<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik panas seputar Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka keran bagi anggota Polri aktif menduduki 17 jabatan sipil akhirnya mendapat tanggapan tegas dari pakar hukum ternama. Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, secara gamblang menyatakan aturan baru tersebut bertentangan dengan dua Undang-Undang sekaligus. Alih-alih menyetujui, Mahfud MD justru memberikan argumentasi hukum yang sangat cerdas, khususnya untuk membantah anggapan bahwa Polisi sebagai bagian dari sipil berhak mengisi jabatan sipil tersebut. Dalam pandangannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD menyoroti bahwa Perpol 10/2025 dari Kepolisian itu melanggar dua payung hukum di Indonesia. Mahfud MD memulai dengan mengutip pertanyaan yang membanjiri dirinya. "Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya terkait dengan keluarnya peraturan Kapolri no.10 tahun 2025 yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri," ujar Mahfud MD, dikutip JawaPos.com, Sabtu (13/12). Peraturan baru ini dinilai bertabrakan dengan Pasal 28 Ayat 3 UU Polri. Pasal tersebut secara jelas membatasi penugasan anggota Polri di luar institusi. "Pertama undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dimana di dalam pasal No.28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi no.114 tahun 2025," terang Mahfud. Penegasan ini sangat penting karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada November 2025 lalu sudah menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Selain UU Polri, Mahfud juga menyebut Perpol tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). "Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang," jelas Mahfud. <h2>Analogi Cerdas Mahfud MD Soal Polri Merupakan Sipil</h2> Salah satu poin paling menarik dan disorot oleh Mahfud MD adalah bantahan cerdas terhadap argumentasi yang menyatakan bahwa karena anggota Polri sudah dianggap sipil, maka sah-sah saja menduduki jabatan sipil. Mahfud MD menegaskan, secara hukum, anggapan tersebut keliru. "Saudara juga enggak benar kalau mengatakan Polri itu kan sudah sipil. Masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya," katanya. Bahkan, ia memberikan analogi menohok: pembatasan penempatan jabatan berlaku secara umum, termasuk di antara sesama warga sipil itu sendiri, selama masih berada di ruang lingkup tugas dan profesi yang berbeda. "Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya," tambahnya. Melihat fakta hukum yang ada, Mahfud MD mendesak agar Perpol tersebut segera disesuaikan demi menjaga asas legalitas.

Mahfud MD menilai Perpol 10/2025 bertentangan dengan UU Polri dan UU ASN, mendesak revisi untuk menjaga legalitas.

Analogi Cerdas Mahfud MD! Bantah Polisi Boleh Duduki Jabatan Sipil: Jaksa Bertindak Sebagai Dokter-kan Tidak Bisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/WhatsApp-Image-2025-11-05-at-104031-1189603623-2759813686.jpeg" alt="Ilustrasi personel Polri. Pakar Ingatkan masih ada UU lain yang atur penempatan personel Polri di jabatan sipil. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi personel Polri. Pakar Ingatkan masih ada UU lain yang atur penempatan personel Polri di jabatan sipil. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penempatan polisi aktif pada jabatan sipil kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan bernomor 114/PUU-XXIII/2025. Lewat putusan tersebut, MK menyatakan bahwa personel Polri harus mundur dari dinas kepolisian bila mendapat tugas pada jabatan sipil.&nbsp; Atas putusan itu, pakar hukum tata negara M. Rullyandi mengingatkan bahwa masih ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut dia, aturan-aturan tersebut membolehkan polisi bertugas di luar struktur dan organisasi kepolisian.&nbsp; Rullyandi menyampaikan bahwa dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tidak ada larangan polisi aktif untuk bertugas di luar organisasi Korps Bhayangkara. Syaratnya tidak bertugas pada jabatan politik dan sudah memenuhi aturan yang berlaku dan sesuai dengan koridor hukum.&nbsp; &rdquo;Undang-Undang Polri itu tidak mengatur pembatasan penugasan di luar kepolisian, sepanjang itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN,&rdquo; ungkap Rullyandi pada Jumat (14/11). Pembatasan, kata Rully, hanya berlaku untuk personel Polri yang akan mengisi jabatan politik. Misalnya kepala daerah, menteri, atau anggota DPR. Polisi aktif yang hendak mengisi jabatan-jabatan tersebut wajib mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas kepolisian.&nbsp; &rdquo;Undang-Undang Polri hanya membatasi sepanjang berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan di luar Polri yang prosesnya melalui politik,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Untuk pengisian jabatan-jabatan non politis dan di luar urusan politik seperti di kementerian dan lembaga negara, polisi aktif tidak melanggar hukum. Itu jika tugas yang diemban dilakukan dengan penyetaraan jabatan lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, Rullyandi memandang bahwa putusan MK bernomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak mengubah secara prinsip kedudukan hukum terkait penugasan personel Polri di luar institusi kepolisian. Dia menyebut, penugasan-penugasan polisi di luar struktur Polri tetap sah selama semua syarat dan aturan dipenuhi.&nbsp; &ldquo;Dengan putusan MK yang baru, posisi Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota di luar struktur Polri,&rdquo; tandasnya.&nbsp; Atas putusan MK tersebut, Polri sudah menyampaikan bahwa masih perlu mempelajari lebih dulu putusan itu secara terperinci. Prinsipnya, Polri menghormati putusan MK dan mengerti bahwa putusan yang sudah dibacakan oleh MK bersifat final dan mengikat.&nbsp; &rdquo;Kami sudah mendengar ataupun kami sudah melihat ada putusan hari ini (kemarin). Kami tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat, pelajari, dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian,&rdquo; terang Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho saat ditanyai awak media pada Kamis (13/11). &nbsp;

MK putuskan polisi aktif harus mundur dari dinas kepolisian saat menduduki jabatan sipil. Pakar hukum sebut masih ada UU lain yang atur.

MK Larang Personel Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Pakar Ingatkan Masih Ada UU ASN dan PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot_2024-04-30-20-36-52-911_comgoogleandroidgm-edit-3652819684.jpg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Meski telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, pembahasan RUU ASN belum akan dilakukan dalam waktu dekat. &ldquo;RUU ASN memang masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun ini. Namun, dengan sisa waktu dua bulan ini, di atas kertas pembahasan RUU ASN tidak dimungkinkan dilakukan pada 2025,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Kamis (30/10). Khozin menjelaskan, saat ini Komisi II DPR masih menunggu pendalaman dari Badan Keahlian DPR (BKD) terkait draf RUU ASN. Dia menekankan, terdapat dua hal utama yang menjadi fokus dalam revisi UU ASN. Yakni pendalaman materi dan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan. Khozin menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024, yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pengawas sistem merit dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Dia memastikan, DPR siap menindaklanjuti putusan tersebut. &ldquo;Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem merit, menjaga netralitas ASN, dan memberikan perlindungan terhadap aparatur dari potensi politisasi birokrasi. Karena itu, putusan MK ini menjadi bagian penting dalam perumusan pembahasan perubahan UU ASN kelak,&rdquo; tutur Khozin. Khozin juga tidak menampik adanya wacana soal alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, dia menegaskan isu tersebut belum dibahas secara formal di DPR. &ldquo;Ada wacana yang berkembang soal ini. Tetapi detilnya memang belum secara formal dalam bentuk draf,&rdquo; ungkap Khozin. Meski demikian, Khozin memastikan DPR terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Isu lain yang turut muncul ialah status PPPK paruh waktu, yang juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU ASN. &ldquo;Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draf. Tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang juga mengemuka. Tentu akan menampung pelbagai usulan, masukan yang berkembang di tengah masyarakat,&rdquo; tandas Khozin.

Komisi II DPR RI sampaikan perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Komisi II DPR RI Bahas Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS dalam Revisi UU ASN  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/67708db1-9adb-4578-8191-c0bf2f1d2433-1154865460.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga profesionalitas dan netralitas birokrasi di Indonesia. &ldquo;Keputusan ini bukan sekadar koreksi atas penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tetapi juga peringatan keras agar reformasi birokrasi tidak tergelincir ke arah politisasi dan konflik kepentingan,&rdquo; kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (19/10). Ia menilai, langkah MK yang mengabulkan sebagian gugatan Perludem, KPPOD, dan ICW terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya keberadaan lembaga independen dalam mengawasi sistem merit. Ia menekankan, pengawasan yang bebas dari intervensi politik adalah fondasi agar birokrasi tetap bekerja profesional. Menurutnya, keputusan MK ini sekaligus menjadi koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang menghapus KASN dan menyerahkan fungsi pengawasan ASN kepada Kementerian PAN-RB dan BKN. Ia menyebut, langkah itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sebab kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari struktur eksekutif yang juga menjadi objek pengawasan sistem merit. &ldquo;Dalam praktiknya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena kementerian dan badan tersebut merupakan bagian dari struktur eksekutif yang juga menjadi objek pengawasan sistem merit,&rdquo; jelasnya. Mardani menilai putusan MK mengembalikan semangat pemisahan fungsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). &ldquo;Tanpa lembaga independen, sistem merit yang seharusnya menjamin profesionalitas ASN rentan disalahgunakan, misalnya jabatan birokrasi dapat ditentukan oleh kedekatan politik, bukan kinerja dan kompetensi,&rdquo; terang Mardani. Ia juga menyebut keputusan MK sebagai bentuk pengembalian marwah reformasi birokrasi yang telah diperjuangkan sejak lahirnya UU ASN tahun 2014, di mana KASN hadir sebagai benteng profesionalitas ASN. Karena itu, pembentukan lembaga pengawas baru disebut sebagai tanggung jawab moral dan politik pemerintah serta DPR. &ldquo;ASN harus netral dan profesional, terutama menjelang Pilkada dan Pemilu. Lembaga pengawas independen harus menjadi penyangga utama agar birokrasi tidak kembali menjadi alat politik,&rdquo; tegasnya. Mardani menambahkan, dengan batas waktu dua tahun yang diberikan MK, DPR dan pemerintah memiliki pekerjaan besar menyiapkan dasar hukum baru, baik berupa revisi UU ASN maupun regulasi pelaksanaannya.&nbsp; Ia juga menekankan perlunya melibatkan pakar administrasi publik, lembaga antikorupsi, dan masyarakat sipil dalam proses pembentukan lembaga tersebut. &ldquo;Keputusan MK ini strategis untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi. Lembaga pengawas independen harus diberi kewenangan yang tegas untuk menindak pelanggaran sistem merit dan netralitas ASN,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, dalam putusannya MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengawasan sistem merit dilakukan oleh lembaga independen.&nbsp; Ketua MK Suhartoyo menyebut lembaga tersebut harus dibentuk paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menegaskan lembaga itu akan menjadi pengawas eksternal agar sistem merit berjalan tanpa intervensi politik.

Mardani Ali Sera menyambut positif putusan MK untuk membentuk lembaga pengawas independen bagi ASN, menekankan pentingnya netralitas.

Mardani Setuju Putusan MK soal Lembaga Pengawas ASN, Penting untuk Netralitas Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri tidak hanya terjadi satu pihak. Sebaliknya, ASN pun bisa mengisi jabatan tertentu lingkungan institusi TNI-Polri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan lebih detail mengenai kebijakan yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) Manajemen ASN dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (13/3). Menurut Anas, secara umum pengisian jabatan ASN oleh TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu secara resiprokal. Hal itulah yang diatur dalam UU ASN mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri. &rdquo;Sekali lagi, pengisian jabatan ASN dan TNI/Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,&rdquo; jelasnya. Jika merujuk UU 34/2004 tentang TNI, pada Pasal 47 disebutkan bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil di luar 10 institusi. Yakni, di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar angkat bicara soal penempatan prajurit TNI di jabatan ASN dan sebaliknya. Dia menegaskan, sampai saat ini TNI masih menunggu terbitnya aturan turunan dari UU ASN itu. &rdquo;Sampai dengan saat ini PP penjabaran UU Nomor 20 Tahun 2023 belum terbit,&rdquo; ungkap dia kemarin. Jenderal bintang dua TNI itu menyampaikan bahwa pengisian jabatan ASN dan TNI sudah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU ASN. Menurut Gumilar, UU ASN sudah jelas menyatakan bahwa jabatan ASN bisa diisi oleh TNI. Pun demikian sebaliknya. Jabatan TNI bisa diisi oleh ASN. &rdquo;Di Pasal 19 untuk jabatan ASN diisi TNI, di Pasal 20 untuk jabatan TNI diisi ASN,&rdquo; imbuhnya. Dia menegaskan, TNI merupakan alat negara yang tidak bergerak sembarangan. Institusi militer tanah air itu mengambil langkah atas perintah negara yang berdasar pada UU. Selain itu, prajurit TNI tidak hanya dilatih kemampuan fisik, tempur, dan teknis. Tapi, juga manajemen di segala bidang dan sektor. Sejauh ini, sudah ada prajurit TNI dari level letnan kolonel, kolonel, sampai perwira tinggi yang ditempatkan di pos-pos jabatan ASN di berbagai instansi. Menurut Gumilar, masih terlalu dini menyimpulkan bahwa UU ASN dan RPP ASN akan mengembalikan dwifungsi TNI yang dihapus sejak era reformasi. &rdquo;Terlalu dini menyimpulkan seperti itu. TNI fokus bekerja atas dasar UU,&rdquo; tegasnya. (syn/tyo/mia/c6/oni)

Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri tidak hanya terjadi satu pihak. Sebaliknya, ASN pun bisa mengisi jabatan tertentu lingkungan.

Sebaliknya, ASN Pun Bisa Isi Jabatan di Institusi TNI dan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pppk2-3750040825-1797323315.jpg" alt="Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Tenaga honorer telah mendapatkan kabar yang menggembirakan mengenai informasi atas peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu dibantu dengan disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 yang disahkan 3 Oktober 2023 lalu mengenai UU ASN. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk terus mendorong proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DPR saat ini masih menyusun terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU ASN. Komitmen untuk pengangkatan honorer menjadi ASN itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI yaitu Ahmad Doli Kurnia Tandjung untuk terus mengawal pengangkatan honorer menjadi ASN yang sudah tertuang dalam UU ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Doli mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan peraturan pelaksana UU ASN 20/2023 pengganti UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. "Kita terus mengawal sebagaimana komitmen kita dengan pemerintah. Kita harus memperjuangkan nasib bapak, ibu, tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa," ungkap Doli dikutip JawaPos.com dari laman resmi&nbsp;<a href="http://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706456509549000&amp;usg=AOvVaw1j9LJHm_gLSdxcsRxuXB3A">dpr.go.id</a>, Sabtu (27/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sedang menyusun Peraturan Pemerintah-nya, yang insyaallah paling lama bulan April (2024) selesai," lanjut Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Komitmen yang dibangun oleh Doli mengenai PP yang berkaitan dengan peraturan pelaksana UU ASN bisa selesai sebelum April 2024. "Kita berkomitmen, 6 Maret nanti kita akan mengadakan konsinyering, sudah punya drafnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta (tenaga honorer) yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi PPPK," ungkap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pentingnya PP terkait dengan peraturan pelaksana UU ASN ini untuk tujuan tidak ada honorer yang diberhentikan pada 2024. "Pada akhirnya (honorer) menjadi PPPK penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan PPPK Paruh Waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran, ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah," kata Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi II DPR RI membangun kesepakatan Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan penataan tenaga non-ASn yang terdaftar dalam database BKN, untuk segera diselesaikan dengan ikut seleksi CASN tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyelesaian untuk instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, untuk tenaga non-ASN diangkat menjadi PPPK paruh waktu yang nantinya bertahap menjadi PPPK dengan penuh waktu, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen yang dibangun bersama supaya terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi pembengkakan beban anggaran. "Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kepada kesepakatan bersama dengan beberapa lembaga dan Komitmen DPR RI merancang PP yang berkaitan dengan peraturan pelaksana UU ASN bisa selesai sebelum April 2024.</div>

Pemerintah saat ini sedang menyusun terbitnya PP sebagai landasan peraturan pelaksana UU ASN 20/2023 pengganti UU 5/2014.

Aturan Turunan UU ASN Selesai sebelum April 2024, Tenaga Honorer Otomatis jadi PPPK? Berikut Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Deklarasi-susunan-tim-kampanye-nasional-Prabowo-Gibran-Dery-Ridwansah-2JPG-3015055314.jpg" alt="Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming bersama Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Yusron Wahid dan Ketua TKN Rosan P Roeslani saat deklarasi susunan tim kampanye di Jakarta, Senin (6/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming bersama Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Yusron Wahid dan Ketua TKN Rosan P Roeslani saat deklarasi susunan tim kampanye di Jakarta, Senin (6/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Koalisi Indonesia Maju (KIM) akhirnya mengumumkan struktur jajaran tim pemenangan bernama tim kampanye nasional (TKN). Tim yang berisi ratusan tokoh itu akan menjadi ujung tombak pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Struktur inti TKN terdiri atas ketua, jajaran wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Sejumlah tokoh senior duduk di jajaran dewan pembina. Di antaranya, Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, Jenderal (Purn) Wiranto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, hingga Agum Gumelar. Lalu, dewan pengarah dipimpin Airlangga Hartarto, dewan penasihat dipimpin Jenderal (Purn) Sutanto, serta dewan pakar dikomandoi Burhanudin Abdullah. Di level teknis, ada tujuh komandan yang berisi banyak anggota. Yakni, Komandan Alpha (Teritorial), Komandan Bravo (Komunikasi), Komandan Charlie (Penggalangan), Komandan Delta (Supporting), Komandan Echo (Hukum dan Advokasi), Komandan Fanta (Pemilih Muda), dan Komandan Golf (Relawan). Ketua TKN Rosan Roeslani mengatakan, nama-nama tersebut telah berupaya mengakomodasi semua elemen. Baik partai politik, agamawan, relawan, profesional, purnawirawan, pengusaha, hingga tokoh muda. &rdquo;Kita siap untuk gaspol memenangkan,&rdquo; kata Rosan di Grand Kemang, Jakarta, kemarin (6/11). Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak masuk dalam struktur TKN. Padahal, sebelumnya Khofifah santer disebut. Terkait hal itu, Rosan mengaku struktur yang ada masih terus disempurnakan. Dengan begitu, bisa saja ke depan ada penyesuaian pada nama-nama baru, termasuk Khofifah. Dia menepis ada masalah dalam komunikasi TKN dengan Khofifah. Menurut dia, ini hanya soal waktu. Rosan meyakini Khofifah juga menginginkan hal yang terbaik. &rdquo;Tunggu waktunya. Tapi, tentunya saya memahami isi dan hati dari Ibu Khofifah,&rdquo; tuturnya. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terus menyoroti netralitas pejabat dan ASN menjelang Pemilu 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, pihaknya mencermati kecenderungan aparat pemerintah yang tidak netral, khususnya dalam peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan (PDIP) di Bali beberapa waktu lalu. Pihaknya memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Para pejabat negara hingga ASN dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan pemilu. &rdquo;Artinya, pejabat negara hingga ASN harus netral,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, kata Todung, selain UU Pemilu, ada dua UU lain, yakni UU ASN dan UU Pilkada, yang mengatur netralitas ASN dalam pemilu. (far/tyo/lum/c7/fal)

Koalisi Indonesia Maju (KIM) akhirnya mengumumkan struktur jajaran tim pemenangan bernama tim kampanye nasional (TKN).

TKN Prabowo Masih Tunggu Khofifah, TPN Ganjar Soroti Netralitas Pejabat

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1781610037896846063" data-legacy-message-id="18b98ce3dd1c9aef"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":180" class="ii gt"> <div id=":17z" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Demo-Pegawai-Honorer-Dery-Ridwansah-12-569769339.jpg" alt="Ribuan pekerja tenaga honorer melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPR RI di Jakarta, Senin (7/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ribuan pekerja tenaga honorer melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPR RI di Jakarta, Senin (7/8/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan baru ini resmi diteken pada 31 Oktober 2023. Salah satu poin yang krusial adalah status tenaga honorer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Undang-Undang baru ini disebutkan bahwa tidak ada lagi istilah honorer. Hal itu termuat dalam bab 14, ketentuan penutup pada Pasal 66.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN," demikian bunyi pasal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah diwajibkan menata status kepegawaian non ASN setelah aturan disahkan. Sehingga seluruh jabatan ASN harus diisi oleh ASN, tidak boleh honorer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013219675/40-referensi-nama-nama-arab-palestina-untuk-bayi-kecil-anda-lengkap-dengan-arti-dan-maknanya">40 Referensi Nama-Nama Arab Palestina untuk Bayi Kecil Anda Lengkap dengan Arti dan Maknanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan penghapusan honorer sendiri diperinci dalam bab 13 tentang larangan. Pada Pasal 65 telah disebutkan jika status honorer tidak boleh dipakai lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut bunyi Pasal 65:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">(3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisijabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku

UU ASN Baru, Tenaga Honorer Resmi Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru memberikan kesempatan kepada para abdi negara untuk memiliki pengalaman karier di luar institusinya. Dengan cara itu, diharapkan kemampuan mereka menjadi lebih baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dalam UU anyar tersebut, ada percepatan perkembangan kompetensi. Hal itu menjadi kewajiban untuk para ASN. &rdquo;Karena ekspektasi publik tinggi, ke depan pengembangan kompetensi menjadi wajib,&rdquo; tegasnya. Anas mencontohkan guru yang harus memenuhi mengajar 20 jam seminggu. Cara klasik itu dinilainya tidak efektif. Pembelajaran yang dilakukan guru dengan klasik tersebut hanya bisa di kelas. Ke depan, bisa juga melakukan job training. pnsBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013042404/setelah-uu-asn-disahkan-jokowi-minta-pns-jangan-fokus-urusan-spj">Setelah UU ASN Disahkan, Jokowi Minta PNS Jangan Fokus Urusan SPj</a> Dalam aturan baru, bagi ASN yang menjabat di luar instansinya, kepangkatannya dibekukan. Dengan begitu, setelah kembali pasca mengabdi di tempat lain seperti jabatan di KPU atau bank dunia, pangkatnya bisa meningkat. Peluang juga datang untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Anas, daerah itu sulit mendapatkan guru atau tenaga kesehatan. Tidak banyak yang tertarik. &rdquo;Pertama, memang tidak ada insentif khusus untuk 3T dan belum mendapatkan insentif istimewa dari kepangkatan,&rdquo; ujarnya. Dampaknya, 100 ribu formasi di 3T sepi peminat. Pendaftar CASN lebih banyak di kota. Nah, di UU ASN ada transformasi mobilitas talenta nasional. &rdquo;Kalau di DKI Jakarta butuh waktu empat tahun untuk naik pangkat, di 3T hanya butuh dua tahun untuk naik pangkat,&rdquo; katanya. Tawaran yang dijamin undang-undang itu diharapkan mampu menarik minat masyarakat. (lyn/c7/fal)

UU ASN yang baru memberikan kesempatan kepada para abdi negara untuk memiliki pengalaman karier di luar institusinya.

PNS Mau Naik Pangkat Lebih Cepat? Berdinaslah di Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-2JPG-2016341953.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo mengkritik orientasi kerja ASN yang mementingkan surat pertanggungjawaban (SPj). Birokrasi yang bertele-tele membuat ASN tidak fokus pada pekerjaan. &rdquo;Saya sudah sering menyampaikan ke Pak Men PAN-RB, harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas,&rdquo; kata Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Korpri kemarin (3/10). Menurut presiden, hal itu didasari pada laporan lapangan. Saat ke daerah, Jokowi melihat guru dan kepala sekolah fokus ke SPj hingga tengah malam. &rdquo;Bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar-mengajar, tapi urusannya SPj,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, Jokowi berpendapat bahwa harus ada perubahan sistem. Harapannya, orientasi ASN tidak hanya SPj. &rdquo;Jangan sampai 43 step. Dari pusat 43 step, begitu sampai provinsi, sampai kabupaten, bisa beranak pinak,&rdquo; katanya. Presiden menyebutkan, urusan birokrasi bertele-tele itu tidak penting. Seharusnya, yang penting bukan SPj, melainkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah, inflasi, atau kemiskinan. &rdquo;Ukurannya bukan SPj. Pak Men PAN-RB harus merumuskan setelah UU ASN jadi sehingga kita bisa ubah,&rdquo; tegasnya. Dari gedung parlemen, kemarin rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, disetujui pula RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, butuh waktu panjang untuk membahas UU ASN. Persisnya 2 tahun 9 bulan. Dia berharap UU ASN itu dapat menjawab tantangan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Selain itu, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menjadi lebih baik. &rdquo;Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik,&rdquo; katanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, diundangkannya RUU ASN menjadi UU sangat penting lantaran berkaitan dengan sejumlah isu krusial. Salah satunya, tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Mayoritas berada di instansi daerah. &rdquo;Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,&rdquo; ujarnya. Dengan payung hukum itu, 2,3 juta tenaga non-ASN yang tadinya tidak lagi bisa bekerja per November 2023, kini semuanya berstatus aman. Pasalnya, akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Perluasan itulah yang kemudian menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. &rdquo;Nanti didetailkan di peraturan pemerintah (PP),&rdquo; ungkapnya. Yang jelas, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP mencakup pendapatan para honorer tersebut. Tidak boleh ada penurunan pendapatan. Di sisi lain, UU ASN juga mengatur kemudahan mobilitas talenta ASN guna mengatasi kesenjangan talenta nasional yang selama ini sebarannya tidak merata. Yaitu, hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, khususnya di Jawa. &rdquo;Nanti yang diatur dalam PP, salah satunya mengenai insentif khusus yang disiapkan pemerintah bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T,&rdquo; kata mantan bupati Banyuwangi itu. (tyo/mia/lyn/c7/fal)

Presiden Joko Widodo mengkritik orientasi kerja ASN yang mementingkan surat pertanggungjawaban (SPj).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu asn

Berita Terkini