<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/dfe4f90c-08d2-4b9c-8d03-3079a8620b3e-2683757383.jpg" alt="Garis polisi dipasang di depan pintu rumah kos di Jalan Sawojajar Gang 13A, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, TKP pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tersangka AR." width="100%">
<figcaption>Garis polisi dipasang di depan pintu rumah kos di Jalan Sawojajar Gang 13A, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, TKP pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tersangka AR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dalam menangani kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh J, seorang anak di bawah umur, di Dusun Lima, RT 018, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penerapan UU SPPA ini didasarkan pada usia J yang saat ini masih di bawah 18 tahun. UU SPPA mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk proses peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. "Kalau kami, JPU, pada intinya sedang menunggu pelimpahan perkara dari penyidik. Memang ini, karena anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilannya berbeda, dan sistem penahanannya pun berbeda, pokoknya lebih cepat lah," kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU Roh Wiharja, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (12/2). Dia mengatakan, penanganan kasus yang menghebohkan publik di Bumi Daya Taka PPU itu menerapkan UU SPPA. Berbeda dengan penilaian publik yang geram dan berharap anak berhadapan hukum yang diduga sebagai pelaku pembantaian sadistik itu dikenai hukuman mati, Roh Wiharja kemarin mengatakan, bahwa pada sistem peradilan anak itu ancaman hukumannya separuh dari orang dewasa. "Makanya ini nanti melihat (dulu) fakta di persidangannya seperti apa? Dan ke depannya kami menuntutnya seperti apa? &lsquo;Kan belum bisa memastikan karena berkasnya pun belum kami terima (dari penyidik)," jelasnya. Kendati demikian, dia kembali mengatakan, bahwa pada intinya kejaksaan bakal menerapkan UU SPPA dalam persidangan untuk penanganan kasus terbunuhnya lima orang dalam satu keluarga itu, yaitu WL, 34 sebagai kepala rumah tangga atau suami yang adalah kakak kandungnya, SW (34) selaku ibu rumah tangga atau istri WL, serta tiga buah hati pasangan ini. Yakni RJ 15, VD 12, dan ZA 2,5. Mereka ini ditemukan tewas dalam rumah mereka sendiri dengan luka bacokan parang yang diduga dilakukan J pada sekira pukul 01.30 Wita, Selasa (6/2) dini hari. Hendri Sutrisno, praktisi hukum di PPU kemarin saat dimintai pandangannya mengenai penerapan UU SPPA itu mengatakan, bahwa Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA berbunyi: &rdquo;Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa&rdquo;. Kemudian, pasal yang sama Ayat (6) menyebutkan: "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun". "Jadi, sesuai ini, maka, maksimal hukumannya hanya 10 tahun," kata Hendri Sutrisno. Ia dapat memahami kejengkelan dan kekesalan masyarakat yang berharap agar anak yang berhadapan hukum itu diberi pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, kata dia, bahasa undang-undang dalam UU SPPA berbeda dengan harapan masyarakat. "Tolong juga ditulis bahwa pernyataan saya ini tidak dalam kapasitas membela J. Hanya mengutip UU SPPA saja," tuturnya. Sementara itu, dalam keterangan persnya pada Selasa (6/2) lalu, Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengatakan, bahwa anak berhadapan dengan hukum berinisial J dijerat dengan pasal pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. J yang berstatus sekolah kelas 3 pada sebuah SMK di PPU dikenakan pasal pembunuhan berencana. Kepolisian sendiri bergerak cepat dalam menangani peristiwa ini. Sehari setelah penetapan tersangka,&nbsp;<a href="https://kaltimpost.jawapos.com/tag/polres-ppu">Polres PPU</a>&nbsp;menggelar rekonstruksi pembunuhan di Mapolres PPU secara tertutup, Rabu (7/2) sore. Kata Suwandi, kuasa hukum yang ditunjuk untuk mendampingi J, terdapat 56 adegan yang diperagakan kliennya. Humas Polres PPU Syafrudin saat ditanya Kaltim Post kapan berkas perkara mengenai kasus pembunuhan ini segera dilimpahkan ke kejaksaan, dia mengatakan, agar media ini menghubungi kasatreskrim. "(Tapi) sepertinya belum itu," kata Syafrudin yang dikenal akrab dengan wartawan itu, Jumat (9/2).

Ia dapat memahami kejengkelan dan kekesalan masyarakat yang berharap agar anak yang berhadapan hukum itu diberi pidana hukuman mati.

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di PPU hanya Dipenjara Maksimal 10 Tahun, Begini Penjelasan Praktisi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG_20231101_175308-4067535402.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan (Grafis: JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan (Grafis: JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus mendalami kasus pembunuhan satu keluarga. Polisi menangkap remaja berinisial J, 16, di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), diduga pelaku pembunuhan lima orang dalam satu keluarga. Yakni ayah, ibu, dan 3 anaknya yang merupakan tetangganya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Penajam Paser Utara Ajun Komisaris Polisi Dian Kusnawan mengatakan, pembunuhan di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, itu&nbsp;diperkirakan terjadi pada Selasa (6/2) sekitar pukul 02.00 wita. &rdquo;Korban pembunuhan itu adalah pasangan suami istri berinisial W, 35; dan SW, 34; serta&nbsp;tiga anak, yaitu RJS, 15; VDS, 11; dan ZAA, 3,&rdquo; kata Dian. Berdasar hasil otopsi, tambah Dian, para korban rata-rata mengalami luka serius di bagian kepala. Kelima jenazah korban pembunuhan itu langsung dimakamkan setelah proses otopsi di RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Paser Utara, rampung. Pelaku pembunuhan memiliki hubungan asmara dengan salah satu korban, yaitu anak tertua. Namun,&nbsp;hubungan asmara keduanya kandas karena tidak direstui orang tua sang gadis. &rdquo;Untuk mengungkap motif kasus pembunuhan itu, kami masih melakukan pendalaman informasi awal berkaitan dengan hubungan asmara,&rdquo; kata Dian Kusnawan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan polisi perlu hati-hati menarasikan pelaku terpengaruh alkohol. Sebab, jika pelaku membabi buta dalam keadaan mabuk, tidak tertutup kemungkinan dia tidak tepat dikenakan pasal pembunuhan berencana. &rdquo;Malah mungkin penganiayaan berat. Bahkan bukan pula penganiayaan berencana. Logikanya, orang dalam keadaan mabuk tidak bisa membuat rencana. Perilakunya cenderung menjadi impulsif,&rdquo; papar Reza. Reza menyampaikan itu sebab ada pernyataan polisi yang menyebut pelaku mabuk karena sebelum kejadian minum-minuman keras bersama temannya. Kemudian pelaku pulang diantar temannya. Begitu sampai di rumah muncul niat membunuh. &rdquo;Pernyataan tersebut menciptakan loopholes,&rdquo; terang Reza. Setelah membaca kronologi peristiwa dan rangkaian perbuatan pelaku di TKP, lanjut Reza, perbuatan pelaku tidak mencerminkan orang dalam kondisi mabuk. &rdquo;Sisi lain, kejadian mengerikan ini mengingatkan kita bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak harus direvisi. UU itu memuat pasal-pasal yang meringankan posisi anak pelaku pidana,&rdquo; tutur Reza. Jika dianggap UU itu cermin jiwa humanis hukum terhadap anak-anak, UU SPPA tidak membuat pengecualian terhadap anak-anak yang tindak pidananya luar biasa biadab. &rdquo;Karena itulah, bagi saya, ketika anak sudah mendekati usia dewasa, apalagi jika perbuatannya sedemikian keji, justru UU SPPA perlu memuat pasal-pasal pemberatan atau setidaknya pengecualian agar pelaku memperoleh ganjaran lebih setimpal,&rdquo; tandas Reza. &rdquo;Ancaman pidana terhadap anak maksimal hanya sepuluh tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Apakah ini tepat terhadap pelaku seperti di Kaltim?&rdquo; tambah dia Lebih-lebih, Reza menambahkan, setelah menjalani pemeriksaan kondisi kejiwaan dan segala macamnya, hampir bisa dipastikan akan mengemuka narasi-narasi yang seolah mendorong untuk berempati dan memberikan rasa pengertian atas segala masalah pelaku yang notabene masih berusia anak-anak. &rdquo;Itu semua membuat UU justru seolah menjadi tameng bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang lebih masuk akal,&rdquo; ucap Reza.

Polres Penajam Paser Utara terus mendalami kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri atas lima orang, suami-istri dan tiga anak

Pakar Psikologi Forensik Sebut Perlu Revisi UU SPPA untuk Jerat Pelaku Anak dengan Kejahatan Sadis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/STOP.jpg" alt="Ilustrasi stop cyberbullying. AlabamaCybersecurity" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stop cyberbullying. AlabamaCybersecurity</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Tasikmalaya telah menyelidiki lebih lanjut kasus perundungan anak. Itu dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta yang selanjutnya akan diproses sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.  ”Yang jelas kita sudah turun tangan. Kita sudah bekerja sama dengan para pihak insya Allah kita atensi terkait penanganan ini,” kata Kepala Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Pornomo seperti dilansir dari Antara di Tasikmalaya.  Dia menuturkan, Polres Tasikmalaya sudah mendapatkan informasi dan laporan adanya kasus perundungan anak usia 11 tahun, warga Kecamatan Singaparna. Anak tersebut diduga depresi tak mau makan dan minum dan akhirnya meninggal dunia.  Polres Tasikmalaya, kata dia, dalam kasus tersebut akan dilakukan secara profesional dan melibatkan semua pihak. Yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tasikmalaya.  Koordinasi dengan semua unsur itu, kata dia, terkait penanganan lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban maupun pelaku dalam kasus perundungan itu. ”Kita tetap mengedepankan amanah undang-undang, memberikan proses yang terbaik menangani secara profesional dan memperhatikan kepentingan anak,” ucap Dian Pornomo.  Dia menjelaskan dalam proses penanganan kasus itu kepolisian akan menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Termasuk di dalamnya ada tentang diversi.  Dalam proses penanganan hukum itu, kata dia, tentunya kepolisian akan terlebih dahulu mencari fakta di lapangan dengan melakukan gelar perkara. ”Nanti kita lihat hasilnya, fakta-faktanya bagaimana,” papar Dian.  Seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah kelas 6 dilaporkan mengalami depresi berat dengan kondisi tidak mau makan dan minum. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.  Persoalan anak itu mendapatkan perhatian dari KPAID Tasikmalaya yang melakukan pendampingan hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengatakan, hasil informasi yang dihimpun bahwa korban sempat dipukuli teman sepermainannya.  ”Korban disuruh untuk berbuat cabul pada seekor kucing lalu direkam menggunakan kamera video telepon seluler. Bentuk perundungannya adegan tidak senonoh, di mana korban dipaksa dan diancam teman sepermainannya,” kata Ato.

Polisi Selidiki Kasus Perundungan Anak di Tasikmalaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bully-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kematian seorang siswa SD di Tasikmalaya awalnya dianggap sebagai hal biasa. Namun belakangan diketahui latar belakang peristiwa yang membuat miris. Bocah tersebut ternyata sering menjadi korban perundungan teman-temannya. Dan terakhir dia dipaksa menyetubuhi kucing dan direkam HP teman-temannya.  Sebelum meninggal bocah tersebut dirawat depresi dan menjadi penyendiri setelah video itu tersebar. Dia bahkan tak mau makan dan minum hingga dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.  Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, dua tahun selama pandemi, tak ada peristiwa bullying. Tapi barangkali selama itu pula anak-anak menyaksikan berbagai perilaku manusia di media sosial.  Menurut dia, imajinasi mereka akhirnya terpupuk menjadi sedemikian liar. Dan begitu masa sekolah tatap muka kembali dibuka, imajinasi gila itu seperti menemukan ruang penyalurannya.  Reza menyoroti itu dari sisi kata bullying yang menurut dia terdengar lucu. ”Bullying tidak mengesankan sebagai sesuatu yang parah, serius, dan mengerikan. Alhasil, kita seolah mengalami desensitisasi akibat malah akrab dengan bunyi yang lucu ketika kata itu diucapkan. Bullying toh juga bukan istilah hukum,” ujar Reza.  Reza menyarankan untuk menghentikan penggunaan kata bullying yang malah mengundang salah kaprah atau bahkan penyepelean.  ”Pakai saja sebagai gantinya, istilah hukum. Misalnya kekerasan atau bahkan kejahatan. Betapa pun kata itu tidak bisa dikenakan kepada anak-anak. Untuk anak-anak, sebutan yang boleh dipakai adalah kenakalan atau delinkuensi. Tapi itu pun tidak sepenuhnya mewakili bobot keseriusan fenomena dimaksud seperti kejadian di Tasikmalaya,” ucap Reza.  ”Jadi, mari kita seriuskan saja,” tambah dia.  Dalam kasus di Tasikmalaya lanjut Reza, bisa disimpulkan anak-anak itu sebagai orang yang diduga melakukan setidaknya empat tindak pidana. Yaitu, kejahatan seksual, kekerasan fisik, penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dan penganiayaan terhadap satwa.  ”Ingat, satwanya jangan dinihilkan. Jadi bisa kenakan pasal berlapis terhadap mereka,” tutur Reza.  Selain itu, dia menambahkan, setara dengan perbuatannya, bawa para pelaku yang berusia anak-anak itu ke proses hukum. ”Jangan diversi. Harus litigasi. Orang tua mereka harus hadir pada setiap tahap proses litigasi tersebut,” ujar Reza.  Menurut dia, nanti, andai anak-anak itu divonis bersalah, bisa diterapkan kombinasi antara restorative justice dan incapacitation.  ”Siang direstorasi, dididik, dan diharuskan membayar ganti rugi kepada korban, malam hari dimasukkan ke bui,” ujar Reza.  ”Itu ekspektasi saya. Terus terang saya tak yakin bahwa mengembalikan anak-anak itu ke rumahnya dan membina mereka selama enam bulan akan efektif. Tapi UU SPPA sendiri boleh jadi tidak menyediakan jalan-jalan yang melampaui hukum. So, revisilah UU SPPA,” sambung Reza.

Bocah Meninggal Dipaksa Teman Setubuhi Kucing, Pakar Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/undang-undang-perlindungan-anak-diklaim-sukses-ubah-mindset-aparat_m_184310.jpeg" alt="Ilustrasi Kekerasan Seksual" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kekerasan Seksual</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengklaim implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), cukup berhasil dalam konteks penegakan hukumnnya. Sejak diberlakukan pada 31 Juli 2004, terjadi perubahan paradigma di kalangan para penegak hukum dalam menangani anak yang tengah berkasus. "Artinya, ini cukup membawa angin segar terhadap perlindungan anak," jelas Asisten Deputi Perlindunan Anak Bidang Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Ali Khasan, Jakarta, Jumat (26/1). Ali mengungkapkan, UU SPPA mengutamakan pendekatan restoratif justice atau mengembalikan anak ke dalam keadaan semula, bukan pembalasan. "Hal yang ditekankan UU SPPA adalah kepentingan terbaik bagi anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan," jelas dia. Dalam pelaksanaannya, jelas Ali, saat ini telah didukung melalui pendirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berbasis budi pekerti. Sehingga diharapkan mampu membantu anak&ndash;anak lepas dari permasalahan dan dapat terjun di masyarakat. Senada dengan Ali Khasan, Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Ali Aulia Ramly mengatakan dalam pelaksanaan UU SPPA diperlukan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum. Terutama mengenai sistem peradilan pidana anak dan fasilitas yang ramah anak. Menurutnya, ketika pelaksanaan UU SPPA berjalan dengan baik, maka diharapkan anak tidak akan masuk dalam penjara. Masih banyak pilihan yang dapat diambil selain penjara bagi anak. &ldquo;UU SPPA di rancang agar tidak menakuti anak &ndash; anak, namun mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum. Dibutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama dari berbagai kelompok, dunia usaha, dan media massa untuk mengawal pelaksanaan UU SPPPA,&rdquo; tutupnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak Diklaim Sukses Ubah Mindset Aparat

uu sppa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu sppa

Berita Terkini

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di PPU hanya Dipenjara Maksimal 10 Tahun, Begini Penjelasan Praktisi Hukum

Pakar Psikologi Forensik Sebut Perlu Revisi UU SPPA untuk Jerat Pelaku Anak dengan Kejahatan Sadis

Polisi Selidiki Kasus Perundungan Anak di Tasikmalaya

Bocah Meninggal Dipaksa Teman Setubuhi Kucing, Pakar Bilang Begini

Undang-Undang Perlindungan Anak Diklaim Sukses Ubah Mindset Aparat

Download Aplikasi JawaPos.com