<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/03/DIMAS-03-514156811.jpg" alt="Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama jajaran Forkominda dan para guru dalam satu acara yang digelar Pemprov Kalteng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama jajaran Forkominda dan para guru dalam satu acara yang digelar Pemprov Kalteng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, terus mendorong peningkatan kesejahteraan para guru di Bumi Pancasila. Terbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para tenaga pendidik. &ldquo;Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mereka selalu berjuang keras untuk mencerdaskan anak bangsa, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki generasi-generasi emas untuk menjadi pemimpin di masa depan menuju Indonesia Emas 2045,&rdquo; ujar Gubernur Agustiar Sabran. &ldquo;Sektor pendidikan sangat penting, maka dari itu kesejahteraan guru akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan,&rdquo; tambahnya. Para guru di Kalteng menyambut ini dengan suka cita. Mereka menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Agustiar Sabran, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Muhammad Reza Prabowo. Sejak Kamis pagi (31/7/2025), grup WhatsApp Info PPPK 2024, yang menjadi ruang komunikasi para guru, dipenuhi dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas pencairan tunjangan tersebut. &ldquo;Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kadisdik. Akhirnya bisa juga merasakan TPP,&rdquo; tulis salah seorang guru yang mengungkapkan kegembiraannya. Richo, salah seorang guru, berharap Gubernur Agustiar Sabran mengetahui betapa besar arti pencairan ini bagi para tenaga pendidik. &ldquo;Semoga Gubernur selalu diberikan kesehatan karena sudah memperjuangkan kami para guru,&rdquo; ujar Septi Anggreni, guru lainnya. Nia Hariati, guru di sekolah lain, melihat kebijakan ini sebagai titik awal kemajuan pendidikan di daerah. &ldquo;Semoga Kalteng semakin berkah dan maju di bawah kepemimpinan Bapak Agustiar Sabran,&rdquo; tulisnya. Eka Wahyuni, guru yang juga tergabung dalam grup tersebut, mengaku baru kali ini merasakan langsung manfaat dari kebijakan TPP ini. &ldquo;Semangat bekerja, kawan-kawan,&rdquo; serunya dengan penuh antusiasme.

Para guru menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Kalteng melakukan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para tenaga pendi

TPP Cair, Langkah Nyata Gubernur Agustiar Sabran Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas didapatkan PNS itu sendiri. PNS di Pemprov DKI Jakarta mendapatkan fasilitas dan tambahan penghasilan lebih dibanding PNS yang bertugas di provinsi lain. Anies Baswedan semenjak lengser sebagai gubernur, kini Pemprov DKI Jakarta dipimpin penjabat (pj) gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Dalam menjalani tugasnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan peraturan gubernur (pergub) nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pergub itu mengatur TPP untuk PNS mulai dari masih berstatus CPNS hingga pejabat eselon. Mulai dari eselon IV, III, II dan I. Salah satu jabatan untuk eselon IV adalah lurah. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, pada pasal 18 poin 5 menyatakan bahwa lurah termasuk pejabat eselon IVa. Dengan jabatan ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pergub nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), memberikan tunjangan untuk lurah sebesar Rp 27.000.000 setiap bulan. Penghasilan itu belum termasuk gaji pokok dari lurah. Biasanya jabatan lurah ini dijabat oleh PNS golongan minimal IIIb hingga IIIc. Dalam PP nomor 15 tahun 2O19 tentang perubahan kedelapan belas atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS menyebutkan, gaji pokok PNS golong IIIb dan IIIc berkisar Rp 2.950.600 hingga Rp 3.775.300. Artinya lurah di DKI Jakarta setiap bulannya mendapat gaji take home pay sekitar Rp 30 juta. Nominal ini belum termasuk fasilitas lain, seperti tunjangan beras untuk anak dan istri.

Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas

Gaji Lurah di DKI Jakarta setelah Era Anies Baswedan Rp 30 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang petugas puskesmas di Surabaya berkeluh kesah kepada JawaPos.com (7/3) sore. Informan yang enggan disebutkan namanya itu menantikan kejelasan dari Pemkot Surabaya terkait pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).  ”Sampai sekarang, kami yang di puskesmas belum mendapatkan TPP. Ini sudah mendekati pertengahan Maret,” kata dia kepada JawaPos.com.  Selain dia tersebut, salah satu tenaga kesehatan di puskesmas juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka berstatus aparatur sipil negara (ASN).  ”Jasa pelayanan (jaspel) juga zero. Sama seperti TPP untuk kami (tenaga kesehatan). Mulai Januari-Februari,” kata dia yang enggan disebutkan namanya itu.  Dia menyebutkan, biasanya, TPP tiap tanggal 5 cair. Lalu, jaspel biasanya di atas tanggal 20. Dia mengungkapkan, setiap tahun, pihaknya selalu terima paling akhir.  ”Kasihan teman-teman yang punya cicilan. Takut memengaruhi kinerja teman-teman juga,” tutur dia.  Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, jumlah seluruh tenaga kerja di lingkungan Pemkot Surabaya sekitar 36 ribu orang. Angka itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai status kepegawaiannya.

Pak Wali Kota Surabaya, Ini Ada Petugas Puskesmas Curhat Soal TPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya masih juga belum cair. JawaPos.com mewawancarai salah seorang ASN.  Dia yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan, biasanya TPP keluar setiap tanggal 10 - 20 tiap bulan. Namun, hingga kini, rupiah di rekeningnya tak kunjung bertambah.  ”Kalau tidak cair, ya sekarang ada beberapa ASN yang cari pinjaman. Ada juga yang dikejar pinjaman karena sudah ditunggu-tunggu,” kata dia kepada JawaPos.com.  Dia menambahkan, nominal TPP berbeda tiap ASN. Termasuk ASN yang masuk di dalam lingkaran Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).  ”Itu dilihat coba teman-teman yang masuk TAPD, yang muda-muda sudah punya mobil keluaran baru. TPP-nya berbeda belum lagi tunjangan kinerja juga,” ujar dia.  ASN lain di bidang kesehatan mengeluhkan hal sama. Dia mengatakan, syarat potongan dari Pemkot Surabaya juga terlalu banyak.  ”Belum nanti diminta belanja di e-Peken. Suruh belanja di e-Peken sampai Februari, kurang Rp 17 ribu saja nggak boleh,” tambah dia.  Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, ada beberapa ASN yang di lingkungan penghasil uang, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), itu tunjungan kinerjanya disamakan dengan dinas yang tidak menghasilkan uang.  ”Ya sekarang misal di divisi bagian pencari uang tapi tunjangan kinerjanya disamakan dengan yang tidak bertugas mencari uang. Ada yang menyampaikan ke saya, lesu mereka,” ujar Imam Syafi'i.  Sebelum 2022, lanjut Imam, Pemkot Surabaya pernah menerapkan kebijakan jasa pungutan (japung). Namun, sejak 2022 hingga kini, japung itu tidak ada.  ”Ada salah satu ASN yang bilang ke saya, dulu sebelum disamakan tunjangannya petugas penarik pajak bela-bela nerobos hujan narik pajak. Sekarang? Petugasnya bilang nggak akan mungkin mau,” papar Imam Syafi'I, politikus Nasdem itu.

Cerita ASN Surabaya Tunggu TPP, Dikejar Utang Hingga Cari Pinjaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-24-at-14.51.25.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengaku miris mendapatkan aduan terkait tambahan perbaikan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Kota Surabaya yang tak kunjung cair.  ”TPP Januari ini belum cair-cair. Karena TPP bulan lalu keluarnya bulan ini. Biasanya setiap tanggal 10, TPP itu cair,” kata Imam Syafi'I, politikus Nasdem Surabaya itu.  Imam menuturkan, beberapa waktu ke belakang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggembor-gemborkan jika ASN dilarang melakukan pungutan liar. Hal itu memang kewajiban dan hukumnya haram bagi ASN pungli.  ”Tapi, TPP itu hak ASN dan Pemkot Surabaya kewajibannya membayar ke ASN. Jangan sekadar menuntut kewajiban ASN ini dan itu,” tegas Imam.  Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu khawatir jika TPP tidak segera dikucurkan bisa berdampak terhadap performa kinerja dari ASN. Belum lagi, ada juga para ASN yang menggantungkan pendapatan tambahan dari TPP.  Nominal TPP bisa 2-3 kali lipat dari gaji pokok yang diterima ASN. Imam sangsi jika kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang tidak prima.  ”Karena ketika saya rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di pansus reklame, kepala Bapenda tidak menampik terkait lesunya pendapatan. Kepala bapenda hanya berkelit,” ungkap Imam Syafi'i.  Apabila kondisi keuangan Pemkot Surabaya sedang lesu, lanjut Imam, diimbau agar fokus untuk mencari rupiah dan berhenti menggelar acara-acara. Dia mendorong supaya penegasan wali kota tentang anti pungli tidak berakhir menjadi angin lalu.  ”TPP ini seharusnya sudah diplot sejak awal. Yakni, sejak penyusunan APBD. Sementara itu, pengesahan APBD 2023 dilakukan sejak November 2022,” ucap Imam.

Miris, TPP ASN Surabaya Januari Tak Kunjung Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dunia-pendidikan-bojonegoro-kekurangan-guru-sma_m_226540.jpg" alt="ILUSTRASI: Kabupaten Bojonegoro diketahui mengalami kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 248 guru." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kabupaten Bojonegoro diketahui mengalami kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 248 guru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan hak yang harusnya diterima guru pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan pangkat atau golongan dan kinerjanya. Karena merupakan hak, maka sudah sepatutnya, tunjangan tersebut tidak boleh ditahan dengan alasan yang tidak jelas. Namun, ada hal yang berbeda dengan kebijakan dari Pemkot Kotamobagu dan Pemkab Bolmong terkait pembayaran TPP, sehingga menuai sorotan. Di dua wilayah, itu dikabarkan guru harus mencari 3-4 orang untuk divaksin baru Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dicairkan.  Dari informasi yang berhasil dirangkum manadopost.id (Jawa Pos Group), ASN guru diwajibkan mencari tiga orang masyarakat untuk divaksin. Sedangkan kepala sekolah harus mendapatkan empat orang warga yang harus divaksin.  “Iya benar. Kalau Kepala Sekolah harus cari empat orang yang mau divaksin, kalau guru cari tiga orang baru bisa dicairkan TPP,” ungkap salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Bolmong yang meminta namanya disimpan, Minggu (24/4) dikutip dari Manadopost.id.  Tak hanya itu, dia juga mengeluhkan TPP yang sudah tiga bulan belum diterimanya hingga saat ini. Padahal kebutuhan di bulan puasa jelang lebaran cukup tinggi.  “Kasian ini sudah tiga bulan belum juga menerima TPP,” keluhnya.  Di Kota Kotamobagu juga sama. Dari informasi yang bisa dipercaya di lingkungan Pemkot, mengatakan bahwa hal itu bukan aturan tapi hanya kebijakan pimpinan.  “Ini cuma kebijakan diterapkan tidak tertulis. Hanya notulen rapat. Syarat ini tidak betul. TPP merupakan hak setiap PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang untuk divaksin. Sementara mengikuti vaksin hak setiap orang yang tidak bisa dipaksakan. Juga bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan untuk urusan vaksinasi,” ujar sumber.  Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta, saat dikonfirmasi terkait syarat menerima TPP harus divaksin membenarkan.  “Ada juga,” singkatnya via WhatsApp.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Rukmini Simbala mengatakan, aturan tersebut sesuai petunjuk pimpinannya.  “Itu masuk dalam persyaratan, sesuai petunjuk pimpinan,” katanya.  Simbala juga mengaku kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Namun sayangnya Simbala tidak memberikan tanggapan saat ditanyakan, bahwa TPP merupakan hak PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang divaksin. Termasuk bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan terkait urusan vaksinasi.  “Saya tidak bisa berikan tanggapan, saya punya pimpinan,” katanya.  Didesak Dihentikan  Kebijakan ini pun menuai sorotan Wakil Ketua Umum Laskar Bogani Indonesia (LBI) Denny Mokodompit. Dia meminta kepada pemerintah terkait agar menghentikan kebijakan yang dinilainya ‘sesat’ tersebut.  “Segala bentuk pembebanan kepada ASN/PNS/rakyat yang mengharuskan membawa minimal tiga orang untuk divaksin sebagai syarat untuk mendapatkan TPP, THR &amp; Bansos lainnya merupakan kebijakan sesat dan melanggar hukum. Karenanya, selaku Waketum Laskar Bogani Indonesia, saya minta kepada pemerintah untuk hentikan menjalankan kebijakan yang tidak bijak tersebut,” tegas Mokodompit.

Miris! Guru Diwajibkan Cari 3 Orang Divaksin Baru Tunjangan Bisa Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/taman-kota-surabaya.jpg" alt="NIKMATI TAMAN: Setelah PPKM level 2, warga bisa mulai berkunjung ke taman kota untuk rekreasi. Terlihat warga berjalan di depan Taman Surya, Balai Kota Surabaya, (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NIKMATI TAMAN: Setelah PPKM level 2, warga bisa mulai berkunjung ke taman kota untuk rekreasi. Terlihat warga berjalan di depan Taman Surya, Balai Kota Surabaya, (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya dilanda kegelisahan. Pemicunya, pendapatan dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) belum cair selama dua bulan. Yaitu, Februari dan Maret.  Salah seorang pegawai pemkot yang namanya enggan disebutkan membenarkan informasi itu. ”Biasanya cair tiap bulan. Sekarang dua bulan ngendon,” ucapnya saat ditemui kemarin (16/3).  Pihaknya berharap TPP bisa segera dicairkan. Sebab, dana itu dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan lainnya. ”Gaji pokok dan tunjangan kan sudah ada alokasi kebutuhan. TPP juga gitu,” sambungnya.  Tertundanya pencairan TPP dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan. Dia menyampaikan, kondisi itu tidak hanya terjadi di Surabaya. Namun, juga dirasakan oleh ASN di kabupaten/kota lain.  Menurut Hendro, molornya pemberian TPP tersebut disebabkan perubahan regulasi terkait kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat tahun anggaran 2022. ”Sehingga persetujuan TPP oleh pusat tertunda,” kata Hendro kemarin.  Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan TPP. Proses itu dimulai dari pengajuan validasi. Juga disertai penetapan hasil evaluasi jabatan yang ditujukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).  Berikutnya, pemkot mengajukan surat permohonan persetujuan TPP. Itu diajukan lewat aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selanjutnya, data diinput ke aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang (SIMONA). Dua aplikasi tersebut milik Kemendagri (selengkapnya lihat grafis).  Hendro memastikan Pemkot Surabaya sudah mendapatkan validasi. Itu terkait penetapan hasil evaluasi jabatan dari Kemen PAN-RB. Selain itu, pihaknya telah mendapat surat validasi atas distribusi TPP ASN.  Proses validasi tersebut, lanjut dia, menjadi angin segar untuk pencairan TPP ASN. ”Saat ini kami menunggu pertimbangan permohonan TPP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya, pemkot akan mendapatkan surat persetujuan pemberian TPP dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri,” tutur Hendro.  Sementara itu, Imam Syafi’i selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya menyayangkan keterlambatan pencairan TPP tersebut. Seharusnya, lanjut dia, pemkot bisa memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada ASN. Sebab, TPP sangat dibutuhkan. Terutama bagi ASN yang memiliki tanggungan utang.  Beberapa hari terakhir, politikus Nasdem itu mendapatkan sejumlah aduan mengenai keterlambatan TPP. Imam menuturkan bahwa ada ASN yang ditagih utang oleh leasing. ”Yang bikin miris itu, petugas leasing ini datang ke kantor ASN. Kasihan juga, sementara ASN ambil kendaraan untuk mobilisasi,” tuturnya.  Beban ASN semakin berat. Imam mengatakan, saat ini pegawai diwajibkan oleh pemkot untuk membayar zakat 2,5 persen dari pendapatan dan berbelanja melalui aplikasi e-peken setiap bulan. ”Golongan III seperti lurah dan sekretaris kelurahan dipotong Rp 1 juta per bulan untuk e-peken,” ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu.

Dilanda Kegelisahan, Dua Bulan TPP ASN Pemkot Surabaya Belum Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pns-tak-disiplan-uang-tpp-dipotong_m_100092.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota Tasik menyiapkan anggaran sebesar Rp 109 miliar untuk alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2017. Besarnya anggaran tersebut sebagai dampak penggabungan honor kegiatan pegawai ke TPP. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nana Sujana menjelaskan penghapusan honor kegiatan tersebut masih bersifat uji coba. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan lebih dahulu. Secara resmi, sambung dia, di pemerintah pusat baru dijadwalkan akan melakukan penggabungan honor tersebut pada tahun 2018. Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penggabungan honor kegiatan pegawai ke TPP sendiri masih dikaji. &ldquo;Kita coba dari sekarang dengan anggaran yang sudah diperhitungkan yakni Rp 109 miliar untuk sekitar 7.600 orang,&rdquo; tuturnya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group), kemarin (4/1). Alasan dilaksanakannya kebijakan tersebut mulai tahun ini, kata dia, agar pegawai di lingkungan pemkot terbiasa. Dan, tahun selanjutnya tinggal melakukan evaluasi dan perbaikan. Nana memastikan jumlah anggaran yang disiapkan sesuai dengan peralihan dari uang honor ke TPP. Bahkan, optimis anggaran bisa dihemat karena akan masuk kembali ke kas negara jika pegawai melanggar disiplin. &ldquo;Jika pegawai melanggar kedisiplinan seperti hadir terlambat atau absen tanpa keterangan, maka TPP-nya akan dipotong,&rdquo; terangnya. Nana menambahkan saat ini kinerja aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan. Maka dari itu peralihan honor tersebut dianggap bisa menjadi alat kontrol agar pegawai memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. &ldquo;Jadi ini seperti memberikan reward sesuai kinerja. Untuk mendorong kedisiplinan ASN agar lebih baik,&rdquo; tegas dia. (igi/yuz/JPG)

PNS Tak Disiplan, Uang TPP Dipotong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpp

Berita Terkini