<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/komisioner-lmkn-2383296708.jpg" alt="Komisioner LMKN periode 2025-2028. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisioner LMKN periode 2025-2028. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) membeberkan kriteria suara burung terkena royalti, jika diputar di ruang komersial, seperti kafe, restoran, dan sejenisnya.&nbsp; Komisioner LMKN Dedy Kurniadi menegaskan suara burung yang disetel di kafe atau sejenisnya tetap akan terkena peraturan royalti, jika pembuatan suara burung itu melibatkan produser. ''Saya kira sepanjang suara burung itu ada produsernya, maka karya rekaman suara burung juga akan kena royalti,'' ujar Dedy usai dilantik menjadi komisioner LMKN periode 2025-2028 di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta Selatan, Jumat (8/8).&nbsp; Adapun LMKN mendapat mandat utama untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik. Para komisioner LMKN periode 2025-2028 dilantik oleh Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum Razilu.&nbsp; Lebih jauh Dedy menuturkan terkait soal suara burung, menurut dia suara asli dari penyanyi asli lebih enak didengar daripada suara burung. Dia menilai respons masyarakat terkait royalti tergolong berlebihan. Komisioner LMKN bakal meluruskan penerapan dari peraturan royalti.&nbsp;"Saya kira ini reaksinya yang agak berlebihan. Bisa kita luruskan lagi. Karena, siapa masyarakat Indonesia yang tidak suka penciptanya juga sejahtera. Itu yang jadi kunci,'' terangnya. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua LMKN Dharma Oratmangun menuturkan, kafe atau yang memperdengarkan suara burung atau instrumen alam dapat dikenakan kewajiban untuk membayar royalti. Kewajiban tersebut apabila suara atau instrumen difiksasi oleh perekamnya sehingga memiliki konsekuensi Hak Perekaman Fonogram yang terlindungi. Sementara itu, Dirjen KI Kemenkum Razilu menuturkan, pelantikan dilakukan karena masa kerja komisioner LMKN sebelumnya telah usai dan yang baru dilantik akan bertugas selama tiga tahun ke depan.&nbsp;''Pelantikan ini dilakukan mengingat sudah berakhirnya masa jabatan komisioner LMKN periode sebelumnya,'' ujarnya. Dia berharap para komisioner itu bisa menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait.&nbsp;''Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan,'' ujarnya. Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung bahwa hadirnya Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pencipta, kepada pemegang pencipta, dan pemilik hak terkait. Dalam regulasi itu juga ada beberapa hal penting yang dicatatnya. Pertama, perwakilan LMK yang sebelumnya tidak ada. Lalu, pemangkasan dana operasional maksimum ditetapkan 20 persen dalam aturan sebelumnya. Itu disebutkannya dipatok pada angka persis buka maksimum atau minimum. ''Mereka menetapkan hanya 8 persen, artinya kurang lebih ada 12 persen sebenarnya yang bisa dibagi kepada para pemegang hak, kepada para pencipta, kepada para pemegang hak lain-lain sebagainya,'' katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016402694/gaduh-skema-royalti-soal-pemutaran-lagu-dpr-ingatkan-tak-bebani-umkm-dan-pelaku-ekraf">Gaduh Skema Royalti soal Pemutaran Lagu, DPR Ingatkan Tak Bebani UMKM dan Pelaku Ekraf</a> Sebagai informasi, ada sepuluh komisioner periode 2025-2028 yang dilantik. Yaitu,&nbsp; Komisioner LMKN Pencipta meliputi, Andi Muhanan Tambolututu, M Noor Korompot, Dedy Kurniadi, Makki Omar, dan Aji M Mirza Ferdinand. Lalu, Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait yakni, Wiliam, Ahmad Ali Fahmi, Suyud Margono, Jusak Irwan Setiono, dan Marcell Siahaan. (rya)

Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025-2028 membahas royalti atas penggunaan lagu dan suara burung.

LMKN Beber Kriteria Suara Burung Terkena Royalti yang Diputar di Kafe, Restoran, atau Tempat Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/i-1882346629.jpg" alt="Ketua LMKN Dharma Oratmangun (tengah) bersama Ikke Nurjanah dan Isra. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua LMKN Dharma Oratmangun (tengah) bersama Ikke Nurjanah dan Isra. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyampaikan sikap tegas bahwa kafe, restoran, dan tempat usaha komersial harus membayar royalti ketika menggunakan lagu atau musik.&nbsp; Ketegasan LMKN tersebut diklaim sebagai bagian dari amanat Undang Undang dimana LMKN diberi mandat untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan royalti. Ketua LMKN Dharma Oratmangun secara tegas mengatakan bahwa memutar musik instrumental yang hanya menampilkan suara burung, gemericik air, dan sejenisnya tanpa ada lirik lagunya, juga dikenakan kewajiban membayar royalti dan bakal ditagih oleh LMKN. "Misalnya dia putar suara burung sekalipun, itu harus bayar royalti. Karena disitu ada hak dari produser fonogramnya," kata Dharma Oratmangun. Pernyataan tegas LMKN tersebut sebagai respons atas sejumlah pemilik kafe dan restoran yang keberatan akan kewajiban membayar royalti ketika memutar lagu. Sejumlah dari mereka kemudian berinisiatif untuk memutarkan musik instrumental yang memperdengarkan suara alam seperti gemericik air, suara burung, dan sejenisnya di tempat usaha mereka untuk tujuan menghindari kewajiban membayar royalti. LMKN menyatakan, apabila pemilik usaha tidak mau bayar royalti, sebaiknya mereka tidak usah memutar lagu atau musik di tempat usahanya. Karena memutar lagu di tempat usaha sebenarnya tidak ada kewajiban bagi mereka. "Kalau nggak mau bayar royalti jangan putar lagu atau musik, kan ggak ada kewajiban juga harus memutar musik," tegas Dharma Oratmangun. Dia juga mengatakan, LMKN tetap akan menagih royalti apabila tempat usaha tidak memutar lagu atau musik bahasa Indonesia atau hanya memutar lagu-lagu barat. Pasalnya, LMKN sudah bekerja sama dengan banyak negara untuk menarik royalti atas lagu-lagu yang diputar di Indonesia. "Kalau mereka memutar lagu, musik, mau itu lagu Indonesia atau lagu barat, tetap wajib bayar royalti," tuturnya.

LMKN menegaskan bahwa kafe dan restoran harus membayar royalti meski hanya memutar suara alam, terkait hak dari produser fonogramnya.

LMKN Tegaskan Kafe yang Putar Suara Burung Harus Bayar Royalti, Dharma Oratmangun: Ada Hak dari Produser Fonogramnya

Suara burung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suara burung

Berita Terkini

LMKN Beber Kriteria Suara Burung Terkena Royalti yang Diputar di Kafe, Restoran, atau Tempat Komersial

LMKN Tegaskan Kafe yang Putar Suara Burung Harus Bayar Royalti, Dharma Oratmangun: Ada Hak dari Produser Fonogramnya

Download Aplikasi JawaPos.com