<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/d3znxhoZQF2gcavJ2LDS2vKfSX9THDhNYlIkv5P9-1-3894747983.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa umumkan 5 bank himbara yang menerima dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa umumkan 5 bank himbara yang menerima dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana anggaran untuk penyaluran stimulus pemerintah kepada masyarakat akan terus ada, termasuk dengan Program Paket Ekonomi 8+4+5 yang akan diterapkan pada tahun ini hingga tahun 2026.&nbsp; Purbaya menyebut dana tambahan untuk program insentif masyarakat, salah satunya bisa diambil dari beberapa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum optimal.&nbsp; Hal ini sejalan dengan rencananya yang akan mengecek secara langsung belanja di kementerian-kementerian dengan APBN jumbo mulai bulan Oktober. Bahkan, ia pun akan mengajak Presiden Prabowo selama pengecekan itu.&nbsp; "Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9).&nbsp; Lebih lanjut, dia mengatakan akan memberi waktu kepada sejumlah K/L untuk bisa segera menggenjot belanja hingga akhir Oktober 2025. Jika masih belum berhasil, ia memastikan akan mengambil uang tersebut untuk kemudian bisa dibelanjakan ke program-program yang bisa langsung dirasakan masyarakat.&nbsp; "Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka (K/L) berpikir kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," tegas Menkeu.&nbsp; "Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertanggung &nbsp;ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," imbuhnya.&nbsp; Dia membeberkan, dalam program 8+4+5 anggaran paling besar dikucurkan untuk bantuan pangan beras yang mencapau Rp 7 triliun. Bahkan, ia tak ragu untuk kembali menyuntikkan dana, apabila masih dinilai kurang.&nbsp; "Saya pikir yang paling besar kan Rp 7 triliun untuk beras 2 kilo. Itu akan kita kasih 2 bulan kali 10 kilo. Itu akan dikasih 2 bulan pertama. Nanti kalau masih kurang, kita akan kasih lagi," tutur Purbaya.&nbsp; Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan akan segera meluncurkan program paket ekonomi tahun 2025 dan 2026. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/9).&nbsp; Airlangga menyebut Program Paket Ekonomi 8+4+5 itu akan terdiri dari 8 program akselerasi tahun ini. Kemudian, ada 4 program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 dan 5 program lainnya merupakan terkait dengan program andalan pemerintah untuk membuka lapangan kerja.&nbsp; "Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025; 4 program yang dilanjutkan di 2026; dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Airlangga.&nbsp; Lebih lengkap berikut ini daftar 8+4+5 Program Paket Ekonomi yang disiapkan dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2026:&nbsp; <h3>8 Program Akselerasi Program 2025</h3> 1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) 2. Perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dan restaurant 3. Bantuan pangan periode Oktober-Nove,ber 2025 4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU Transporatasi online (Ojol). Termasuk ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. 5. Program manfaat layanan tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan 6. Program padat karya tunai (Cash for Work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum 7. Program Deregulasi atau implementasi PP 28 Tahun 2025&nbsp; 8. Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta) dengan perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gigs UMKM&nbsp; <h3>4 Program Dilanjutkan di Program 2026</h3> 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM Tahun 2026 serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM 2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata 3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya 4. Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU).&nbsp; <h3>5 Program Penyerapan Tenaga Kerja</h3> 1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2. Replanting di perkebunan rakyat 3. Kampung nelayan merah putih 4. Revitalisasi tambah pantura 5. Modernisasi kapal nelayan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana untuk stimulus pemerintah akan terus ada, termasuk Program Paket Ekonomi 8+4+5.

Menkeu Purbaya Minta Kementerian-Lembaga Genjot Belanja hingga Oktober 2025: Kalau Nggak Bisa, Kita Ambil Uangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/FotoJet-8-1958478920.jpg" alt="ilustrasi sekolah yang mengajarkan pelajaran hidup penting." width="100%">
<figcaption>ilustrasi sekolah yang mengajarkan pelajaran hidup penting.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekolah bukan sekadar mendapatkan nilai bagus berupa angka. Tapi juga harus memuat nilai-nilai kehidupan yang bisa ditanamkan hingga digunakan untuk masa depan siswa. Seperti yang dilakukan Sekolah Terpadu Sedaya Bintang dalam proses mendidik siswa-siswinya. Baru diresmikan pada Sabtu, (19/7) lalu, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang memandang lingkungan sekolah sebagai guru ketiga. Yakni sebuah ruang hidup yang memberi pengalaman belajar otentik, memupuk rasa ingin tahu, dan menumbuhkan kemandirian serta kolaborasi dalam diri setiap anak.&nbsp; Untuk itu, lingkungan belajar kelak akan dilengkapi dengan berbagai Learning Corners, yang dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, berpikir kritis, problem solving, kreativitas, literasi, kemampuan sosial, dan keterampilan spasial anak. Selain itu, akan ditunjang pula dengan Vertical Collaborative Board di jenjang SD, yang mendorong siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan komunikasi efektif. Diungkapkan Soegianto Nagaria, Ketua Yayasan Pendidikan Sedaya Bintang, sekaligus Direktur Summarecon, pada tahap 1 ini, pihaknya telah membuka kelas untuk jenjang Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). &ldquo;Saya berharap kehadiran Sekolah ini dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi masa depan Indonesia yang gemilang,&rdquo; ujarnya dalam peresmian baru-baru ini. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum, Sekolah Terpadu Sedaya Bintang berafiliasi dengan Sekolah Terpadu Pahoa. Kurikulum yang diterapkan menitikberatkan pada tiga pilar utama. Yakni pendidikan Budi Pekerti berlandaskan nilai Pancasila dan ajaran konfusius yang universal, implementasi program Trilingual (Mandarin, Inggris, Indonesia), dan penerapan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts &amp; Mathematics). Dipaparkan Soegianto, kurikulum ini mengintegrasikan Kurikulum Nasional Merdeka Belajar, Kurikulum Internasional Pearson Edexcel (UK Based), dan Kurikulum Singapura (Dr. Yeap Ban Har) khusus untuk Matematika. Sedangkan, pembelajaran di sekolah ini mengadopsi konsep Holistic Education. &ldquo;Sehingga pendekatan ini bertujuan mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang meliputi aspek intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual,&rdquo; sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Aida Halim, Executive Director Unit Edukasi PT Summarecon Agung Tbk. mengatakan, beragam persiapan telah dilakukan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Salah satunya, fokus melakukan peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan. Seperti pelatihan teori dan praktik bersama pakar internasional seperti Prof. Pei-Jung Lin dan Yeap Ban Har. Lalu visitasi dan coaching on-site untuk mendukung penerapan praktik terbaik di kelas, serta penguatan Community of Practice (CoP) yang mendorong guru berbagi praktik terbaik dan refleksi pembelajaran. &ldquo;Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk ekosistem pembelajaran yang berfokus pada penguatan akademik, pengembangan karakter, serta kompetensi abad ke-21 (Critical Thinking, Communication, Creativity, dan Collaboration) ke dalam seluruh aspek pembelajaran,&rdquo; ujarnya. Sekolah Terpadu Sedaya Bintang berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar di kawasan Summarecon Bandung dengan bangunan tahap pertama yaitu gedung tiga lantai seluas lebih dari 6.000 m&sup2;. Uniknya, dengan mengintegrasikan kesejukan lingkungan Summarecon Bandung, desain arsitektur Sekolah Terpadu Sedaya Bintang dirancang tanpa penggunaan pendingin ruangan (AC) untuk ruang kelas bagi siswa KB dan TK. Dengan kata lain, bangunan sekolah juga memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara melalui banyak bukaan. Sehingga menciptakan suasana belajar yang sehat dan nyaman. Salah satu fitur yang dihadirkan adalah Roof Garden, yang dapat dimanfaatkan anak-anak sebagai ruang praktik berkebun. Melalui aktivitas ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh lebih dekat dengan alam dan semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap bumi. Selain itu, Eco Learning Activities diimplementasikan guna menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Inisiatif ini selaras dengan visi Summarecon Bandung yang telah mendapatkan pengakuan internasional dalam pengelolaan kawasan. Siswa akan diikutsertakan dalam berbagai aktivitas lapangan seperti Urban Farming and Plant Nursery, Bird Conservation Lake, dan Waste Management Education.

Sekolah bukan sekadar mendapatkan nilai bagus berupa angka. Tapi juga harus memuat nilai-nilai kehidupan.

Jadi Guru Ketiga, Lingkungan Belajar di Sekolah Harus Memberikan Pengalaman Otentik dan Kolaborasi dengan Kurikulum yang Menekankan Tiga Pilar Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/JKT_Daya-Beli-Lesu_SALMAN-TOYIBI_JAWA-POS-4-882217703.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja di salah satu gerak ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja di salah satu gerak ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mencanangkan beberapa program untuk mendorong konsumsi masyarakat khususnya terkait belanja ritel. Salah satunya adalah Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat dan instansi pemerintah agar mengutamakan belanja produk lokal dalam kegiatan belanja barang dan jasa. Seberapa efisien program tersebut dapat mendorong kinerja pelaku usaha di sektor ritel? Berikut komentar mereka. "Program BINA dimaksudkan menjadi salah satu solusi di tengah low season tahun ini yang panjang. Namun demikian, untuk mengatasi masalah daya beli masyarakat tidak akan bisa jika hanya mengandalkan program BINA dan program lainnya yang sejenis. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan memberikan berbagai stimulus yang berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat yang telah berlangsung cukup lama yang mana saat ini ditambah lagi dengan beban atas dampak global," ujar&nbsp;Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. "Kami mengandalkan program BINA untuk meningkatkan konsumsi domestik di tengah pelemahan daya beli. Program ini diharapkan dapat menjaga sekaligus memperkuat sektor konsumsi domestik, mengingat konsumsi berkontribusi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berharap pemerintah tidak membuat aturan-aturan yang tidak produktif dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional," kata&nbsp;Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. "Rata-rata penjualan retail dalam satu tahun bisa mencapai omzet kurang lebih Rp424 triliun. Program-program seperti Harbolnas, BINA, Epic Sale, didorong untuk mengundang masyarakat untuk belanja lebih giat lagi," komentar&nbsp;Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) Solihin.

Pemerintah mencanangkan program BINA untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mendukung sektor ritel di tengah tantangan ekonomi.

Pemerintah Luncurkan Program BINA untuk Dukung Belanja Ritel

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JKT_Rapimnas-Kadin-Versi-Munaslub_Salman-Toyibi-04JPG-530729640.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan paparan pada acara Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan paparan pada acara Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan akan memberikan stimulus paket kebijakan ekonomi dan insentif kepada masyarakat berpendapatan rendah (MBR) di tengah kebijakan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan penerapan kebijakan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP 1 persen untuk barang kebutuhan pokok dan penting," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015427315/9-momen-yang-membuat-introvert-ingin-diam-di-rumah-saja-salah-satunya-ada-orang-asing-gabung-di-tempat-ngopi">9 Momen yang Membuat Introvert Ingin Diam di Rumah Saja, Salah Satunya Ada Orang Asing Gabung di Tempat Ngopi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015387302/berikut-11-arti-mimpi-yang-menandakan-datangnya-rezeki-besar-dan-kesuksesan">Berikut 11 Arti Mimpi yang Menandakan Datangnya Rezeki Besar dan Kesuksesan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan bahwa stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah terdiri dari insentif bagi rumah tangga, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, serta sektor perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, stimulus ini diberikan berdasarkan pada masukan banyak. Selain itu sejalan dengan tugas pemerintah yang akan terus menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen ekonomi sebagai bentuk keadilan dan gotong royong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga masyarakat memahami bahwa ini adalah ini adalah sebuah paket lengkap komperhensif dengan terus melihat data dan mendengar semua masukan dan coba memberikan keseimbangan dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi memastikan keadilan dan gotong royong," jelas Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini daftar paket stimulus ekonomi di tengah kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah Tangga</div> <div dir="auto">- Bantuan pangan/beras 10 kg per bulan yang berlaku untuk dua bulan Januari-Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan (PBP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- PPN DTP 1 persen untuk tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Diskon listrik 50 persen, khusus pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah terhitung selama dua bulan Januari-Februari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pekerja</div> <div dir="auto">- Kemudahan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK. Total pekerjanya 13,6 juta dana kelolaannya Rp14,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di mana sekitar Rp 66 triliun dana yang dikelola oleh BPJS ini juga akan diberikan diskon untuk JKK ini bagi pekerja, yaitu 3,76 pekerja dari 110 ribu perusahaan yang merupakan industri padat karya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UMKM</div> <div dir="auto">- Perpanjangan masa berlakunya PPh Final 0,5 persen khusus UMKM yang omzetnya di atas Rp 500 juta/tahun. Sedangkan untuk UMKM di bawah Rp 500 juta/tahun sepenuhnya dibebaskan PPh tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Industri Padat Karya</div> <div dir="auto">- Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk para pekerja di industri padat karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan</div> <div dir="auto">- Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin untuk produktivitas dengan subsidi bunga 5 persen</div> <div dir="auto">- Bantuan sebesar 50 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor padat karya selama 6 bulam</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mobil listrik dan Mobil Hybrid</div> <div dir="auto">- Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN DTP 10 persen KBLBB CKD, PPnBM DTP 15 persen KBLBB impor CBU dan CKD, BM 0 persen KBLBB CBU.</div> <div dir="auto">- Kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sektor Perumahan</div> <div dir="auto">- PPN DTP ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar atas Rp 2 miliar pertama dengan skema diskon 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025 dan diskon 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah akan memberikan stimulus paket kebijakan ekonomi dan insentif di tengah kebijakan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari.

Daftar Stimulus dan Insentif yang Diberikan Pemerintah di Tengah Kenaikan PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/IMG-20241216-WA0025-994732693.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, Senin (16/12). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, Senin (16/12). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12). Meski begitu, ia memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain dibebaskan. "Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen," sambungnya. Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang dibebaskan pajak, meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. "Seluruhnya bebas PPN. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN," jelas Politikus Partai Golkar itu. Bahkan Airlangga juga memastikan bahwa seiring penerapan PPN 12 persen, pemerintah juga akan memberikan stimulus atau paket kebijakan ekonomi. Stimulus itu berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). "Pemerintah memberikan stimulus atau paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah itu PPNDTP," pungkasnya. Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan diumumkan Senin (16/12). Selain pengumuman soal PPN 12 persen, pemerintah juga akan mengumumkan paket ekonomi terbaru. "Ini akan dimatangkan lagi dan perhitungan akan difinalisasi dan akan diumumkan hari Senin jam 10.00," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12). Pengumuman terkait PPN 12 persen dan paket ekonomi akan disampaikan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. &nbsp;

Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Tok! PPN Resmi Naik jadi 12 Persen dan Berlaku Per 1 Januari 2025, Pemerintah Janjikan Stimulus untuk MBR   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/23_angka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global berdampak luar biasa bagi Tiongkok. Angka pengangguran di Negeri Panda tersebut melonjak. Juli lalu tingkat pengangguran kaum muda naik menuju rekor tertinggi, yaitu 19,9 persen. Pembayaran asuransi pengangguran juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada Juni.  Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu terdampak lockdown Covid-19 berkepanjangan. Kebijakan tersebut mengganggu produksi pabrik, rantai pasokan, serta merugikan sektor usaha kecil. Sektor swasta selama ini menyediakan sepertiga dari semua pekerjaan di Tiongkok. Mereka menciptakan 90 persen pekerjaan baru perkotaan.  ’’Di tengah wabah Covid-19 yang sporadis di beberapa daerah sejak awal tahun ini, permintaan pekerjaan di pasar telah berkurang dan beberapa kampanye rekrutmen telah dibatalkan ataupun ditunda,’’ ujar Zhang Ying, direktur promosi pekerjaan di Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial.  Negeri Tirai Bambu menjadi satu-satunya negara di dunia yang masih menerapkan kebijakan nol kasus. Lockdown lokal terjadi di beberapa kota. Itu mengakibatkan banyak perusahaan tidak bisa beroperasi dengan maksimal.  Pemerintah saat ini akan fokus menciptakan lapangan pekerjaan serta mempromosikan kebijakan fiskal, moneter, dan industri untuk menstabilkan pasar tenaga kerja. Zhang menjelaskan bahwa saat ini beberapa pencari kerja muda menghadapi kesulitan yang belum pernah ada sebelumnya. Karena itu, pemerintah akan fokus membantu mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi serta pekerja migran untuk bisa mendapatkan pekerjaan.  Rabu (24/8) pemerintah mengungkapkan langkah-langkah stimulus ekonomi yang diperinci dalam 19 poin. Hal itu dibahas dalam rapat Dewan Negara yang dipimpin Perdana Menteri Li Keqiang. Anggaran yang akan dialokasikan untuk stimulus itu mencapai CNY 1 triliun atau setara Rp 2,15 kuadriliun. Mereka berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu krisis di pasar properti, serta meminimalkan dampak kuntara akibat Covid-19.  Tiongkok menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen. Namun, masalah-masalah yang ada membuat target tersebut sulit dicapai. Para ekonom yang disurvei Bloomberg memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok kurang dari 4 persen tahun ini. Pakar ekonomi di Goldman Sachs bahkan menyatakan stimulus dari pemerintah itu dirasa belum cukup untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi. Goldman Sachs memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan tahun ini hanya 3 persen.

Pengangguran di Tiongkok Melonjak, Siapkan Stimulus Rp 2,15 Kuadriliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IIMS-2021_TOYOTA_MOBIL-LISTRIK_ali1.jpg" alt="Berdiri disamping unit Mobil Listrik Toyota EV Smart, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kiri) bersama Ketua MPR yang juga ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (kanan) berfoto di Booth Toyota usai pembukaan IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kema" width="100%">
<figcaption>Berdiri disamping unit Mobil Listrik Toyota EV Smart, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kiri) bersama Ketua MPR yang juga ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (kanan) berfoto di Booth Toyota usai pembukaan IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan otomotif PT Astra International Tbk (ASII) menyambut baik pemerintah Indonesia yang mendorong penggunaan mobil listrik di tanah air. Bahkan, saat ini pemerintah telah menyiapkan regulasinya mulai dari Peraturan Presiden hingga turunannya setingkat kementerian.  Head of Investor Relations Astra International, Tira Ardianti mengungkapkan, sebenarnya pihaknya telah lebih dulu memperkenalkan kendaraan yang ramah lingkungan dengan konsep berbentuk hybrid. Misalnya, pada Toyota yang sejak tahun 2010 sudah banyak mengekuarkan kendaraan elektrifikasi baik itu Hybrid, Plug in Hybrid, maupun full batery EV.  "Astra sendiri sebenarnya kami sudah pada tahap dimana kami sudah memperkenalkan mobil elektrifikasi,” ujarnya dalam acara konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5).  Tira melanjutkan, kedepannya, Astra akan mencoba memulai untuk melakukan lokalisasi produksi mobil listrik di Tanah Air. Namun Sayangnya pihaknya belum dapat mengatakan lebih jauh kapan rencana tersebut dapat terealisasi.  "Artinya sudah tidak perlu diimpor kalau bisa kita bisa produksi di Indonesia," ucapnya.  Tita menyebut, dalam mempersiapkan produksi elektrifikasi kendaraan terdapat beberapa hal yang harus dipelajari perkembangannya. Sebab, bukan hanya sekadar memproduksi mobil listrik tapi juga bagaimana kesiapan pasar di Indonesia.  Jika dibandingkan dengan negara lain yang berhasil memproduksi kendaraan listrik, kata dia, karena adanya dukungan dari pemerintah. Seperti Tiongkok yang mendapatkan subsidi dari pemerintahnya.  "Harus diakui bahwa teknologinya masih mahal dan memproduksi baterai murah masih belum ketemu. Kemudian, kalau misalnya mau dijual sampai harga ekonomis harus memenuhi skala volume tertentu," jelasnya.  Selain itu, Ia menambahkan, hal lain yang perlu dipikirkan terkait kesiapan infrastruktur. Sebab, jika kendaraan listrik tanpa penyediaan stasiun pengisian baterai dalam jumlah banyak maka akan sulit diterapkan.  "Jadi, ini bukan soal memproduksi mobil, menjual mobil listrik tetapi juga harus berpikir secara menyeluruh," pungkasnya.

Buka Peluang Produksi Mobil Listrik, Astra Sebut Beberapa Persyaratan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/usai-pemilu-investasi-diperkirakan-melejit_m_.jpg" alt="Ilustrasi peluang investasi makin besar diprediksi usai pemilu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peluang investasi makin besar diprediksi usai pemilu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menggairahkan perekonomian nasional dengan mendorong realisasi investasi, baik yang berasal dari investor dalam negeri (PMDN) maupun global (PMA). Salah satunya melalui berbagai stimulus pajak yang diharapkan dapat berujung pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.  Kepala Pusat Penelitian Bidang Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengatakan, pemerintah perlu mendampingi dan memfasilitasi mereka dalam merealisasikan investasinya, serta menyelesaikan hambatan yang menjadi kendala. Jangan sampai investor sudah menyatakan minatnya, namun realisasinya berinvestasi di negara lain.  “Seperti Tesla yang awalnya dikabarkan akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, namun akhirnya lari ke India,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (6/4).  Agus menyebut, fasilitas insentif yang diberikan pemerintah sebenarnya sudah sangat kompetitif dengan negara lain. Misalnya keringanan pajak atau super tax deduction untuk industri-industri tertentu. Namun jika memang investasi itu memberikan multiplier effect yang besar, bisa saja diberikan fasilitas pajak lainnya.  Menurutnya, hal itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memoles kondisi investasi kita. “Tinggal bagaimana kecepatan respon dari pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut,” ucapnya.  Ia memaparkan, terkait investasi ini perlu melibatkan banyak koordinasi antar lembaga pemerintah. Misalnya jika itu terkait pajak, maka lembaga yang melakukan koordinasi mulai Kementerian Keuangan, BKF, BKPM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya yang berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Kemenko Perekonomian.  “Nah komunikasi dan koordinasi antarlembaga dan kementerian ini harus konkrit dan cepat dalam merespons perubahan struktur tax rate terhadap sektor-sektor tertentu yang memang membutuhkan,” katanya.  Lebih jauh, Agus memaparkan, saat ini sejatinya banyak peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Misalnya terkait dengan produk-produk yang berkaitan dengan Covid-19 atau Kesehatan. Selain itu juga ada industri terkait inovasi dan teknologi.  “Investasi-investasi ini memiliki arah yang konkrit dan dapat memfasilitasi perubahan konsumsi masyarakat yang saat ini trennya memang mengalami perubahan,” ujarnya.  Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat melalui efektivitas vaksin Covid-19. Dengan memberikan kenyakinan mengenai program vaksin dapat mendorong konsumsi masyarakat.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI, saat ini masyarakat lebih memilih melakukan saving dibandingkan spending atau konsumsi. “Dengan memberikan confidence mengenai vaksin ini, maka akan mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi,” ucap Agus.  Iya menambahkan, tingkat konsumsi masyarakat ini cukup penting sebab menjadi salah satu magnet Indonesia sebagai tujuan investasi adalah potensi pasarnya yang besar. “Mereka masuk untuk memenuhi keutuhan pasar itu,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Agar Investasi Tercapai, Perlu Sinergi Antar Lembaga Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan voucher paket wisata untuk tenaga kesehatan sebagai penghargaan untuk tenaga kesehatan dan Voucher Paket Wisata + Vaksin Gotong Royong bagi perusahaan peserta vaksin gotong royong.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, integrasi sisi persediaan, permintaan, dan percepatan vaksinasi menjadi kunci dukungan Pemerintah untuk sektor Perhotelan dan Pariwisata.  “Dari sisi supply, Pemerintah berencana memberikan modal kerja mendukung pembiayaan minimum untuk pemeliharaan hotel agar siap dan layak beroperasi. Dari sisi demand, terdapat alternatif Voucher Paket Wisata,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (19/3).  Airlangga memaparkan, perusahaan tersebut juga berhak mendapat diskon atau voucher paket wisata untuk karyawannya atau diskon paket conference atau rapat di hotel. Sebab, pemerintah melihat bahwa sektor pariwisata memiliki prospek yang bagus tetapi cashflownya tidak ada.  “Maka dari itu, pemberian modal kerja dan alternatif sisi supply dan demand sedang direncanakan. Saya berharap, hasil Rakernas PHRI ini dapat memberikan masukan yang kongkrit dan accountable untuk mendukung program yang sedang direncanakan ini agar segera terealisasi,” jelasnya.  Sebagai informasi, perkembangan kasus aktif selama PPKM Mikro pada pekan 8 – 14 Maret 2021 mengalami tren penurunan dibanding pekan sebelumnya. Airlangga juga menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren perbaikan.  Begitu juga dengan membaiknya berbagai indikator pariwisata yang sejalan dengan kebijakan seperti kebijakan protokol kesehatan yang mengacu pada Cleanliness, Healthiness, Safety, Environment Sustainability (CHSE) di destinasi wisata, program hibah dan bantuan insentif Pemerintah, serta kampanye #InDOnesiaCARE sebagai strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik.  “Saya mengapresiasi kegiatan Rakernas ini karena merupakan konsolidasi yang sedang dibutuhkan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata,” pungkasnya.  Kebijakan Strategis APBN 2021 mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Pada sektor pariwisata, terdapat Rp 14,2 triliun untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang) serta pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Hi6LP5ICLOI

Pemerintah Beri Diskon Paket Wisata Buat Nakes Dan Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menteri-Perin-Agus-Gumiwang-Kartasasmita-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal memberikan beberapa stimulus baru untuk membantu pelaku usaha industri yang terdampak wabah Covid-19. Di antaranya terkait dengan subsidi energi hingga pembiayaan.  Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang memaparkan, stimulus pertama adalah bantuan pengurangan beban biaya listrik. Hal itu yaitu penghapusan minimum 40 jam nyala untuk listrik bagi dunia usaha. Diharapkan dapat membantu dari sisi operasional keuangan perusahaan.  "Jadi para pelaku usaha ini kebijakan penghapusan minimum 40 jam ini sudah disetujui, dan akan segera diimplementasikan,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual, Selasa (28/7).  Kedua, terkait fasilitas penyerapan bahan baku bagi industri kecil dan menengah (IKM), khususnya bahan baku dari petani dan nelayan. Hal itu diberikan karena banyak produk-produk dari petani dan nelayan yang tidak bisa diserap oleh pasar. Pemerintah juga menganggarkan anggaran untuk penyerapan produk-produk bagi petani dan nelayan untuk difasilitasi, salah satunya bagi IKM.  Menurut Memperin, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya restoran dan kafe yang belum melakukan kegiatannya sehingga produk-produk yang dihasilkan petani dan nelayan banyak tidak terserap. "Program ini disebut dengan program Beli Produk Rakyat," ucapnya.  Stimulus terakhir adalah relaksasi sektor penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Agus menyebut, pemerintah sudah memutuskan untuk merelaksasi sektor penerima KUR, yang sebelumnya 60 persen dialokasikan untuk KUR produksi bakal diperluas.  "Intinya calon-calon dari penerima KUR dari sektor apapun itu, siapa yang siap ya itu akan kami salurkan dan ini tentu tujuannya adalah untuk supaya mempercepat rebound atau pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia," tutup Agus Gumiwang.

Pemerintah Berikan Tiga Stimulus Bagi Pelaku Usaha di Tengah Pandemi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stimulus

Berita Terkini