<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Sidang kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dengan agenda Tuntutan di Gelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (6/2/2023). Surya Darmadi Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca A" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dengan agenda Tuntutan di Gelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (6/2/2023). Surya Darmadi Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca A</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 yang menjerat pemilik Darmex Group/ Duta Palma Group, Surya Darmadi. Penghentian kasus ini tertuang dalam SP3 dengan nomor Sprin.Henti.Dik/28A/DIK.00/01/<wbr />06/2024 tanggal 14 Juni 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat itu, KPK beralasan menghentikan kasus suap yang menjerat Surya Darmadi karena tidak cukup bukti. "Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti," tulis poin 2 SP3 tersebut yang dikutip, Senin (12/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK beralasan tidak cukup bukti menjerat Surya Darmadi dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK telah menyampaikan penghentian kasus ini kepada pihak Surya Darmadi melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/360/DIK.00/23/06/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa pihaknya menerbitkan SP3 atas kasus yang menjerat Surya Darmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau SP3-nya benar. Kalau surat di atas saya belum tahu," ucap Tessa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyidik kasus suap Surya Darmadi ini pada 2019 silam. Selain Surya Darmadi, dalam kasus suap ini, KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta dan anak usaha PT Duta Palma Group, Duta Palma Satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 hektare; dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain di KPK, Surya Darmadi juga sebelumnya telah dijerat Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus dugaan penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Dalam kasus itu, Surya Darmadi terbukti bersalah dan dihukum 16 tahun pidana penjara di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Surya Darmadi juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 2,2 triliun.&nbsp;</div> </div>

Dalam surat itu, KPK beralasan menghentikan kasus suap yang menjerat Surya Darmadi karena tidak cukup bukti.

Alasan Tak Cukup Bukti, KPK Terbitkan SP3 Hentikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-5-1.jpg" alt="Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan" width="100%">
<figcaption>Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Agung (MA)&nbsp; memangkas hukuman bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng dalam kasus korupsi dan pencucian uang, terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit. Surya Darmadi lolos dari hukuman kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 42 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai gantinya, Surya Darmadi hanya diwajibkan membayar kerugian uang negara senilai Rp 2 triliun dari putusan kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar hukum pidana Chairul Huda meyakini putusan itu sesuai prosedur hukum. Mengingat adanya perubahan dalam interpretasi hukum terkait tindak pidana korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013038324/jurnalis-dpr-anugerahi-intan-fauzi-sebagai-legislator-pro-pemberdayaan-perempuan">Jurnalis DPR Anugerahi Intan Fauzi Sebagai Legislator Pro Pemberdayaan Perempuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi delik materiil. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan kata dapat, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Chairul Huda kepada wartawan, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chairul Huda menjelaskan, dasar perhitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara korupsi menjadi hal penting. Problemnya, pembuktian kerugian perekonomian negara dalam kasus ini didasarkan pada pendapat ahli, yang tidak mengikat hakim dan oleh karena itu dianggap tidak dapat dipastikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini karena kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi harus merupakan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya," ucap Huda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013038168/awas-uang-palsu-marak-diperjualbelikan-di-medsos-dan-e-commerce-bi-ambil-langkah-ini">Awas! Uang Palsu Marak Diperjualbelikan di Medsos dan E-Commerce, BI Ambil Langkah ini</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Huda menilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini yang mencapai sekitar Rp 2 triliun sebenarnya juga didasarkan pada pembuktian yang tidak valid. Pembayaran uang pengganti kepada negara juga harus didasarkan pada perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanpa adanya deklarasi perhitungan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal MA sudah menetapkan, kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi harus berdasarkan BPK sesuai dengan konstitusi negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan MA ini menggambarkan kompleksitas dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dan pentingnya memperkuat perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam konteks hukum pidana di Indonesia," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski hukuman uang pengganti dipangkas,&nbsp;MA memperberat hukuman pidana Surya Darmadi menjadi 16 tahun penjara, dari sebelumnya selama 15 tahun. Bos Duta Palma itu juga harus membayar denda senilai Rp 1 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013038260/mk-kabulkan-penarikan-uji-materi-batas-usia-capres-cawapres-30-tahun">MK Kabulkan Penarikan Uji Materi Batas Usia Capres Cawapres 30 Tahun</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini ditetapkan oleh Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto, dengan Hakim Anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana. Putusan ini diketok pada, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surya Darmasi divonis melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> </div> </div>

Mahkamah Agung (MA)  memangkas hukuman bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng dalam kasus korupsi dan pencucian uang.

Korting Hukuman Uang Pengganti Surya Darmadi jadi Rp 2 Triliun Diyakini Sudah Sesuai Prosedur

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng dalam kasus korupsi dan pencucian uang, terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit. Surya Darmadi lolos dari hukuman kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 42 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surya Darmadi hanya diwajibkan membayar kerugian uang negara senilai Rp 2 triliun dari putusan kasasi. Sehingga, MA meringankan Rp 40 triliun dari kewajiban pembayaran uang pengganti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolak perbaikan. Uang pengganti Rp 2,238 triliun, subsider 5 tahun penjara," bunyi keterangan pada laman MA, Selasa (19/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, MA memperberat hukuman pidana Surya Darmadi menjadi 16 tahun penjara, dari sebelumnya selama 15 tahun. Bos Duta Palma itu juga harus membayar denda senilai Rp 1 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pidana penjara 16 tahun, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," bunyi putusan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini ditetapkan oleh Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto, dengan Hakim Anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana. Putusan ini diketok pada, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01977224/banding-ditolak-surya-darmadi-tetap-divonis-15-tahun-penjara-dan-bayar-uang-pengganti-rp-42-triliun">Banding Ditolak, Surya Darmadi Tetap Divonis 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 42 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Bos PT Duta Palma Group&nbsp;Surya&nbsp;Darmadi&nbsp;sebelumnya divonis 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/2) lalu.&nbsp;Surya&nbsp;Darmadi&nbsp;terbukti melakukan korupsi korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan,&nbsp;Surya&nbsp;Darmadi&nbsp;juga dibebankan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.238.274.248,234 dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39.251.177.520.000. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis ini terbilang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut&nbsp;Surya&nbsp;Darmadi&nbsp;dengan hukuman pidana seumur hidup. Hakim berasalasan, usianya yang sudah tua dan mempunyai penyakit jantung menjadi alasan hukumannya diringankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pemilik Darmex Group&nbsp;itu terbukti merugikan keuangan dan perekonomian negara Rp 78,8 triliun, serta melakukan tindak pidana pencucian uang periode 2005-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Surya&nbsp;Darmasi divonis melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> </div> </div> </div> </div>

"Tolak perbaikan. Uang pengganti Rp 2,238 triliun, subsider 5 tahun penjara," bunyi keterangan pada laman MA, Selasa (19/9).

MA Pangkas Hukuman Uang Pengganti Bos Duta Palma Surya Darmadi Rp 40 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-160023-796025579.jpg" alt="Mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO)." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kejaksaan Agung menyatakan belum mendapat informasi terkait perkembangan terbaru kasus Surya Darmadi alias Apeng, bos PT Duta Palma Group. Kasus itu menyeret nama Bupati Sambas periode 2001-2011, Burhanuddin A. Rasyid. Padahal, Surya Darmadi sudah divonis 15 tahun penjara.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya belum dapat informasi,&rdquo; ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.</p> <p>Surya Darmadi telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Kasus itu juga menyeret mantan Bupati Inhu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.</p> <p>Selain pidana badan, menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Fahzal Hendri, Surya Darmadi juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun.</p> <p>Dalam kasus itu, Raja Thamsir Rachman divonis 7 tahun penjara. &rdquo;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Raja Thamsir Rachman selama 7 tahun,&rdquo; kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, saat itu.</p> <p>Menurut jaksa penuntut, Raja Thamsir terseret kasus tersebut karena dinilai memanfaatkan jabatan untuk mengeluarkan izin usaha kepada Surya Darmadi. Perbuatan Raja Thamsir dinilai memperkaya Surya Darmadi.</p> <p>Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan kasus serupa yang terjadi di tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar)? Selain Kabupaten Inhu, kasus serupa yang terkait Surya Darmadi, diduga juga terjadi di tiga kabupaten di Kalbar. Yakni di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang,&nbsp;dan Kabupaten Sanggau. Di tiga kabupaten itu juga diduga melibatkan para mantan bupati.</p> <p>Seperti di Sambas, mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid, juga diduga terlibat kasus terkait Surya Darmadi. Burhanuddin A. Rasyid diduga melakukan pembiaran atas penguasaan lahan oleh Surya Darmada melalui PT Wirata Bangun Persadar di Desa Sepantai.</p> <p>Kabar terbaru, Burhanuddin A. Rasyid pada 18 Juli resmi bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Sebelumnya, Burhanuddin adalah kader Partai Ummat pimpinan Amien Rais.</p>

Kejagung mengaku belum dapat informasi perkembangan terbaru kasus bos PT Duta Palma Group. Kasus itu menyeret nama mantan Bupati Sambas

Bos PT Duta Palma Group Sudah Divonis, Bagaimana Kasus Eks Bupati Sambas?

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-5-1.jpg" alt="Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan" width="100%">
<figcaption>Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan terdakwa&nbsp;Surya Darmadi. Dalam amar putusannya, PT DKI Jakarta justru menguatkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap pemilik Darmex Group tersebut, yakni 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekitar Rp 42 triliun.</p> <p>&ldquo;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst,&rdquo; ujar majelis hakim PT DKI Jakarta yang diketuai&nbsp;Mohammad Lutfi, dikutip dari salinan putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI, diakses di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (13/6).<br /><br />Sebelumnya, pada 23 Februari 2023, Hakim Ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Surya Darmadi dengan hukuman 15 tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004&mdash;2022.<br /><br />Majelis hakim menilai Surya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer pertama Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dakwaan primer ketiga Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br /><br />Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar uang yang dia dapatkan dari perbuatan pidana tersebut sebesar Rp2.238.274.248.234,00 dan uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520,00.<br /><br />"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita dan dilelang atau diganti dengan pidana tambahan selama 5 tahun," kata Fahzal.<br /><br />Terkait dengan hal yang memberatkan, di antaranya majelis hakim menilai perbuatan Surya tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi. Kedua, tindakan terdakwa telah memicu kemunculan konflik antara perusahaannya dan masyarakat setempat.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01438240/surya-darmadi-divonis-15-tahun-penjara">Surya Darmadi Divonis 15 Tahun Penjara</a></strong><br /><br />Sementara itu, hal-hal yang meringankan, di antaranya Surya telah lanjut usia, bersikap sopan di persidangan, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan seperti membangun infrastruktur, perumahan karyawan, sekolah, dan rumah ibadah, memiliki 21.000 karyawan, dan taat dalam membayar pajak.</p>

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023

Banding Ditolak, Surya Darmadi Tetap Divonis 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 42 Triliun

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Sidang kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dengan agenda Tuntutan di Gelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (6/2/2023). Surya Darmadi Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca A" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dengan agenda Tuntutan di Gelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (6/2/2023). Surya Darmadi Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca A</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group, telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Pasalnya konglomerat CPO itu terkait dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Kasus ini juga menyeret mantan Bupati Inhu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman.&nbsp;</p> <p>Selain pidana badan, menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Fahzal Hendri, Surya Darmadi juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun.</p> <p>Sementara, dalam kasus ini, Raja Thamsir Rachman divonis 7 tahun penjara. &ldquo;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Raja Thamsir Rachman selama 7 tahun," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangannya, saat itu.</p> <p>Menurut Jaksa Penuntut, Raja Thamsir terseret kasus ini karena dinilai memanfaatkan jabatannya untuk mengeluarkan izin usaha kepada Surya Darmadi alias Apeng itu. Perbuatan Raja Thamsir dinilai memperkaya Surya Darmadi.</p> <p>Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kasus serupa yang terjadi di tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar)?</p> <p>Seperti diketahui dari berbagai sumber, selain Kabupaten Inhu, kasus serupa yang terkait Surya Darmadi, diduga juga terjadi di tiga kabupaten di Kalbar, yakni di Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang&nbsp;&nbsp;dan Kabupaten Sanggau. Di tiga kabupaten ini juga diduga melibatkan para mantan bupati.</p> <p>Seperti di Sambas, mantan Bupati Sambas periode 2001-2011, Burhanuddin A Rasyid, juga diduga terlibat kasus terkait Surya Darmadi. Burhanuddin A Rasyid diduga melakukan pembiaran atas penguasaan lahan oleh Surya Darmada melalui PT Wirata Bangun Persadar di Desa Sepantai.&nbsp;</p> <p>Menurut kuasa hukum masyarakat Desa Sepantai, Tobias Ranggie, mantan Bupati Sambas itu diduga mengeluarkan izin kepada Surya Darmadi melalui PT Wana Bangun Persada seluas 7.000 hektar.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Masalahnya, ternyata lahan di Desa Sepantai itu berstatus hutan produksi dan belum diubah statusnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkapnya.</p> <p>Jika merujuk pada vonis yang dijatuhkan kepada mantan Bupati Inhu Raja Thamsir Rachman, sebagai yurisprudensi, kasus yang terjadi di Sambas, yang melibatkan Burhanuddin A Rasyid, dan dua mantan bupati lain di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, seharusnya dibawa juga ke meja hijau.</p> <p>Namun, sampai saat ini, perkembangan kasus ini belum jelas. Ketika ditanyakan ke pihak Kejagung yang menangani kasus ini, sampai berita ini diturunkan, belum memberikan konfirmasi. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana b punelum membalas pesan yang dikirim kepadanya.</p>

Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group, telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Surya Darmadi Divonis 15 Tahun, Publik Pertanyakan Eks Bupati Sambas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Sidang kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dengan agenda Tuntutan di Gelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (6/2/2023). Surya Darmadi Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca A" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dengan agenda Tuntutan di Gelar di PN Tipikor, Jakarta, Senin (6/2/2023). Surya Darmadi Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca A</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Akademisi Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menempuh banding atas vonis terdakwa kasus suap izin hak guna usaha (HGU) PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu 2004-2022, Surya Darmadi.<br /> <br /> "Jika orientasi penuntutan tidak hanya menghukum badan tapi juga ganti rugi kepada negara yang sebesar-besarnya, saya setuju," ujar Abdul Fickar saat dihubungi di Jakarta, Minggu (26/2).<br /> <br /> Fickar juga menyarankan jaksa penuntut umum (JPU) menyertai bukti untuk pembuktian kerugian negara dalam mengajukan banding. Pun itu harus menjadi dasar tuntutan.<br /> <br /> "Jika tidak ada perhitungan riil yang didukung bukti-bukti kerugian, maka hakimnya akan kesulitan untuk merumuskan besaran ganti rugi yang akan dijadikan amar putusan dari hukuman," tuturnya.<br /> <br /> "Begitulah konsekuensi mengajukan banding agar hukuman ganti ruginya bisa sebanding dengan kerugian riil dan kerugian potensial di masa datang," sambung dosen hukum pidana ini.<br /> <br /> Oleh sebab itu, Fickar mengusulkan Kejagung menggandeng instansi lain dalam menghitung kerugian keuangan dan perekonomian negara imbas beroperasinya perkebunan sawit Duta Palma Group. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya.<br /> <br /> "Ya, seharusnya begitu supaya (penghitungan kerugian negara) akurat dan riil, tidak sembarangan jumlah, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.<br /> <br /> Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/2), memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sebab, dinilai dengan sah dan meyakinkan melakukan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) izin hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau, pada 2004-2022.<br /> <br /> Selain itu, Apeng, nama sapa bos PT Duta Palma Group ini, juga diperintahkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Nilainya menembus Rp 41 triliun.<br /> <br /> Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis Surya Darmadi. Hal-hal yang memberatkan adalah tak membantu program pemerintah memberantas korupsi dan Duta Palma belum menerapkan plasma sehingga memicu konflik dengan warga sekitar.<br /> <br /> Adapun hal-hal yang meringankan hukuman Surya Darmadi adalah lansia; bersikap sopan selama persidangan; Duta Palma melakukan CSR; membangun perumahan untuk karyawan, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan senilai Rp 200 miliar serta biaya pendidikan Rp 28 miliar; mempekerjakan 21.000 karyawan; dan 5 perusahaannya membayar pajak hingga Rp 215 miliar.<br /> <br /> Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan JPU, penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. JPU juga meminta Surya Darmadi membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp 4,7 triliun dan USD 7,8 juta serta merugikan perekonomian negara Rp 73 triliun.<br /> <br /> Tuntutan tersebut diajukan JPU lantaran mendakwa Surya Darmadi dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU, serta Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU.

Akademisi Dukung Kejagung Banding Vonis Surya Darmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-5-1.jpg" alt="Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan" width="100%">
<figcaption>Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, pemilik Duta Palma Group tersebut diganjar hukuman tambahan membayar uang pengganti dan kerugian perekonomian negara dengan total Rp 41,9 triliun.<br /> <br /> Majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri menyatakan bahwa Surya melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Juga melanggar Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu, hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp 39,7 triliun.<br /> <br /> ”Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer,” katanya kemarin (23/2).<br /> <br /> Dalam sidang tersebut, Fahzal menegaskan bahwa vonis Surya Darmadi lebih rendah daripada tuntutan lantaran alasan kemanusiaan. Majelis hakim tidak ingin ada pihak yang menganggap terdapat permainan dalam proses peradilan Surya. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman seumur hidup. ”Ini (putusan, Red) demi kemanusiaan. Bapak sakit-sakit, sudah tua lagi,” imbuhnya.<br /> <br /> Selama menjalani proses hukum, Surya Darmadi sempat dibantarkan ke rumah sakit. Saat pembacaan putusan kemarin, sidang juga sempat dihentikan sementara karena Surya merasakan sakit di bagian jantung.<br /> <br /> Atas putusan tersebut, Surya Darmadi melalui penasihat hukumnya, Juniver Girsang, menyatakan banding. ”Kami sudah sepakat bahwa hari ini (kemarin, Red) juga kami menyatakan banding terhadap putusan majelis,” kata dia.<br /> <br /> Langkah itu diambil lantaran pihaknya kecewa majelis hakim maupun jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan UU Cipta Kerja. Menurut Juniver, dalam UU itu jelas disebutkan, ketelanjuran memasuki kawasan hutan tidak dikenakan sanksi pidana.

Surya Darmadi Ajukan Banding setelah Divonis 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi divonis 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Surya Darmadi terbukti melakukan korupsi korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga primair penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/2).<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," imbuhnya.<br /> <br /> Selain pidana badan, Surya Darmadi juga dibebankan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.238.274.248,234 dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39.251.177.520.000. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama lima tahun.<br /> <br /> Vonis ini terbilang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Surya Darmadi dengan hukuman pidana seumur hidup. Hakim berasalasan, usianya yang sudah tua dan mempunyai penyakit jantung menjadi alasan hukumannya diringankan.<br /> <br /> "Terdakwa sudah lanjut usia, terdakwa bersikap sopan di persidangan ini, terdakwa dalam berkegiatan perkebunan juga melaksanakan CSR di wilayah perkebunan membangun perumahan untuk karyawan, membangun sekolah SD, SMP, SMK, rumah ibadah, poliklinik dana mencapai Rp 200 miliar, biaya pendidikan mencapai Rp 28 miliar.<br /> Perkebunan mempekerjakan 21 ribu karyawan. Perusahaan terdakwa juga membayar pajak penghasilan dari lima perusahaan mencapai Rp 215 miliar," papar Hakim.<br /> <br /> Meski demikian, terdapat hal yang memberatkan dalam menjatuhkan vonis ini. Hakim menilai, Surya Darmadi tidak<br /> membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /> <br /> "Selain itu perkebunan kelapa sawit Duta Palma Group belum menerapkan plasma yang kemudian terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang menuntut kebun plasma untuk masyarakat setempat," tegas Hakim Fahzal.<br /> <br /> Pemilik Darmex Group Surya Darmadi tersebut terbukti merugikan keuangan dan perekonomian negara Rp 78,8 triliun, serta melakukan tindak pidana pencucian uang periode 2005-2022.<br /> <br /> Surya Darmasi divonis melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surya Darmadi Divonis 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Langkah jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Bos PT. Duta Palma, Surya Darmadi penjara seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu, Riau, menuai apresiasi. Sebab ini dapat menjadi terapi kejut (shock therapy) untuk swasta yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.<br /> <br /> "Itu bagus, terobosan hukum yang rasional sekali. Ini menjadi shock therapy kepada swasta dan pejabat publik," ujar Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/2).<br /> <br /> Lebih jauh, Uchok berpendapat, langkah tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan investasi di dalam negeri. Namun, efeknya dinilai hanya sementara jika pemerintah melakukan perbaikan.<br /> <br /> "Memang nanti konsekuensi atau akibatnya investasi akan ketakutan. Tapi, itu takkan lama asal pemerintah memperbaiki lagi sistem transaksi, akuntabilitas pengadaan, pengeloaan angaran, pengadaan lebih terbuka. Kalau itu dikejar, investasi lebih galak lagi," tuturnya.<br /> <br /> Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Sebab, korupsi yang dilakukan Surya Darmadi merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga puluhan triliun rupiah.<br /> <br /> "Merugikan keuangan negara itu korupsi dalam keadaan biasa itu ancamannya 20 tahun, tetapi merugikan perekonomian negara itu bisa hukuman mati dan dia dituntut seumur hidup," ujarnya.<br /> <br /> Mahfud menerangkan, Surya Darmadi membangun usaha dengan prosedur yang salah. Pangkalnya, menyuap kepala daerah dan memanfaatkan lahan negara tanpa izin.<br /> <br /> "Saya berharap kita semua tegas terhadap korupsi karena itu adalah uang rakyat," katanya.<br /> <br /> Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 6 Februari 2023, JPU menuntut Surya Darmadi dipenjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsiden 6 bulan kurungan. Alasannya, menyerobot lahan negara di Riau sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,7 triliun dan USD 7,8 juta serta merugikan perekonomian negara Rp 73 triliun.<br /> <br /> Apalagi, JPU menilai Surya Darmadi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apeng, sapaannya, disebut menyamarkan, mengubah bentuk, hingga mengalirkan keuntungan dari hasil korupsinya ke beberapa perusahaan di berbagai negara.<br /> <br /> Oleh sebab itu, JPU juga menuntut Surya Darmadi membayar uang pengganti sebesar Rp 4,7 triliun, USD 7,8 juta, dan Rp 73 triliun. Besaran uang pengganti ini sesuai nilai kerugian ekonomi dan keuangan negara yang timbul akibat korupsi dan TPPU.

Bos Duta Palma Dituntut Seumur Hidup, Terobosan Hukum Rasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Surya Darmadi

Berita Terkini