<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/davnie-2811013692.jpg" alt="Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengambil langkah tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah memublikasikan wajah pelaku kekerasan terhadap anak maupun kekerasan seksual yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kejadian kekerasan terhadap anak. Demi memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di Tangsel. "Mungkin kedepan akan dilakukan pengumuman pelaku-pelaku yang sudah inkrah hukumannya. Ini nanti akan ditayangkan kalau memang itu diperlukan ke media-media yang ada, baik langsung maupun melalui media-media sosial. Supaya ada efek jera, hukuman sosial kepada masyarakat," ungkap Benyamin usai Rapat Forkopimda Tingkat Kota Tangerang Selatan di wilayah Serpong, Rabu (13/8). Dia menuturkan, wajah pelaku kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap anak yang sudah inkrah akan ditampilkan ke publik tahun ini. Nanti Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel akan berkoordinasi dengan dinas terkait serta pihak kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan. Pemkot Tangsel juga akan membuka hotline dengan mengaktifkan kembali layanan pengaduan darurat melalui 112 yang bisa diakses 24 jam penuh. Layanan tersebut akan dikampanyekan secara luas ke masyarakat melalui baliho, spanduk, serta sosialisasi ke tingkat RT dan RW. "Anak-anak sekarang pegang HP, tapi mereka belum tahu harus lapor ke mana. Kita akan edukasi mereka bahwa jika terjadi kekerasan, bisa langsung hubungi 112. Jangan takut melapor," terang Benyamin. Menurutnya, banyak anak korban kekerasan tidak melapor karena ketidaktahuan atau kebingungan. Karena itu, Pemkot akan memperkuat edukasi melalui sekolah, madrasah, hingga kelompok masyarakat. Selain penindakan terhadap pelaku, Benyamin juga menekankan pentingnya pemulihan bagi korban kekerasan. Dia meminta agar pendampingan psikologis diperluas, tidak hanya bagi anak-anak yang berada di rumah aman milik Dinas Sosial, tetapi juga korban yang tinggal di luar fasilitas tersebut. "Kita akan gandeng fakultas psikologi dari universitas-universitas di Tangsel. Mereka akan turun langsung, terjadwal, melakukan pendampingan kepada anak-anak korban," jelasnya. Menurutnya, trauma korban bisa berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap pendidikan serta masa depan anak. Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tidak bisa dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, Pemkot mendorong pendekatan terpadu lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, kepolisian, kejaksaan, hingga organisasi profesi seperti IDI dan IBI. "Sudah kita sepakati bahwa semua langkah harus terkoordinasi. Personel dari berbagai instansi akan dicatat dan dilibatkan dalam penanganan secara menyeluruh," tambahnya. Pemkot juga tengah mengkaji akar penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Benyamin mencontohkan, kasus tragis di Ciputat Timur di mana pasangan suami istri menganiaya anak hingga meninggal dunia. "Kita harus tahu dulu penyebabnya, supaya tahu juga penanganannya seperti apa. Harus diselidiki, dicari solusinya, agar tidak terulang lagi," pungkas Benyamin.

Pemkot Tangsel menerapkan kebijakan publikasi wajah pelaku kekerasan anak untuk memberikan efek jera dan perlindungan.

Tangsel Bakal Publikasikan Wajah Pelaku Kekerasan terhadap Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/Grup-FB-Fantasi-Sedarah-3306251351.jpg" alt="Grup komunitas &lsquo;Fantasi Sedarah&rsquo; di Facebook dan unggahan akun Rieke Jr. tentang fantasi tak pantas terhadap anaknya yang berusia dua tahun. (Facebook/Riana Siska Tambunan)" width="100%">
<figcaption>Grup komunitas &lsquo;Fantasi Sedarah&rsquo; di Facebook dan unggahan akun Rieke Jr. tentang fantasi tak pantas terhadap anaknya yang berusia dua tahun. (Facebook/Riana Siska Tambunan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kriminolog Reza Indragiri menyebut aparat kepolisian dapat segera memproses secara hukum para pelaku yang menjadi anggota grup Facebook "Fantasi Sedarah".&nbsp; Menurut dia, perilaku para anggota itu sudah masuk ranah pidana yang dapat dijerat dengan berbagai pilihan pasal.&nbsp; "Terkait aktivitas bermedia sosial, yakni menyebar informasi tentang inses dan pedofilia yang mengandung unsur asusila, ini relatif sederhana: sudah jelas pidana," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (19/5). Reza menerangkan, aparat kepolisian dapat menjerat para pelaku yang ada dalam grup Fantasi Sedarah itu dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU Pornografi, hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).&nbsp; "Tinggal lagi seberapa jauh otoritas penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, akan memroses pidana anggota FB tersebut yang jumlahnya puluhan ribu itu," tegasnya. Grup Fantasi Sedarah itu, kata Reza, berasosiasi dengan inses. Yaitu aktivitas seksual oleh individu-individu bertalian darah yang bisa pula ditarik pada perilaku pedofilia atau ketertarikan seksual pada anak-anak prapuber alias molestation. "Terlepas apa pun itu, keduanya harus dianggap sebagai penyimpangan bahkan kejahatan," tandasnya. sehingga polisi bisa langsung melacak para anggota grup itu dan memprosesnya secara hukum. Sebelumnya, beberapa hari belakangan media sosial dihebohkan dengan grup facebook (FB) bernama "Fantasi Sedarah". Grup yang memiliki 32 ribu anggota itu secara terbuka memamerkan fantasi seksual ke keluarga sendiri. Akun-akun yang tergabung dalam grup tersebut kerap mengunggah konten yang mengandung unsur ketertarikan dengan hubungan sedarah atau inses.&nbsp; Pantauan Lombok Post menunjukkan banyak postingan percakapan dan foto-foto tentang ketertarikan hubungan seksual sedarah.&nbsp; Postingan berisi fantasi seksual menyimpang yang menormalisasi hubungan dengan keluarga inti. Seperti dengan anak, orang tua, adik dan kakak kandung. &nbsp;

Kriminolog Reza Indragiri sebut polisi dapat segera memproses hukum anggota grup Facebook Fantasi Sedarah yang menyebar informasi asusila.

Heboh Grup Fantasi Sedarah di Facebook, Kriminolog Sebut Polisi Bisa Proses Pidana Anggota Grup Pakai UU Perlindungan Anak hingga ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210918-WA0006.jpg" alt="Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap FW alias Lala, 42, karena mempekerjakan anak di bawah umur menjadi lady companion (LC) atau pemandu lagu. Para korban dipekerjakan di rumah karaoke kawasan Melawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung mengatakan, kasus terungkap dari korban AF, 16, mendatangi rumah karaoke tersebut untuk mencari pekerjaan. Dia kemudian bertemu dengan Lala yang dikenal sebagai mami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korban ditawari bekerja sebagai pemandu karoke dengan upah Rp 70 ribu per jam. AF menerima uang secara tunai sekurang-kurangnya Rp 800.000 per 12 jam yang dibayarkan setiap tanggal 1 atau 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudari FW selaku Mami pada saat itu dijelaskan setiap calling cash mendapatkan Rp 70.000 per jam, setiap harinya mendapatkan minimal 3 jam. Kadang lebih dan kadang kurang," kata Gogo, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menjalani pekerjaan tersebut, AF mengajak rekannya NMWA alias M, 16. "Di hari itu juga Saudari NM langsung diterima kerja. Jadi, untuk modus operandinya yaitu mempekerjakan anak di bawah umur," jelas Gogo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka dijerat Pasal 88 juncto Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21&nbsp;Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 297 KUHP.</div>

AF menerima uang secara tunai sekurang-kurangnya Rp 800.000 per 12 jam yang dibayarkan setiap tanggal 1 atau 2.

Mami Karaoke di Jaksel Ditangkap Polisi Karena Pekerjakan Bocah jadi LC dengan Bayaran Rp 70 Ribu per Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/dfe4f90c-08d2-4b9c-8d03-3079a8620b3e-2683757383.jpg" alt="Garis polisi dipasang di depan pintu rumah kos di Jalan Sawojajar Gang 13A, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, TKP pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tersangka AR." width="100%">
<figcaption>Garis polisi dipasang di depan pintu rumah kos di Jalan Sawojajar Gang 13A, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, TKP pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tersangka AR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dalam menangani kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh J, seorang anak di bawah umur, di Dusun Lima, RT 018, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penerapan UU SPPA ini didasarkan pada usia J yang saat ini masih di bawah 18 tahun. UU SPPA mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk proses peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. "Kalau kami, JPU, pada intinya sedang menunggu pelimpahan perkara dari penyidik. Memang ini, karena anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilannya berbeda, dan sistem penahanannya pun berbeda, pokoknya lebih cepat lah," kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU Roh Wiharja, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (12/2). Dia mengatakan, penanganan kasus yang menghebohkan publik di Bumi Daya Taka PPU itu menerapkan UU SPPA. Berbeda dengan penilaian publik yang geram dan berharap anak berhadapan hukum yang diduga sebagai pelaku pembantaian sadistik itu dikenai hukuman mati, Roh Wiharja kemarin mengatakan, bahwa pada sistem peradilan anak itu ancaman hukumannya separuh dari orang dewasa. "Makanya ini nanti melihat (dulu) fakta di persidangannya seperti apa? Dan ke depannya kami menuntutnya seperti apa? &lsquo;Kan belum bisa memastikan karena berkasnya pun belum kami terima (dari penyidik)," jelasnya. Kendati demikian, dia kembali mengatakan, bahwa pada intinya kejaksaan bakal menerapkan UU SPPA dalam persidangan untuk penanganan kasus terbunuhnya lima orang dalam satu keluarga itu, yaitu WL, 34 sebagai kepala rumah tangga atau suami yang adalah kakak kandungnya, SW (34) selaku ibu rumah tangga atau istri WL, serta tiga buah hati pasangan ini. Yakni RJ 15, VD 12, dan ZA 2,5. Mereka ini ditemukan tewas dalam rumah mereka sendiri dengan luka bacokan parang yang diduga dilakukan J pada sekira pukul 01.30 Wita, Selasa (6/2) dini hari. Hendri Sutrisno, praktisi hukum di PPU kemarin saat dimintai pandangannya mengenai penerapan UU SPPA itu mengatakan, bahwa Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA berbunyi: &rdquo;Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa&rdquo;. Kemudian, pasal yang sama Ayat (6) menyebutkan: "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun". "Jadi, sesuai ini, maka, maksimal hukumannya hanya 10 tahun," kata Hendri Sutrisno. Ia dapat memahami kejengkelan dan kekesalan masyarakat yang berharap agar anak yang berhadapan hukum itu diberi pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, kata dia, bahasa undang-undang dalam UU SPPA berbeda dengan harapan masyarakat. "Tolong juga ditulis bahwa pernyataan saya ini tidak dalam kapasitas membela J. Hanya mengutip UU SPPA saja," tuturnya. Sementara itu, dalam keterangan persnya pada Selasa (6/2) lalu, Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengatakan, bahwa anak berhadapan dengan hukum berinisial J dijerat dengan pasal pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. J yang berstatus sekolah kelas 3 pada sebuah SMK di PPU dikenakan pasal pembunuhan berencana. Kepolisian sendiri bergerak cepat dalam menangani peristiwa ini. Sehari setelah penetapan tersangka,&nbsp;<a href="https://kaltimpost.jawapos.com/tag/polres-ppu">Polres PPU</a>&nbsp;menggelar rekonstruksi pembunuhan di Mapolres PPU secara tertutup, Rabu (7/2) sore. Kata Suwandi, kuasa hukum yang ditunjuk untuk mendampingi J, terdapat 56 adegan yang diperagakan kliennya. Humas Polres PPU Syafrudin saat ditanya Kaltim Post kapan berkas perkara mengenai kasus pembunuhan ini segera dilimpahkan ke kejaksaan, dia mengatakan, agar media ini menghubungi kasatreskrim. "(Tapi) sepertinya belum itu," kata Syafrudin yang dikenal akrab dengan wartawan itu, Jumat (9/2).

Ia dapat memahami kejengkelan dan kekesalan masyarakat yang berharap agar anak yang berhadapan hukum itu diberi pidana hukuman mati.

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di PPU hanya Dipenjara Maksimal 10 Tahun, Begini Penjelasan Praktisi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/index-26-640x360-1.jpg" alt="Mario Dandy Satrio bersama sang kekasih bernama Agnes, yang diduga biang kerok terjadinya penganiayaan terhadap David. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satrio bersama sang kekasih bernama Agnes, yang diduga biang kerok terjadinya penganiayaan terhadap David. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan dinilai sudah tepat tidak melakukan diversi dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora, terutama menyangkut pelaku anak AG (15). Pangkalnya, dia terancam hukuman di atas 7 tahun.  "Kata kunci pertama, ancaman pidana yang wajib diversi itu 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke atas enggak wajib," kata pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/3).  Penyidik menjerat AG dengan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan/atau Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP subsider Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP subsider Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP. Ia terancam 12 tahun penjara  Kedua, sambung Akhiar, diversi dapat dilakukan apabila pihak korban memaafkan pelaku. Dalam perkara ini, keluarga David Ozora menolak berdamai.  "Kalau salah satu enggak mau berdamai), ya, enggak mungkin (diversi). Menurut saya, sudah tepat langkah yang diambil kejaksaan," sambungnya.  Lebih jauh, Akhiar menyarankan kejaksaan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dalam menangani kasus pelaku anak AG. Sebab, kepentingan anak harus mendapatkan perhatian dan dimandatkan dalam UU Perlindungan Anak.  "Tapi, tentu sepanjang pihak kejaksaan menuntut sesuai koridor hukum terhadap ancaman pidana maksimum boleh dijatuhkan 10 tahun. Jadi, dia boleh saja menuntut 10 tahun. UU memungkinkan itu. Jadi, koridor kita tetap UU," tuturnya.  Kedua, kejaksaan disarankan mempertimbangkan kondisi korban dalam menyusun tuntutan AG. Apalagi, menurut keluarga korban, David Ozora hingga kini belum juga sadarkan diri.  "Tentu background dari yang bersangkutan (AG) akan diperhatikan juga nanti. Anak ini bagaimana masa lalunya? Itu akan dilihat juga. Korban bagaimana, parah tidak? Sekarang masih belum sadar, kan? Nah, itu dia. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan. Dia harus memperhatikan kedua belah pihak, pelaku dan korban," tandas Akhiar.

Pakar Pidana Dukung Kejaksaan Tidak Gunakan Diversi ke AG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AG-Pacar-Mario-Dandy-Di-Tahan-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Petugas Polda metro Membawa Agnes Gracia ke mobil di Polda Metro Jaya, Rabu (8/3/2023) Malam. Polda Metro Jaya melakukan penahanan dengan alasan karena dirinya berstatus pelaku dalam penganiayaan David . FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Petugas Polda metro Membawa Agnes Gracia ke mobil di Polda Metro Jaya, Rabu (8/3/2023) Malam. Polda Metro Jaya melakukan penahanan dengan alasan karena dirinya berstatus pelaku dalam penganiayaan David . FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan pelaku anak AG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) kemarin (21/3). Proses hukum terhadap AG lebih cepat ketimbang dua tersangka penganiayaan David Ozora lainnya, Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas. Sebab, penyidik memproses AG dengan pendekatan sistem peradilan pidana anak serta Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.  Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, UU Perlindungan Anak serta sistem peradilan pidana anak memiliki kekhususan batas waktu. ”Lebih cepat daripada sistem peradilan umum atau yang dikenakan kepada orang dewasa,” ujarnya. Karena itu, meski Dandy dan Shane diproses hukum lebih dulu, berkas perkara AG lebih cepat dilimpahkan.  Trunoyudo memastikan, penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk tersangka Dandy dan Shane. Dia meminta semua pihak mengikuti dan menunggu proses tersebut. ”Tentunya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah secara maksimal, sudah secara prosedur mengacu pada sistem KUHP, sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana anak, dan sistem perlindungan anak tentunya,” bebernya.  Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara AG sebagai pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, mereka akan menyempurnakan surat dakwaan untuk kekasih Dandy tersebut. ”Dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ungkap Syarief.  Setelah menerima berkas perkara, barang bukti, dan pelaku anak, Kejari Jaksel langsung menahan AG. Dia ditempatkan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS). ”Jangka waktu penahanan untuk anak hanya lima hari,” imbuh Syarief. Lantaran AG masuk kategori anak di bawah umur, jaksa yang bekerja untuk memproses surat dakwaan juga khusus. ”Sebagian besar sudah memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai jaksa anak,” ujarnya.  Syarief mengungkapkan, berkas perkara AG lebih cepat diproses ketimbang dua tersangka lain karena ada kekhususan dalam sistem peradilan pidana anak. Termasuk di antaranya masa penahanan yang sangat singkat. ”Otomatis (proses hukum terhadap pelaku anak) itu menjadi prioritas lebih dulu,” katanya.  Limitasi penahanan anak yang berkonflik dengan hukum juga tidak seperti pelaku tindak pidana lain. Setelah pelaku anak ditahan selama lima hari, lanjut Syarief, jaksa penuntut umum (JPU) hanya boleh memperpanjang masa penahanan selama tujuh hari. ”Jadi, masa penahanannya memang sangat-sangat singkat,” ujarnya.  Persidangan untuk anak yang berkonflik dengan hukum seperti AG juga dilakukan tertutup. ”Bahkan AG dan jaksa tidak boleh menggunakan atribut,” tambahnya.  Berkaitan dengan opsi diversi untuk AG, Syarief menyampaikan bahwa mekanisme tersebut memang tersedia bagi anak di bawah umur. Namun, korban atau keluarga korban harus menyetujui hal itu. ”Dalam hal itu, korban sudah memberikan surat yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi,” jelasnya. Karena itu, AG harus tetap menjalani proses hukum sampai tuntas.

Keluarga David Tolak Diversi, Tetap Pilih Langkah Hukum terhadap AG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rekonstruksi-Kasus-Penganiayaan-David-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Tersangka Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, dan pemeran pengganti tersangka AG memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residance, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Rekonstruksi ter" width="100%">
<figcaption>Tersangka Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, dan pemeran pengganti tersangka AG memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora di Perumahan Green Permata Residance, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). Rekonstruksi ter</figcaption>
</figure><h3>Diversi bagi Pelaku Anak Harus Disetujui Korban dan Keluarga</h3> JawaPos.com – Tidak ada peluang restorative justice dalam perkara penganiayaan terhadap David Ozora. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Demikian juga AG yang berstatus pelaku anak. Opsi diversi untuk AG hanya bisa dilakukan bila ada restu dari David dan keluarga.  Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.  Para tersangka dalam kasus tersebut tidak layak mendapat restorative justice atau penyelesaian perkara melalui proses dialog dan mediasi. ”Dikarenakan ancaman hukuman pidana penjara (para tersangka, Red)-nya melebihi batas yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020,” jelas dia kemarin (19/3).  Tidak hanya itu, perbuatan yang dilakukan Dandy kepada David dinilai sangat keji. Tindakan anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo itu, lanjut Ketut, berdampak luas di masyarakat. Penganiayaan terhadap David juga disorot banyak pihak. ”Sehingga perlu adanya tindakan dan hukuman tegas bagi para pelaku,” katanya.  Berkaitan dengan AG, Ketut menjelaskan, Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya damai di setiap jenjang penanganan perkara. Tujuannya menjaga masa depan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, hal itu tidak dilakukan melalui mekanisme restorative justice. Yang ada hanya opsi diversi. ”Meski demikian, diversi hanya bisa dilaksanakan apabila ada perdamaian,” jelasnya.  Tanpa pemberian maaf dari korban dan keluarga korban, opsi tersebut tidak bisa dijalankan penegak hukum. Dengan begitu, pelaku anak tetap harus menjalani proses hukum. ”Bila tidak ada kata maaf, perkara pelaku anak harus dilanjutkan sampai pengadilan,” ucap Ketut.  Senada, Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyatakan bahwa penganiayaan terhadap David masuk kategori berat. Karena itu, Dandy dan Shane tidak berhak menempuh restorative justice. ”Karena memang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung,” terangnya.  Sementara itu, opsi diversi untuk AG merupakan suatu hal yang harus disampaikan aparat penegak hukum. Aturannya jelas dalam sistem peradilan pidana anak serta UU Perlindungan Anak.  Setelah mencuat kabar Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menawarkan opsi restorative justice dalam kasus penganiayaan David, Komjak langsung mengonfirmasinya. Baik kepada Kejagung maupun Kejati DKI. Hasilnya, pihaknya mendapat keterangan yang klir. Bahwa tidak akan ada restorative justice untuk Dandy dan Shane. Yang ada hanya langkah-langkah untuk memastikan UU Perlindungan Anak tidak dikesampingkan dalam penanganan kasus tersebut.  Terpisah, pengurus GP Ansor Pusat sekaligus kerabat keluarga David, Rustam Hattala, menceritakan, isu restorative justice itu mencuat setelah Kepala Kejati (Kajati) DKI Jakarta Reda Manthovani mengunjungi keluarga David. ”Pada saat mengunjungi keluarga, Kajati hanya menyampaikan terkait restitusi yang bisa segera diajukan korban,” ungkapnya.  ”Tidak ada Kajati menyampaikan terkait restorative justice kepada pihak keluarga David,” tegasnya.  Rustam mengatakan, sikap keluarga David masih sama. Bahwa kasus penganiayaan yang dialami David adalah penganiayaan berat. Ditambah dengan kondisi David yang sudah 25 hari lebih dirawat di ruang ICU. Atas pertimbangan dan kondisi tersebut, keluarga David sudah menutup peluang adanya restorative justice.

Tidak Ada Restorative Justice untuk Penganiaya David

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sel-polres-jember.jpg" alt="DI PENJARA: Suasana sel tahanan Polres Jember saat jam kerja. Di tempat ini pengasuh ponpes yang jadi pelaku tindak asusila ditahan. (JAWA POS RADAR JEMBER)" width="100%">
<figcaption>DI PENJARA: Suasana sel tahanan Polres Jember saat jam kerja. Di tempat ini pengasuh ponpes yang jadi pelaku tindak asusila ditahan. (JAWA POS RADAR JEMBER)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum ada keterangan yang disampaikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/polres-jember/">Polres Jember</a> tentang jumlah korban kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan FM terhadap sejumlah santriwati dan pengajar di pondok pesantren (ponpes) yang dia asuh.  Adapun yang bersangkutan sudah ditahan kemarin setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.  Otomatis belum ada kejelasan berapa persisnya korban <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasus-pencabulan/">kasus pencabulan</a> tersebut. Tapi, langkah polisi menahan pengasuh ponpes di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, itu dipuji Yamini, kuasa hukum HA, pelapor kasus tersebut.  ”Ini langkah maju,” kata Yamini kepada Jawa Pos Radar Jember kemarin (17/1). ”Kepolisian luar biasa (dalam menangani kasus ini, Red).”  FM dijerat Pasal 82 juncto Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan itu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan dugaan itu, ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara dan denda paling besar Rp 5 miliar.  Mengutip Antara, polisi telah melakukan olah TKP. Selain itu, belasan santriwati juga telah diminta melakukan visum di RSUD dr Soebandi, Jember.  Saat ini, tersangka telah ditahan di sel Mapolres Jember. Didik Muzanni, penasihat hukum <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/01/2023/dilaporkan-istri-dua-kali-pengasuh-ponpes-absen-panggilan-polisi/">FM</a>, mengatakan bahwa pasal yang disangkakan terhadap kliennya itu dinilai tidak linier. Sebab, dari pemeriksaan awal, pelanggaran dinilai lebih mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan perkawinan.  ”Kami mengikuti pemeriksaan dari pertanyaan nomor 1 sampai 84, di sana yang muncul adalah dugaan kejahatan perkawinan, Pasal 279 KUHP, harusnya SP3 karena tidak linier,” katanya.  Menurut dia, sejauh ini pihak kepolisian belum memberikan transparansi tentang korban dari pencabulan tersebut. ”Kemarin saya tanyakan kepada Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), siapa sebenarnya korban dalam dugaan perkara pencabulan di bawah umur ini, tapi dijawab dengan tertawa oleh polisi, kemudian dua alat bukti sudah cukup katanya,” terang Didik.

Polisi Tahan Pelaku Dugaan Tindak Asusila di Ponpes di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/502F9E24-8A72-49B2-A952-4B0B5481643B.jpg" alt="Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga (kanan). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga (kanan). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota menetapkan empat orang tersangka terkait kasus perundungan di Kota Malang. Korban merupakan siswa SMP berinisial ABS berusia 12 tahun.  Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga mengatakan, empat tersangka yang diduga melakukan tindakan perundungan terhadap ABS tersebut, seluruhnya masih anak-anak dan berusia di bawah 14 tahun.  ”Total ada empat pelaku yang sudah kita amankan. Statusnya sebagai tersangka. Usia pelaku masih di bawah 14 tahun,” kata Bayu seperti dilansir dari Antara.  Bayu menjelaskan, hingga saat ini sudah ada lima orang yang diperiksa kepolisian. Empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya berstatus sebagai saksi.  Menurut dia, satu orang saksi lain tersebut mengaku tidak mengetahui adanya kejadian perundungan yang dilakukan empat tersangka lainnya. Saat perundungan itu terjadi, saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP).  ”Satu saksi lain itu merupakan teman pelaku. Pada saat kejadian tidak ada di lokasi, namun, saat kami amankan empat pelaku lainnya, kebetulan sedang bersama,” tutur Bayu.  Dia menambahkan, keempat tersangka itu saat ini masih menjalani proses pemeriksaan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Malang Kota. Namun, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan karena seluruh tersangka masih berumur di bawah 14 tahun.  ”Untuk perkara ini, berdasar UU Sistem Peradilan Anak tidak bisa ditahan karena ancaman masih di bawah tujuh tahun dan usia pelaku masih di bawah 14 tahun,” terang Bayu.  Berdasar keterangan para pelaku, lanjut dia, kejadian perundungan bermula pada saat mereka berniat untuk bermain game online di salah satu rumah. Anak-anak tersebut berniat untuk bercanda terhadap korban. Namun, pada akhirnya melakukan kekerasan terhadap korban.  ”Tapi, dalam pelaksanaannya bukan lagi bercanda tetapi melakukan kekerasan di antaranya memukul menggunakan bantal dan mainan dari plastik terhadap korban,” papar Bayu.  Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan adanya tindakan perundungan yang dilakukan sejumlah anak kepada anak lainnya. Terduga pelaku merundung korban dengan memukul, menaburkan bedak, hingga melepas pakaian korban. Dalam rekaman itu, korban yang berusia 12 tahun terlihat kebingungan dan menangis.  Para pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 1 UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama tiga tahun enam bulan.

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Perundungan Siswa SMP di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kasus-pencabulan-di-Polres-Btg.jpg" alt="Anggota Polres Batang sedang memeriksa tersangka kasus pencabulan 13 siswi sekolah menengah pertama di Batang, Selasa (30/8. Kutnadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Polres Batang sedang memeriksa tersangka kasus pencabulan 13 siswi sekolah menengah pertama di Batang, Selasa (30/8. Kutnadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Batang mengungkap kasus pencabulan oleh oknum guru agama berinisial AM, 33. Korbannya, 13 siswi sekolah menengah pertama di Kecamatan Gringsing.  Kepala Reserse dan Kriminal Polres Batang AKP Yorisa Prabowo mengatakan, kasus itu terungkap setelah ada tujuh keluarga korban melaporkan dugaan kasus pencabulan itu. ”Akan tetapi, pada Selasa (30/8), ada 6 keluarga korban lagi yang melaporkan kasus yang sama. Kemungkinan masih bertambah, nanti kami rilis,” kata Yorisa Prabowo seperti dilansir dari Antara.  Para korban diminta tidak takut melapor karena identitas mereka akan dilindungi. ”Dari pengakuan tersangka, ada sekitar 30 anak yang menjadi korban pencabulan. Kendalanya, para korban masih di bawah umur, mungkin mereka malu dan takut melapor,” ujar Yorisa Prabowo.  Dari hasil keterangan, disebutkan ada beberapa siswi yang dilecehkan dan disetubuhi. Saat ini, polisi masih mendalami dan mengembangkan kasus pencabulan yang terjadi dalam kurun waktu sekitar Juni sampai Agustus.  Barang bukti yang sudah diamankan, antara lain, berupa pakaian, baju dalam korban. Selain itu, polisi juga telah memberikan police line di tempat kejadian perkara.  Tersangka AM terancam dikenai pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana 15 tahun penjara.

Polisi Ungkap Kasus Pencabulan 13 Siswi SMP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu perlindungan anak

Berita Terkini