<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/JKT_Willy-Aditya-Jadi-Ketua-Komisi-XIII_Salman-Toyibi_05JPG-2447544449-2721398766.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira (dua dari kanan) bersama para pimpinan Komisi XIII lainnya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira (dua dari kanan) bersama para pimpinan Komisi XIII lainnya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira, menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara. Mereka dinyatakan bersalah karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan nikel di wilayah tanah adat. Menurut Andreas, kasus ini mencerminkan ketegangan serius antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan ketimpangan regulasi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. &ldquo;Dalam perspektif reformasi regulasi dan hak asasi manusia, kami menilai bahwa peraturan dan praktik hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan,&rdquo; kata Andreas kepada wartawan, Kamis (23/10). Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan hukuman penjara lima bulan delapan hari kepada 10 warga, yakni Sahrudin Awat, Jamaludin Badi, Alaudin Salamudin, Yasir Hi. Samar, dan enam lainnya, pada Kamis (16/10). Sementara satu terdakwa, Sahil Abubakar, dijatuhi hukuman serupa dalam sidang terpisah. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Andreas menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Deklarasi Universal HAM. Ia menekankan, setiap tindakan warga dalam mempertahankan ruang hidupnya tidak seharusnya mendapat kriminalisasi. &ldquo;Negara wajib memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk membungkam partisipasi masyarakat, terutama kelompok adat yang rentan terhadap tekanan struktural dan korporasi,&rdquo; tegasnya. Politikus PDI Perjuangan itu menilai, kasus yang menimpa masyarakat Maba Sangaji adalah cermin lemahnya tata kelola regulasi yang tumpang tindih, tidak berpihak, dan gagal memberikan ruang keadilan bagi masyarakat lokal. Di satu sisi, regulasi pertambangan memberi perlindungan kuat bagi investasi, sementara regulasi lingkungan dan hak masyarakat adat masih bersifat deklaratif tanpa mekanisme perlindungan yang efektif. Sebagai alat kelengkapan DPR yang memiliki mandat memperkuat sistem hukum dan perlindungan HAM, Komisi XIII DPR mendorong adanya harmonisasi antara UU Minerba, UU Lingkungan Hidup, dan UU Masyarakat Adat. &ldquo;Kami juga meminta evaluasi terhadap penerapan Pasal 162 UU Minerba, yang kerap digunakan untuk menjerat warga penolak tambang sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, ia mendorong Mahkamah Agung dan Komnas HAM melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio agar asas-asas HAM tidak diabaikan, termasuk hak atas lingkungan hidup dan hak atas peradilan yang adil. Andreas menegaskan, reformasi hukum bukan sekadar membuat aturan baru, tetapi memastikan hukum hadir untuk melindungi yang lemah, bukan menguatkan yang kuat. &ldquo;Negara harus berdiri di sisi keadilan, menjamin hak-hak masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidupnya, serta memastikan pembangunan ekonomi tidak menegasikan nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Jangan ada kriminalisasi bagi warga yang membela, berjuang, dan mempertahankan hak-hak adat mereka, termasuk hak atas tanah leluhur mereka,&rdquo; imbuhnya.

Komisi XIII DPR menyoroti vonis penjara 11 warga adat yang memperjuangkan tanah adat di Maluku Utara, menegaskan perlunya perlindungan HAM.

11 Warga Dibui Usai Pertahankan Tanah Adat, Komisi XIII DPR Ingatkan Aparat Jangan Kriminalisasi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/JKT_PROFIL_BUDIMAN-SUDJATMIKO_HANUNG-HAMBARA_30072025-2-2827351547.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berada di kantornya di daerah Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/07/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berada di kantornya di daerah Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/07/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menyampaikan akan membawa aduan terkait tanah adat seluas 31 hektar di Jimbaran, Bali, ke Rapat Kabinet. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena status tanah yang bersifat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah habis pada 2019. Namun, hingga kini tanah itu masih belum dikembalikan ke warga adat. Terlebih, di wilayah adat Jimbaran masih ada sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) yang masih jatuh miskin. Salah satu sebab, dikarenakan tertutupnya akses warga terhadap mata pencaharian, mulai dari melaut hingga bertani. "Insya Allah nanti rapat kabinet juga sampaikan agar disampaikan bahwa dikasus ini ada di depan mata internasional (Bali). Itu banyak sekali ada kemiskinan, itu kan tidak elok," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantornya, Kamis (31/7). "Apalagi komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto adalah pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Sementara ada keadilan, ada ketidakadilan yang sudah cukup lama," imbuhnya. Tak hanya akan dibawa ke rapat kabinet, Budiman juga memastikan, pihaknya bakal segera menyampaikan persoalan ini kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Ia menyebut, di tanah yang luasnya mencapai 200 hektare memang sudah ada sebagian hotel. Namun, kata dia, pihak adat Jimbaran tidak menggugat untuk menghancurkan hotel. Tetapi, masyarakat adat Jimbaran hanya meminta untuk dikembalikan saja. Khususnya, tanah adat yang seluas 31 hektare yang masih kosong sejak tahun 1994 hingga saat ini. "Mayoritas masyarakat yang terlantar selama puluhan tahun dari tahun 1994 ini bisa dikembalikan. Sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Sudah habis (status HGB), enggak dikembalikan. Kalau diperpanjang, mana informasinya," ujar Budiman. "Nanti akan sampaikan kepada Pak Presiden dan beberapa kabinet. Nanti juga kepada Menteri ATR-BPN akan kami sampaikan," pungkasnya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko akan bawa aduan tanah adat Jimbaran ke Rapat Kabinet, soroti kemiskinan 300 KK di Bali.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko Bakal Bawa Aduan Terkait Tanah Adat Jimbaran ke Rapat Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/jimbaran-892921616.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko (baju putih) dalam konferensi pers di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (31/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko (baju putih) dalam konferensi pers di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (31/7). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menyampaikan telah menerima laporan dari Kepala Desa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga terkait 31 hektare tanah adat yang masih dikuasai investor di wilayahnya. Padahal, sudah sejak tahun 1994, tanah tersebut dibiarkan begitu saja, tanpa bisa diakses masyarakat. Budiman menyebut, dulunya memang ada 200 hektar tanah kosong di Jimbaran yang memperoleh status Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kepentingan proyek pariwisata. Namun, hingga status HGB tersebut habis pada 2019, tanah itu masih belum dikembalikan ke warga adat. "Tanah itu HGB dari sebuah PT (investor) dan berakhir di tahun 2019. Namun, ketika HGB berakhir, warga adat Desa Jimbaran tidak diberitahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Kan seharusnya, ketika HGB itu berakhir diberitahukan dong keadaannya," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (31/7). "Di lain pihak, mayoritas tanah di sana yang ada HGB hingga 2019 yang sekarang tidak tahu diperpanjang atau tidak, itu ditelantarkan kosong melompong," tambahnya. Namun pada saat yang sama, lanjut Budiman, berdasarkan laporan Kepala Desa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga, di wilayah adat Jimbaran masih ada sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) yang masih jatuh miskin. Salah satu sebab, dikarenakan tertutupnya akses warga terhadap mata pencaharian, mulai dari melaut hingga bertani. "Teman-teman ini dari Bali, dari kepala desa adat meminta agar karena masyarakat setempat di sana, sekarang jatuh miskin. Mereka tidak bisa bertani, mereka tidak bisa melaut, aksesnya juga ke pura tidak bisa masuk karena sudah dipagarin. Tidak bisa masuk karena mereka harus beribadah di sana. Bertani tidak bisa, melaut tidak bisa, beribadah tidak bisa," jelas Budiman. Ia juga menuturkan, hal ini merupakan ironi dari pariwisata mewah di Bali yang mana khususnya di Jimbaran banyak berdiri hotel-hotel megah. Namun, ada kantong kemiskinan yang cukup besar. Guna membuka kembali akses mata pencaharian mereka, Budiman menyebut bahwa warga Adat Jimbaran meminta agar tanah seluas 31 hektare bisa dikembalikan. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat adat setempat. "Masyarakat miskin di sana, meminta kami pemerintah untuk agar dikembalikan lagi ke negara. Supaya bisa dimanfaatkan oleh rakyat, dan tanah adat yang tadi di-HGB kan setelah 2019 harus dikembalikan dong. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga mengatakan bahwa pihaknya hampir setiap hari menerima laporan kondisi masyarakat yang semakin kesulitan. Salah satunya dihimpit oleh kebutuhan harian yang meningkat capai Rp 100 ribu per hari. "300 KK itu semakin kesulitan. Kemudian bisa dibayangkan hidup di Jimbaran hampir sama dengan di Jakarta, UMK-nya hanya Rp 3,5 juta. Sedangkan biaya hidup minimal untuk satu orang itu Rp 100 ribu per hari," ujar Anak Agung Made Rai Dirga. Lebih lanjut, kepala adat ini juga menuturkan, kehadirannya di Jakarta ini tak lain untuk berjuang agar tanah tersebut bisa dikembalikan ke warga adat. Terlebih hal itu, kata dia, sudah diatur dalam kebijakan pemerintah yang menyebutkan bahwa tanah-tanah terlantar yang sudah lebih dari 3 tahun itu mestinya dikembalikan kepada negara. &nbsp; "Kami datang ke sini karena sudah mendengar policy pemerintah dan aturan main yang ada, bahwa tanah-tanah terlantar yang sudah lebih dari 3 tahun itu mestinya dikembalikan kepada negara atau kembalikan kepada yang berhak," pungkasnya. &nbsp;

Laporan tentang tanah adat Jimbaran yang dikuasai investor, dampak terhadap masyarakat, dan upaya pengembalian akses ekonomi.

Bayangan Gelap di Balik Gemerlap Pariwisata Jimbaran, Puluhan Hektare Tanah Adat Dikuasai Investor, Ribuan Warganya Jatuh Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/JKT-PROGRESS-IKN-FED-3JPG-1356991906.jpg" alt="Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Jumat (11/10/2024). Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Jumat (11/10/2024). Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah ataupun swasta dalam melakukan pembebasan tanah untuk digunakan dalam pembengunan berkelanjutan kerap menghadapi risiko konflik. Situasi itu kerap terjadi setiap ada pembebasan lahan. Sejatinya risiko konflik dalam pembebasan tanah dapat dimitigasi dengan menggunakan beberapa pendekatan. Langkah dengan meminimalisasi risiko itu dikemukakan oleh Andi Saiful Haq dalam disertasinya yang dipertahankan di dalam ujian doktornya di hadapan penguji di Universitas Muhammadiyah Jakarta&nbsp;(UMJ). Menurut dia, solusi mitigasi risiko dan resolusi konflik agraria yang komprehensif perlu diterapkan pada saat melakukan pembebasan lahan. Apalagi lahan itu dikuasi masyarakat adat. Langkahnya dengan model Afirmasi &ndash; Negosiasi &ndash; Deliberasi &ndash; Implementasi Berkelanjutan (ANDI). &ldquo;Pendekatan mitigasi sangat diperlukan untuk kasus-kasus yang secara hukum sulit untuk diselesaikan. Model ANDI ini menggabungkan langkah afirmasi, negosiasi, deliberasi, dan implementasi berkelanjutan yang dapat mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat,&rdquo; ujar Andi Saiful Haq pada Selasa (20/5. Model ANDI bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat yang kerap kali menghadapi ancaman kehilangan tanah mereka tanpa adanya sertipikat yang sah. Adapun judul disertasi Andi Saiful Haq, yakni Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan&nbsp;Ibu Kota Negara&nbsp;(IKN) Nusantara. Dia menegaskan, tanpa perlindungan yang memadai, pembangunan IKN Nusantara berpotensi menimbulkan perselisihan dengan hak masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Maka dari itu, pentingnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria di IKN. &ldquo;Model afirmasi ANDI ini tidak hanya diterapkan pada IKN, tetapi juga bisa diterapkan untuk proyek-proyek strategis nasional lainnya yang melibatkan konflik agraria,&rdquo; tambahnya. Selain dari UMJ, disertasi Andi juga diuji oleh penguji tamu, yakni Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekonomi (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko. Sidang disertasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mantan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Wamen Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Komisaris MIND ID Grace Natalie.

Solusi mitigasi risiko dan resolusi konflik agraria yang komprehensif perlu diterapkan pada saat melakukan pembebasan lahan.

Belajar dari IKN, Pembebasan Tanah Adat Dapat Dimitigasi dengan Afirmasi, Negosiasi, Deliberasi dan Implementasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Menteri-Hadi-2646657886.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat di lokasi pilot project di Sumatra Barat. Kedua lokasi tersebut adalah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kesempatan ini, sebanyak tiga sertipikat diserahkan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, sertipikat ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing nagari. "Negara mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal maupun peluang-peluang untuk kerja sama dengan pihak lain," kata Menteri Hadi dalam sambutannya, Rabu (11/10). Pada Sertipikat HPL tanah ulayat ini, di atasnya bisa diterbitkan sertipikat berjangka. Sertipikat berjangka dapat diurus oleh masyarakat nagari ataupun para pelaku usaha dari luar, namun semua itu harus atas izin dan perjanjian kerja sama dengan ninik mamak. Hal inilah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, meskipun telah diberi hak berjangka di atas HPL, setelah kerja sama berakhir tanah tersebut tidak akan hilang.&nbsp; "Jadi masyarakat akan menerima manfaat ekonominya, tapi tanah-tanah adat tidak akan hilang dan kembali ke masyarakat hukum adat," terangnya. Apresiasi&nbsp;kemudian disampaikan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Guspardi Gaus terkait Sertipikat untuk tanah ulayat ini. Ia mengatakan, Sertipikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.&nbsp; "Kita berikan penghargaan buat Pak Menteri atas terobosan-terobosan yang beliau berikan untuk masyarakat Minang. Semoga Pak Menteri tetap sehat dan tetap memberikan perhatian kepada kita," tuturnya. Hadir pada kegiatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia; Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo; Ketua LKAAM, Fauzi Bahar dan Forkopimda Sumatra Barat. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjajanto; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat.

Negara mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal.

Menteri ATR dan BPN Pastikan Kedaulatan Masyarakat Adat Melalui HPL Tanah Ulayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG_20230517_104921-1618350663.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) dan Ketua Umum DAD Kalsel Abdul Kadir." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) dan Ketua Umum DAD Kalsel Abdul Kadir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan (DAD Kalsel) bersama Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP-PPM) menyampaikan informasi persoalan lahan adat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). &rdquo;Audiensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), diterima Pak Menteri, Senin (15/5) di kantor beliau,&rdquo; ujar Ketua Umum DAD Kalsel Abdul Kadir seperti dilansir dari Antara di Pelaihari, Rabu (17/5). Kadir mengatakan, telah menyampaikan beberapa persoalan lahan tanah adat di Kalimantan terutama Kalsel kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. &rdquo;Dari audiensi itu, Pak Menteri menyambut baik dan permasalahan disampaikan tersebut menjadi perhatian beliau,&rdquo; ujar Kadir yang juga menjabat Wakil Ketua Pemuda Panca Marga Kalimantan Selatan (PPM Kalsel) tersebut. Selain melakukan audiensi dan silaturahmi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kadir menyebutkan, DAD Kalsel juga menemui Ketua Umum PP-PPM Berto Uzaak Doko bersama pengurus DAD lain. &rdquo;Didampingi Ketua PD PPM Kalsel&nbsp;Mahlan dan Sukma Firdaus, kami diterima Ketua Umum PP PPM Berto Uzaak Doko,&rdquo; terang Abdul Kadir. Dalam pertemuan itu, Kadir mengungkapkan, DAD Kalsel diajak bersama-sama mengangkat kembali jiwa dan semangat nasional (JSN) 1945. &rdquo;PP PPM mengajak generasi muda Suku Dayak bersama-sama melakukan pembinaan generasi muda cinta terhadap NKRI melalui pelatihan-pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) maupun dalam bentuk lainnya,&rdquo; ujar Abdul Kadir. Kadir berharap audiensi tersebut bermanfaat bagi DAD Kalsel dan memberikan dampak positif bagi warga Suku Dayak. Ada beberapa konflik adat di Kalsel dapat diselesaikan DAD Kalsel dengan baik dan damai bersama aparat keamanan.

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel bersama Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sampaikan informasi persoalan lahan adat ke Kementerin

Dewan Adat Dayak Kalsel Sampaikan Masalah Lahan Adat ke Kementerian ATR/BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221007_110944.jpg" alt="Empat petani di Kabupaten Mukomuko yang diduga mengalami kriminalisasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Empat petani di Kabupaten Mukomuko yang diduga mengalami kriminalisasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lima petani di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Bengkulu Utara, diduga mengalami kriminalisasi. Polres Mukomuko menangkap dan menetapkan lima petani tersebut sebagai tersangka tanpa mengetahui dasar hukum penetapan tersebut.  ”Saya melihat ada yang ditutupi penyidik dari penetapan tersangka klien kami, karena penyidik tidak dapat menjelaskan dasar penetapan tersangka dan legal standing PT DDP selaku pelapor. Sebab, lahan yang dipanen tersebut adalah milik Hamdi yang digarap dari sekitar 1989 sebelum adanya PT BBS apalagi PT DDP,” kata kuasa hukum petani Saman Lating seperti dilansir dari Antara di Bengkulu, Jumat (7/10).  Dia menyebutkan, pada Rabu (5/10) salah satu petani, Hamdi, dan tiga orang memanen sawit di lahan garapannya. Mereka kemudian dipanggil Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk dimintai keterangan dalam dugaan perkara pencurian buah sawit.  Pemanggilan tersebut berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/556/IX/2022/SPKT/Polres Mukomuko/Polda Bengkulu pada 20 September 2022. Kemudian mereka menghadap penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas meminta Hamdi masuk ke ruangan penyidik guna dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan PT Dharia Dharma Pratama (DDP).  Sekitar pukul 20.30 WIB Hamdi, Randa Fernando, Muhtar, dan Dosi Saputra, selesai dimintai keterangan oleh penyidik dan diminta menunggu di luar ruangan. Ternyata langsung dilakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara tersebut ditetapkan sebagai tersangka.  Saman mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka dan legal standing PT DDP sebagai pelapor kepada pihak kepolisian. Namun, pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban.  Sementara itu, saat dikonfirmasi Kasatreskrim Polres Mukomuko Iptu Susilo membenarkan adanya penetapan tersangka kelima petani tersebut. ”Memang kelima petani tersebut ditetapkan tersangka setelah anggotanya melakukan gelar perkara,” ujar Susilo.  Untuk pasal yang diterapkan, kata dia, yaitu pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Sebab, kelima petani tersebut diduga melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.  Selain itu, lanjut dia, berdasar hasil penyelidikan, pihaknya menemukan barang bukti yang cukup kuat untuk menetapkan kelima petani tersebut sebagai tersangka. ”Hasil penyidikan ditemukan cukup bukti sehingga hasil gelar perkara menetapkan beberapa tersangka dengan menyita barang bukti berupa TBS, alat tani, dan sebagainya,” terang Susilo.  Pada 1986, sebelum adanya Hak Guna Usaha (HGU) PT Bina Bumi Sejahtera (BBS), lahan yang menjadi lahan konflik merupakan wilayah adat Kecamatan Malin Deman. Hal tersebut dibuktikan dengan penguasaan lahan oleh masyarakat adat setempat dan lahan digunakan warga untuk menanam padi, kopi, dan jengkol, di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman.  Salah satu masyarakat adat yang mengelola wilayah tersebut yaitu Darmin, 65, menjelaskan pada 1991-1992 PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) mulai melakukan pengukuran lahan dan mulai melakukan penggusuran secara sepihak. Sebab, para petani yang menggarap lahan tersebut tidak mau menjual tanah yang telah kelola secara turun temurun.  Kemudian pada 1 Agustus 1995, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan sertifikat HGU PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) dengan Nomor 34 dengan luas 1.889 hektare dengan jenis komiditi kakao/cokelat. Sertifikat diterbitkan berdasar Surat Keputusan Menteri Pertanahan Nomor: 42/HGU/BPN/95 pada 12 Juni 1995.

Lima Petani di Mukomuko Diduga Dikriminalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/djoss-perda-masyarakat-adat-jurus-ampuh-atasi-sengketa-lahan-adat_m_221528.jpeg" alt="Debat kandidat Pilgub Sumut, Selasa (19/6) malam." width="100%">
<figcaption>Debat kandidat Pilgub Sumut, Selasa (19/6) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus menilai, persoalan konflik lahan yang kerap menjadikan masyarakat adat sebagai korban. Mereka mendorong soal perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait laham adat tersebut. Untuk itu, paslon yang akrab disapa DJOSS itu menilai, perlunya Peraturan Derah (Perda) Percepatan Masyarakat Adat. Itu dikatakan Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan PPP itu pada salah satu sesi dalam debat publik ketiga di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (19/6) malam. "Perda Masyarakat Adat akan kita perjuangkan. Karena mereka (masyarakat adat) yang tahu, siapa sebenarnya yang berhak di atas lahan tersebut," ungkap Sihar Sitorus&nbsp; dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/6). Sihar menilai, persoalan sengketa lahan tidak lepas dari kepentingan berbagai pihak. Sayangnya, sengketa itu pula yang menjadikan masyarakat adat sebagai korban tanpa melihat sejarah panjang keberadaan masyarakat adat tersebut yang sudah mendiami lahan puluhan tahun lamanya. Kondisi ini pula membuat masyarakat adat tergusur dampak dari ketidakadilan dan penindasan terhadap atas nama hukum. Padahal, keberadaan masyarakat adat ini pula yang sangat berperan dalam menjaga kelestarian hutan. Padahal, lanjutnya, dalam persoalan dalam sengketa lahan ada dasar yang digunakan, yakni IP4T. Yaitu, Inventarisisasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan. Ini diberikan kewenangan kepada gubernur. "Tentunya gubernur membuat satuan tugas untuk menyelesaikan, menginventarisasi siapa-siapa yang berada di atas, di dalam kawasan hutan tersebut. Tentunya kita tahu bahwa undang-undang kawasan hutan pun harus juga adil dan berdaulat kepada masyarakat dan juga kepada pihak lainnya," tegasnya. Djarot Saiful Hidayat menyatakan, perampasan hak atas tanah tak hanya tanah negara saja. Kerap terjadi, perampasan tanah adalah milik masyarakat. Kondisi seperti ini, ditegaskan Djarot, pada kepemimpinan Djoss mendatang, tak lagi masyarakat kecil saja yang merasakan ketidakadilan hukum. "Inilah yang menimbulkan konflik agraria. Terutama perampasan lahan eks HGU PTPN 2. Ini juga harus dituntaskan. Yang kita inginkan, supaya hukum itu tegak dan membela kepada warga miskin," pungkas Djarot.&nbsp;

DJOSS : Perda Masyarakat Adat Jurus Ampuh atasi Sengketa Lahan Adat

tanah adat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah adat

Berita Terkini