<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/trubus-1150169928.jpeg" alt="Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemisahan nomenklatur kementerian harusnya tidak berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah yang mengungkapkan banyak pemisahan sejumlah nomenklatur kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang saat ini dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya," kata Trubus&nbsp;Rahardiansyah kepada wartawan, Kamis (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trubus justru menilai sebaliknya. Pemecahan ini dianggap berdampak dengan pelayanan publik, karena dalam&nbsp; tidak ada kajian yang mendasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Idealnya pemecahan ini melalui kajian tapi ini kan enggak ada kajian, langsung hanya ingin menyerap semua orang," ucap Trubus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015426197/awali-dibunaken-kemenhut-mulai-terapkansistem-e-ticketing-untuk-masuk-ke-taman-nasional">Awali di&nbsp;Bunaken, Kemenhut Mulai Terapkan&nbsp;Sistem E-Ticketing untuk Masuk ke Taman Nasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trubus menyebut telaah terhadap pemecahan nomenklatur kementerian harusnya dilakukan pemerintah. Karena proses ini biasanya memakan waktu lama untuk penyesuaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, harusnya dibuat aturan untuk memberi kejelasan bagi masyarakat yang ingin berhubungan dengan kementerian yang dipecah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Transparansi ini juga masalah. Kalau memang enggak bisa melayani, dialihkan ke mana gitu. Artinya ada unit apa yang melayani itu sementara," ujar Trubus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ada kejelasan, ada pihak yang mengambil alih sampai nanti operasional kementerian atau lembaga yang dipecah nomenklaturnya jelas," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Trubus mengingatkan jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena dirugikan. Sebab, yang mereka butuhkan adalah kepastian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi masalah ini juga disebabkan karena kementerian atau lembaga kurang bertanggung jawab dengan pelayanan. Karena masing-masing tumpang tindih kewenangan, tarik menarik kewenangan kemudian belum ada sinkronisasi kebijakan seperti apa," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pemecahan nomenklatur itu harusnya malah ada peningkatan pada pelayanan publiknya," kata Trubus Rahardiansyah.

Pemisahan Nomenklatur Kementerian Diharapkan Tak Pengaruhi Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/JKT-1-PENURUNAN-IMPOR-FED-8JPG-4074462054.jpg" alt="Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama 10 tahun memimpin, berbagai kebijakan telah ditelurkan Presiden Jokowi. Nawacita yang didengungkan di awal pemerintahan dalam perjalanan berlangsung penuh dinamika. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah on the track hingga akhir pemerintahan. Ada beberapa sisi yang mendapat catatan agar dilanjutkan untuk pemerintahan baru dan sebagian perlu perubahan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan dasar dalam kemajuan negara. Dalam Nawacita, Jokowi menginginkan Indonesia punya SDM yang unggul lewat berbagai pendekatan yang dilakukan. "Pembangunan SDM yang berkaitan dengan kualitas sudah mengalami peningkatan," kata Trubus kepada Jawa Pos, Kamis (17/10). Program Indonesia pintar dan prakerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Meski demikian, kata Trubus, SDM Indonesia harus kompetitif, terutama dalam bidang teknologi. Trubus menyebut Indonesia masih mengekor teknologi dari luar. Belum ada inovasi atau buatan sendiri yang digunakan secara masif. Contohnya WhatsApp, produk luar negeri tetapi masif digunakan masyarakat Indonesia. Pada sektor ini, Trubus meminta agar pemerintahan selanjutnya betul-betul mengejar ketertinggalan. Selain memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai dasar pembangunan SDM. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikerjakan pada masa Jokowi mendapatkan apresiasi. Memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan secara kasuistik. Begitu juga jaminan ketenagakerjaan dengan berbagai program untuk melindungi pekerja. Belakangan banyak terjadi PHK. Terutama setelah Covid-19 menyerang. Trubus menilai ini karena sektor industri tanah air tidak kompetitif. Dukungan terhadap industri dari negara juga jarang terdengar. Trubus mencontohkan Tiongkok yang dapat menghasilkan barang murah karena mendapatkan banyak dukungan dari negara. &rsquo;&rsquo;Barang-barang ini lalu dijual ke Indonesia,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Barang impor yang dijual ke Indonesia ini akhirnya memengaruhi industri dalam negeri. Sebab, masyarakat memilih harga murah namun tetap berkualitas. Untuk ekspor pun barang dari Indonesia juga belum banyak diminati. &rsquo;&rsquo;Perlu ada perbaikan (sektor industri),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Jokowi juga dikenal dengan pembangunannya yang tidak berpusat di Jawa saja. Tol, bendungan, hingga transportasi dikembangkan. Misalnya saja tol trans-Sumatera atau kereta api di Sulawesi Selatan yang selama ini belum dikerjakan. Tidak dimungkiri jika Jokowi patut diberi apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang masif. &rsquo;&rsquo;Selama ini masalahnya Indonesia adalah konektivitas,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Trubus menyatakan, tugas pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan konektivitas itu. Indonesia terdiri atas banyak pulau. Sehingga tol laut hingga pelosok harus digiatkan. Sebab, pembangunan transportasi ini akan mengurangi disparitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015208406/sepulang-dari-sumut-jokowi-menengok-cucu-bebingah-sang-tansahayu-minggu-sore-pulang-ke-solo">Sepulang dari Sumut, Jokowi Menengok Cucu Bebingah Sang Tansahayu, Minggu Sore Pulang ke Solo</a> Lalu, terkait swasembada pangan, impor masih menjadi momok. Lumbung pangan memang sudah dibangun, tapi hasilnya tidak dinikmati dalam waktu singkat. Dia mengusulkan agar mengaktifkan pangan lokal agar masyarakat mudah untuk mengembangkan. Trubus melihat masih terjadi tumpang tindih program antarlembaga. Ini karena ada berbagai kementerian atau lembaga yang menangani satu persoalan. Dia mencontohkan, urusan pangan saja ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan kini dibentuk Badan Gizi. &rsquo;&rsquo;Kalau menurut saya, baiknya harus dirampingkan. Kalau memang harus ada, tugasnya harus lebih konkret,&rsquo;&rsquo; bebernya. (lyn/c17/bay)

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah on the track.

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah: Rezim Baru Harus Kejar Inovasi Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta KPK, BPK dan Kejagung untuk memeriksa adanya dugaan anggaran kosong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2023. Dugaan itu sebelumnya disampaikan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andhyka saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI pada Selasa (9/5) lalu. "Ya mestinya KPK, BPK, Kejagung itu turun tangan karena ini sudah tradisi dan banyak yang masuk angin kalau sudah masalah anggaran siluman," ujar Trubus saat dihubungi wartawan, Senin (14/5). Ia menyayangkan bahwa anggaran kosong ini baru terendus belakangan ini ketika laporan triwulan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta. Padahal, menurutnya hal itu dapat terdeteksi sejak dari perencanaan. Dengan adanya dugaan temuan anggaran kosong ini, Trubus menilai bahwa potensi korupsi semakin besar terhadap anggaran tersebut. "Artinya, ini kalau ketahuan ya resikonya akan rame, tapi kalau tidak ketahuan ini akan jadi potensi korupsi dan dinikmati mereka. Dan saya yakin ini tidak akan di periksa kok, biasanya pada masuk angin," tegasnya. Oleh karena itu, ia menantang Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono agar berani membongkar praktik anggaran siluman ini. "Sekarang nih kita tunggu keberanian Heru, berani engga dia bongkar potensi potensi korupsi itu," tantangnya. "Perencanaan ini kan dilakukan legislatif bersama eksekutif. Jakarta memang butuh pemimpin pemberani. Sejauh ini baru tiga orang yang berani, yaitu Ali Sadikin, Yos Sudarso dan Ahok," imbuhnya. Sebelumnya, Andyka mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD 2023. Hal itu menurutnya dilakukan agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah. &rsquo;&rsquo;Apakah ini yang namanya copy paste atau apa istilahnya? Coba bapak lihat di sini untuk jasa giro, untuk pendapatan bunga, untuk pendapatan tuntutan kerugian, untuk pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, nilainya sama. Ini saya bingung, apakah begini konsep penyusunan anggaran?&rdquo; tanyanya pada Rapat dengan BPKD pada Selasa (9/5) lalu. "Sehingga seolah-olah untuk mengakomodasi supaya bisa ter-cover belanja. Adalah anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD 'kosong' gitu ya. Ada anggarannya tapi isinya nggak ada. Nah, ini sangat kita sayangkan ya totalnya sampai Rp 7 triliun ini totalnya," sambungnya. Untuk diketahui, dari berkas pemaparan Rincian Penerimaan Provinsi DKI Jakarta periode sampai dengan 30 April 2023 dan 30 April 2022, ada beberapa anggaran yang ditulis sama persis selama dua tahun berturut-turut. Anggaran itu adalah pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan BLUD, pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hingga pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah. (*) &nbsp; Royyan

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta KPK, BPK dan Kejagung untuk memeriksa adanya dugaan anggaran kosong

DPRD Duga Ada Anggaran Kosong pada APBD DKI, Pengamat Minta KPK Usut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JKT_POLEMIK-SOAL-LIBUR-KERJA_MIFTAHUL-HAYAT-06.jpg" alt="Pekerja melintas saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (2/1/2023).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat menurut Ma" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (2/1/2023).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat menurut Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut UU Ciptaker inkonstitusional. Menurutnya, keberadan Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.  Kata Trubus, Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi. "Aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, karena investor sangat membutuhkan kepastian hukum,’’ kata Trubus dalam keterangan yang diterima JawaPos.com.  Lebih lanjut Trubus menjelaskan, selain ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada 2023, Perppu itu bisa membuat Indonesia siap menghadapi situasi geopolitik sebagai dampak dari invansi Rusia terhadap Ukraina.  Soal ketenagakerjaan, Trubus menyebut sudah diakomodir dalam Perppu Ciptaker yang diterbitkan pada 30 Desember 2022 tersebut. ‘’Perppu ini juga sudah mengakomodir semua persoalan ketenagekerjaan. Seperti masalah upah, cuti, hak-hak pekerja, dan lainnya,’’ sambung Trubus.  Meski demikian, Trubus mengakui di Perppu Ciptaker masih ada kelemahan. Dia menyoroti soal masa kerja bagi pekerja kontrak atau PKWT. Dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara gamblang sampai kapan kontrak kerja itu akan berakhir. “Soal upah, cuti, soal lain-lain, sudah diatur semua,” kata dia.  Terkait adanya keberatan terhadap Perppu Ciptaker dari sejumlah asosiasi buruh dan ketenagakerjaan, Trubus menganggap hal itu wajar-wajar saja. Sebab setiap munculnya kebijakan atau aturan baru, akan muncul dinamika.  “Kalau ada yang tidak setuju, itu wajar saja. Setiap adanya aturan baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Ini namanya demokratis ada yang setuju dan tidak setuju,” tutup Trubus.

Trubus: Perppu Ciptaker untuk Mengisi Kekosongan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Trubus.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semua wilayah yang berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 akan kembali menjadi level 3. Hal ini diputuskan untuk mencegah adanya kasus penularan jelang libur natal dan tahun baru (Nataru) 2021.  Padahal, kasus positif di Indonesia sedang melandai serta masyarakat sudah lebih sadar diri dalam mematuhi protokol kesehatan. Keputusan ini pun dirasa tidak bijak dan tidak adil bagi mereka yang sudah berada di level 1 dan 2.  Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menuturkan, pemerintah terlalu berlebihan dalam merespon libur Nataru. Kata dia, sebaiknya pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.  "Pemerintah ini overacting. Jadi pemerintah harus biasa saja, jangan selalu jadi pusat kecurigaan publik (ada apa dengan pengambilan keputusan ini)," terang dia kepada JawaPos.com, Kamis (18/11).  Ia juga mengingatkan, apabila kebijakan ini tetap dipaksakan, sosialiasi kepada masyarakat harus lebih giat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tidak muncul persepsi negatif dan menjadi polemik.  "Kalo ini tetap dipaksakan, ya ini harus disosialisasikan lebih gencar," jelasnya.  Dirinya pun prihatin kepada mereka yang mencari rezeki dari memanfaatkan momen ini. Untuk itu, pemerintah sebaiknya membatalkan kebikakan tersebut.  "Belum lagi mereka yang hidupnya terpencil, mereka yang cari makan dari Nataru, seperti penjual terompet, itu gimana," pungkas dia.

Semua Wilayah PPKM Level 3, Pengamat Anggap Pemerintah Overacting