<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/UMP-Jatim-970489032.jpg" alt="Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Serikat pekerja dan pengusaha memberikan respon berbeda menyikapi penetapan UMK Gresik 2026. Sesuai SK Gubernur nomor 100.3.3.1/937/013/2025, UMK Kota naik 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni menjadi Rp 5.195.401. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Gresik, Syafi&rsquo;uddin, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan win-win solution. Baik bagi kelompok pekerja dan pengusaha. Pasalnya, jauh sebelum ditetapkan, sudah ada pembahasan bersama dewan pengupahan yang difasilitasi Disnaker Gresik. "Penghitungan dengan berbagai variabel indikator. Sehingga kami anggap pantas dan wajar," ungkap Udin, panggilan akrabnya. Pihaknya justru memiliki fokus pada realisasi di lapangan. Sebab, keputusan UMK kerap tidak dipatuhi oleh para perusahaan. "Masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan sistem pengupahan yang baik. Bahkan jauh di bawah UMK. Ini yang perlu diperjuangkan," Pihaknya berharap kalangan eksekutif maupun legislatif memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang bandel. Dengan rajin turun ke lapangan dan menyerap aspirasi kelompok pekerja. "Banyak permasalahan ketenagakerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya perihal serapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal," ungkapnya. Terpisah, Ketua Bidang Advokasi Apindo Gresik, Ichwansyah, mengaku bahwa pihaknya belum menentukan sikap. Mengingat banyak perusahaan yang masih menerapkan libur Nataru. "Namun sudah pasti ada dampak yang timbul bagi perusahaan dari kenaikan UMP, UMK, hingga UMSK," jelasnya. Dampak yang paling nyata yakni terjadinya peningkatan biaya operasional hingga penyesuaian anggaran. Khususnya, pada sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. "Sebagian perusahaan mungkin memilih untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan mulai berinvestasi pada teknologi dan automatisasi," jelasnya. Hal tersebut dikhawatirkan memicu pengurangan tenaga kerja. Tujuannya tentu untuk menekan biaya. "Sehingga bisa mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa," pungkasnya. </div>

Serikat pekerja dan pengusaha memberikan respon berbeda menyikapi penetapan UMK Gresik 2026. Sesuai SK Gubernur nomor 100.3.3.1/937/013/2025

UMK Gresik Naik 5,1 Persen, Buruh Sepakat, Pengusaha Bimbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Screenshot_2025-12-24-12-43-40-989_comandroidchrome-edit-536862464.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa resmi menaikkan UMP 2026 menjadi Rp 2.446.880. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa resmi menaikkan UMP 2026 menjadi Rp 2.446.880. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penantian para buruh di Jawa Timur terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akhirnya terjawab. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 2.446.880. Artinya, UMP Jawa Timur 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 140.895 atau sekitar 6,11 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya, 2025, yang berasa di angka Rp 2.305.985 atau Rp 2,3 juta.&nbsp; Besaran UMP Jatim ini, tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, yang ditandatangani pada Selasa malam (23/12).&nbsp; "Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh koma enam delapan rupiah)," tertulis dalam SK, dikutip Rabu (24/12).&nbsp; Menurut Khofifah, penetapan UMP tidak hanya bersifat administratif, tetapi proses panjang yang mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta aspirasi pekerja dan pengusaha. Ia menilai kebijakan upah minimum harus mampu menjawab dua kepentingan utama, yakni melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan layak, serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha.&nbsp; &ldquo;Keseimbangan ini menjadi kunci. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan, sekaligus dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh,&rdquo; imbuhnya. Khofifah berharap dengan UMP 2026, pekerja di Jatim lebih sejahtera dan hubungan industrial dapat terbangun secara harmonis, produktif, dan adil. Keputusan UMP Jawa Timur 2026 sebesar Rp 2.446.880, berlaku sejak 1 Januari 2026.&nbsp; Sebagai informasi, formula kenaikan UMP 2026 berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini dihitung dengan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Adapun rentang Alfa adalah 0,5 - 0,9.

Gubernur Jatim Khofifah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 2.446.880, kenaikan 6,11 persen dari tahun sebelumnya, berlaku mulai 1 Januari 2026.

Sah! UMP Jawa Timur 2026 Naik Rp 140 Ribu, Kini Jadi Rp 2,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/UMP-Jatim-970489032.jpg" alt="Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah merumuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, untuk kamudian diumumkan sebelum tenggat waktu 24 Desember 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono mengatakan bahwa selain rekomendasi dewan pengupahan, besaran UMP 2026 akan menjadi pedoman bagi 38 kabupaten/kota untuk menetapkan UMK. "Kalau UMP sebagai pedoman saja ya. Saya kira tidak menunjukkan nanti UMK-nya seperti itu, kita lihat nanti usulan dari Dewan Pengupahan di Kabupaten/Kota yang ditangani oleh Bupati dan Walikota," tutur Adhy, Selasa (23/12). Adhy menekankan penetapan UMK harus mengedepankan keadilan dan proporsionalitas, khususnya untuk menjaga kesenjangan upah antara wilayah ring 1 dan daerah lain dengan upah minimum lebih rendah. Sebagai informasi di Jawa Timur, UMK 2025 tertinggi dipegang oleh Kota Surabaya di angka Rp 5.032.635, sementara Situbondo menjadi yang terendah dengan Rp 2.335.209. Artinya ada selisih Rp 2.697.426. &ldquo;Kami ingin tetap ada kenaikan, tetapi proporsional. Prinsipnya kami harus memberikan keadilan antara kenaikan di ring 1 dengan di luar ring 1 terutama yang upah minimumnya kecil ya," lanjutnya. Adhy juga menyoroti ketimpangan upah di daerah yang letaknya berdekatan, namun memiliki selisih upah yang mencolok, seperti Kota Mojokerto (UMK 2025 Rp 3.031.000) dan Kabupaten Mojokerto (UMK 2025 Rp 4.856.026). Kemudian Kota Pasuruan (UMK 2025 Rp 3.358.557) dan Kabupaten Pasuruan (UMK 2025 Rp 4.866.890. Menurut Adhy, disparitas upah di Jawa Timur harus segera ditekan agar lebih berkeadilan. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. "Kami sudah menerima (informasi) mengenai rumusnya ya untuk UMP, yaitu menggunakan alfa 0,5 sampai 0,9, dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tukas Adhy yang pernah menjabat Pj Gubernur Jatim tersebut.

Pemprov Jatim merumuskan UMK 2026 di 38 kabupaten/kota untuk tekan disparitas upah antarwilayah. Besaran UMP pedoman penetapan upah 2026.

Pemprov Jatim Harap UMK 2026 di 38 Kabupaten/Kota Tekan Disparitas Upah Antarwilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/AMCcm6UICMzaBm5D7RotSafgKEYoMOKVncaotSBN-410781591.jpg" alt="Ilustrasi uang rupiah. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang rupiah. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses penetapan UMP Jawa Timur 2026 berjalan lambat akibat perbedaan usulan yang mencolok. Serikat pekerja mendorong kenaikan Rp 900 ribu, sedangkan APINDO hanya mengajukan Rp 117 ribu. Sekertaris Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah merampungkan pembahasan usulan nilai UMP 2026. "Rapatnya sudah digelar Jumat lalu di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, menghasilkan 2 angka yang berbeda dari unsur Serikat Pekerja/ Buruh dan dari unusr APINDO," tutur Jazuli, Selasa (23/12). Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan nilai UMP Jawa Timur 2026 sebesar Rp 3.218.344,20, artinya naik 912.359,20 atau 39,56 persen dari UMP tahun sebelumnya, yakni Rp Rp 2.305.985. "Nilai UMP Rp 3.218.344,20 didapat dari indeks tertentu atau alfa (&alpha;) yang bernilai 0,90 dikali KHL Jawa Timur tahun 2025. Ini sesuai dengan Putusan MK dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan," lanjutnya. Menurut Jazuli, nilai UMP Jawa Timur 2026 yang diusulkan Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga akan memperkecil disparitas upah di Jawa Timur yang saat ini mencapai angka 116 persen "UMK tertinggi tertinggi di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya itu Rp. 5.032.635, sementara UMK terendah itu Kabupaten Situbondo Rp 2.335.209. Artinya ada selisih Rp 2.697.426," terang Jazuli. Angka berbeda diusulkan Dewan Pengupahan Jawa Timur unsur APINDO. Pihak pengusaha mengusulkan UMP 2026 sebesar Rp 2.423.359,63 atau naik 5,09 persen atau Rp 117.374,63 dari UMP 2025. Angka tersebut dihitung melalui formulasi penyesuaian UMP, dengan memperhitungkan inflasi Jawa Timur sebesar 2,53 persen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, serta nilai alfa sebesar 0,5. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Usulan mana yang akan dikabulkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa? Para buruh hingga kini sedang menantikan kabar tersebut. Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menyebut UMP 2026 akan diumumkan mendekati tenggat 24 Desember 2025. "Batasnya 24 Desember, ya. Jadi mulai hari ini kita bertemu dengan kedua belah pihak (Serikat Buruh dan APINDO) dan kita menunggu dari (hasil) rapat-rapat dewan pengupahan," tutur Adhy di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/12). &nbsp; ***

Buruh Jatim minta UMP 2026 naik Rp 900 ribu, APINDO hanya setuju Rp 117 ribu. Gubernur Jatim putuskan kenaikan jelang 24 Desember 2025.

Beda Jauh! Buruh Jatim Minta UMP 2026 Naik Rp 900 Ribu, APINDO Cuma Setuju Rp 117 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/8a363427-ca7c-45c7-917d-25d549cc9bd6-1588695639.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengungkapkan besaran UMP 2026 akan diumumkan mendekati tenggat 24 Desember 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengungkapkan besaran UMP 2026 akan diumumkan mendekati tenggat 24 Desember 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hingga hari ini, Selasa (23/12), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) belum juga mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, padahal keputusan ini dinanti oleh para buruh. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan bahwa besaran UMP 2026 kemungkinan akan diumumkan mendekati tenggat waktu, yakni Rabu, 24 Desember 2025. "Batasnya 24 Desember, ya. Jadi mulai hari ini kita bertemu dengan kedua belah pihak (Serikat Buruh dan APINDO) dan kita menunggu dari (hasil) rapat-rapat dewan pengupahan," tutur Adhy di Surabaya, Selasa (23/12). Pertemuan tersebut dijadwalkan dalam waktu dekat sebelum rumusan final UMK ditetapkan. Namun sebelum rapat bersama organisasi buruh dan pengusaha, Pemprov Jatim akan menggelar rapat internal lebih dulu. Adhy menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera mengambil keputusan terkait besaran UMP 2026, sebagaimana PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang telah diteken Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Formula ini menjadi acuan Pemkab dalam menetapkan besaran UMP. "Kami sudah menerima (informasi) mengenai rumusnya ya untuk UMP, yaitu menggunakan alfa 0,5 sampai 0,9, dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi," lanjut Adhy yang pernah menjadi Pj Gubernur Jatim. Menurut Adhy, jika dihitung berdasarkan kondisi ekonomi Jawa Timur saat ini, besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,2 hingga 7 persen, dari UMP sebelumnya, yakni Rp 2.305.985. &ldquo;Inflasi kita sebenarnya di bawah 2,5 persen. Kalau diprosentasekan dengan pertumbuhan ekonomi, hitungannya sekitar 5,2 sampai 7 persen. Ini formula UMP yang nanti harus diterjemahkan lagi ke UMK,&rdquo; tegasnya. Sekdaprov Adhy berharap penetapan UMP tahun ini mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi disparitas antar daerah, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif dan menekan kesenjangan upah antarwilayah.&nbsp;

Pemprov Jawa Timur belum umumkan UMP 2026 sampai 23 Desember. Simak info lengkap prediksi kenaikan dan jadwal rilis pada tenggat 24 Desember

UMP Jatim 2026 Belum Diumumkan, Pemprov Janjikan Rilis Mendekati Tenggat 24 Desember

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyusul penetapan formula pengupahan yang diumumkan Menteri, Yassierli pada Rabu (17/12), besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 akan diumumkan besok. Kabar gembira ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Ahmad Fauzi. Ia menuturkan Dewan Pengupahan Jawa Timur telah menjadwalkan rapat penerapan UMP Jatim 2026 pada Jumat (19/12). Keputusan bisa langsung ditetapkan pada hari yang sama atau paling lambat sehari setelahnya. &ldquo;Kalau tidak Jumat (19/12), paling lambat Sabtu sudah ada keputusan,&rdquo; tutur Fauzi di Surabaya, Kamis (18/12). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mekanisme penentuan upah tahun depan (2026) akan berbeda dibandingkan pengupahan 2025. Pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan langsung 6,5 persen.&nbsp; Sementara pada 2026, perhitungan Upah Minimum Provinsi kembali memakai formula inflasi dikalikan pertumbuhan ekonomi, kemudian dibagi dengan nilai alfa.&nbsp; &ldquo;Perbedaannya ada pada nilai awal alfa. Pemerintah memastikan tidak lagi menggunakan alfa 0,1 atau 0,2, tetapi (alfa) dimulai dari 0,5 hingga maksimal 0,9,&rdquo; sambungnya. Menurut Fauzi, apabila nilai alfa tetap rendah di kisaran 0,1, maka kenaikan UMP Jawa Timur 2026 diperkirakan hanya sekitar 2 persen. Karena itu, Fauzi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang baru.&nbsp; &ldquo;Untuk start nilai alfa ini kami berterima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan alfa minimal 0,5, peluang kenaikan upah jauh lebih realistis bagi pekerja,&rdquo; imbuh Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim. Dengan skema penghitungan tersebut, Fauzi memperkirakan UMP Jawa Timur 2026 akan naik lebih dari 5 persen dan berpeluang mendekati 7 persen, bergantung pada besaran nilai alfa yang disepakati bersama. "Kami dari unsur pekerja tentu mendorong agar nilai alfa bisa mendekati 0,9 (nilai alfa maksimal). Tetapi ini akan dibahas bersama dengan pengusaha sebagai pemberi kerja,&rdquo; tukas Fauzi. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; "PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," tutur Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangannya, Selasa (16/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016971185/jika-merujuk-formula-baru-proyeksi-ump-jatim-2026-hanya-rp-24-juta-jauh-dari-kebutuhan-hidup-layak">Jika Merujuk Formula Baru, Proyeksi UMP Jatim 2026 Hanya Rp 2,4 Juta, Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak</a> Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.&nbsp;

Dewan Pengupahan Jawa Timur ( Jatim) akan umumkan UMP 2026, peluang kenaikan lebih dari 5% dengan formula baru.

UMP Jatim 2026 Bakal Diumumkan Besok, Kenaikannya Bisa Capai 7 Persen

UMP Jatim 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMP Jatim 2026