<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/20250926_083620-1-3929672342.jpg" alt="Panorama MAsjidil Haram di Makkah. MUI menyatakan Umrah Mandiri baik bagi yang sudah berpengalaman, namun buruk bagi pemula. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Panorama MAsjidil Haram di Makkah. MUI menyatakan Umrah Mandiri baik bagi yang sudah berpengalaman, namun buruk bagi pemula. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Legalisasi umrah mandiri dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memunculkan pro dan kontra. Meski memberi kesempatan lebih luas untuk masyarakat bisa umrah dengan biaya yang lebih murah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan perlunya regulasi yang lebih rinci agar keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas. MUI menilai kebijakan ini memang membuka pilihan baru bagi masyarakat, namun potensi risikonya tidak bisa diabaikan, terutama bagi jamaah yang belum berpengalaman melaksanakan umrah.&nbsp; "Perlu ada syarat dan ketentuan bagi yang akan melakukan umrah mandiri agar perjalanannya aman dan ibadahnya sesuai syariah," ujar Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Cholil Nafis, saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (11/12). Ia mengatakan bahwa umrah mandiri pada dasarnya boleh dilakukan, khususnya bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, legalisasi tanpa payung aturan yang kuat justru bisa membahayakan jamaah yang berangkat tanpa pendampingan resmi.&nbsp;"Buruk bagi pemula ke luar negeri dan pemula pelaksanaan umrah," ucapnya. Di sisi lain, umrah mandiri memberi keuntungan bagi jamaah berpengalaman karena mereka bisa mengatur perjalanan dan ibadah dengan lebih fleksibel. "Umrah mandiri baik bagi yang berpengalaman," ujarnya.&nbsp; Oleh karena itu, Cholil menegaskan bahwa jamaah yang ingin berangkat secara mandiri harus benar-benar memastikan dirinya mampu mengurus perjalanan dan melaksanakan ibadah tanpa bantuan. Di sisi lain, pemerintah tetap wajib hadir memberikan perlindungan. &ldquo;Pemerintah harus memberi perlindungan kepada pelaksana umrah mandiri dengan aturan dan pelayanan pemerintah,&rdquo; kata Chalil. <h2>MUI Dorong Susun Ketentuan yang Jelas&nbsp;</h2> Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu kembali menekankan bahwa syarat serta ketentuan yang jelas perlu segera disusun agar perjalanan jamaah tetap aman dan pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan syariat. Tanpa regulasi yang kuat, legalisasi umrah mandiri justru dikhawatirkan membuka celah risiko baru bagi masyarakat. Sebelumnya, Umat Islam di Indonesia mendapat angin segar dengan dilegalkannya ibadah umrah secara mandiri tanpa harus melalui biro perjalanan umrah. Ketentuan ini resmi berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Peraturan baru ini membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Berdasarkan Pasal 86 UU PIHU terbaru, pelaksanaan ibadah umrah kini dapat dilakukan melalui tiga cara. Yakni melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), secara mandiri, atau melalui Menteri dalam kondisi luar biasa atau darurat yang ditetapkan oleh Presiden. "Perjalanan ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri," sebagaimana dikutip dalam Pasal 86 UU 14/2025, dikutip Jumat (24/10). Aturan baru ini secara resmi mengubah ketentuan sebelumnya, yang hanya membolehkan perjalanan umrah lewat PPIU atau pemerintah dalam kondisi darurat. <h2>Syarat Umrah Mandiri</h2> Penyelenggaraan umrah mandiri diatur secara khusus dalam Pasal 87A UU PIHU. Dalam pasal ini dijelaskan lima persyaratan utama bagi jamaah yang ingin berangkat tanpa melalui biro perjalanan. Syarat-syaratnya di antaranya beragama Islam, memiliki paspor yang berlaku paling singkat enam bulan sejak tanggal keberangkatan, juga memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi dengan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang jelas. Syarat lainnya, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, dan memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian. Selain mengatur kewajiban dan syarat, UU baru ini juga memberikan perlindungan hukum kepada jamaah umrah mandiri. Berdasarkan Pasal 88A, jamaah memiliki dua hak utama dalam hal umrah mandiri. Pertama, mendapatkan layanan sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati dengan penyedia layanan atau syarikah. karena UU mewajibkan pelaku Umrah mandiri menggunakan syarikah. Kedua, jamaah umrah mandiri berhak melaporkan kekurangan layanan penyelenggaraan umrah langsung kepada Menteri Agama.

MUI menilai kebijakan legalisasi umrah mandiri memang membuka pilihan baru bagi masyarakat, namun potensi risikonya tidak bisa diabaikan.

MUI Soal Umrah Mandiri: Baik bagi yang Berpengalaman, Buruk bagi Pemula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/20250926_181406-1-4268123516.jpg" alt="Jamaah memadati rooftop Masjidil Haram Makkah menjelang waktu salat Maghrib. Umrah Mandiri bisa Lebih mahal dari Umrah dengan travel bila tak cermat hitung biaya. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jamaah memadati rooftop Masjidil Haram Makkah menjelang waktu salat Maghrib. Umrah Mandiri bisa Lebih mahal dari Umrah dengan travel bila tak cermat hitung biaya. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pelegalan umrah mandiri oleh pemerintah dan DPR melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disambut baik oleh sejumlah kalangan. Sebab, umrah mandiri dianggap memudahkan jamaah untuk mengatur waktunya selama di tanah suci, tanpa tergantung jadwal yang ditentukan oleh travel. Selain itu, beberapa jamaah yang pernah melaksanakan umrah mandiri mengatakan biaya yang mereka keluarkan lebih murah dibandingkan umrah menggunakan travel. Seperti yang dialami oleh Ella Bahamady, salah seorang jamaah umrah asal Indonesia. Ia mengaku hanya menghabiskan Rp 2,4 juta selama 4 hari melaksanakan umrah di Makkah. Biaya itu di luar tiket pesawat. Namun, Ella bisa berhemat lantaran ia memilih Dar, semacam hostel, alih-alih hotel untuk tempat bermalam selama umrah. Tarifnya hanya Rp 68 ribu semalam. Jauh lebih murah dibandingkan hotel, apalagi yang terletak di depan pelataran Masjidil Haram yang tarifnya bisa di atas Rp 2 juta per malam. Namun, biaya yang dikeluarkan tentu sebanding dengan fasilitas. Ella harus berbagi kamar dengan jamaah lain. Dan ia harus memikirkan biaya makan sendiri. Jamaah Umrah Mandiri lainnya, Ramdhani, memberikan gambaran umum tentang komponen biaya yang harus dikeluarkan jamaah bila ingin berangkat umrah mandiri. Di antaranya tiket pesawat, dokumen visa, vaksin wajib, penginapan, hingga transportasi dan makanan selama berada di Saudi. Jika semua kebutuhan tersebut dijumlahkan, total biaya umrah mandiri diperkirakan mencapai&nbsp;Rp 28 juta hingga Rp 32 juta. Bisa lebih murah lagi bila menginap di Dar. Sedangkan, biaya Umrah melalui jasa travel rata-rata berada di angka&nbsp;Rp 30 jutaan. Berikut rangkuman biaya umum yang dikeluarkan tiap jamaah untuk umrah mandiri yang dirangkum JawaPos.com: <ol> <li>Tiket Pesawat, sekitar Rp 6,5 juta&ndash;Rp 11 juta sekali jalan (Landing Jeddah, kelas ekonomi)</li> <li>Visa Saudi+asuransi wajib, sekitar Rp 1,6 juta&ndash;Rp 2 juta</li> <li>Vaksinasi wajib, sekitar Rp 500.000&ndash;Rp 1 juta</li> <li>Penginapan, Rp 100.000&ndash;Rp 20 juta per malam, tergantung jenis penginapan dan jarak ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (sharing room, standard room 2 orang, hingga family room 4 orang)</li> <li>Kereta cepat Haramain Makkah-Madinah, Rp 650.000&ndash;Rp 1.450.000 sekali jalan.</li> <li>Bus dan taksi, Rp 20.000&ndash;Rp 220.000 sekali jalan</li> <li>Makan, Rp 25.000&ndash;Rp 200.000 per porsi</li> </ol> Semua ini harus diurus sendiri oleh jamaah bila memilih untuk melaksanakan umrah secara mandiri. &nbsp; &nbsp;Bila jamaah cermat dalam mengelola biaya umrah mandiri, maka dana yang harus dikeluarkan bisa jauh lebih murah dari travel untuk durasi menginap yang sama. Atau biaya sama dengan travel dengan durasi menginap lebih lama. Namun, bila jamaah umrah mandiri tidak cermat soal keuangan, alih-alih mau berhemat dengan umrah mandiri, malah bisa lebih boncos ketimbang menggunakan travel. &nbsp;

Bila jamaah cermat dalam mengelola biaya umrah mandiri, maka dana yang harus dikeluarkan bisa jauh lebih murah dari travel.

Hati-Hati, Umrah Mandiri Bisa Lebih Mahal dari Umrah dengan Travel! Ini Rincian Biayanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/20250927_123811-1-1489709353.jpg" alt="Jamaah Umrah melintas di depan Masjidil Haram. Baik umrah mandiri maupun bersama travel memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan ada di tangan jamaah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jamaah Umrah melintas di depan Masjidil Haram. Baik umrah mandiri maupun bersama travel memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan ada di tangan jamaah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Geliat umrah mandiri mulai terlihat antusiasnya mulai banyak dilakukan umat Islam di tanah air dalam beberapa tahun belakangan. Dengan dilegalkannya pelaksanaan umrah mandiri oleh pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, maka kemungkinan tren ini akan meningkat ke depannya. Berdasarkan data Kemenag, tahun 2024 jumlah orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) berkisar 1,4 juta jamaah. Sementara jamaah yang berangkat melaksanakan ibadah umrah tanpa melalui PPIU, angkanya diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 400 ribu orang. Ella Bahamady, salah satu pelaku umrah mandiri pada tahun 2023 mengakui pelaksanaan umrah mandiri bisa lebih murah dibandingkan melalui travel. Dengan catatan, harus pintar mencari promo tiket maskapai penerbangan. Selain itu, pelaku umrah mandiri juga bisa mengatur tempat penginapan selama di Tanah Suci. Apakah akan memilih hotel atau Dar (hostel). Jika menginap di hostel, biaya akan lebih hemat. "Saran saya, kalau baru pertama kali umrah apalagi tidak terbiasa traveling ke luar negeri, lebih baik pergi bareng travel saja dulu supaya lebih aman sekalian buat belajar juga. Nanti kalau sudah bisa, umrah berikutnya pergi sendiri," kata Ella Bahamady yang sudah pernah melaksanakan umrah mandiri dan umrah via travel, kepada JawaPos.com. Kekurangan umrah mandiri adalah tidak adanya pembimbing dalam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Bagi orang yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umrah, pastinya bakal bingung terkait rangkaian pelaksanaan ibadah umrah karena tidak ada orang yang memandu. Pelaksanaan ibadah umrah memiliki tata cara, sehingga dikhawatirkan tidak sesuai atau bahkan ada yang terlewatkan ketika belum pernah melaksanakan umrah sebelumnya tapi nekat melaksanakan umrah mandiri. "Tapi kalau pakai travel akan terbimbing, 'bapak ibu berihram niatnya di sini, jangan sampai melakukan ini.' Jadi selalu diingatkan, itu yang terpenting," tutur Muhammad Ali Ridha selaku General Manager Khazzanah Tours &amp; Travel. Kekurangan lainnya, tidak ada yang bertanggung jawab selama di Tanah Suci. Jika terjadi hal-hal tak diinginkan, misalnya meninggal dunia atau hal darurat lainnya, pengurusannya bakal lebih lambat. Untuk menimbang kelebihan sekaligus kekurangan umrah mandiri dan umrah via travel, berikut perbandingannya menurut pengalaman Ella Bahamady: <h2>Umrah via Travel</h2> Kelebihan: Semua sudah diurus travel mulai dari transport, hotel, hingga makanan. Kita tinggal fokus melaksanakan ibadah. Kekurangan: Karena travel umumnya sudah membuatkan program dan jadwal acara selama di Tanah Suci, kita harus mengikuti, tidak bisa bebas. <h2>Umrah Mandiri</h2> Kelebihan: Program lebih bebas dan fleksibel, agenda terserah jamaah. Juga lebih bebas memilih penginapan sesuai keinginan dan budget yang tersedia Kekurangan: Harus siap mengurus semua hal sendiri. Dari memantau harga tiket pesawat, mencari hotel, mengurus visa, transportasi, dan kebutuhan lainnya. &nbsp;

Temukan kelebihan dan kekurangan umrah mandiri, serta tips untuk melaksanakan ibadah dengan bijak dan aman.

Menimbang Kelebihan dan Kekurangan Umrah Mandiri serta Umrah via Travel, Pilih Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/20250928_043753-1-764259521.jpg" alt="Suasana jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. Travel Umrah beri nasehat soal umrah mandiri agar tak menyesal. (Hanna for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. Travel Umrah beri nasehat soal umrah mandiri agar tak menyesal. (Hanna for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi melegalkan pelaksanaan umrah mandiri bagi umat Islam di tanah air yang hendak melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Hal itu tertuang melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ali Ridha selaku General Manager Khazzanah Tours &amp; Travel mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, karena dia mendapat kabar bahwa tingkat kesuksesan pelaksanaan umrah mandiri masih sangat kecil.&nbsp; "Kita menyarankan masyarakat lebih berhati-hati saja kalau mau berangkat umrah mandiri. Karena umrah mandiri tidak semuanya berhasil. Menurut cerita tingkat keberhasilannya baru sekitar 15 persen. Yang lainnya termasuk gagal, menyesal lah mereka," kata Ali Ridha kepada JawaPos.com. Dia lebih lanjut mengungkapkan, latar belakang lahirnya inisiatif umrah mandiri terletak pada harga yang murah dan perjalanan yang tidak ingin terikat dengan travel karena mau mengatur perjalanan sendiri.&nbsp; Jika mendapatkan tiket promo dari maskapai penerbangan dan mendapat promo hotel di Tanah Suci, dia mengakui, umrah mandiri bisa lebih murah dibandingkan dengan menggunakan travel umrah. "Kalau mau dapat harga bagus harus hunting yang promo-promo, itu kan nggak gampang. Kalau belum berpengalaman kasihan," ungkapnya. Dia mengingatkan, saat umrah mandiri yang bertanggung jawab selama di Tanah Suci adalah diri sendiri. Hal ini bisa saja menyulitkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia mencontohkan kasus yang sempat terjadi di mana ada orang yang melaksanakan umrah mandiri meninggal di Tanah Suci, tidak ditangani sampai 15 hari lamanya. "Kemarin kan sempat viral ada jenazah umrah mandiri sudah 15 hari. Banyak teman-teman yang cerita, termasuk alumni kita yang coba umrah mandiri tidak segitu (murah). Komponen yang paling besar kan di tiket sekitar 70 persen, berarti intinya (umrah mandiri harus) tiket murah," paparnya. Selain itu, tantangan lain dari pelaksanaan umrah mandiri adalah pengurusan visa. "Sama saja kalau visa beli ke provider, karena sekarang tidak bisa sendiri ke Nusuk karena ditolak terus. Ujungnya cari travel yang jual visa only," paparnya. Lebih lanjut dia mengatakan, kelemahan utama dari umrah mandiri terletak pada tidak adanya pembimbing dalam pelaksanaan ibadah. Jika belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah umrah, dia sangat tidak merekomendasikan untuk melaksanakan umrah mandiri karena ada potensi ibadahnya jadi tidak sah. "Jangan sampai orang ke Madinah dulu nanti pas ke Makkah bingung, 'waduh saya miqat dimana nih? Apa yang membatalkan umrah saya?' Itu kan fondasi, sakral lah ibadah itu. Tapi kalau pakai travel akan terbimbing, 'bapak ibu berihram niatnya di sini, jangan sampai melakukan ini.' Jadi selalu diingatkan, itu yang terpenting," jelasnya.

Ketahui pentingnya berhati-hati dalam melaksanakan umrah mandiri, dari risiko hingga keuntungan yang mungkin didapat.

Umrah Mandiri Kini Legal, Ini Nasehat Travel Umrah agar Jamaah Tak Menyesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20220518_090341-1-1368276321.jpg" alt="Ilustrasi jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah dan DPR secara resmi melegalkan umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Meski demikian, umrah mandiri sejatinya sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak beberapa tahun belakangan. Salah satu yang melakukan umrah mandiri adalah Ella Bahamady. Kepada JawaPos.com, dia mengaku melaksanakan haji kecil di sela-sela rangkaian solo traveling yang dijalaninya selama 95 hari ke 7 negara (Uzbekistan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Turki, Maroko, Saudi Arabia) pada 30 Agustus 2023 hingga 2 Desember 2023. "Tahun 2023 saya umrah pakai visa transit, sudah sepaket sama tiket pesawat Saudi Airlines. Saat beli tiket Saudi Airlines, jika transit lebih dari 16 jam bisa apply visa transit. Waktu itu saya transit 4 hari lalu saya gunakan untuk umrah,"jelas Ella kepada JawaPos.com. Dia mengaku tidak perlu mengurusi visa secara manual karena langsung mengisi form di laman website Saudi Airlines pada saat proses pembelian tiket. Ella melakukan umrah mandiri karena sebelumnya sudah pernah punya pengalaman melaksanakan ibadah umrah menggunakan travel. Ella juga mengatakan, dirinya hanya mengeluarkan dana sekitar Rp 2.410.856 selama 4 hari berada di Tanah Suci dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. "Karena saya cuma 4 hari, biaya selama di sana totalnya sekitar Rp 2 juta, itu sudah include transport, penginapan, dan makan," ungkap Ella. namun, di luar biaya untuk tiket pesawat. Ella tidak mengalami kesulitan dalam hal mencari tempat penginapan selama di Makkah karena punya kenalan WNI yang pernah menjadi pembimbing umrah sebelumnya. "Jadi, beliau bantu carikan kenalan WNI yang menyewakan penginapan. Selain hotel, ada opsi penginapan lain namanya Dar. Itu kayak hostel, jadi 1 kamar ada banyak kasur, kita sewa per-kasur, sekamar bareng orang lain. Untuk menghemat biaya saya menginap di Dar, yang punya orang Indonesia," tuturnya. Angka Rp 2.410.856 yang dihabiskan selama berada di tanah suci bukan hanya untuk sewa penginapan dan makan saja. Tapi mencakup pembelian simcard STC 15 Gb, kereta haramain railway, bus, dan lain-lain. Untuk sewa penginapan, biaya yang dikeluarkan Ella sekitar Rp 68 ribu setiap malamnya. Adapun konsumsi makanan selama di Tanah Suci sebanyak 3 kali sehari. Dia mengonsumsi makanan Indonesian food, warung Bangladesh, hingga Malaysian food yang ada di sekitar Dar. Ella menegaskan tidak mengalami kendala dalam hal bahasa karena ada banyak orang Indonesia di Tanah Suci. "Bahasa aman sih selama di sana, di Saudi banyak banget orang Indonesia, petugas di bandara sama pedagang juga banyak yang bisa bahasa Indonesia.&nbsp; Jadi, walaupun umrah mandiri insya Allah aman," tuturnya. <h2>Pernah Umrah Bersama Travel</h2> Terkait pelaksanaan ibadah, Ella tidak mengalami kesulitan apa pun karena sudah pernah punya pengalaman umrah sebelumnya. Ella sudah memahami manasik hingga tempat-tempat dalam pelaksanaan ibadah. "Saya berani umroh mandiri, karena sebelumnya sudah pernah umroh bareng travel yang ada pembimbingnya, sekalian belajar juga," tuturnya. Saat disinggung berapa total biaya yang dihabiskan saat melaksanakan ibadah umrah mandiri, dia meminta untuk tidak dijadikan patokan. Karena tiket pesawat yang dibeli Ella adalah tiket lintas negara yang pada saat itu dia melakukan solo traveling. Namun yang pasti, semua biaya yang dihabiskannya selama menjalani solo traveling ke 7 negara sekitar Rp 61.531.223. Khusus untuk transporasi lintas negara, biaya yang dikelarkan Ella sekitar Rp 27.2288.630.&nbsp; &nbsp; Saat disinggung kemungkinan lebih murah umrah mandiri, Ella menegaskan bahwa hal itu sangat bergantung pada masing-masing orang. Apabila tidak bisa mengatur dengan baik, bisa jadi biaya yang dikeluarkan untuk umrah mandiri lebih mahal dibandingkan menggunakan jasa travel umrah. "Kalau perbandingan biaya antara mandiri dan ikut travel, sebenarnya bisa lebih murah, lebih mahal, atau mungkin nggak jauh beda. Kalau memang bisa dapat tiket pesawat atau hotel dengan harga promo bisa jadi lebih murah kalau pergi sendiri. Tergantung kita ngatur budget-nya juga," paparnya. Dia meminta orang yang belum pernah melaksanakan ibadah umrah sebelumnya sebaiknya tidak melakukan umrah mandiri. Karena hal ini berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah mengingat tidak ada pembimbing yang menemani.

Temukan kisah inspiratif Ella Bahamady tentang umrah mandiri, tips, dan pengalaman berharga dalam ibadah umrah.

Pengalaman Ella Bahamady Umrah Mandiri, Habiskan Rp 2,4 Juta Selama 4 Hari di Tanah Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20220518_091449-1-174247613.jpg" alt="Ilustrasi jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. Umrah mandiri kini dilegalkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2025, namun jamaah wajib pakai syarikah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah umrah di Masjidil Haram, Makkah. Umrah mandiri kini dilegalkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2025, namun jamaah wajib pakai syarikah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah kini telah melegalkan pemberangkatan Umrah secara mandiri tanpa harus menggunakan travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Legalisasi Umrah mandiri tertuang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan UU nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. "Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui menteri," demikian bunyi Pasal 86 UU 14/2025. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menyatakan masyarakat yang ingin melaksanakan Umrah secara mandiri tetap harus melalui kemitraan atau syarikah. Hal itu juga diatur dalam Pasal Pasal 88A UU 14/2025. "Umrah mandiri di UU jamaah umrahnya memesan paket layanan dari sistem/aplikasi pemerintah RI," kata Ichsan saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (10/12). Dalam Pasal 88A UU 14/2025 diatur bahwa Umrah mandiri harus memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dengan jamaah umrah. Serta, dapat melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Kementerian Haji dan Umrah. <h2>Syarat Umrah Mandiri</h2> Pasal 87A UU Haji dan Umrah terbaru mengatur syarat-syarat Umrah mandiri. Adapun, syarat tersebut di antaranya: <ul> <li>Beragama Islam.</li> <li>Memiliki paspor yang masa berlakunya berakhir minimal 6 bulan dari tanggal keberangkatan.</li> <li>Memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya.</li> <li>Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.</li> <li>Memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.</li> </ul> Ichsan mengatakan, saat ini Kemenhaj tengan membangun layananan tata kelola Umrah mandiri agar lebih efektif. Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menjalani ibadah Umrah secara mandiri yang kini telah diatur dalam Undang-Undang. "Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah sedang membangun tata kelola untuk umrah tersebut," tegasnya. Salah satu mantan jamaah umrah mandiri, Ramdhani, 30, mengakui bahwa pemberangkatan umrah secara mandiri dapat meminimalisir anggaran dan membuat kegiatan lebih fleksibel. "Memutuskan umrah mandiri karena lebih fleksibel untuk jadwal kegiatan. Pertimbangannya lainnya tentu saja pada biaya. Kalau umrah mandiri tentu bisa lebih hemat atau bisa saja lebih mahal," ungkap pria yang karib disapa Dhani. Ia menjelaskan, dirinya melaksanakan umrah mandiri secara berkelompok sekitar 20 orang pada Februari 2025 lalu. <h2>Umrah Mandiri Butuh Persiapan Matang</h2> Menurutnya, umrah secara mandiri harus dipersiapkan dengan matang, seperti ilmu dengan membeli buku panduan Manasik Haji dan Umrah. Serta dokumen kelengkapan, seperti Paspor, Visa, Vaksin Meningitis dan Siskopatuh. "Tentunya beli tiket pesawat pulang pergi, cari yang harga paling layak," ungkapnya. Calon jamaah umrah juga harus membeli tiket pesawat pulang pergi (PP). Harga tiket menuju Arab Saudi saat ini berada di kisaran&nbsp;Rp 8 juta hingga Rp 10 juta&nbsp;untuk sekali perjalanan dari Jakarta. Dengan demikian, biaya tiket PP dapat mencapai sekitar&nbsp;Rp 16 juta hingga Rp 20 juta, tergantung maskapai dan waktu keberangkatan. Sementara, kebutuhan penginapan hotel di sekitar Makkah dan Madinah rata-rata berkisar&nbsp;Rp 500 ribu per malam. Jika jamaah menginap selama lima malam, total biaya yang diperlukan mencapai&nbsp;sekitar Rp 2,5 juta.&nbsp; "Biaya bisa lebih tinggi kalau memilih hotel dengan fasilitas atau lokasi yang tidak jauh dengan Masjidil Haram," urainya. Tak hanya itu, jamaah umrah juga perlu menyiapkan anggaran untuk transportasi lokal selama berada di Tanah Suci. Estimasi pengeluaran untuk perjalanan antar-lokasi ibadah dan mobilitas umum mencapai&nbsp;sekitar Rp 3 juta. Bagi jamaah yang berangkat tanpa perantara travel, dokumen perjalanan seperti visa dan paspor harus diurus secara mandiri. Biaya pengurusan dokumen tersebut berkisar&nbsp;Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta, tergantung kebijakan yang berlaku dan kecepatan layanan yang dipilih. Jika semua kebutuhan tersebut dijumlahkan, total biaya umrah secara mandiri diperkirakan mencapai&nbsp;Rp 28 juta hingga Rp 32 juta. Sedangkan, biaya Umrah melalui jasa travel rata-rata berada di angka&nbsp;Rp 30 jutaan. Meski bisa lebih hemat dibanding menggunakan jasa travel, umrah mandiri tetap memiliki tantangan tersendiri. Jamaah perlu memastikan aspek keamanan selama berada di Tanah Suci, termasuk memahami rute perjalanan, aturan lokal, serta manajemen waktu selama beribadah. <h2>Tata Cara Mendaftar Umrah Mandiri</h2> Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah meluncurkan&nbsp;platform Nusuk Umrah, yang memungkinkan calon jamaah dari luar negeri mengurus visa, memilih paket, hingga memesan berbagai layanan perjalanan umrah secara langsung tanpa perantara. Melalui Nusuk, calon jamaah umrah dapat menyesuaikan kebutuhan ibadah mereka, mulai dari tiket, akomodasi, transportasi, hingga layanan tambahan lainnya. Seluruh pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui metode yang tersedia di platform. Calon jamaah umrah mandiri dapat langsung mengakses laman resmi di&nbsp;<a href="https://umrah.nusuk.sa/">https://umrah.nusuk.sa</a>&nbsp;untuk melakukan pendaftaran. Biaya paket bervariasi tergantung jenis layanan yang dipilih. <ol> <li>Masuk ke situs&nbsp;<a href="https://umrah.nusuk.sa/">https://umrah.nusuk.sa</a></li> <li>Buat akun dengan mengisi data diri dan verifikasi email</li> <li>Pilih paket umrah yang diinginkan sesuai kebutuhan</li> <li>Lakukan pemesanan paket secara digital</li> <li>Setelah pembayaran dikonfirmasi, proses&nbsp;penerbitan visa&nbsp;akan dilakukan melalui platform.</li> </ol> Dengan sistem ini, jamaah memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur perjalanan umrah, sekaligus mendapat kepastian layanan resmi yang disediakan langsung oleh otoritas Arab Saudi. &nbsp;

Umrah mandiri harus memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyedia layanan dengan jamaah umrah.

Umrah Mandiri sudah Legal, Biayanya Bisa Lebih Murah dari Travel, Tapi Wajib Pakai Syarikah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20220516_164159-1-1671004683.jpg" alt="Ilustrasi jamaah Umrah melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah. UU Haji dan Umrah terbaru membawa sejumlah perubahan dalam regulasi haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah Umrah melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah. UU Haji dan Umrah terbaru membawa sejumlah perubahan dalam regulasi haji dan umrah. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UU Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memunculkan sejumlah regulasi baru untuk penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk haji, aturan ini mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji 2026. sementara bagi umrah, regulasi baru akan bisa digunakan setelah aturan teknisnya terbit. UU baru ini membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola haji, mekanisme pembagian kuota haji, hingga model penyelenggaraan umrah. Sejumlah kebijakan di dalamnya dinyatakan mulai berlaku dan langsung menyentuh calon jamaah maupun penyelenggara di daerah. Perubahan inilah yang kemudian menjadi dasar langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menata ulang sistem pelayanan agar lebih terpusat, transparan, dan efisien. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus berjalan lebih bersih dan akuntabel, terutama setelah berbagai temuan ketidakefisienan dalam sistem lama. Berikut tujuh dari sekian daftar aturan baru yang krusial, yang mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji dan umrah 2026. <h3>1. Seluruh Pengelolaan Haji Kini Diambil Alih Kemenhaj</h3> UU Nomor 14 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam struktur kelembagaan. terutama setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan berdirinya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Seluruh kewenangan penyelenggaraan haji mulai dari infrastruktur, layanan jamaah, manajemen petugas, hingga teknis operasional di Arab Saudi diambil alih oleh Kemenhaj. Sebelumnya, peran utama penyelenggaraan haji dan umrah berada di tangan Kementerian Agama (Kemenag). Dengan perubahan ini, pemerintah menilai alur kerja akan lebih jelas dan tidak lagi tumpang tindih, sehingga setiap proses dapat berjalan lebih terkoordinasi dan profesional. <h3>2. Kuota Petugas Daerah Dipangkas, Kuota Jamaah Diperluas</h3> Aturan baru turut memangkas jumlah Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Selama bertahun-tahun, porsi kuota jamaah sering berkurang karena sebagian terserap oleh petugas haji daerah. Kini, pemerintah mengembalikan prioritas kuota untuk jamaah. Kemenhaj menetapkan kuota resmi haji reguler Indonesia 2026 sebanyak 203.320 jamaah, dengan rincian: <ul> <li>191.419 jamaah reguler</li> <li>10.166 kuota prioritas lansia</li> <li>685 kuota pembimbing ibadah haji &amp; pembimbing KBIHU</li> <li>150 kuota petugas haji daerah</li> </ul> Dengan pemangkasan ini, pemerintah berharap antrean panjang keberangkatan haji dapat sedikit terurai. <h3>3. Non-Muslim Bisa Menjadi Petugas Haji</h3> Salah satu aturan yang paling banyak menarik perhatian adalah diperbolehkannya non-Muslim menjadi petugas haji. Pada regulasi sebelumnya, seluruh petugas harus beragama Islam. Ketentuan itu kini dicabut. Meski demikian, ruang lingkup tugas petugas non-Muslim dibatasi. Mereka hanya diperbolehkan mengisi posisi teknis, seperti layanan kesehatan, dukungan logistik, dan operasional di lapangan. Mereka tidak diperkenankan masuk ke ranah ibadah dan ritual jamaah, termasuk hadir di tanah suci Makkah dan Madinah. Sebagai dasar rujukan, Pasal 22 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2025 menyebut PPIH dapat terdiri dari unsur kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat (tanpa pandang RAS). <h3>4. Kuota Haji Daerah Kini Ditentukan Langsung oleh Menteri</h3> Penetapan kuota haji tingkat kabupaten/kota kini sepenuhnya dipusatkan di tangan Menteri Haji dan Umrah. Mekanisme ini menggantikan sistem lama yang memberi ruang lebih besar pada pemerintah daerah. Pendekatan yang lebih terpusat ini dinilai bakal membuat distribusi kuota lebih adil karena perhitungannya berbasis data riil berupa panjang antrean, jumlah pendaftar aktif,&nbsp;demografi usia di tiap daerah. Pemerintah menilai sistem baru ini bisa mengurangi kesenjangan kuota haji antardaerah, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. <h3>5. Usia Minimal Jamaah Haji Diturunkan Menjadi 13 Tahun</h3> Aturan baru juga menyentuh aspek usia. Jamaah kini dapat mendaftar haji mulai usia 13 tahun, turun dari batas sebelumnya yang berada di angka 17 tahun. Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan usia akil balig dalam syariat Islam. Dengan aturan ini, pemerintah ingin membuka kesempatan bagi anak yang telah memenuhi syarat kedewasaan untuk lebih awal masuk antrean haji. <h3>6. Nomor Porsi Hangus Jika Tidak Melunasi Bipih 5 Tahun Berturut-Turut</h3> UU 14/2025 memperkenalkan aturan baru mengenai status porsi haji bagi jamaah yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Menurut Pasal 49A, jamaah yang tidak melunasi Bipih selama 5 tahun musim haji berturut-turut akan menerima keputusan administratif berupa porsinya dialihkan kepada ahli waris, atau pembatalan porsi dan pengembalian dana, termasuk nilai manfaatnya. Menteri wajib menyelesaikan proses penggantian atau pengembalian dana maksimal 30 hari sejak status jamaah ditetapkan. Mekanisme lebih rinci akan diatur melalui Peraturan Menteri. <h3>7. Umrah Mandiri Kini Legal: Tidak Harus Pakai Travel, Tapi Dilarang Berkelompok</h3> Perubahan besar lainnya menyangkut penyelenggaraan ibadah umrah. UU Nomor 14 Tahun 2025 mengakui tiga bentuk penyelenggaraan. Yaitu PPIU berizin, Kemenhaj dalam keadaan darurat, dan Umrah Mandiri. Legalitas umrah mandiri menjadi salah satu hal paling disorot, terutama karena praktik &ldquo;umrah backpacker&rdquo; yang selama ini tidak memiliki dasar hukum. Penjelasan mengenai aturan ini juga disampaikan oleh Kemenag Jawa Barat dalam keterangan resminya. &ldquo;Umrah mandiri bukan berarti umrah berkelompok di bawah koordinasi orang per orang atau organisasi tertentu. Mandiri itu berarti perorangan, paling banyak satu keluarga inti. Jika dilakukan secara berkelompok dan dikoordinir oleh satu orang, tetap wajib melalui PPIU berizin," kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Enjah Sugiarto. Ia juga mengingatkan bahwa umrah bukan wisata biasa. Kesalahan dalam tata cara ibadah seperti miqat, thawaf, sa&rsquo;i, hingga tahallul dapat membuat ibadah tidak sah, sehingga jamaah yang belum paham dianjurkan tetap berangkat melalui PPIU. Dengan hadirnya sederet aturan baru ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2026 berjalan lebih tertib, terpusat, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah. Perubahan besar pada sistem kuota, pelayanan teknis, hingga legalisasi umrah mandiri diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola ibadah yang lebih modern dan akuntabel.

Pemerintah menerapkan aturan-aturan baru untuk haji dan umrah 2026, termasuk pengelolaan oleh Kemenhaj dan perubahan kuota jamaah.

Daftar Aturan Baru Haji dan Umrah 2026: Dari Petugas Haji Non Muslim hingga Bolehnya Umrah Mandiri

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Screen-Shot-2025-11-17-at-152734-1828855512.png" alt="Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf (Kiri) saat berkunjung ke Gedung Grahadi Surabaya, Senin (17/11). (Humas Pemprov Jatim)." width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf (Kiri) saat berkunjung ke Gedung Grahadi Surabaya, Senin (17/11). (Humas Pemprov Jatim).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah mengizinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah Umrah secara mandiri.&nbsp; Kabar gembira ini direspons positif oleh masyarakat. Tidak sedikit yang melirik alternatif ini karena bisa ke Tanah Suci dengan biasa yang jauh lebih tersangkau dan waktunya lebih fleksibel.&nbsp; Meski demikian, Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf secara terang-terangan mengatakan bahwa dalam praktiknya, umrah mandiri di Indonesia masih belum bisa diterapkan seketika itu juga.&nbsp; &ldquo;Umrah mandiri secara teknis dan teori bisa, tapi praktiknya di Indonesia masih belum bisa, karena masih harus melalui beberapa tahapan dan hati-hati,&rdquo; ujar Irfan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu malam (16/11).&nbsp; Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Arab Saudi baru-baru ini, di mana ada seorang jamaah umrah meninggal dunia. Tragisnya sudah 15 hari tak ada penanganan karena jamaah tersebut tak memakai travel.&nbsp; "Dia dengan temannya, temannya juga nggak tahu kemana-mana. Akhirnya kita (Kementerian Haji dan Umrah) cari upaya bantunya. Tetapi itulah salah satu risiko umrah mandiri,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Irfan menyebut umrah mandiri sebenarnya memungkinkan secara teori, namun terkendala proses administrasi yang hingga kini belum dapat dipenuhi langsung oleh jamaah Indonesia tanpa bantuan biro penyelenggara resmi. &ldquo;Pemerintah Saudi memang sudah membuka. Tapi praktiknya, di sini kita belum bisa apply langsung ke platform yang ada, sehingga harus tetap melalui travel-travel yang sudah memiliki itu,&rdquo; terang Irfan. Sebagai informasi, Umat Islam di Indonesia kini dapat menunaikan ibadah umrah secara mandiri tanpa harus melalui biro perjalanan umrah. Ketentuan ini berlaku setelah disahkan UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). "Perjalanan ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri," sebagaimana dikutip dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, dikutip JawaPos.com, Senin (17/11). Penyelenggaraan umrah mandiri diatur secara khusus dalam Pasal 87A UU PIHU. Dalam pasal ini dijelaskan lima persyaratan utama bagi jamaah yang ingin berangkat tanpa melalui biro perjalanan. Di antaranya beragama Islam, memiliki paspor yang berlaku paling singkat enam bulan sejak tanggal keberangkatan, memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, dan memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.&nbsp; </div>

Menteri Haji dan Umrah secara terang-terangan mengatakan bahwa dalam praktiknya, umrah mandiri di Indonesia belum bisa diter

Umrah Mandiri Mulai Dilirik, Menhaj Irfan: Secara Teori Bisa, Tetapi Indonesia Belum Siap

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pelunasan-biaya-haji-kini-bisa-non-teller_m_.jpg" alt="ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Umat Islam di Indonesia kini dapat menunaikan ibadah umrah secara mandiri tanpa harus melalui biro perjalanan umrah. Ketentuan ini resmi berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Peraturan baru ini membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Berdasarkan Pasal 86 UU PIHU terbaru, pelaksanaan ibadah umrah kini dapat dilakukan melalui tiga cara, melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), secara mandiri, atau melalui Menteri, dalam kondisi luar biasa atau darurat yang ditetapkan oleh Presiden. "Perjalanan ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri," sebagaimana dikutip dalam Pasal 86 UU 14/2025, dikutip Jumat (24/10). Aturan baru ini secara resmi mengubah ketentuan sebelumnya, yang hanya membolehkan perjalanan umrah lewat PPIU atau pemerintah dalam kondisi darurat. Penyelenggaraan umrah mandiri diatur secara khusus dalam Pasal 87A UU PIHU. Dalam pasal ini dijelaskan lima persyaratan utama bagi jamaah yang ingin berangkat tanpa melalui biro perjalanan. Adapun, syarat-syaratnya di antaranya beragama Islam, memiliki paspor yang berlaku paling singkat enam bulan sejak tanggal keberangkatan, memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi dengan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang jelas, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, dan memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian. Selain mengatur kewajiban dan syarat, UU baru ini juga memberikan perlindungan hukum kepada jemaah umrah mandiri. Berdasarkan Pasal 88A, jamaah memiliki dua hak utama. Adapun, dua hak yang didapat jamaah yakni, mendapatkan layanan sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati dengan penyedia layanan, dan melaporkan kekurangan layanan penyelenggaraan umrah langsung kepada Menteri Agama. </div>

Umat Islam di Indonesia kini dapat menunaikan ibadah umrah secara mandiri tanpa harus melalui biro perjalanan umrah.

Umrah Mandiri Resmi Diperbolehkan Negara, Begini Syarat dan Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/umrah_rasa_haji.jpg" alt="SIAP TERBANG: Sejumlah calon jemaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin (8/1). Total ada 419 orang yang berangkat umrah kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAP TERBANG: Sejumlah calon jemaah umrah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin (8/1). Total ada 419 orang yang berangkat umrah kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) melarang kegiatan umrah backpacker atau umrah mandiri. Umrah model seperti itu masih banyak diminati oleh warga Indonesia karena dianggap lebih hemat. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Jaja Jaelani mengatakan, umrah backpacker merupakan jemaah yang ingin berangkat umrah dengan budget dan bekal minim. Jaja menegaskan, Pemerintah Indonesia sendiri sudah melarang jemaah dalam melakukan ibadah umrah secara mandiri maupun backpacker karena bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2019 pasal 86 yang khusus membahas tentang perjalanan ibadah umrah yang harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Selain itu, sudah merupakan tugas negara dalam melindungi keamanan warga negaranya, baik didalam negeri Maupun diluar negeri. Bagi jemaah yang belum pernah ada pengalaman ke Arab Saudi tentunya akan sangat berbahaya mengingat risiko riskan dalam menjalani ibadah umrah. Jika ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatannya?" kata Jaja, Selasa (20/2). Jaja menambahkan, kasus oknum umrah mandiri dan backpacker ini disinyalir ada peran PPIU di dalamnya. Bila terbukti PPIU tersebut akan disanksi tegas dengan mencabut izinnya. &ldquo;Dan jika pelakunya juga seorang individu dan mengajak orang lain secara berkelompok, maka juga akan ditindak secara hukum,&rdquo; jelas Jaja. Dia menambahkan proses Visa Arab Saudi yang membolehkan visa turis untuk umrah memang cenderung bertentangan dengan regulasi di Indonesia. "Ini semua membutuhkan kesadaran masyarakat secara penuh tentang kepastian perjalanan, proses umrah wajib diberangkatkan oleh PPIU, untuk menghindari pertambahan korban-korban lainnya yang terabaikan karena tergiur dengan harga murah dan tidak terjamin keamanannya," pungkas Jaja.

Kementerian Agama (Kemenag) resmi melarang kegiatan umrah backpacker atau umrah yang dilakukan mandiri.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umrah mandiri

Berita Terkini