<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/IMG-20251220-WA0001-44755690.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (paling kiri) dalam diskusi Insight Hub Vol. 4 bertajuk Taubat Ekologis: Komitmen Kebijakan Ekologis Nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (paling kiri) dalam diskusi Insight Hub Vol. 4 bertajuk Taubat Ekologis: Komitmen Kebijakan Ekologis Nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perlu adanya perubahan kebijakan lingkungan. Hal ini penting dalam menghadapi krisis iklim dan meningkatnya bencana ekologis yang bisa membahayakan nyawa rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam diskusi Insight Hub Vol. 4 bertajuk Taubat Ekologis: Komitmen Kebijakan Ekologis Nasional yang digelar di Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (19/12). Menurutnya, keterlibatan anak muda, aktivis, dan masyarakat sipil merupakan energi baru dalam mendorong perubahan kebijakan ekologis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PKB sudah belasan tahun menyuarakan Taubat Ekologis. Kini saatnya nilai moral itu diterjemahkan menjadi kebijakan struktural yang melindungi lingkungan sekaligus manusia,&rdquo; ujar Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, Komisi IV DPR RI saat ini terus mendorong perbaikan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Kehutanan, agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan hutan adat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016977542/kpk-amankan-uang-tunai-rp-200-juta-dalam-ott-di-rumah-bupati-bekasi-ade-kuswara">KPK Amankan Uang Tunai Rp 200 Juta Dalam OTT di Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PKB juga mendukung pengetatan perizinan dan sanksi pelanggaran lingkungan, penguatan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, penghentian izin yang merusak kawasan hulu dan daerah aliran sungai, restorasi lahan kritis, serta penyelamatan mangrove sebagai benteng ekologi wilayah pesisir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, content creator Virdian Aurelio mengungkapkan pengalamannya bertemu langsung para korban banjir Aceh. Pemerintah harus mendengar suara rakyat dalam menyusun regulasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang saya lihat di lapangan bukan hanya kerusakan, tapi juga keteguhan warga. Mereka butuh lebih dari sekadar bantuan sesaat, mereka butuh solusi jangka panjang,&rdquo; kata Virdian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, forum diskusi seperti ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar dan akses komunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivis Extinction Rebellion Melisa Kowara menambahkan, krisis iklim merupakan tantangan global yang harus dihadapi secara serius dan adil. Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika krisis iklim diabaikan, yang terlanggar bukan hanya alam, tapi hak hidup masyarakat. Karena itu, perubahan sistem pembangunan menjadi keniscayaan,&rdquo; tandasnya.</div>

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perlu adanya perubahan kebijakan lingkungan. Hal ini penting dalam menghadapi krisis iklim.

PKB Nilai Perlu Ada Perubahan Kebijakan Lingkungan, Dorong Penguatan UU Hukum Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/JKT_PROFIL_BUDIMAN-SUDJATMIKO_HANUNG-HAMBARA_30072025-2-2827351547.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berada di kantornya di daerah Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/07/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berada di kantornya di daerah Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/07/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menyampaikan akan membawa aduan terkait tanah adat seluas 31 hektar di Jimbaran, Bali, ke Rapat Kabinet. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena status tanah yang bersifat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah habis pada 2019. Namun, hingga kini tanah itu masih belum dikembalikan ke warga adat. Terlebih, di wilayah adat Jimbaran masih ada sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) yang masih jatuh miskin. Salah satu sebab, dikarenakan tertutupnya akses warga terhadap mata pencaharian, mulai dari melaut hingga bertani. "Insya Allah nanti rapat kabinet juga sampaikan agar disampaikan bahwa dikasus ini ada di depan mata internasional (Bali). Itu banyak sekali ada kemiskinan, itu kan tidak elok," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantornya, Kamis (31/7). "Apalagi komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto adalah pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Sementara ada keadilan, ada ketidakadilan yang sudah cukup lama," imbuhnya. Tak hanya akan dibawa ke rapat kabinet, Budiman juga memastikan, pihaknya bakal segera menyampaikan persoalan ini kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Ia menyebut, di tanah yang luasnya mencapai 200 hektare memang sudah ada sebagian hotel. Namun, kata dia, pihak adat Jimbaran tidak menggugat untuk menghancurkan hotel. Tetapi, masyarakat adat Jimbaran hanya meminta untuk dikembalikan saja. Khususnya, tanah adat yang seluas 31 hektare yang masih kosong sejak tahun 1994 hingga saat ini. "Mayoritas masyarakat yang terlantar selama puluhan tahun dari tahun 1994 ini bisa dikembalikan. Sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Sudah habis (status HGB), enggak dikembalikan. Kalau diperpanjang, mana informasinya," ujar Budiman. "Nanti akan sampaikan kepada Pak Presiden dan beberapa kabinet. Nanti juga kepada Menteri ATR-BPN akan kami sampaikan," pungkasnya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko akan bawa aduan tanah adat Jimbaran ke Rapat Kabinet, soroti kemiskinan 300 KK di Bali.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko Bakal Bawa Aduan Terkait Tanah Adat Jimbaran ke Rapat Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/jimbaran-892921616.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko (baju putih) dalam konferensi pers di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (31/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko (baju putih) dalam konferensi pers di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (31/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menyampaikan telah menerima laporan dari Kepala Desa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga terkait 31 hektare tanah adat yang masih dikuasai investor di wilayahnya. Padahal, sudah sejak tahun 1994, tanah tersebut dibiarkan begitu saja, tanpa bisa diakses masyarakat. Budiman menyebut, dulunya memang ada 200 hektar tanah kosong di Jimbaran yang memperoleh status Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kepentingan proyek pariwisata. Namun, hingga status HGB tersebut habis pada 2019, tanah itu masih belum dikembalikan ke warga adat. "Tanah itu HGB dari sebuah PT (investor) dan berakhir di tahun 2019. Namun, ketika HGB berakhir, warga adat Desa Jimbaran tidak diberitahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Kan seharusnya, ketika HGB itu berakhir diberitahukan dong keadaannya," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (31/7). "Di lain pihak, mayoritas tanah di sana yang ada HGB hingga 2019 yang sekarang tidak tahu diperpanjang atau tidak, itu ditelantarkan kosong melompong," tambahnya. Namun pada saat yang sama, lanjut Budiman, berdasarkan laporan Kepala Desa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga, di wilayah adat Jimbaran masih ada sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) yang masih jatuh miskin. Salah satu sebab, dikarenakan tertutupnya akses warga terhadap mata pencaharian, mulai dari melaut hingga bertani. "Teman-teman ini dari Bali, dari kepala desa adat meminta agar karena masyarakat setempat di sana, sekarang jatuh miskin. Mereka tidak bisa bertani, mereka tidak bisa melaut, aksesnya juga ke pura tidak bisa masuk karena sudah dipagarin. Tidak bisa masuk karena mereka harus beribadah di sana. Bertani tidak bisa, melaut tidak bisa, beribadah tidak bisa," jelas Budiman. Ia juga menuturkan, hal ini merupakan ironi dari pariwisata mewah di Bali yang mana khususnya di Jimbaran banyak berdiri hotel-hotel megah. Namun, ada kantong kemiskinan yang cukup besar. Guna membuka kembali akses mata pencaharian mereka, Budiman menyebut bahwa warga Adat Jimbaran meminta agar tanah seluas 31 hektare bisa dikembalikan. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat adat setempat. "Masyarakat miskin di sana, meminta kami pemerintah untuk agar dikembalikan lagi ke negara. Supaya bisa dimanfaatkan oleh rakyat, dan tanah adat yang tadi di-HGB kan setelah 2019 harus dikembalikan dong. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga mengatakan bahwa pihaknya hampir setiap hari menerima laporan kondisi masyarakat yang semakin kesulitan. Salah satunya dihimpit oleh kebutuhan harian yang meningkat capai Rp 100 ribu per hari. "300 KK itu semakin kesulitan. Kemudian bisa dibayangkan hidup di Jimbaran hampir sama dengan di Jakarta, UMK-nya hanya Rp 3,5 juta. Sedangkan biaya hidup minimal untuk satu orang itu Rp 100 ribu per hari," ujar Anak Agung Made Rai Dirga. Lebih lanjut, kepala adat ini juga menuturkan, kehadirannya di Jakarta ini tak lain untuk berjuang agar tanah tersebut bisa dikembalikan ke warga adat. Terlebih hal itu, kata dia, sudah diatur dalam kebijakan pemerintah yang menyebutkan bahwa tanah-tanah terlantar yang sudah lebih dari 3 tahun itu mestinya dikembalikan kepada negara. &nbsp; "Kami datang ke sini karena sudah mendengar policy pemerintah dan aturan main yang ada, bahwa tanah-tanah terlantar yang sudah lebih dari 3 tahun itu mestinya dikembalikan kepada negara atau kembalikan kepada yang berhak," pungkasnya. &nbsp;

Laporan tentang tanah adat Jimbaran yang dikuasai investor, dampak terhadap masyarakat, dan upaya pengembalian akses ekonomi.

Bayangan Gelap di Balik Gemerlap Pariwisata Jimbaran, Puluhan Hektare Tanah Adat Dikuasai Investor, Ribuan Warganya Jatuh Miskin