuan tentang peta (politik internasional) dan sebagainya. Mungkin karena belum cukup umur,&rdquo; katanya. Dia menambahkan, PBNU sudah memiliki rambu-rambu organisasi. Seluruh upaya kerja sama atau sejenisnya, baik di dalam maupun di luar negeri, harus berkoordinasi dengan PBNU. Bahkan, pengurus di daerah yang akan mengundang tokoh nasional harus berkoordinasi dengan PBNU terlebih dahulu. Apalagi dengan negara Israel yang menjadi sorotan dunia. Meski begitu, tahu atau tidak tahu aturan, lima pemuda NU itu tetap salah. Mereka akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi tidak langsung oleh PBNU. Tetapi dari masing-masing lembaga atau elemen NU yang menaungi mereka. Gus Yahya mencontohkan, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) sedang menjadwalkan sidang etik untuk dosennya yang terlibat dalam pertemuan itu. Begitu pun dengan elemen atau badan otonom (banom) PBNU lainnya, mereka sedang menggodok sanksi. Dia mengakui bahwa bukan kali ini saja tokoh NU berkunjung ke Israel. Pada Oktober 1994, Gus Dur selaku ketua PBNU berkunjung ke Israel. Saat itu Gus Dur menyaksikan perdamaian baru antara Israel dan Yordania. Bahkan, Gus Yahya sendiri juga berkunjung ke Israel pada 2018. Fotonya bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu banyak beredar secara digital. Namun, Gus Yahya mengatakan, yang dilakukan lima pemuda NU itu berbeda dengan Gus Dur dan dirinya. Dia menceritakan, sebelum berkunjung ke Israel, Gus Dur lebih dahulu konsolidasi dengan sejumlah kiai. Sampai akhirnya, para kiai yang ditemui Gus Dur menyetujui lawatannya. Setelah kembali ke tanah air, Gus Dur juga menyampaikan hasilnya kepada para kiai tersebut. Begitu pun Gus Yahya saat berkunjung ke Israel pada 2018. Sebelum berangkat, dia sowan ke sejumlah kiai. Bahkan, si pengundang yang dari Israel diajak untuk berbicara dengan sejumlah kiai di Indonesia terlebih dahulu. &rdquo;Waktu itu ketemuan dengan Kiai Maimun Zubair, Kiai Mustofa Bisri, Kiai Ma&rsquo;ruf Amin selaku rais aam PBNU,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Gus Yahya juga bertemu Said Aqil Siroj selaku Ketum PBNU saat itu. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya pamit bahwa kunjungannya ke Israel sebagai pribadi. Dia tidak membawa-bawa NU. Gus Yahya saat di Israel hanya menyebut sebagai murid Gus Dur. Dia tidak menyebut sebagai pengurus PBNU, kader NU, atau sejenisnya. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan lima kader muda NU yang baru bertemu dengan presiden Israel. Kelimanya sama sekali tidak berkoordinasi atau meminta izin ke PBNU. Sebaliknya, mereka justru menyebut sebagai kelompok pemuda NU dalam pertemuan itu. Atas kejadian tersebut, Gus Yahya menyampaikan peringatan kepada seluruh kader maupun warga NU untuk berhati-hati terkait propaganda Israel. Hingga kemarin, lima pemuda NU yang berkunjung ke Israel belum bisa dimintai komentar. Jawa Pos sudah berupaya menghubungi dua di antaranya, yaitu Munawir Aziz dan Syukron Makmun. Namun, permintaan wawancara itu hanya direspons singkat. &rdquo;Wah, nunggu cooling down dulu. Masyarakat kita masih marah,&rdquo; kata Syukron singkat. Menurut informasi, pengurus PBNU sudah mengonfirmasi orang-orang itu di Jakarta kemarin. Sementara itu, sebelum berangkat kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) kemarin, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kader NU yang bertemu presiden Israel merupakan kewenangan NU. &rdquo;Sikap pemerintah itu jelas, sesuai Pembukaan UUD 1945. Jelas sekali, jadi tolong ditanyakan ke PBNU,&rdquo; katanya. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, ketertiban dunia itu berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. &rdquo;Itu yang terus kita pegang,&rdquo;&nbsp;tegasnya.&nbsp;(wan/lyn/c7/fal) LIMA PEMUDA NU YANG BERTEMU PRESIDEN ISRAEL 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Syukron Makmun (PWNU Banten) 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zainul Maarif (dosen Unusia) 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Munawir Aziz (Sekretaris Umum Pagar Nusa) 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nurul Bahrul Ulum (Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan PP Fatayat NU) 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izza Annafisah Dania (Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU) Tokoh NU Pernah ke Israel - Oktober 1994, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku ketua umum PBNU berkunjung ke Israel untuk menyaksikan perjanjian perdamaian baru antara Israel dan Yordania. - 2018, Yahya Cholil Staquf selaku Katib Aam PBNU (2015&ndash;2020) menghadiri diskusi yang digelar American Jewish Committee (AJC) Global Forum di Yerusalem. Pada kunjungannya itu, Gus Yahya juga sempat bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Sumber: Dokumentasi PBNU

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf secara terbuka meminta maaf ke publik. Itu menyusul pertemuan lima kader muda NU dengan Presiden Israel.

Minta Maaf, Ketum PBNU Pastikan Sanksi untuk Lima Pemuda NU yang Bertemu Presiden Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-PIMPINAN-MPR-KE-PKB-FED-8JPG-1427020433.jpg" alt="Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawasan Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana bahwa MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 ditepis Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Saat berkunjung ke kantor DPP PKB kemarin, Bamsoet meluruskan kabar itu. Menurut dia, isu amandemen UUD 1945 merupakan miskomunikasi. Sejauh ini, jelas Bamsoet, masukan yang diterima adalah amandemen secara menyeluruh untuk penyempurnaan. &rdquo;Tidak perlu amandemen karena UUD kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok,&rdquo; ujar Bamsoet. Dia menegaskan bahwa amandemen harus melalui aturan yang sudah ditentukan. Salah satunya, diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menambahkan, menurut tata tertib (tatib), MPR dilarang melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Termasuk mengubah UUD 1945. &rdquo;Sekarang menuju 1 Oktober kita sudah tinggal kurang 4 bulan lagi,&rdquo; tuturnya. Meski begitu, Basarah menyadari bahwa ada tuntutan masyarakat agar UUD hasil perubahan tahun 2002 dikembalikan ke UUD 1945 yang asli. Namun, ada pula kelompok Masyarakat yang memandang perlunya perubahan atau amandemen UUD 1945. Salah satunya terkait posisi DPD dalam kelembagaan legislatif di kamar parlemen Indonesia. &rdquo;Berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan semesta berencana,&rdquo; ujarnya. (tyo/c18/c9/oni)

Wacana bahwa MPR akan melakukan amandemen UUD 1945 ditepis Ketua MPR Bambang Soesatyo. Menurut Bamsoet, isu amandemen UUD 1945 itu miskom.

MPR Tepis Isu Amandemen UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Suparto-Wijoyo-3305020081.png" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure> HARIAN&nbsp;ini membuka lembaran baru 2024 dengan Jati Diri Perlu Dengar Wawasan Kebencanaan di Pilpres. Diwartakan terjadinya gempa magnitudo 4,1 skala Richter di Sumedang pada pergantian tahun. Gempa di Papua magnitudo 6,5. Sebelumnya gempa yang sama terjadi di Aceh Jaya 6,5 skala Richter. Mengawali tahun baru, Jepang dilanda gempa berkekuatan 7,5 skala Richter (2/1/2024). Tapi, bencana bukan itu saja. Tahun 2023 secara ekologis pun menyajikan bencana hidrometeorologi yang ternarasikan sebagai persoalan untuk diatasi pada 2024. BNPB melaporkan terjadinya 3.489&nbsp;bencana selama 1 Januari hingga 4 Desember 2023. Cuaca ekstrem 981 kejadian dan karhutla 818 peristiwa. Terdapat 491 tanah longsor, 158 kekeringan, 26 gempa bumi, 24 abrasi, serta 2 erupsi gunung api. Bencana ini membuat 7,52 juta orang menderita dan mengungsi, 5.713 luka-luka, 222 jiwa meninggal, dan 15 hilang. Akibatnya, 29.241 rumah dan 755 fasilitas umum rusak. Angka-angka itu merupakan data yang menggedor kesadaran agar negara tidak abai pada kepentingan lingkungan yang kerap dinistakan. Kita semua perlu becermin diri tentang lemahnya pengawasan atas alih fungsi lahan yang berlangsung TSM (terstruktur-sistematis-masif). Negara tidak elok mentradisikan pemahaman bahwa bencana adalah takdir dan siklus tahunan. Pemimpin dilarang mengundi nasib penduduk mengenyam nestapa. Kalaulah tahun 2024 nanti tetap menyajikan peta bencana ekologis yang meluas, adakah Pilpres 2024 bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan? Bunuh Diri Ekologis Bertahun-tahun kawasan lindung dipaksa melakukan bunuh diri ekologi (ecological suicide). Hutan dan perkebunan digerus perlahan tapi pasti untuk diubah menjadi pergudangan. Pejabat membentangkan karpet merah kepada industri tanpa konservasi. Penyalahgunaan tata ruang yang tengah dipertontonkan dengan vulgar harus dihentikan. Kebijakan perhutanan sosial mutlak menghadirkan penjagapenjaga hutan, bukan penjarah-penjarah hutan. Laku sidakep pengawe-awe (main mata dengan perambah hutan) wajib dipungkasi. Konversi lahan hutan yang berlangsung aksesif dan cenderung melegalisasi deforestasi saatnya dikoreksi. Tahun 2024 dapat dijadikan momentum peneguhan politik hukum lingkungan yang memperkukuh wibawa negara. Rakyat membutuhkan sosok yang mampu memproteksi setiap jengkal teritori NKRI. Hari-hari ini harus dihelat tonggak pembenahan tata kelola pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bersendi harmoni kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Orientasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengakibatkan defisit ekologi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi kinerja ekologi adalah opsi tunggal di era green century. Banjir dan kekeringan dapat dicegah dengan menghadirkan &rdquo;desa hutan&rdquo; dan &rdquo;kota hutan&rdquo; (bukan sekadar hutan desa/hutan kota) sebagai &rdquo;yurisdiksi mata air&rdquo;. Ini merupakan resolusi membangun negeri tanpa jerit tangis ekologis lagi. Langkah Kecil Berdampak Besar Mungkin langkah ini terlalu kecil, tetapi sebagaimana dikatakan Al Gore (2013), langkah ini pada pusarannya bolehlah small changes, tetapi memiliki big impacts. Ini merupakan sumbangsih untuk tatanan lingkungan dari titik lokal (think globally, act locally). Kita semua dapat melakukan secara personal. Apalagi kalau digerakkan oleh institusi pemerintahan hasil Pilpres 2024 untuk menjadi penerang dunia dalam penyelamatan lingkungan. Siapa pun dan apa pun profesinya dapat menyodorkan prakarsa strategis-the new strategic possibilities and opportunities yang menyediakan skema mengatasi jerit tangis ekologis. Inilah makna terdalam kepedulian publik menghargai alam (nature appreciation principle) sedasar hak asasi alamnya (nature stewardship principle). Kehendak pribadi maupun administrasi untuk mengatasi problem lingkungan merupakan panggilan menata kehidupan bernegara. Sewajarnyalah kita membangun negara sebagai rumah kehidupan yang ramah lingkungan dengan pemimpin yang memiliki gairah ekologis tinggi. Utamakan kepentingan bangsa dengan pembangunan nasional yang bervisi ekologi-ekonomi dan sosial secara seimbang. Penyelenggara pemilu sudah sepatutnya meneguhkan tema kebencanaan lingkungan dalam debat kandidat. Pemilu hendaknya menjadi kosmologi politik untuk memanen pemimpin yang bervisi ekologi. Dari debat capres-cawapres yang telah lalu dan akan datang, kita semua dapat mengukur muatan pemikiran para kandidat pemimpin nasional meski sebersitan narasi visualnya. Selanjutnya ikuti selalu debat-debat berikutnya yang semoga layak simak. Ingat Khotbah Gandhi Dalam batas ini, keterjagaan negara adalah opsi utama. Siapa pun yang memanggul amanat demokrasi, pastilah terdapat mandat untuk menyelamatkan rakyat. Pasal 28 huruf H UUD 1945 yang mengingatkan kita semua agar pemimpin tetap mengedepankan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang tergelar di Nusantara membincangkan negara seolah jauh dari norma hukum UUD 1945. Jutaan orang mengalami gangguan kesehatan: terkena ispa, iritasi mata, asupan oksigen yang kurang, dan paru-paru yang radang. Korban mengalami derita berjemaah yang dalam rentang panjang membahayakan NKRI berupa rendahnya kompetensi SDM. Kondisi ini mengancam lumpuhnya negara karena bonus demografi dapat menjadi ilusi dan beban kependudukan semata. Renungkanlah pesan filosofis Mohandas Karamchand Gandhi (1869&ndash;1948): &rdquo;... earth provides enough to satisfy every man&rsquo;s need, but not every man&rsquo;s greed&rdquo;. Ini khotbah penuh hikmah: sejatinya bumi dapat memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk &ldquo;mengenyangkan&rdquo; keserakahan seseorang. Optimistislah menjalani 2024.&nbsp;(*) <hr /> *) SUPARTO WIJOYO,&nbsp;Guru Besar Hukum Lingkungan; Wakil Direktur Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Digitalisasi, dan Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Tapi, bencana bukan itu saja. Tahun 2023 secara ekologis pun menyajikan bencana hidrometeorologi yang ternarasikan sebagai persoalan.

Meneguhkan Politik Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Agus-Pakar-Hukum-654996703.jpeg" alt="Praktisi hukum Agus Widjajanto menyoroti Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Agus Widjajanto menyoroti Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &nbsp;- Praktisi hukum Agus Widjajanto mengamini pernyataan Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Kaelan, bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab amandemen yang dilakukan mengubah sekitar 97 persen UUD 1945. "Sudah tidak ada lagi (UUD 1945; red) begitu dilakukan amandemen hingga beberapa kali. Karena telah merubah pasal-pasal krusial dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis," tegas Penulis Buku 'Membangun Karakter Anak Bangsa Melalui Ajaran Luhur (2023) itu dalam keterangannya, Rabu (15/11). Menurut Agus, UUD 1945 telah kehilangan ruh-nya sebagai Negara yang berdasar Pancasila. Padahal, sebelum UUD 1945 diamandemen, Pancasila merupakan Dasar Negara dan Falsafah Hidup Bangsa (Philosofische Grondslag) dan Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung). Selain itu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sesuai Tap MPRS/1966 Nomor XX. "Sejatinya terbentuknya negara ini diilhami Pemerintahan Desa zaman dulu," tutur pemerhati sejarah politik dan budaya tersebut. Diungkapkan, dalam pemerintahan desa ada Rembug Desa. Dimana dalam musyawarah tertinggi desa itu dihadiri perwakilan dari tokoh agama, tokoh adat, sesepuh desa, tokoh pemuda. Dan tentunya kepala desa, carik atau sekretaris desa hingga hulu balang desa. Dalam musyawarah itu, semua dalam posisi yang sama kedudukannya. Seluruh peserta Rembug Desa kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan seluruh masukan kemudian dibahas bersama untuk kemudian disimpulkan dan diambil keputusan. Proses pengambilan keputusan inilah hakekat sebenarnya dari permusyawaratan rakyat. "Itulah sejatinya kedudukan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana kedudukan MPR adalah lembaga tertinggi negara sesuai sila ke empat dalam Pancasila," yang berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" jelas Agus Widjajanto. Ia menambahkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah Dwi Tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adakah soko guru yaitu pondasi dan tiang pancang utama dalam sebuah bangunan ketatanegaraan. Agus Widjajanto prihatin keduanya saat ini tidak lagi sinkron. "Apakah tetap dinamakan UUD 1945 lagi? Menurut saya UUD 1945 sudah tidak ada, yang ada adalah UUD 2002. Ini masalah serius dalam sistem ketatanegaraan kita," kata dia. "Jangan dilihat kita tidak ada masalah, kita punya masalah besar karena menyangkut sistem, menyangkut soko guru terbentuknya Negara yang sudah bergeser pada Negara kekuasaan imperium Liberal," sambung Agus. Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Kaelan, mengatakan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab setelah diteliti dengan seksama, ada sekitar 97 persen pasal yang diubah dalam amandemen tersebut. "Setelah saya teliti, ini dari hasil penelitian, penelitian hukum normatif dan filosofis, jadi tidak berhenti normatif tapi filosofis, bahwa ternyata konstitusi amandemen 2002 itu sudah bukan lagi amandemen, karena yang diubah bukan&nbsp;satu pasal atau&nbsp;dua pasal, saya hitung hampir 97 persen. Masya&nbsp;Allah itu sudah bukan lagi amandemen, tetapi ganti. Jadi kita ini sudah tidak berdasarkan Pancasila," kata dia. Berbicara dalam Seminar Nasional yang diadakan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Perguruan Tinggi Negeri (MDGB PTNBH), Jumat (17/6/2023), Prof Kaelan mencontohkan pasal yang mengatur tentang HAM hanya mencomot dari HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara HAM menurut UUD 1945 hasil amandemem tahun 2002 tidak lagi mencerminkan Pancasila. "Karena HAM yang ada di dunia itu kan liberal, tidak memperhitungkan realisasi bahwa negara kita memandang HAM dengan nilai nilai luhur yang bertanggung jawab yang tentu juga berketuhanan," ucapnya.

Amandemen UUD 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab amandemen yang dilakukan mengubah sekitar 97 persen isi di dalamnya.

UUD Alami Perubahan Hingga 97 Persen, Pakar Soroti Hasil Amandemen 2002

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/Agus-Piagam-Madinah-3690552234.jpeg" alt="Praktisi Hukum dan Pemerrhati Polsosbud, Agus Widjajanto mengatakan, Piagam Madinah merukan salah satu inspirasi dan referensi para pendiri bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan." width="100%">
<figcaption>Praktisi Hukum dan Pemerrhati Polsosbud, Agus Widjajanto mengatakan, Piagam Madinah merukan salah satu inspirasi dan referensi para pendiri bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Praktisi Hukum dan Pemerrhati Polsosbud, Agus Widjajanto mengatakan, Piagam Madinah merukan salah satu inspirasi dan referensi para pendiri bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan. Nilai-nilai penting itu kemudian dijabarkan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis. &nbsp; Ditambahkan Agus, Piagam Madinah terdiri empat bagian dan 47 Pasal. Isinya mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan.&nbsp; "Jadi Nabi Muhammad SAW saat memutuskan hijrah ke Kota Madinah terdapat banyak masalah menyangkut perbedaan dalam kalangan masyarakat yang plural di Madinah. Nabi kemudian membuat perjanjian dengan berbagai kalangan. Perjanjian formal itu disebut sebagai Piagam Madinah," ujar Agus, Selasa (19/9). &nbsp; Menurut Agus, salah satu tujuan utama dari Piagam Madinah ini adalah menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Kota Madinah yang damai dan tentram dibalik segala perbedaan yang ada dalam masyarakat. Isi dari Piagam Madinah antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat dengan tanggung jawab, menghormati pendapat orang lain dan keselamatan harta benda atas milik masyarakat.&nbsp; "Piagam Madinah mengatur larangan bagi orang untuk melakukan kejahatan baik dalam pencurian, perampokan dan penipuan. Piagam Madinah ini dalam dunia modern dimodifikasi dalam peraturan kitab hukum pidana," paparnya. "Para pendiri bangsa ini memasukan beberapa kata dalam Alqur'an pada sistem ketatanegaraan yang saat itu diusulkan oleh H Agus Salim. Misalnya kata Rakyat, Musyawarah, Majelis dan sebagainya," jelas Agus Widjajanto. Jebolan Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu menyatakan, pemikiran dari para pendiri bangsa tersebut sangat visioner dan mampu menjangkau puluhan tahun ke depan. Hal yang sepatutnya ditiru para politisi di negeri ini, bagaimana berpikir lebih maju dan menghilangkan kepentingan sesaat.&nbsp; Terkait kepentingan sesaat ini, Agus Widjajanto berkaca pada pada munculnya politik identitas dalam pemilihan kepala daerah yang menimbulkan preseden paling buruk dalam sejarah bangsa ini. Sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika, tetapi sekaligus melupakan sejarah penting Piagam Madinah. Pancasila sebagai Dasar Negara, Filosofi dan Pandangan Hidup Bangsa digali oleh Ir Soekarno. Presiden Ke-1 RI itu mencetuskan sila-sila Pancasila dalam sidang pembahasan falsafah negara dihadapan Badan persiapan usaha kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945. Di samping digali dari sumber primair seperti Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma, Bung Karno menggalinya dari Serat Wredhatama dan Ajaran Wulang Reh. Utamanya juga adalah dari Alquranul Karim serta Piagam Madinah yang dideklarasikan Rasullullah SAW saat di Kota Madinah hingga tercipta urutan Pancasila.&nbsp; "Saat pembahasan soal Dasar Negara, Mr Soepomo sedari awal keberatan dimasukannya hak asasi manusia dalam konteks negara kesatuan. Ia khawatir masukkan hak asasi manusia ini akan memperlemah negara kesatuan yang mana lebih berorientasi negara liberal," tegas Agus Widjajanto. Keberatan Mr Soepomo, lanjutnya, menimbulkan perdebatan sengit. Mr Moh Yamin dan Ir Soekarno serta H Agus Salim tidak sependapat atas pendapat Mr Soepomo. Kemudian dicari jalan tengah yang ditekankan pada kata "keadilan sosial" dalam Pancasila dan Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945.&nbsp; "Jika melihat kondisi saat ini, kekhawatiran Mr Soepomo tentu bisa dipahami. Karena sekarang lebih banyak orang hanya menuntut hak sebagaimana diatur Piagam PBB, Declaration of Human Right, tetapi tidak memikirkan kewajibannya sebagai warga negara," urainya.&nbsp; Karena itu pula, Calon Mahasiswa Doktor Universitas Padjajaran Bandung itu membenarkan pidato Bung Karno. Bahwa kalau jadi Hindu janganlah jadi orang India. Kalau jadi Islam janganlah jadi Orang Arab. Kalau jadi Kristen janganlah jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi Orang Nusantara dengan hidup berdasarkan adat-istiadat orang Nusantara.&nbsp; "Intinya, jadilah manusia beragama apapun agamamu. Dan, jadilah orang Indonesia yang menghargai adat-istiadat dan budaya Indonesia. Karena ke depan keyakinan atas ke-Indonesia-an ini akan luntur jika kita tidak berpegang teguh bahwa kita orang Indonesia bukan bangsa barat atau bangsa jazirah timur," ucapnya. Di sisi lain, Agus Widjajanto menyinggung penyebar Agama Islam di Tanah Jawa yaitu Sayyid Jakfar Sodiq yang mendirikan masjid di Desa Kerjasan Kota Kudus pada tahun 1503 Masehi. Masjid itu saat ini dikenal dengan nama Masjid Menara Kudus.&nbsp; Masjid yang sangat legendaris karena bangunan menara mengambil dari bekas pure peribadatan dalam agama Hindu. Sayyid Jakfar Sodiq atau dikenal dengan sunan Kudus sendiri diketahui lahir di Kota Al Quds Palestina, 9 September 1400 Masehi/808 Hijriah.&nbsp; Pada saat Sunan Kudus menyebarkan agama, masyarakat Kudus dan sekitarnya masih memeluk agama Hindu. Melalui pendekatan budaya dan adat-istiadat, beliau mendapat sambutan hangat di hati masyarakat. Saat itu, Sunan Kudus memfatwakan bagi masyarakat Kudus tidak boleh memotong menyembelih sapi.&nbsp; Hal ini merupakan politik hukum yang diambil untuk menghormati umat beragama Hindu yang mengkeramatkan hewan sapi dalam kepercayaan mereka. Hingga saat ini, masyarakat di Kudus patuh dan hormat tetap memegang teguh tradisi dari fatwa Sunan Kudus tersebut meski jaman telah berubah.&nbsp; Dibalik fatwa Sunan Kudus tersebut, ada pesan dan ajaran yang disampaikan bahwa kita harus menghormati antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pola pikir Sunan Kudus itu bisa menjangkau ratusan tahun ke depan. Bahwa bangsa ini dibentuk dari beberapa perbedaan dan menyatu dengan cita-cita bersama yang bernama Indonesia.&nbsp; "Bhineka Tunggal Ika dengan Piagam Madinah itu senafas. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya menghargai perbedaan, bahwa yang mayoritas menghargai yang minoritas, yang minoritas memahami yang mayoritas. Bhineka Tunggal Ika sejalan dengan ajaran Islam mengenai persatuan yaitu Ukhuwah Islamiah, Ukhuwah Wathoniah dan Ukhuwah Bashariah," pungkasnya.

Piagam Madinah terdiri empat bagian dan 47 Pasal. Isinya mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan.

Ulas Sejarah Piagam Madinah, Pakar Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengajukan permohonan uji materiil alias judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu teregister dengan Nomor 81/PUU-XXI/2023, yang diajukan pada Kamis (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pokok permohonan, Fahri Bachmid mengungkapkan bahwa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi yang dilakukan pembentuk Undang-Undang, dalam dua kali perubahan terhadap syarat minimal usia menjadi hakim konstitusi selalu dilakukan perubahan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas secara akademik dan reasonable.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012879307/diduga-hasil-pencucian-uang-polri-sita-rp-80-miliar-aset-milik-bandar-narkoba">Diduga Hasil Pencucian Uang, Polri Sita Rp 80 Miliar Aset Milik Bandar Narkoba</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim Konstitusi&nbsp;dalam UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf c untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. Kemudian dalam UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) huruf d&nbsp; Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan," kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terahir dengan UU No. 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf d, disebutkan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 55 tahun," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, saat ini melalui UU 7/2020 pun sedang dalam proses perubahan terhadap syarat minimal usia untuk dapat mencalonkan hakim konstitusi menjadi salah satu pasal yang masuk dalam rencana perubahan dari usia 55 tahun, berpotensi akan diubah dan dinaikan menjadi 60 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012879298/kpi-diminta-cekal-oklin-fia-tampil-di-televisi">KPI Diminta Cekal Oklin Fia Tampil di Televisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Fahri berpendapat bahwa perubahan&nbsp;yang terus terjadi tentunya menciptakan ketidakpastian hukum yang adil. Hal ini akan membuat seseorang&nbsp;semakin jauh dan semakin lama untuk dapat menjadi hakim konstitusi, serta tidak ada kepastian hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena cenderung sering terjadi perubahan-perubahan, dan dalam batas penalaran yang wajar suatu ketika saya menjadi Hakim Konstitusi, tentunya akan mengalami keadaan yang sama yakni mendapatkan ketidakpastian hukum atas perubahan-perubahan usia minimal menjadi hakim konstitusi ataupun usia maksimal menjadi hakim konstitusi," ungkap Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra, lanjut Fahri, dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 pada bagian Concurring Opinion, bahwa ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik, yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Sehingga mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012879285/usai-dipecat-dari-pdip-budiman-sudjatmiko-siap-hadapi-tantangan-baru">Usai Dipecat dari PDIP, Budiman Sudjatmiko Siap Hadapi Tantangan Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini mengurai, terhadap adanya pengaturan syarat usia minimum ataupun maksimum dalam UU 7/2020 harus ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah. Setidaknya perlu adanya landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk merubahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena apabila tidak dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang-undang dapat menjadi upaya politik dalam proses bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas lembaga tersebut. Apalagi lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun lembaga penegak hukum yang harus dijamin independensi serta kemerdekaannya," pungkas Fahri.</div>

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengajukan permohonan uji materiil alias judicial review terhadap UU Mahkamah Konstitusi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uud 1945

Berita Terkini