<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/MURID-SEKOLAH-RAKYAT_NUR-CHAMIM-2-2486133350-4260847921.jpg" alt="Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluang emas bagi Anda yang menantikan pembukaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2025 untuk formasi tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tidak tanggung-tanggung, Kemensos menyediakan ribuan kursi kosong yang siap diisi oleh putra-putri terbaik bangsa. <h2>Ribuan Formasi Siap Diperebutkan</h2> Berdasarkan pengumuman resmi, total alokasi yang dibuka sangat masif. Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Tahun 2025 sebanyak 3.003 formasi. Formasi ini tersebar untuk berbagai posisi strategis yang akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Sosial, mulai dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di berbagai wilayah Indonesia. <h2>Posisi yang Dibutuhkan</h2> Kemensos mencari kandidat untuk mengisi lima jabatan utama yang krusial bagi operasional Sekolah Rakyat. Berikut rinciannya: - Wali Asuh (Penata Layanan Operasional): Bertugas melakukan pengasuhan, pendampingan, hingga monitoring perkembangan peserta didik. - Wali Asrama (Penata Layanan Operasional): Fokus pada penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan harian, hingga kedisiplinan di asrama. - Operator Sekolah (Pengelola Layanan Operasional): Mengurus pengumpulan dan penginputan data sekolah. - Pengelola Keuangan (Pengelola Layanan Operasional): Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan tata laksana keuangan. - Tenaga Administrasi (Operator Layanan Operasional): Melaksanakan tugas pencatatan dan layanan administrasi lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016893166/usai-videonya-ditanggapi-prabowo-guru-di-ntt-akhirnya-diangkat-jadi-pppk-sampai-tidak-bisa-berjalan-sa-baru-berhenti-mengajar">Usai Videonya Ditanggapi Prabowo, Guru di NTT Akhirnya Diangkat Jadi PPPK: Sampai Tidak Bisa Berjalan, Sa Baru Berhenti Mengajar</a> <h2>Siapa Saja yang Bisa Melamar?</h2> Seleksi kali ini memiliki kriteria spesifik. Peluang ini diprioritaskan bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga non-ASN. Secara spesifik, pelamar harus berlatar belakang PPPK Paruh Waktu di Instansi Pemerintah yang telah memiliki Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Selain itu, ada batasan usia yang perlu diperhatikan. Pelamar wajib berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat melamar. Kandidat juga harus bersedia bekerja secara sif dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat. <h2>Catat Tanggal Pentingnya!</h2> Jangan sampai terlewat, proses seleksi berlangsung sangat cepat di bulan Desember ini. Berikut jadwal tentatif yang perlu Anda tandai di kalender: - Pengumuman &amp; Pendaftaran: 03 s.d. 07 Desember 2025. - Seleksi Administrasi: 04 s.d. 08 Desember 2025. - Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 08 s.d. 09 Desember 2025. - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 21 s.d. 23 Desember 2025. - Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. <h2>Peringatan Keras: Hati-Hati Penipuan</h2> Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses ini transparan dan bebas biaya. Panitia mengingatkan agar pelamar tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. "Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi," demikian tertulis dalam surat pengumuman. Tunggu apa lagi? Segera persiapkan dokumen Anda, pindai ijazah berwarna (bukan fotokopi) , dan pas foto terbaru latar merah &nbsp;untuk menyambut kesempatan emas ini.

Kementerian Sosial membuka seleksi PPPK Tahun Anggaran 2025 dengan total 3.003 formasi untuk Sekolah Rakyat, catat tanggal pentingnya!

Siap-Siap, Kemensos Buka 3.003 Lowongan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/1705065219217-48029015.jpg" alt="Kemenag berkomitmen meningkatkan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, di madrasah." width="100%">
<figcaption>Kemenag berkomitmen meningkatkan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, di madrasah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen meningkatkan mutu guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan, di madrasah. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan memperkuat peran kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah guru bimbingan konseling (MGBK), kelompok kerja madrasah (KKM), dan kelompok kerja pengawas (Pokjawas). Upaya itu dilakukan Kemenag melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Realizing Education&rsquo;s Promise: Support to Indonesia&rsquo;s Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform/MEQR). Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, sejak 2020 hingga 2023, total ada 12.741 kelompok kerja yang tersebar di seluruh provinsi, yang menerima manfaat dari program MEQR Kemenag. Bantuan itu diberikan dalam bentuk dana/block grant dengan total yang telah disalurkan sebesar Rp 306.645.000.000. &rdquo;Bantuan ini diberikan kepada pokja untuk merealisasikan program-program yang telah dirancang. Yakni penguatan dan perluasan akses kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan madrasah,&rdquo; kata Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya. Ali Ramdhani merinci, pada 2021, total penerima manfaat berjumlah 4.800 kelompok kerja dengan anggaran mencapai Rp 113.280.000.000 dan menyasar 71.379 guru/tenaga pendidik madrasah. Kemudian 2022, total penerima manfaat berjumlah 4.373 kelompok kerja dengan anggaran mencapai Rp104.865.000.000 dan menyasar 80.286 guru/tenaga pendidik madrasah. &rdquo;Selanjutnya 2023, total penerima manfaat berjumlah 3.568 kelompok kerja dengan anggaran mencapai Rp 88.500.000.000 dan menyasar 64.751 guru/tenaga pendidik madrasah,&rdquo; kata Muhammad Ali Ramdhani, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu. Dengan demikian, kata Ali Ramdhani, total keseluruhan dari 2021 hingga 2023, penerima manfaat berjumlah 12.741 kelompok kerja, dengan anggaran mencapai Rp 306.645.000.000 dan menyasar 215.416 guru/tenaga pendidik madrasah. Sementara itu, Ketua Project Management Unit Realizing (PMU) REP-MEQR Abdul Rouf menambahkan, pemberian bantuan kepada kelompok kerja digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Yang paling penting adalah membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja mereka. &rdquo;Bantuan 2021 hanya diberikan kepada 21 provinsi, 13 provinsi lain baru mendapatkan akses bantuan pada 2022. Pada 2021 pekat bantuan menargetkan 4.800 pokja, namun berhasil mencapai 4.828 pokja,&rdquo; tutur Abdul Rouf. Adapun sebaran wilayah per provinsi penerima bantuan 2021 dan penambahan 13 provinsi pada 2022. Provinsi penerima bantuan sejak 2021 Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Lalu provinsi penerima bantuan sejak 2022 yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kemenag berkomitmen meningkatkan mutu guru, kepala, dan tenaga kependidikan, di madrasah dengan memperkuat peran guru

Empat Tahun MEQR, Kemenag Telah Salurkan Lebih 306 Miliar kepada 12.741 Pokja Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pondok-Pesantren-Tazkia-Jawa-Pos-Photo-2.jpg" alt="Pondok Pesantren Tazkia." width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Tazkia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluncuran dokumen pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren dijadwalkan di Majelis Masyayikh, Jakarta pada Selasa (14/11). Terdapat empat poin penjaminan mutu pesantren, salah satunya mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jadi guru di pesantren tidak diwajibkan berpendidikan minimal sarjana (S-1) atau magister (S-2). Rencana penerbitan dokumen pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren itu disampaikan dalam Sosialisasi UU No 18/2019 tentang Pesantren yang ditayangkan virtual dari Pondok Pesantren Langitan, Tuban pada Minggu (12/11). Nantinya, otoritas penjaminan mutu untuk pesantren menjadi kewenangan Majelis Masyayikh. Yaitu, lembaga induk penjaminan mutu pesantren yang independen dan dibentuk berdasarkan UU 18/2019 tentang pesantren. Ada empat aspek utama yang akan dijadikan dasar penjaminan mutu bagi pesantren. Yaitu, standar kompetensi lulusan, serta kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Kemudian standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta standar mutu lembaga pendidikan itu sendiri. Terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pesantren diminta menetapkan standar kompetensi bagi pendidik masing-masing. Termasuk juga dengan tenaga kependidikan dan tenaga pengasuhan dalam pendidikan pesantren. KH Abdul Ghofur Maemoen, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh tidak akan menetapkan standar mutu secara sepihak bagi pesantren. Akan tetapi merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren. Serta, merumuskan kompetensi profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. "Tidak akan ada persyaratan bahwa pengajar harus memiliki gelar sarjana (S-1) atau magister (S-2)," tegasnya. Selama para pengajar itu telah mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari kiai bahwa mereka memiliki pengetahuan setara dengan gelar yang diminta. Selama zudah ditandatangani oleh Dewan Masyayikh, disampaikan kepada Majelis Masyayikh, dan terbukti memang mempunyai keahlian tertentu, maka seorang guru sah dianggap sebagai pengajar di pesantren. Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abd A&rsquo;la Basyir mengatakan, tugas Majelis Masyayikh berkomitmen melindungi lulusan pesantren dengan cara menyetarakan ijazah mereka dengan pendidikan formal lainnya. Dengan demikian, lulusan pesantren dapat dihargai dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren. Sehingga para alumni pesantren tidak lagi mengalami diskriminasi dalam melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. "Kita tidak berbicara lulusan Aliyah atau Tsanawiyah yang memang sudah jelas rumahnya," tuturnya. Tetapi berbicara tentang lulusan pesantren dengan pendidikan Muadalah, Diniyyah formal, dan kitab kuning. (*)

Terdapat 4 poin penjaminan mutu pesantren, salah satunya guru di pesantren tidak wajib berpendidikan sarjana (S-1) atau magister (S-2).

Guru dan Tenaga Kependidikan di Pesantren Tidak Wajib Sarjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaji-13-belum-cair-wawali-surabaya-sebut-salah-ketik_m_.jpg" alt="Ilustrasi gaji ke-13." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji ke-13.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan gaji ke-13 untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN tahun anggaran 2023 segera cair. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati menyebutkan, telah menganggarkan gaji ke-13 PTT dan PTK non ASN tersebut. Namun, dia tidak merinci besaran anggaran itu. &rdquo;Penganggaran untuk PTT dan PTK non ASN ini di luar anggaran ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Venni seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Menurut dia, sama seperti tahun sebelumnya, pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan paling lama sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dia menegaskan, Pemprov Kepri tidak menganggarkan gaji ke-13 untuk tenaga harian lepas (THL) karena tidak ada dasarnya. Pemberian gaji ke-13 kepada PTT dan PTK Non ASN, selain untuk memberikan perhatian karena akan menghadapi Lebaran juga bertujuan memberi motivasi agar mereka lebih semangat dalam bekerja. &rdquo;Seperti yang dikatakan Pak Gubernur, kita beri motivasi kepada para pegawai agar lebih giat dan semangat dalam bekerja. Dengan adanya gaji ke-13 ini juga, agar mereka bisa merayakan Lebaran dengan penuh suka,&rdquo; ujar Venni. Salah seorang tenaga honorer/PTT Pemprov Kepri Ade mengungkapkan rasa senang menerima kabar bakal menerima gaji ke-13 pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Pemberian THR itu sangat bermanfaat untuk persiapan menyambut hari raya. Dia mengapresiasi kebijakan Pemprov Kepri telah menganggarkan gaji ke-13, dengan harapan hal itu dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. &rdquo;Alhamdulillah, gaji ke-13 bisa digunakan untuk membeli sejumlah perlengkapan menyambut Lebaran 1444 Hijriah,&rdquo; ucap Ade.

Pemprov Kepri pastikan gaji ke-13 untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN segera cair

Pemprov Kepri Pastikan Gaji Ke-13 PTT dan PTK Non ASN Segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20220930_1525191.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, gaji pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN khusus guru naik Rp 100 ribu pada 2023. Yakni dari Rp 2,4 juta jadi Rp 2,5 juta per bulan.  ”Ini khusus guru dulu. Gaji mereka kita naikkan sebesar Rp 100 ribu per bulan,” kata Gubernur Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Rabu (4/1).  Ansar menyebut hal itu diharapkan dapat meningkatkan semangat para guru PTK non ASN untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru punya tugas dan tanggung jawab berat dalam hal melahirkan calon generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki kepribadian yang baik, karena mereka kelak akan jadi pemimpin di negeri ini, khususnya di Provinsi Kepri.  ”Maka itu, sudah sewajarnya Pemprov Kepri berupaya terus meningkatkan kesejahteraan guru PTK Non ASN,” ujar Ansar.  Selain itu, Gubernur Ansar juga berkomitmen bahwa pada 2023 gaji PTK non ASN dianggarkan selama satu tahun penuh. Sehingga, tidak terjadi penundaan pembayaran gaji guru-guru honorer tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya.  Dia juga mendesak Dinas Pendidikan Pemprov Kepri mempercepat penyelesaian SK kontrak kerja PTK Non ASN agar bisa segera ditandatangani pada awal tahun ini.  ”Gaji guru PTK Non ASN jadi prioritas kami di tahun ini. Keterlambatan pembayaran gaji mereka tahun lalu, tidak boleh terulang lagi,” terang Ansar Ahmad.  Berdasar data dari Dinas Pendidikan Pemprov Kepri total PTK non ASN di daerah itu sekitar 2.952 orang. Meliputi guru dan tenaga kependidikan di tingkat SMA/SMK/SLB.  Selain mendapatkan gaji Rp 2,5 juta per bulan, mereka juga dapat tanggungan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana APBD Pemprov Kepri.

Gaji Guru PTK Non ASN 2023 di Kepri Naik Rp 100 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tenaga-kependidikan-dapat-beasiswa-s2-tapi-jangan-lantas-jadi-dosen_m_137309.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mulai memberi perhatian serius kepada para tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Diantaranya mulai menerapkan nomor induk tenaga kependidikan (NITK). Selain itu juga menyiapkan beasiswa S2 bagi mereka. Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, tenaga kependidikan banyak jenisnya. Jumlahnya bisa mencapai 500 ribu orang, khusus di kampus negeri saja. Mulai dari laborab, pustakawan, sampai tenaga administrasi keuangan. "Contohnya laboran. Kalau tidak ada mereka tugas penelitian dosen tidak maksimal," jelasnya. Untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi pendidikan para tenaga kependidikan Ghufron menyatakan pemerintah menyiapkan beasiswa S2. Namun mantan Wakil Menteri Kesehatan itu berpesan kepada seluruh tenaga kependidikan yang memperoleh beasiswa S2. "Kalau sudah dapat S2 jangan pindah jadi dosen," tuturnya. Jika semua tenaga kependidikan lulusan S2 itu pindah jadi dosen, semangat meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di kampus tidak jalan. Padahal tenaga kependidikan yang berkualitas, dapat mendorong daya saing perguruan tinggi. Ghufron menjelaskan di kampus tidak boleh ada sekat antara dosen dengan tenaga kependidikan. Keduanya harus bisa bekerjasama untuk kemajuan kampus. Selain itu pemerintah mulai tahun ini menerbitkan NITK. Nomor induk ini penting untuk database pembinaan tenaga kependidikan. "Selama ini nomor induk nasional hanya untuk dosen," pungkasnya. (wan/JPK)

Tenaga Kependidikan Dapat Beasiswa S2, Tapi Jangan Lantas Jadi Dosen