<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/03/4b19b665-eb75-45d2-b6dd-4b4e943ac463-1-1208531721.jpg" alt="Babinsa di Tapanuli Tengah, Sumut, mengevakuasi warga yang terjebak banjir susulan pada Jumat (2/1). (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Babinsa di Tapanuli Tengah, Sumut, mengevakuasi warga yang terjebak banjir susulan pada Jumat (2/1). (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah upaya penanggulangan bencana alam di Sumatera sempat muncul polemik terkait dengan uang makan dan uang lelah untuk para prajurit TNI. Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, itu merupakan hak para prajurit.&nbsp; Dalam pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti misi kemanusiaan, para prajurit memang diatur mendapatkan hak. Diantaranya uang makan dan uang lelah. Menurut Fahmi, hal itu tidak seharusnya menjadi polemik. Yang penting adalah tugas-tugas penanggulangan bencana tetap terlaksana.&nbsp; &rdquo;Soal uang makan prajurit itu kan hak yang sudah diatur,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Sabtu (3/1).&nbsp; Menurut Fahmi, uang makan dan uang lelah untuk prajurit yang melaksanakan misi kemanusiaan adalah wajar. Bahkan memang sudah sepatutnya dipenuhi. Dia pun menyatakan bahwa hak-hak seperti itu bukan hanya untuk para prajurit, petugas dari instansi lain juga mendapat hak serupa.&nbsp; &rdquo;Juga bukan hanya prajurit sebenarnya (yang mendapat hak uang makan dan uang lelah), petugas lain juga memang harus dipenuhi hak-haknya,&rdquo; ucap dia.&nbsp; Fahmi menyatakan hal itu karena TNI dalam melaksanakan misi kemanusiaan dituntut untuk bekerja profesional. Bahkan mereka harus tetap bergerak cepat di tengah situasi sulit. Sehingga ketika para prajurit itu telah melaksanakan kewajibannya, hak-haknya juga harus dipenuhi.&nbsp; Dalam pelaksanaan tugas di lokasi terdampak bencana alam di Sumatera, TNI berperan dalam banyak hal. Mulai operasi SAR korban hilang dan korban meninggal dunia, evakuasi korban selamat, hingga distribusi logistik. TNI juga terlibat dalam upaya pemulihan berbagai fasilitas dan infrastruktur.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari memastikan bahwa para prajurit TNI mendapatkan uang makan dan uang lelah selama melaksanakan tugas di lokasi terdampak bencana. Itu diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Polemik terkait uang makan dan uang lelah prajurit TNI dalam operasi kemanusiaan di Sumatera, dijelaskan oleh ahli militer.

Prajurit TNI Dapat Uang Makan dan Uang Lelah dari Kerja di Lokasi Bencana, ISESS: Itu Hak Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/gibran-dan-camat-terkait-pungli2.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Dok. Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Dok. Radar Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming bakal pasang badan untuk membantu penyelesaian utang ongkos makan yang dialami warga Gilingan, Banjarsari.  Dia meminta pihak yang masih memiliki utang agar segera melunasi dalam sepekan ini.  ”Segera lunasi. Mesakene diutangi semono. Warung diutangi Rp 1 juta saja bisa tutup kok ini malah Rp 100 juta. Dari Waskita sudah menyelesaikan kewajiban. Pokoknya dicari. Kalau tidak ada itikad baik tak datangi orangnya,” tegas Gibran dikutip dari Radar Solo (Grup JawaPos).  Sementara itu, PT Waskita Karya selaku kontraktor pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed memastikan seluruh mandor atau vendor telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Soal masalah utang ongkos makan, Waskita meminta para pihak segera menyelesaikan.  Melalui keterangan tertulisnya, PT Waskita Karya memastikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan semua pembayaran kepada mandor atau vendor yang terlibat dalam proyek tersebut. Sebab itu, persoalan utang biaya makan di salah satu warung itu tidak berkaitan dengan badan usaha milik negara itu.  ”Pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu karena para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya,” terang Project Manager Masjir Raya Sheikh Zayed Adriansyah.  Adriansyah mengatakan, pemilik warung pernah mendatangi tim proyek untuk meminta pertanggungjawaban. Namun tim proyek menjelaskan, kewajiban Waskita terhadap mandor tersebut telah diselesaikan.  Tim proyek meminta pihak warung untuk menghubungi langsung para mandor tersebut. Nomor handphone dan fotokopi KTP dari para mandor sudah diberikan agar persoalan itu diselesaikan secara musyawarah.  ”Sejak awal pembangunan Masjid Sheikh Zayed, tim proyek sudah menginformasikan kepada warga dan warung-warung di sekitar lokasi proyek agar tidak memberikan utangan kepada oknum mandor atau vendor karena ditakutkan hal seperti ini akan terjadi,” jelas Adriansyah.

Wali Kota Gibran Bakal Datangi Mandor Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Dian-Eka-Sari-tunjukkan-surat-perjanjian-bermaterai-dengan-mandor-terkait-pembayaran-utang-uang-makan-selama-proyek-masjid.jpg" alt="Dian Eka Sari menunjukkan surat perjanjian bermeterai dengan mandor terkait pembayaran utang uang makan sebesar Rp 145 juta selama proyek Masjid Raya Sheikh Zayed. Silvester Kurniawan/Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Dian Eka Sari menunjukkan surat perjanjian bermeterai dengan mandor terkait pembayaran utang uang makan sebesar Rp 145 juta selama proyek Masjid Raya Sheikh Zayed. Silvester Kurniawan/Radar Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dian Eka Sari, 38, pemilik warung makan Restu Bunda di Jalan Ahmad Yani berharap tunggakan uang makan dari beberapa mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed senilai Rp 145 juta segera terbayarkan. Sampai saat ini tidak ada kejelasan, sementara proyek sudah selesai.  Dian mengatakan, tunggakan uang makan itu tidak datang dari satu pihak. Sejak persiapan pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed 2020 hingga pertengahan 2022, sebelum peresmian masjid.  ”Mandor N Rp 65 juta, Mandor GT Rp 30, dan Mandor GD Rp 50 juta. Total Rp 145 juta yang masih belum terbayar dari tiga mandor ini,” kata Dian dikutip dari Radar Solo (Grup JawaPos).  Awal-awal, lanjut dia, pembayaran masih lancar, per dua pekan sekali. Tapi lama kelamaan mulai molor, baru dibayar setelah empat pekan.  ”Itu pun nominalnya belum sesuai dengan yang harus dibayarkan selama itu,” ujar Dian.  Membengkaknya ongkos makan itu karena tidak jarang para mandor itu membawa tambahan anak buah. Belum lagi makan tidak hanya tiga kali sehari. Saat lembur tidak jarang ada permintaan tambahan makan bagi pekerja.  ”Termasuk permintaan lain seperti minum dan rokok,” papar Dian.  Hingga proyek berakhir dan diresmikan hingga dibuka untuk umum, menurut dia, ongkos makan senilai Rp 145 juta itu belum terbayarkan.  ”Satu mandor itu anak buahnya sampai 60 orang, kadang lebih. Mulai pergi itu 2022. Dari awal tahun sampai yang terakhir pertengahan tahun. Ya saya bingung kok sampai bisa seperti ini padahal sesuai perjanjian akan dibayar secara berkala,” terang Dian.  Mendapati biaya makan yang tak terbayar itu, Dian didampingi RT setempat sempat mendatangi PT Waskita selaku kontraktor pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed. Sayangnya kala itu belum ada titik terang dan solusi dari badan usaha milik negara itu.  ”Saya lapor ke RT kemudian didampingi ke PT Waskita waktu kantornya masih di sini (sekitar lokasi proyek). Saya bilang ke Waskita kalau saya dirugikan segini. Tapi Waskita bilang itu urusan dengan mandor,” tutur Dian.  Dian makin cemas ketika mendapati tiga mandor itu sudah angkat kaki dari proyek. Sang pemilik warung kemudian mencari kejelasan dari tiga mandor proyek yang masih memiliki tunggakan ongkos makan itu dengan menyambangi rumah masing-masing. Dia minta kepastian dari para mandor itu terkait pelunasan tunggakan uang makan itu.  Kini Dian telah memegang secarik kertas berisi keterangan dari ketiga mandor itu untuk bertanggung jawab melunasi utang-utang di warung Restu Bunda itu. Keterangan itu ditandatangani dan dilengkapi dengan meterai.  ”Katanya karena belum menerima uang. Itu yang mereka sampaikan ke saya. Sudah ada kesanggupan dari mandor untuk melunasi, saya sudah pegang keterangan bermeterai. Sebetulnya pengin saya laporkan (ke polisi) takutnya nanti malah tidak kembali. Jadi ya saya tunggu saja niat baiknya. Semoga ya segera dilunasi,” jelas Dian.  Untuk menutup kebutuhan warung dan membayar lima pegawainya, Dian terpaksa menjual perhiasan emas hingga menggadaikan berlian seharga Rp 17 juta. Itu masih belum cukup sehingga harus dibantu dana dari keluarga.  ”Saya dengar kabar terakhir Mas Gibran katanya sudah komentar untuk segera melunasi dalam seminggu ini, ya saya tunggu saja,” harap Dian.  Dikonfirmasi terpisah, salah seorang mandor berinisial G asal Demak membenarkan adanya utang ongkos makan Rp 30 juta yang belum terbayar. Dia mengaku kehabisan modal sehingga belum mampu membayar kekurangan biaya makan pekerja di bawah koordinasinya.  Meski demikian dia memastikan akan tetap melunasi utang di warung makan tersebut dengan cara mengangsur.  ”Saya belum mampu, karena modal habis. Saya juga sampai jual mobil untuk menutup biaya-biaya. Ini juga masih kerja. Saya mampunya ya nyicil sedikit-sedikit. Dari 60 juta sekarang tinggal Rp 30 juta,” kata pemborong salah satu pengerjaan bagian struktur Masjid Syeikh Zayed itu.

Mandor Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Utang Makan Rp 145 Juta

uang makan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang makan

Berita Terkini

Prajurit TNI Dapat Uang Makan dan Uang Lelah dari Kerja di Lokasi Bencana, ISESS: Itu Hak Mereka

Wali Kota Gibran Bakal Datangi Mandor Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed

Mandor Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Utang Makan Rp 145 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com