<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552-1827213012.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tahun 2020 resmi menjadi informasi publik dan bersifat terbuka. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh IM57+ Institute. Dengan putusan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib mempublikasikan hasil TWK yang menjadi dasar pemberhentian 57 mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi standar kelulusan. Menanggapi putusan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menyatakan, keputusan KIP masih dalam tahap penelaahan oleh Sekretaris Jenderal dan Biro Hukum KPK. &ldquo;Saya akan sampaikan ke Biro Hukum untuk Pak Sekjen dan Biro Hukum melakukan telaah terlebih dahulu,&rdquo; kata Setyo di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2). Setyo menambahkan, pihaknya perlu mempelajari secara menyeluruh isi dan pertimbangan dalam putusan KIP sebelum mengambil sikap resmi. &ldquo;Jadi pelajari dulu apa yang disampaikan atau hasil apa yang didapatkan. Sementara itu saja respons dari saya,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, sebanyak 57 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan diberhentikan pada 30 September 2021. Alasan pemberhentian tersebut, karena mereka dinilai tidak memenuhi syarat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat tidak lulus TWK. &nbsp;

KPK kaji putusan KIP soal hasil TWK jadi informasi terbuka. Simak tanggapan Ketua KPK dan langkah penyelesaian.

Ketua KPK Kaji Putusan KIP Soal Hasil TWK jadi Informasi Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi lama, ditanggapi oleh&nbsp;Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin mengingatkan Jokowi agar tidak mencari muka pada isu revisi UU KPK, yang mencuat usai&nbsp;mantan Ketua KPK Abraham Samad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Kala itu, Samad&nbsp;meminta Prabowo agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan sebagaimana berlaku sebelum UU KPK direvisi oleh DPR dan pemerintah. &nbsp; "Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI mohon tidak mencari muka pada isu UU KPK, yang nyata-nyata diubah pada masa beliau yaitu tahun 2019," kata Boyamin dalam keterangan video, Minggu (15/2). Boyamin menjelaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019, bukan sekadar usulan dari DPR RI. Revisi terjadi setelah mendapatkan "lampu hijau" dari Istana Kepresidenan. Di mana saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Presiden ke-7 RI. "Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran legislatif atau DPR bahwa rencana-rencana itu sudah agak lama sebenarnya UU KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya, bahwa belum berani karena belum mendapat lampu hijau dari Istana," ungkap Boyamin. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, lanjut Boyamin, pihak Istana Kepresidenan pada 2018 memberikan dukungan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan, padahal itu seharusnya voting, karena ada dua fraksi yang tidak setuju," cetusnya. Menurut Boyamin, jika pada saat itu Jokowi tidak setuju, seharusnya tidak mengirimkan utusan ke DPR untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK. "Tapi nyatanya kan dikirim utusan untuk membahas bersama DPR. Artinya pemerintah kan setuju, jadi jangan kemudian sekarang membalik tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan," tegasnya. Tak hanya itu, catatan merah lain runtuhnya KPK era Jokowi terlihat dari pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Meski Ombudsman RI menyatakan bahwa TWK maladministrasi, tetapi Jokowi saat itu tidak menunjukkan sikap atas pemecatan terhadap puluhan pegawai KPK tersebut. "Setuju atau pembiaran Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik-penyidik handal KPK," urainya. Lebih lanjut, Boyamin mengutarakan bahwa Jokowi di akhir jabatannya juga tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK versi 2019. "Jokowi tidak terbitkan Perppu untuk kembali UU lama selama dia jadi Presiden 2019-2024," ucapnya. Karena itu, Boyamin mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menguatkan kinerja KPK. Hal itu bisa dilakukan dengan penerbitan Perppu. "Prabowo harus terbitkan Perppu untuk kembali ke UU KPK lama dan Perppu Pengesahan UU Perampasan Aset," pungkasnya. &nbsp;

MAKI ingatkan Jokowi jangan cari muka soal revisi UU KPK dan pemecatan pegawai lewat TWK. Prabowo didesak untuk terbitkan Perppu KPK.

MAKI Ingatkan Jokowi Jangan Cari Muka Atas Isu Revisi UU KPK ke Aturan Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/8Y9ZR2b0KiThCZeBd8ijGkd3puScK4QfphgCFy0K-3943094979.jpg" alt="Barisan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Barisan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang perdana sengketa informasi publik antara mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) digelar di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10).&nbsp; Permohonan sengketa tersebut diajukan oleh mantan pegawai KPK yang diberhentikan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Permohonan diajukan lantaran BKN selaku pemilik informasi menolak membuka hasil dan proses pelaksanaan tes tersebut. Ketua IM57+ Institute, Lakso Anandito, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya panjang untuk memperjuangkan keadilan bagi 57 pegawai KPK yang diberhentikan. Sebab, tidak ada alasan jelas mengapa sebanyak 57 pegawai KPK diberhentikan. &ldquo;Proses persidangan ini hanyalah bagian advokasi besar untuk pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK. Setelah empat tahun pemecatan, sampai saat ini belum ada kejelasan alasan mengapa pegawai KPK tersebut harus diberhentikan,&rdquo; kata Lakso kepada wartawan, Senin (13/10). Dalam persidangan yang dihadiri anggota IM57+ Institute Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah bersama tim kuasa hukum, pihak BKN disebut tidak dapat memberikan jawaban yang memadai.&nbsp; &ldquo;Perwakilan PPID BKN juga tidak dapat menjawab secara jelas alasan dari tetap dirahasiakannya dokumen tersebut dan adanya kekhususan tes ini hanya untuk pegawai KPK yang dialihkan,&rdquo; ucap Lakso. Ia menilai, keterbukaan hasil TWK menjadi semakin relevan untuk menuntaskan persoalan yang telah berlangsung selama empat tahun ini. Ia menekankan, para pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak lulus TWK tidak mempunyai kejelasan informasi mengapa diberhentikan dari lembaga antirasuah. &ldquo;Hal yang menarik lainnya adalah soal relevansi dari pembukaan dokumen TWK, kami sebagai pemohon menyatakan semakin relevan pembukaan dokumen tersebut untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas dan serius setelah empat tahun tanpa perkembangan berarti,&rdquo; lanjutnya. Lakso menambahkan, pergantian pemerintahan memberikan peluang bagi negara untuk menyelesaikan polemik ini secara adil. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum yang tepat untuk menunjukkan komitmen terhadap penguatan lembaga antikorupsi.&nbsp; &ldquo;Ini merupakan momentum baik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen penguatan KPK melalui pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK,&rdquo; tutur Lakso. Ia menilai, persoalan pemecatan 57 pegawai KPK merupakan isu hukum dan etika yang belum terselesaikan, meski telah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman RI. Lebih lanjut, Lakso menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah dalam membenahi pemberantasan korupsi. Terlebih, Presiden Prabowo beberapa kali melontarkan komitmen pada isu pemberantasan korupsi. &ldquo;Presiden yang selalu mengulang seriusnya persoalan korupsi perlu mengambil kesempatan ini dengan keseriusan pengembalian 57 pegawai KPK,&rdquo; pungkasnya.

Mantan pegawai KPK ajukan sengketa informasi publik terkait TWK, menuntut keadilan dan hak kembali bekerja di KPK.

Eks Pegawai KPK Ajukan Permohonan Sengketa KIP soal TWK, Berjuang untuk Kembali Bekerja di KPK

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392-613480438.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini tengah memasuki masa sanggah hasil seleksi administrasi hingga 29 September mendatang. Jika dinyatakan lolos, seluruh pelamar CPNS akan mengikuti tes selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam SKD CPNS 2024, para pelamar akan menghadapi sejumlah tes yang terdiri dari tiga materi. Meliputi, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015122434/mengupas-zodiak-gemini-sepanjang-2024-dari-segala-aspek-bisnis-diperkirakan-makin-cuan">Mengupas Zodiak Gemini Sepanjang 2024 dari Segala Aspek, Bisnis Diperkirakan Makin Cuan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SKD dilaksanakan dalam waktu 100 menit, tapi untuk pelamar penyandang disabilitas, durasinya sedikit lebih lama yakni mencapai 130 menit. Dalam rentang waktu tersebut, pelamar harus menyelesaikan total sebanyak 110 soal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya pelamar yang lolos passing grade atau nilai ambang batas yang berhak untuk melanjutkan ke seleksi selanjutnya. Adapun passing grade atau nilai ambang batas SKD CPNS 2024 sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015122173/harga-bekasnya-jatuh-banget-tahun-muda-cuma-rp-100-jutaan-inilah-mg-zs-suv-tiongkok-ada-rasa-eropanya-sedikit">Harga Bekasnya Jatuh Banget, Tahun Muda Cuma Rp 100 Jutaan, Inilah MG ZS, SUV Tiongkok Ada Rasa Eropanya Sedikit</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>TWK: 65</li> <li>TIU: 80</li> <li>TKP: 166</li> </ul> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, tes SKD CPNS 2024 akan digelar pada 16 Oktober - 14 November mendatang. Di mana pengumuman hasil akhir SKD CPNS akan dilakukan pada 17 sampai dengan 19 November 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap berikut ini kisi-kisi SKD CPNS 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, berikut kisi-kisi SKD CPNS 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal-soal TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;</li> <li>Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;</li> <li>Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;</li> <li>Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan</li> <li>Bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</li> </ul> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tes Intelegensia Umum (TIU)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:</li> <li>Kemampuan verbal, yang meliputi:</li> <li>Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;</li> <li>Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan</li> <li>Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan;</li> <li>Kemampuan numerik, yang meliputi: Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;</li> <li>Deret angka, dengan tujuan kemampuan individu hubungan angka; mengukur dalam melihat pola</li> <li>Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif</li> <li>Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan; dan</li> <li>Kemampuan figural, yang meliputi: Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;</li> <li>Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan</li> <li>Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.</li> </ul> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;</li> <li>Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;</li> <li>Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;</li> <li>Informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;</li> <li>Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan</li> <li>Anti-radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.</li> </ul> </div> &nbsp;

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini tengah memasuki masa sanggah hasil seleksi administrasi hingga 29 September mendatang.

Passing Grade SKD CPNS 2024, Lengkap Dengan Kisi-Kisi TWK, TIU dan TKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/ASN-1607782475.jpg" alt="Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Setelah ditunda, akhirnya pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 sudah resmi dibuka pada Rabu (20/9). CPNS dan PPPK 2023 menawarkan berbagai formasi yang bisa dipilih dan diakses oleh masyarakat Indonesia sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga merilis kis-kisi tes seleksi SKD untuk pelamar CPNS dan PPPK 2023. Sedangkan, total keseluruhan soal tes SKD adalah 110 nomor, dengan durasi waktu pengerjaan hanya 100 menit. Adapun Tes SKD, dikutip dari&nbsp;<a href="http://menpan.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://menpan.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695289773342000&amp;usg=AOvVaw1UEkSI_r_k6ZiEEGVsMGl5">menpan.go.id</a>, dibagi menjadi tiga jenis soal. Yaitu sebagai berikut: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012999420/raffi-dan-nagita-cari-asisten-untuk-sus-rini-yang-jagain-rayyanza-warganet-ini-baru-the-real-cpns">Raffi dan Nagita Cari Asisten untuk Sus Rini yang Jagain Rayyanza, Warganet: Ini Baru The Real CPNS!</a> Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK Soal-soal dalam tes ini akan mengangkat topik seputar nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jumlah soal tes TWK adalah 30 butir, dimana bobot jawabannya jika benar mendapat lima poin dan jika menjawab salah atau kosong maka mendapat poin nol. Selain itu, agar bisa lulus, para peserta tes SKD harus mendapatkan minimal nilai ambang batas sebesar enam puluh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999330/hari-pertama-dibuka-beberapa-website-pendaftaran-cpns-dikabarkan-belum-update-hingga-mengalami-down">Hari Pertama Dibuka, Beberapa Website Pendaftaran CPNS Dikabarkan Belum Update hingga Mengalami Down</a> Tes Intelegensi Umum atau TIU Tes TIU ini dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan verbal, numerik, dan kemampuan figural. Adapun dalam kemampuan verbal, topiknya menyangkut analogi untuk menalar perbandingan dua konsep, silogisme untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan , dan analitis untuk menganalisis suatu informasi. Sedangkan kemampuan numerik, topiknya menyangkut soal deret angka, berhitung, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998820/pemerintah-provinsi-jawa-timur-membuka-7744-formasi-cpns-dan-pppk-2023-simak-detailnya">Pemerintah Provinsi Jawa Timur Membuka 7.744 Formasi CPNS dan PPPK 2023, Simak Detailnya</a> Untuk bagian kemampuan figural, topiknya menyangkut analogi gambar, mengukur ketidaksamaan gambar, dan melihat serial gambar. Adapun jumlah soal TIU adalah 35 butir, dimana bobot jawabannya jika benar mendapat lima poin dan jika salah atau kosong maka mendapat poin nol. Selain itu, para peserta tes SKD harus mencapai nilai ambang batas agar bisa lulus sebesar delapan puluh poin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998582/hari-pertama-cpns-2023-dibuka-berikut-link-pendaftaran-dan-pilihan-formasi">Hari Pertama CPNS 2023 Dibuka! Berikut Link Pendaftaran dan Pilihan Formasi</a> Tes Karakteristik Pribadi atau TKP Tes TKP ini bertujuan untuk mengukur serta menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta berkaitan dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIk, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Adapun jumlah soal tes TKP ini adalah 45 butir, di mana bobot jawabannya jika benar mendapat poin lima, jika salah mendapat poin satu, dan jika kosong mendapat nilai nol. Kemudian agar bisa lolos, para peserta harus mencapai nilai ambang batas minimal sebesar seratus enam puluh enam.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga merilis kis-kisi tes seleksi SKD untuk pelamar CPNS dan PPPK 2023.

Intip Kisi-Kisi Soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS dan PPPK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wowon-erawan-cs.jpeg" alt="Pembunuh berantai Wowon Erawan (tengah) dan dua rekannya, Dede (kanan) dan Solihin" width="100%">
<figcaption>Pembunuh berantai Wowon Erawan (tengah) dan dua rekannya, Dede (kanan) dan Solihin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Niat hati ingin meningkatkan perekonomian, nasib apes justru menimpa Aslem, tenaga kerja wanita (TKW) di Dubai, Uni Emirat Arab yang ditipu oleh Wowon Erawan. Enam tahun dia bekerja di negara orang, pulang hanya membawa tas berisi baju.  Uang hasil jerih payahnya terkuras habis, disetorkan ke tersangka Dede Solehudin untuk digandakan kepada Wowon Erawan alias Aki. Aslem mengaku mengalami kerugian sampai Rp 288 juta. Tak sepeser pun untung yang dia dapat.  "Saya pulang nggak bawa apa-apa. Cuma bawa tas sama baju," kata Aslem sambil menangis, Jumat (27/1).  Aslem kini hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Dia hanya berharap para pelaku penipuan dan pembunuhan bisa dihukum seberat-beratnya.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan kasus tewasnya tiga orang di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak murni keracunan. Para korban dipastikan tewas akibat diracun. Korban meninggal adalah ibu dan anak atas nama AM, 35; RAM, 21; dan MR, 19.  "Dari fakta awal ada fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan mati keracunan tidak benar, tapi itu pembunuhan," kata Fadil.  Tak hanya itu, kasus ini disebut Fadil sebagai pembunuhan berantai. Total ada 9 korban tewas yang telah teridentifikasi. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka yakni Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh dan M Dede Solehudi  Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan, juncto Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka terancam pidana 20 tahun penjara, atau penjara seumur hidup atau pidana mati.

Rugi Rp 285 Juta, TKW Korban Wowon: Pulang Dari Dubai Gak Bawa Apa-apa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44-mantan-pegawai-KPK-Di-Lantik-Jadi-ASN-POLRI-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari upaya keadilan atas pelanggaran administrasi dan HAM pada pelaksanaan tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Para mantan pegawai KPK yang tergabung di dalam IM57+ Institute mengajukan kasasi, menyusul putusan banding yang tak mencerminkan keadilan dan hanya berupa pengulangan dari putusan tingkat pertama.  Permohonan kasasi itu dilayangkan  perwakilan eks pegawai KPK melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Januari 2023.  "Putusan banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan alat bukti. Sehingga hasil putusan hanya sekedar pengulangan dan tidak disertai alasan pertimbangan yang rinci dan cukup" kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada JawaPos.com, Kamis (26/1).  Praswad menjelaskan, putusan banding hanya mengamini putusan tingkat pertama, dimana majlis hakim mengakui bahwa negara wajib menjamin hak pegawai KPK. Akan tetapi, perbedaan terjadi dengan para pemohon yang merupakan eks pegawai KPK, karena hakim menilai bahwa pengangkatan dan/atau penawaran para pemohon kasasi sebagai ASN Polri sudah merupakan keseluruhan bentuk tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.  "Padahal, berdasarkan fakta persidangan, pengangkatan tersebut adalah inisiatif Kapolri dan tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM," tegas Praswad.  Sementara itu, Dewan Penasihat IM57+ Institute Hotman Tambunan mengatakan, pengangkatan dan penawaran para mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri merupakan bentuk inisiatif dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penguatan program pencegahan korupsi di Bareskrim Polri, yang kemudian disetujui oleh Presiden RI dan ditetapkan NIP-nya oleh Kepala BKN.  Oleh karena itu, Hotman menegaskan pelaksanaan pengangkatan sejumlah mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri, bukanlah dalam lingkup menjalankan keseluruhan Rekomendasi Ombudsman RI dan Rekomendasi Komnasham RI, sebagaimana yang disimpulkan hakim dalam putusan banding.  Hotman berharap, Mahkamah Agung (MA) sebagai tempat meminta keadilan yang tertinggi, memiliki urgensi, nurani, dan nalar bisa berpihak pada perwujudan demokrasi yang sehat di Indonesia.  "Pengajuan kasasi ini adalah sikap yang dipilih dengan sadar untuk menolak pemaksaan tafsir tunggal pancasila, pengabdian negara, nilai-nilai agama, dsb yang dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia," urai Hotman. (*)  &nbsp;

Cari Keadilan, Barisan Mantan Pegawai KPK Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan, pernyataan dirinya yang mengakui sempat ditemui Ketua KPK Firli Bahuri pada 25 November 2020 bukan fitnah apalagi berbohong. Novel mengutarakan, pernyataan tersebut disampaikan di atas sumpah saat bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (1/7). Firli Bahuri meminta Novel untuk tidak terus menyerang. Saat itu Novel memang sedang melakukan pengusutan kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. "Iya benar. Saya menyampaikan itu dalam keterangan saya sebagai saksi di PTUN Jakarta. Pernyataan dari Firli tersebut, yang bersangkutan merasa bahwa adanya OTT tersebut (Edhy Prabowo) menyerang yang bersangkutan," kata Novel kepada JawaPos.com, Senin (4/7). KPK melalui pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri membantah kalau Firli Bahuri menyampaikan pernyataan tersebut kepada Novel Baswedan. Karena pada 25 November 2022, Firli Bahuri sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara. Namun, Novel menegaskan, pernyataan Firli Bahuri terhadapnya bukan tanpa dasar. "Masalah ini tidak berdiri sendiri, karena dalam beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2020 ada dua kasus besar yaitu kasus OTT Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kaitan dengan penyaluran bansos dan kasus pajak," tegas Novel. Menurut Novel, upaya tersebut disikapi Firli dengan menyelundupkan norma tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Novel memandang, Firli sengaja ingin menyingkirkan pegawai KPK. "Kenapa saya katakan penyelundupan norma? Karena hal itu ditemukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman RI yang juga menyatakan serupa, menggambarkan bahwa proses pembuatan Peraturan Komisi (Perkom) sebenarnya telah selesai dan sudah di upload dalam portal KPK pada bulan November 2020. Mengingat ketentuan di KPK, bila akan membuat peraturan, draf final harus di upload dalam portal KPK," ucap Novel. "Setelah Firli dkk merasa terserang dengan adanya OTT dan penanganan kasus besar di KPK, kemudian Firli memasukkan norma tambahan dan melakukan perubahan draf final Perkom dengan cara ilegal," imbuhnya. Wakil Ketua Satgasus Pencegahan Korupsi Polri ini mengutarakan, pada 26 Januari 2021 Firli sendiri yg melakukan harmonisasi dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Padahal seharusnya itu dilakukan pada tataran teknis. Novel menduga, perbuatan Firli dibantu oleh Kepala Biro Hukum KPK yang menandatangani berita acara harmonisasi, padahal sebenarnya tidak hadir dalam acara tersebut. "Kemudian tanggal 27 Januari 2021, Perkom langsung disahkan dan masuk dalam lembaran negara. Proses yang janggal dan kilat, menggambarkan ada keadaan yang tidak wajar atau bisa dikatakan sebagai persekongkolan," cetus Novel. Setelah itu, lanjut Novel, proses TWK yang dijadikan alasan untuk penyingkiran dilakukan dengan banyak masalah administrasi di dalamnya. Hal ini juga sudah dibeberkan oleh Komnas HAM dan Ombudsman RI bahwa TWK melanggar HAM dan maladministrasi. "Semuanya sudah disampaikan ke sidang pengadilan. Semua itu juga sudah menjadi temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman RI," pungkas Novel. Terpisah, Plt juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan pernyataan tersebut tidak benar. Ali Fikri mengklaim, Firli saat itu sedang melakukan perjalanan kedinasan di Kalimantan Utara pada 25 November 2020. "Kami memastikan keterangan tersebut tidak benar. Pada saat bersamaan, yakni tanggal 25 November 2020, Ketua KPK Firli Bahuri sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu (BPMDPT) Provinsi Kalimantan Utara," ucap Ali. Ali membantah, tidak mungkin Firli bisa ada di dua lokasi dalam waktu bersamaan. Apalagi, Firli menemui banyak orang dalam kegiatan pencegahan korupsi pada 25 November 2020 lalu. "Dalam pertemuan tersebut Ketua KPK ditemui langsung oleh Plt Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltara H Faisal Syabaruddin untuk melakukan pemantauan pelayanan publik terkait perizinan maupun nonperizinan," beber Ali. Oleh karena itu, KPK menegaskan pernyataan Novel terkait Firli yang memintanya untuk tidak terlalu menyerang sesat. Lembaga antirasuah berharap Novel tidak kembali menuding tanpa bukti. Pernyataan Novel dikhawatirkan membuat renggang hubungan baik penegak hukum. "Kami meminta, masyarakat untuk lebih berhati-hati, waspada, dan menyaring berbagai Informasi yang beredar tanpa konfirmasi sesuai fakta yang sesungguhnya. Terlebih Informasi tersebut bisa merugikan pihak-pihak tertentu," tegas Ali menandaskan.

Novel Ungkap Firli Merasa Diserang Sehingga Selundupkan Norma TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Novel-di-PTUN.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Sidang gugatan 49 eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 (IM57+) mengungkap adanya fakta baru. Diduga ada indikasi upaya penyingkiran yang dilakukan pimpinan KPK terhadap para pegawai lembaga antirasuah tersebut.  Dalam sidang lanjutan gugatan atas tidak dijalankannya rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang malaadministrasi dan melanggar HAM, salah seorang saksi atas nama Novel Baswedan, mengungkapkan faktan secara blak-blakan. Bahwasannya Ketua KPK Firli Bahuri pernah mencoba mendekatinya dan mengingatkan agar tidak terus menyerang. Peristiwa itu terjadi pada masa-masa pembahasan Perkom KPK sebagai acuan pelaksanaan TWK pegawai KPK yang akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Usai persidangan, kepada JawaPos.com Novel menceritakan bahwa kejadian itu terjadi pasca dirinya memimpin penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo.  “Tanggal 25 November 2020, setelah ekspose perkara, dia (Firli) temui saya di toilet waktu saya habis buang air kecil dan ke wastafel. Yang bersangkutan juga ke wastafel bilang ’Jangan nyerang-nyerang dong’,” kata Novel kembali mengingat peristiwa itu, Jumat (1/7).  Atas kata-kata Firli, mantan penyidik senior KPK yang kerap menangkap para pelaku korupsi kelas kakap ini pun tak menggubrisnya. Novel juga menolak ajakan Firli untuk sering-sering beranjangsana ke ruangannya pada malam hari, seperti halnya yang dilakukan loyalis Firli.  “Saya menolak dan saya sampaikan bila ada pekerjaan saya siap diundang kaitan dengan kedinasan,” tegas pria yang kini menjadi Wakil Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri ini.  Selanjutnya, tak sampai sebulan dari penangkapan itu, para penyidik yang dekat dengan Novel menangkap Menteri Sosial yang juga kader PDIP, Juliari Batubara. Dari dua penangkapan koruptor kelas kakap itu, Firli menurut Novel dikabarkan tambah meradang.  “Dia merasa terserang lagi karena banyak high profile yang terlibat. Tetapi tidak diusut tuntas sampai dengan sekarang. Bahkan tidak ada upaya sama sekali untuk bisa mengembalikan kerugian keuangan negara pada kasus Bansos,” tukas Novel. Tak lama ucapan itu terbitlah Perkom soal TWK, dalam tataran pelaksanaanya Novel bersama 75 orang lain dinyatakan tak lolos TWK.  Terpisah, ketika diminta konfirmasi perihal adanya keterangan Novel, hingga berita ini diturunkan Ketua KPK Firli Bahuri tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Dilain pihak, dari hasil persidangan lanjutan dengan agenda keterangan saksi-saksi itu, terdapat beberapa kesaksian yang membuktikan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan TWK.  Adapun beberapa kejanggalan itu antara lain, adanya backdate kontrak kerja pelaksanaan TWK antara KPK dengan BKN, dimana pelaksanaan kerja dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya kontrak kerja. Kemudian adanya pihak KPK berusaha untuk menemui Pimpinan ORI untuk menukar dokumen yang pernah disampaikan KPK.  “Namun permintaan tersebut ditolak oleh Pimpinan ORI,” kata mantan Direktur PJAKAKI KPK Sujanarko.  Di lain pihak, dalam sidang yang digelar hampir sepuluh jam lamanya, saksi-saksi mengungkapkan berbagai kerugian yang dialami, antara lain: stigmatisasi, pelabelan, kerugian psikis, kerugian materil, dan kerugian korban tidak bisa berkontribusi dalam kerja pemberantasan korupsi.  “Para saksi juga mengkonfirmasi pelabelan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK berdampak pada terhambatnya karir masing-masing korban. Diketahui beberapa korban berupaya melamar pekerjaan di BUMN, perusahaan IT, PKPA, dsb, namun prosesnya dihentikan setelah diketahui para korban diberhentikan karena TWK dan label merah,” papar Sujanarko.  Untuk diketahui, Gugatan PTUN ini diselenggarakan sejak 10 Maret 2022. Gugatan ditujukan kepada Pimpinan KPK sebagai tergugat I, Kepala BKN sebagai tergugat II, dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat III, karena tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.  Disamping itu, banding atas putusan sengketa informasi publik juga telah diajukan oleh perwakilan IM57+: Hotman Tambunan dan Tata Khoiriyah. Sidang telah diselenggarakan dengan nomor perkara: 100/G/KI/2022/PTUN-JKT pada Senin, 13 Juni 2022. Banding putusan sengketa informasi ini merupakan bentuk keberatan IM57+ atas keputusan majlis komisioner KIP yang tidak menggunakan pasal 18 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bahan pertimbangan.  Berjalannya dua advokasi litigasi IM57+ Institute adalah perlawanan atas kesewenang-wenangan Pimpinan KPK dengan menggunakan dalih Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal faktanya Ombudsman RI telah menyatakan bahwa pelaksanaan TWK maladministratif dan Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK terdapat 11 pelanggaran HAM.  “IM57+ Intitute berharap bahwa para hakim dapat mempertimbangkan bukti dan saksi yang ada dengan benar dan seadil-adilnya,” pungkas Sujanarko.

Novel Baswedan Pernah Diperingati Firli, Jangan Terus Menyerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons surat yang dilayangkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI. Surat tersebut terkait permintaan Ombudsman RI yang meminta agar Pimpinan KPK dan Kepala BKN disanksi, karena tidak menjalankan rekomendasi laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, pada prinsipnya KPK menghormati penyampaian surat tersebut. Namun, Ali menegaskan TWK KPK dijalankan sesuai prosedur hukum dan konstitusional.  "Kami perlu sampaikan kembali, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah dilantik per 1 Juni tahun lalu, sudah melalui tahapan yang sesuai landasan hukum, mekanisme, serta pelibatan instansi yang memiliki kewenanganan dan kompetensi dalam rangkaian proses pengalihan tersebut," kata Ali dikonfirmasi, Senin (4/4).  "Proses ini juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai intitusi yang punya kewenangan dalam pengujian UU," sambungnya.  Dalam putusan MK, lanjut Ali, dengan tegas menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN, konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.  Demikian halnya Mahkamah Agung (MA) yang menilai bahwa desain pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.  Selain itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) pun dinilai telah secara objektif memberikan putusannya dalam sidang sengketa informasi, terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ini.  "Putusan KIP menguatkan bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilakukan KPK terkait proses pengalihan pegawainya menjadi ASN telah taat prosedur dan sesuai koridor pengelolaan Informasi publik," tegas Ali.  Oleh karena itu, KPK berharap seluruh pihak menghormati keputusan-keputusan tersebut, sekaligus menunggu proses pengujian yang sedang berlangsung di PTUN. Karena saat ini, sejumlah mantan pegawai KPK sedang melakukan gugatan ke PTUN.  Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana. Hal ini diminta Ombudsman dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, menyusul tidak diindahkannya rekomendasi Ombudsman, perihal hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang malaadministrasi. Surat yang dibuat pada pada 29 Maret 2022 itu ditandatangani Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.  Dalam suratnya, Ombudsman menjelaskan, sebagai penyelenggara negara, sudah seharusnya, baik pimpinan KPK maupun Kepala BKN mematuhi hukum. Namun, karena keduanya mengabaikan rekomendasi lembaganya, mengacu pada Pasal 39 UU No.37 Tahun 2008, serta merujuk pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (5), dan ayat (7) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka keduanya harus diberi sanksi. Adapun, sanksi maksimal yang bisa dijatuhkan adalah pembebasan jabatan.  “Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk, setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai malaadministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN,” sebagaimana bunyi surat Ombudsman RI, Minggu (3/4).  “Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan tetapi rekomendasi Ombudsman RI dimaksud belum dilaksanakan sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI,” sambungnya.  Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih membenarkan surat tersebut. Dia mengakui, surat itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI, lantaran KPK tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman RI dari hasil investigasi terkait polemik TWK.  “Memang benar ORI (Ombudsman RI) mengirimkan surat tersebut,” tegas Najih dikonfirmasi.

Jawab Surat Ombudsman, KPK: TWK Sudah Sesuai Prosedur Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TWK

Berita Terkini