<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/IMG-20260220-WA0013-1-708945321.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden RI Prabowo Subianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden RI Prabowo Subianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreement of Reciprocal Trade bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.&ndash;Indonesia Alliance tersebut disepakati bahwa tarif resiprokal Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk sejumlah produk. Penandatanganan dilakukan langsung oleh kedua kepala negara dalam rangkaian pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar 30 menit usai kegiatan Board of Peace, pada Kamis (19/2) waktu setempat.&nbsp;Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto&nbsp;menjelaskan, meski perjanjian sudah diteken, tetapi implementasi kebijakannya baru akan berlaku 90 hari. Menilik kesepakatan yang diteken Presiden Prabowo dan Trump, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi menilai Pasal 5 menjadi pasal paling krusial dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan AS. Pasal tersebut mewajibkan Indonesia menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan ekonomi-keamanan AS. "Hal ini bertentangan dengan kebebasan dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif," kritik Haidar Alwi lewat keterangan tertulis, Senin (23/2). Pertama, terang Haidar, jika AS memberlakukan pembatasan terhadap negara lain, maka Indonesia wajib mengadopsi langkah dengan efek pembatasan yang setara. "Artinya, Indonesia harus mengikuti kebijakan ekonomi dan keamanan AS; mengurangi netralitas geopolitik; dan berisiko merusak hubungan dagang dengan negara lain," imbuhnya. Kedua, lanjutnya, Indonesia wajib membatasi transaksi dengan entitas yang masuk dalam daftar sanksi AS. "Dengan demikian, Indonesia mengadopsi rezim sanksi unilateral AS; tidak melalui mekanisme multilateral PBB; dan berpotensi konflik dengan mitra dagang lain," jelas Haidar. Ketiga, tambah Haidar, jika Indonesia membuat perjanjian dagang yang mengancam AS, maka AS dapat membatalkan perjanjiannya dengan Indonesia dan mengenakan kembali tarif normal. "Implikasinya, AS punya veto implisit terhadap arah perdagangan Indonesia dan membatasi kebijakan perdagangan Indonesia," tukasnya. Haidar menambahkan, Pasal 5 juga memiliki sejumlah dampak risiko geopolitik, diantaranya sebagai berikut: 1. Risiko terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia secara praktis masuk dalam orbit ekonomi-keamanan AS; netralitas strategis berkurang; dan ruang manuver terhadap Tiongkok, Rusia, atau negara yang dikenai sanksi oleh AS menjadi sempit; posisi Indonesia otomatis bergeser dari "balancer" menjadi "aligned partner". 2. Risiko terhadap hubungan dengan Tiongkok Jika terjadi eskalasi antara AS denga Tiongkok, maka Indonesia berpotensi terdorong mengikuti pembatasan ekspor, investasi, dan teknologi. Padahal, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan investor besar di hilirisasi nikel dan infrastruktur. "Dampaknya, gangguan rantai pasok nikel dan kendaraan listrik; penurunan investasi; dan ketegangan diplomatik. Indonesia bisa terjebak dalam rivalitas negara adidaya," ujar Haidar. 3. Risiko terhadap posisi ASEAN ASEAN berpegang pada prinsip sentralitas, non-alignment, dan strategic autonomy. Jika Indonesia menyelaraskan kebijakan ekonomi-keamanan dengan AS dan membatasi transaksi entitas tertentu, maka kredibilitas Indonesia di ASEAN bisa terkikis dan negara lain bisa melihat Indonesia terlalu condong ke AS. Akibatnya, potensi fragmentasi kebijakan kawasan menjadi meningkat. 4. Risiko terhadap posisi Global South Indonesia selama ini aktif di BRICS outreach, G20 Global South agenda, dan South-South cooperation. Jika Indonesia mengikuti daftar sanksi AS dan membatasi hubungan dengan negara tertentu, maka persepsi sebagai jembatan Global South bisa melemah dan posisi tawar di forum multipolar bisa berkurang. 5. Risiko eskalasi jika terjadi perang dagang baru Jika AS menaikkan pembatasan teknologi ke Tiongkok, memperluas daftar entitas yang dikenakan pembatasan, dan menerapkan pembatasan ekspor baru, maka Indonesia secara hukum didorong untuk menyelaraskan kebijakan tersebut. "Ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi domestik dan menimbulkan tekanan diplomatik dari negara terdampak," ungkap Haidar. "Secara keseluruhan, Indonesia masuk dalam orbit ekonomi-keamanan AS sehingga mempersempit ruang kedaulatan kebijakan Indonesia," imbuh&nbsp;Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB ini. Dalam konteks rivalitas global yang semakin tajam, ketentuan Pasal 5 berisiko mengikis prinsip bebas aktif, merenggangkan hubungan dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, melemahkan posisi Indonesia di ASEAN dan Global South, serta menyeret Indonesia ke dalam eskalasi konflik dagang yang bukan berasal dari kepentingan nasionalnya sendiri. "Dengan demikian, Pasal 5 membawa konsekuensi geopolitik yang jauh melampaui isu perdagangan. Ia menyentuh fondasi orientasi strategis Indonesia di tengah kompetisi kekuatan besar dunia," pungkas Haidar.

Secara keseluruhan, Indonesia masuk dalam orbit ekonomi-keamanan AS sehingga mempersempit ruang kedaulatan kebijakan Indonesia.

Kesepakatan Dagang RI-AS Sudah Diteken, Mana Pasal dan Seperti Apa Risiko Paling Krusial?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-1595199066.jpeg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) membatalkan bea tarif yang diterapkan oleh Donald Trump kepada sejumlah mitra dagang Amerika pada Jumat (20/1) menjadi perhatian dunia, termasuk ekonom di Indonesia. Mengingat sehari sebelumnya (19/2), Presiden Prabowo Subianto sudah sepakat dengan hasil negosiasi tarif resiprokal pada angka 19 persen. Menurut ekonom senior Center of Reform of Economic (CORE) Mohmmad Faisal, Indonesia bisa mendapat 10 persen bila tidak terburu-buru dan terlampau reaktif terhadap kebijakan Trump. Sebab, beberapa saat setelah MA di AS mengeluarkan putusan, Trump mengumumkan tarif impor global menjadi 10 persen. Angka itu jauh lebih kecil dari kesepakatan Prabowo dengan Trump. &rdquo;Seandainya kita tidak buru-buru kemudian sepakat dengan 19 persen tarif tersebut, maka kita sebetulnya malah bisa dapat keuntungan dari dibatalkannya tarif resiprokal Trump oleh Supreme Court (MA Amerika Serikat). Jadi, kita dapat 10 persen saja semestinya kan begitu,&rdquo; terang Faisal saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Sabtu (21/2). Menurut Faisal, Indonesia terlalu reaktif dan terburu-buru menyikapi kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump. Padahal, ketergantungan Indonesia dengan pasar Amerika tidak lebih besar dari hubungan dagang dengan negara lain seperti Tiongkok. Sehingga dia menilai, Indonesia tidak perlu terlalu terburu-buru dalam negosiasi tarif dengan Amerika. &rdquo;Kenapa kita tidak perlu terlalu reaktif, tidak terlalu aktif bernegosiasi (dengan Amerika) itu karena satu hal, kita dengan Amerika ketergantungannya itu tidak terlalu besar seperti Vietnam. Jauh perbedaannya, karena Vietnam itu sangat bergantung pada pasar Amerika dari struktur ekspornya,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Faisal menyatakan bahwa Indonesia seharusnya buying time dalam negosiasi dengan Trump. Sehingga risiko disetir lewat kesepakatan yang lebih menguntungkan Amerika tidak akan terjadi. Apalagi bila melihat kebijakan Trump di Amerika masih menjadi polemik dan belum sepenuhnya disepakati oleh semua pihak. &rdquo;Dan ini terbukti juga dengan yang barusan terjadi ya, karena pada akhirnya kan di internal Amerika sendiri kan suaranya tidak satu, dan ternyata tarif itu di-rule out oleh Supreme Court,&rdquo; imbuhnya. Namun demikian, kesepakatan sudah kandung terjadi. Indonesia menawarkan sekaligus menyepakati banyak hal dengan Amerika. Menurut CORE, Indonesia melalui Tim Negosiator harus segera mengajukan peninjauan ulang kesepakatan tersebut. Fokusnya pada asep kebijakan non-tarif, kewajiban investasi, komitmen komersial, dan kewajiban lainnya. &rdquo;Fokus utama tim negosiator harus diarahkan untuk melindungi konsumen dan produsen di dalam negeri,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Indonesia sepakat tarif resiprokal 19 persen. Ekonom Core nilai, jika tidak terburu-buru menanggapi kebijakan Trump.

Sepakati Hasil Negosiasi Tarif Resiprokal 19 Persen, Ekonom Core: Indonesia Bisa Dapat 10 Persen Bila Tidak Terburu-Buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-1595199066.jpeg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani kesepakatan dagang tarif resiprokal atau Agreement of Reciprocal Trade bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.&ndash;Indonesia Alliance disepakati bahwa tarif resiprokal Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk sejumlah produk. Penandatanganan dilakukan langsung oleh kedua kepala negara dalam rangkaian pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar 30 menit usai kegiatan Board of Peace, pada Kamis (19/2) waktu setempat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dokumen perjanjian beserta lampirannya juga ditindaklanjuti dalam pertemuan di kantor Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) bersama Ambassador Jameson Greer. &ldquo;Hari ini, tadi pagi, Bapak Presiden langsung menandatangani kerja sama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the U.S&ndash;Indonesia Alliance dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump,&rdquo; ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Ia menjelaskan, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong pertumbuhan di kedua negara. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah pembentukan Council of Trade and Investment sebagai forum ekonomi bilateral. Menurut Airlangga, dewan tersebut akan menjadi mekanisme resmi untuk membahas berbagai isu perdagangan dan investasi, termasuk apabila terjadi kenaikan tarif atau kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi kedua negara. &ldquo;Seluruh persoalan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nantinya akan dibahas terlebih dahulu di dalam Council of Trade apabila terjadi kenaikan yang di luar batas wajar atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca kedua negara,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan dan visi perjanjian tersebut adalah mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, memperkuat rantai pasok, serta tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara. &ldquo;Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian dari perjanjian yang ditandatangani,&rdquo; tandas Airlangga.

Presiden Prabowo resmi tanda tangan kesepakatan dagang tarif resiprokal 19 persen bersama Presiden Trump.

Prabowo–Trump Resmi Teken Kesepakatan Dagang Tarif Resiprokal 19 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/DBS-3084787124.jpg" alt="Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali dalam diskusi bersama DBS Bank di bilangan Gatot Subroto Jakarta. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali dalam diskusi bersama DBS Bank di bilangan Gatot Subroto Jakarta. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah telah menyepakati tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen. Ini termasuk terendah dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, perlu transformasi secara menyeluruh agar produksi dalam negeri lebih efisien.&nbsp; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Indonesia dianggap negara yang di awal April lalu menanggapi cukup baik. Terbang langsung ke Washington, AS membawa dokumen dan penawaran yang lengkap.&nbsp; "Kaitannya dengan permintaan baik dari sisi tarif, non-tarif, kemudian pembelian produk Amerika, maupun yang terkait dengan investasi. Jadi kita sebenarnya cukup lengkap paketnya, makanya oleh pihak Amerika betul-betul diapresiasi," kata Susiwijono, Rabu (23/7).&nbsp; Indonesia memiliki tarif yang lebih kompetitif daripada negara ASEAN dan negara kompetitor lainnya. Ini memberi keuntungan besar bagi ekspor nasional. Tarif rendah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi.&nbsp; Indonesia juga dinilai lebih menarik untuk relokasi industri. Ini membuka peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja. Serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.&nbsp; "Nah sisi positifnya, justru dengan kondisi global seperti ini walaupun ketidakpastiannya masih sangat tinggi, namun sebenarnya sebagian perkembangan yang ada justru menjadi opportunity untuk Indonesia. Menjadi kesempatan yang sangat baik terutama untuk mendukung investasi," &nbsp;ungkapnya.&nbsp; Terkait penerapan tarif tersebut, kata Susiwijono, sesuai ketentuan tarif baru tersebut seharusnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, untuk Indonesia, terdapat klausul khusus. Bahwa selama proses negosiasi lanjutan masih berlangsung dan sebelum adanya pernyataan bersama (joint statement), maka tarif resiprokal yang baru belum diberlakukan.&nbsp; Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menuturkan, memang tarif Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi transformasi besar-besaran di negara-negara kawasan. Salah satunya adalah Vietnam. Yang telah melakukan perubahan signifikan dan berhasil menciptakan struktur ekonomi yang sangat kompetitif.&nbsp; Masalahnya, biaya logistik dalam negeri masih tergolong tinggi. Padahal, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah membangun infrastruktur besar-besaran. Mulai dari pelabuhan hingga jalan tol.&nbsp; Sayangnya, pelaksanaannya masih bersifat parsial. Sehingga efektivitasnya belum maksimal dan daya saing Indonesia tetap tertinggal. "Jadi, meskipun tarif kita terlihat lebih murah, negara-negara tetangga juga mengalami penurunan biaya secara keseluruhan. Kalau kita hanya melihat tarif, seolah-olah kita lebih unggul, padahal belum tentu demikian," ucap Rhenald saat ditanya&nbsp;Jawa Pos.&nbsp; Sebagai contoh, harga tekstil dari Indonesia per ton bisa mencapai Rp 1 juta. Sementara di Malaysia, berkat transformasi yang dilakukan, produk yang sama bisa dijual seharga Rp 800 ribu rupiah. Tarif bea masuk Malaysia memang lebih tinggi, sekitar 30 persen dari harga barang, dibandingkan Indonesia yang hanya 19 persen.&nbsp; "Namun karena harga pokok barang mereka jauh lebih murah, pembeli tetap lebih memilih produk dari sana. Ini menunjukkan bahwa jangan hanya terpaku pada tarif. Struktur biaya di setiap negara sudah berubah. Maka yang harus diperhatikan adalah cost structure secara keseluruhan," terang founder Rumah Perubahan itu.&nbsp; Biaya logistik juga berpengaruh besar. Ketika merancang kebijakan, maka perlu melihat ekosistem secara menyeluruh. Misalnya, dalam proses transaksi di Indonesia, penggunaan biometrik yang terhubung ke Dukcapil dikenakan biaya Rp 3.000 per koneksi. Jika koneksi terputus, bisa saja koneksi harus diulang 2-3 kali. Yang berarti biaya pun meningkat.&nbsp; "Ini semua adalah bagian dari biaya tersembunyi yang harus dihitung," imbuhnya.&nbsp; Rhenald mengingatkan, dengan adanya tekanan tarif dari luar maka harus melihatnya lebih dalam. Tidak boleh terlena hanya karena sudah mendapatkan tarif 19 persen. Jangan sampai mengabaikan struktur biaya di dalam negeri.&nbsp; Menurut dia, justru ini saatnya bagi pelaku usaha untuk belajar dari negara lain, seperti Tiongkok. Mempelajari yang mereka lakukan untuk bisa menekan biaya. Selain itu, harus berani menjalin kemitraan strategis agar bisa mendapatkan bahan baku murah dan teknologi efisien.&nbsp; Rhenald menyatakan, pelaku usaha harus menghadapi kenyataan. Perusahaan seperti BYD mampu memproduksi mobil dengan harga sangat kompetitif. Bahkan, dianggap sudah melampaui Tesla dalam hal efisiensi biaya dan produksi.&nbsp;"Tiongkok kini mempelopori ultra low-cost production. Dan itu yang seharusnya mendorong kita untuk berpikir dan bertindak ke arah serupa. Kalau kita tidak mengikuti, maka daya saing manufaktur nasional bisa terus menurun," ujarnya. Saat ini, sektor ekonomi digital Indonesia memang sedang tumbuh. Dari 4 persen menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tapi pertumbuhan itu masih didominasi sektor hilir seperti e-commerce. Belum benar-benar masuk ke sektor hulu.&nbsp; Jika ingin naik kelas, pemerintah harus mendorong dan memberikan insentif untuk pengembangan di hulu. Agar bisa menjadi lebih kompetitif secara keseluruhan.&nbsp;"Kesimpulannya, jangan hanya melihat perbandingan tarif. Yang lebih penting adalah memastikan apakah kita sudah melakukan efisiensi, dan apakah ekosistem kita sudah mendukung produktivitas. Sebab pada akhirnya, hal-hal inilah yang akan menentukan daya saing kita di pasar global," tandasnya.&nbsp;

Biaya logistik juga berpengaruh besar. Ketika merancang kebijakan, maka perlu melihat ekosistem secara menyeluruh.

Jangan Terlena Tarif Rendah, Perlu Transformasi Agar Cost Structure Lebih Murah dan Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/airlangga-tarif-3356008660.jpg" alt="Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai menggelar Sosialisasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS bersama dengan para eksportir, di Kantornya, Senin (21/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai menggelar Sosialisasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS bersama dengan para eksportir, di Kantornya, Senin (21/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen merupakan terendah dibandingkan dengan ASEAN lain.&nbsp; Airlangga juga menyebut, tarif ekspor yang telah ditetapkan sebesar 19 persen itu merupakan hasil akhir dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto.&nbsp; "Kami jelaskan bahwa angka 19 persen itu adalah perjanjian dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden Indonesia Pak Prabowo dan Presiden Amerika Donald Trump. Sehingga angka itu adalah sudah merupakan angka yang final dan binding," kata Airlangga dalam konferensi pers usai menggelar Sosialisasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS bersama dengan para eksportir, di Kantornya, Senin (21/7).&nbsp; Lebih lanjut, Airlangga membeberkan bahwa tarif ekspor Indonesia ke AS menjadi terendah dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Seperti misalnya, Vietnam dan Filipina yang dikenakan sebesar 20 persen. Lalu, ada Malaysia dan Brunei Darussalam yang dikenakan tarif ekspor sebesar 25 persen.&nbsp; "Kalau kita lihat angka-angka itu adalah angka yang terendah dibandingkan negara ASEAN yang lain, di mana Vietnam dan Filipina itu sampai saat sekarang adalah 20 persen, Malaysia dan Brunei adalah 25 persen," beber Airlangga.&nbsp; "Kemudian Kamboja 36 persen, dan Myanmar-Laos sebesar 40 persen. Dibandingkan Thailand juga 36 persen dan Kamboja. Dibandingkan pesaing untuk tekstil, produk tekstil, kita juga melihat seperti negara Bangladesh 35 persen, Sri Lanka 30 persen, Pakistan 29 persen, dan India 27 persen," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan telah menyelesaikan kesepakatan penting terkait tarif dagang dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Dalam kesepakatan itu, Trump setuju untuk memberikan tarif impor AS dari Indonesia, atau ekspor Indonesia ke AS sebesar 19 persen.&nbsp; Sedangkan untuk ekspor AS ke Indonesia atau impor Indonesia dari AS disepakati sebesar 0 persen atau bebas tarif. Menurut Trump, kesepakatan yang telah diperoleh antara AS dan Indonesia ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah.&nbsp; "Pagi ini menyelesaikan kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara dengan Presiden mereka yang sangat dihormati Prabowo Subianto. Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam Sejarah," kata Trump seperti dikutip dalam akun media sosial resmi White House, Rabu (16/7).&nbsp; "Untuk pertama kalinya para peternak, petani, dan nelayan di Amerika Serikat akan memiliki akses lengkap dan total ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang," tambahnya. &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tarif ekspor Indonesia ke AS sebesar 19 persen, terendah di ASEAN.

Tarif Ekspor Indonesia ke AS 19 Persen, Menko Airlangga: Terendah Dibandingkan Negara ASEAN Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/tarif-2115169852.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen tidak berlaku pada 1 Agustus 2025. Adapun alasannya karena pemberlakuan tarif resiprokal masih menunggu pernyataan resmi atau joint statement antara dua negara.&nbsp; "Indonesia adalah negara yang sudah melakukan deal dengan Amerika Serikat. Jadi artinya beberapa negara yang sudah, itu sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/7).&nbsp; Lebih lanjut, Airlangga mengatakan tidak hanya Indonesia yang batal menerapkan tarif resiprokal pada Jumat, 1 Agustus mendatang. Namun, ada juga negara lain, seperti Inggris, Vietnam dan Tiongkok.&nbsp; "Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, China, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah ini akan ditentukan kemudian menunggu pengumuman lanjutan," lanjutnya.&nbsp; Dia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang AS belum menandatangani perjanjian dengan Indonesia. Tetapi, kata dia, dengan kemarin sudah disepakatinya tarif, maka akan ditindaklanjuti dengan joint statement yang waktunya akan diumumkan secara bersamaan.&nbsp; Sembari menunggu kabar tersebut, Airlangga memastikan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih berlaku sebesar 10 persen. Bahkan, ia pun tak bisa memastikan kapan joint statement itu akan dilakukan, menurutnya bisa lebih cepat atau lebih lama.&nbsp; "Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang 10 persen," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan telah menyelesaikan kesepakatan penting terkait tarif dagang dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Dalam kesepakatan itu, Trump setuju untuk memberikan tarif impor AS dari Indonesia, atau ekspor Indonesia ke AS sebesar 19 persen dari sebelumnya 32 persen.&nbsp; Sedangkan untuk ekspor AS ke Indonesia atau impor Indonesia dari AS disepakati sebesar 0 persen atau bebas tarif. Menurut Trump, kesepakatan yang telah diperoleh antara AS dan Indonesia ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah.&nbsp; "Pagi ini menyelesaikan kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara dengan Presiden mereka yang sangat dihormati Prabowo Subianto. Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam Sejarah," kata Trump seperti dikutip dalam akun media sosial resmi White House, Rabu (16/7).&nbsp; "Untuk pertama kalinya para peternak, petani, dan nelayan di Amerika Serikat akan memiliki akses lengkap dan total ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang," tambahnya. &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tarif ekspor Indonesia ke AS 19 persen tidak berlaku 1 Agustus 2025.

Tarif Ekspor Indonesia ke AS Belum Mulai Berlaku 1 Agustus 2025, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/RjK1V8l1YuyF5C2OH0jNQvuuGgHqp9LnhlwOO8sl-2717940259.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk melanjutkan negosiasi tarif resiprokal menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump, pada 7 Juli 2025 terkait penyesuaian tarif perdagangan. Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima oleh pemerintah AS untuk membahas respons atas kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer menggelar pertemuan dalam rangka negosiasi tarif resiprokal di Washington D.C., pad Rabu (9/7). Airlangga menyampaikan apresiasinya atas komunikasi yang sejauh ini berjalan secara konstruktif. Ia memastikan, pemerintah Indonesia akan menuntaskan negosiasi tersebut dengan prinsip saling menguntungkan. &ldquo;Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progres perundingan. Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,&rdquo; ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (10/7). Dalam agenda tersebut, dibahas berbagai isu penting mulai dari tarif perdagangan, hambatan non-tarif, kerja sama ekonomi digital, keamanan ekonomi, hingga potensi investasi bilateral. Kedua belah pihak sepakat untuk mengintensifkan proses perundingan selama tiga minggu ke depan guna mencari solusi yang saling menguntungkan. Airlangga juga menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat hubungan komersial antara kedua negara.&nbsp; &ldquo;Kita ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Minggu lalu, perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang pertanian dan energi telah menandatangani MoU dengan perusahaan-perusahaan AS untuk pembelian produk unggulan dan peningkatan investasi,&rdquo; jelasnya. Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah potensi kerja sama di bidang mineral kritis. Menurutnya, AS menunjukkan ketertarikan kuat terhadap cadangan mineral Indonesia.&nbsp; &ldquo;Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemerintah Indonesia dan AS sepakat melanjutkan negosiasi tarif resiprokal untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi.

Indonesia dan AS Sepakati Langkah Lanjutan Negosiasi Tarif Resiprokal 32 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/donald-trump-3144692432.jpg" alt="Donald Trump (Dok. Economictimes.com)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump (Dok. Economictimes.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lagi kumat, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menebar ancaman menggunakan tarif yang mereka tetapkan. Sebelumnya, Apple, yang notabene merupakan perusahaan dalam negeri AS sendiri pun kena ancaman Trump. Namun demikian, nggak cuma Apple yang diancam Donald Trump. Pada Jumat (23/5) kemarin, Trump memperluas ancamannya untuk mencakup Samsung dan perusahaan telepon pintar lainnya dan mendorong para pembuat perangkat untuk memindahkan manufakturnya ke AS. "Itu juga akan berlaku untuk Samsung dan siapa pun yang membuat produk itu, kalau tidak, itu tidak adil," kata Trump kepada wartawan setelah menandatangani perintah eksekutif. Ketika ditanya di Ruang Oval apakah ia memiliki kewenangan untuk mengenakan tarif pada satu perusahaan saja, Trump mengatakan &ldquo;perusahaan tersebut akan mengenakan tarif yang lebih tinggi&rdquo; dari sekadar Apple. "Itu juga akan berlaku untuk Samsung dan siapa pun yang membuat produk itu, kalau tidak, itu tidak adil," kata Trump kepada wartawan setelah menandatangani perintah eksekutif. Ancaman tarif, melansir The Hill, akan dimulai pada akhir Juni. Trump juga telah mengkritik CEO Apple Tim Cook dalam beberapa minggu terakhir atas langkah produsen iPhone tersebut untuk memproduksi di India.&nbsp; Menjelang penampilannya di Ruang Oval pada hari Jumat kemarin, Trump menegur Cook di Truth Social, aplikasi media sosial miliknya sendiri dengan mengatakan bahwa ia ingin iPhone yang dijual di AS diproduksi di negara tersebut. "Jika tidak demikian, Tarif minimal 25% harus dibayarkan oleh Apple kepada AS," tulis Trump pada Jumat pagi.&nbsp; Diketahui, &nbsp;Apple memproduksi beberapa produknya di Tiongkok tetapi telah berupaya mendiversifikasi rantai pasokannya di tengah pertempuran perdagangan Trump dengan Beijing.&nbsp;

Nggak cuma Apple, Trump memperluas ancamannya untuk mencakup Samsung dan perusahaan telepon pintar lainnya.

Ancaman Tarif Trump Nggak Cuma ke Apple, Samsung dan Produsen Smartphone Lainnya bakal Kena Juga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/JKT_Konferensi-Pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-03JPG-801695602.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di tengah kebijakan tarif resiprokal yang digagas Presiden AS Donald Trump, Indonesia berupaya meningkatkan jumlah impor produk dari AS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah Indonesia tengah mengupayakan peningkatan impor sejumlah komoditas strategis dari AS, termasuk minyak, gas alam cair (LNG), serta produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung. Dia menyoroti pentingnya produk pertanian asal AS yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia. &rsquo;&rsquo;Produk seperti gandum, kedelai, dan jagung merupakan produk pertanian yang juga dikonsumsi di Indonesia secara cukup signifikan. Kita mengimpor tidak hanya dari Amerika Serikat tetapi juga dari banyak negara lain. Jadi dalam konteks itu, kita selalu dapat membahas bagaimana kita dapat mempersempit kesenjangan dan menempatkan AS pada posisi yang lebih baik untuk menyediakan jenis produk pertanian ini,&rsquo;&rsquo; ungkap Menkeu di Washington, Minggu (26/4).&nbsp; Dalam sektor energi, Menkeu menekankan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara penghasil minyak dan gas, kapasitas produksinya masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melihat peluang untuk meningkatkan impor energi, khususnya LNG, dari AS. &rsquo;&rsquo;Jadi ini semua adalah area di mana kita tentu dapat melakukan outsourcing minyak dan gas dari AS, termasuk produk Boeing dan sebagainya. Ada juga beberapa komoditas serta produk manufaktur di mana kita dapat mempersempit, mengurangi, atau bahkan menghilangkan surplus ini,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp; Dia menambahkan, hambatan perdagangan dan non-perdagangan saat ini menjadi fokus pemerintah Indonesia. Secara berkelanjutan, Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, guna menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan di sisi tarif,&rsquo;&rsquo; tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.&nbsp; Terkait hambatan non-tarif, Menkeu mengakui bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan. &rsquo;&rsquo;Baik dalam bentuk proses administrasi, misalnya dalam proses bea cukai saat mengimpor barang, atau dalam hal penilaian, prosedur perpajakan, atau karantina untuk produk pertanian,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;

Indonesia tengah mengupayakan peningkatan impor sejumlah komoditas strategis dari AS, termasuk minyak, gas alam cair (LNG)  dan pertanian.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif resiprokal

Berita Terkini