<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan investasi modal (investment in capital) dan pinjaman jangka panjang (long-term loans) pada PPT Energy Trading Co. Ltd, yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) periode 2015-2022. &ldquo;Benar, KPK telah mengeluarkan sprindik baru pada Juli 2025 ini. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan investasi dan pinjaman jangka panjang antara PPT Energy Trading Co. Ltd dan PT Pertamina,&rdquo; kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (30/7). Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK juga telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara tersebut. Ketiganya adalah MH dari pihak PPT Energy Trading, serta dua pihak swasta berinisial MZ dan OA. &ldquo;Larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga pihak ini sudah kami tetapkan sejak 24 Juli 2025. Mereka diduga memiliki informasi dan peran penting dalam proses yang sedang kami dalami,&rdquo; jelas Budi. Menurut Budi, tindakan pencegahan ke luar negeri tersebut merupakan langkah awal penyidik untuk memastikan para pihak yang relevan tetap berada di dalam negeri selama proses penyidikan berjalan. &ldquo;Keberadaan yang bersangkutan di wilayah hukum Indonesia sangat dibutuhkan untuk memperlancar penyidikan. Masa berlaku keputusan ini adalah selama enam bulan ke depan,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK akan mendalami seluruh aspek dalam kerja sama investasi dan pinjaman yang dilakukan oleh Pertamina dan PPT Energy Trading. KPK akan mendalami kasus tersebut melalui pemeriksaan saksi-saksi. &nbsp;

KPK terbitkan sprindik baru terkait dugaan korupsi investasi PPT Energy Trading dan Pertamina, larangan bepergian untuk tiga orang.

KPK Terbitkan Sprindik Usut Dugaan Korupsi Penanaman Modal PPT Energy Trading-Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/20250207_142954-1-1096452335.jpg" alt="Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40 (kiri), JFH, 47, (tengah) dan FFF, 50 (kanan) kasus pegawai KPK gadungan. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40, JFH, 47, dan FFF, 50 dalam kasus pemalsuan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeras Mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Termasuk peran vital tersangka FFF yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Otak utama dari kelompok ini ialah tersangka AA. Ia yang semula meminta agar diinformasikan jika terdapat sebuah temuan korupsi pejabat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam kasus ini AA berperan membuat dokumen surat perintah penyelidikan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025 dan surat panggilan dari KPK untuk Bupati Rote Ndao periode 2009 - 2019 Leonardo Haning. Surat palsu itu ia buat hanya dengan berbekal sebuah aplikasi Pixellab di handphone miliknya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tak hanya itu, ia juga membuat akun whatsapp fiktif mengatasnamakan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan menggunakan handphonenya. Hal itu ia lakukan untuk meyakinkan korban bahwa sprindik dan surat pemanggilan itu berasal langsung dari pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kemudian surat itu dikirimkan ke nomor tersangka JFH untuk diteruskan kepada Junus Nathalis Mandala supaya bisa disampaikan kepada saudara Leonard Haning," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (7/2).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015619664/modus-sprindik-palsu-kpk-terbongkar-eks-bupati-rote-jadi-target-pemerasan">Modus Sprindik Palsu KPK Terbongkar! Eks Bupati Rote Jadi Target Pemerasan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tersangka JFH bertugas berpura-pura sebagai penyidik KPK untuk menemui Adelheid Da Silva selaku utusan Leonard Haning. Saat pertemuan ini, tersangka JFH menjelaskan bahwa saat ini sedang ada laporan atau penanganan perkara di KPK terkait kasus korupsi atasannya itu. Ia juga menunjukkan surat bodong yang merupakan bikinan AA.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tersangka FFF yang merupakan ASN Dinas Kehutanan Provinsi NTT berperan sebagai pengumpul dokumen-dokumen pendukung korupsi Leonard Haning.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Yang mana bahan-bahan itu didapat dari tempat FFF ini bertugas," jelasnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun modus tiga tersangka ialah membuat surat dokumen sprindik KPK palsu dengan nomor 13-A 01/II/2025 tanggal 29 Januari 2025. Serta surat panggilan dari KPK terhadap mantan Bupati Rote Leonardo Haning dalam kasus Korupsi Dana Silpa dengan kerugian negara sebesar Rp.20 Miliar.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, para pelaku belum mendapatkan kesepakatan harga dari Leonardo agar kasus tersebut tidak ditindak lanjuti karena keburu ditangkap.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ketiganya ingin mendapatkan keuntungan dari sprindik palsu KPK palsu," terangnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Para tersangka dikenakan Pasal 51 Ayat 1 Jo Pasal 35 UU RI nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Penyelidik masih mendalami adanya dugaan korban lain dalam kasus ini.</div>

Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peran tiga tersangka AA, 40, JFH, 47, dan FFF, 50 dalam kasus pemalsuan sprindik KPK.

Peran Vital ASN NTT Dalam Kasus Pemerasan Modus Sprindik Palsu KPK : Kumpulkan Dokumen Penunjang Dari Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/IMG-20241018-WA0037-2505870222.jpg" alt="Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) memproses hukum tiga orang yang mengaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tengah menjalani pemeriksaan karena diduga memalsukan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat panggilan atas nama mantan Bupati Rote Leonard Haning.&nbsp; Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa tiga orang tersebut berinisial AS, JFH, dan AA. Mereka diserahkan oleh KPK kepada Polres Metro Jakpus pada Rabu malam (5/2). &rdquo;Diserahkan dari pegawai KPK kepada Polres Jakpus. Saat ini tiga orang diduga pelaku masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakpus,&rdquo; terang dia kepada awak media pada Kamis (6/2).&nbsp; Oleh KPK, tiga orang itu ditangkap lantaran dengan sadar mengaku sebagai pegawai KPK atau menjadi pegawai KPK gadungan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Muhammad Firdaus menyampaikan bahwa tiga orang itu membuat dokumen palsu berupa sprindik dan surat panggilan. &rdquo;Surat panggilan itu ditujukan kepada mantan bupati Rote,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Saat diperiksa dan dikonfirmasi oleh kuasa hukum Leonard Haning, diketahui bahwa sprindik dan surat panggilan tersebut palsu. &rdquo;Bupati Rote itu kan punya tim kuasa hukum, dicek dan dikoordinasikan ke KPK ternyata benar sprindik itu palsu atau bodong,&rdquo; terang dia. Atas temuan tersebut, ketiga terduga pelaku diamankan di Jakarta.&nbsp;Firdaus memastikan bahwa KPK sama sekali tidak tahu aksi ketiga terduga pelaku itu. Mereka mengetahui setelah ada upaya konfirmasi dari kuasa hukum Leonard. Saat ini, kata dia, pemeriksaan oleh Polres Metro Jakpus masih berjalan. &rdquo;Sementara sudah diamankan dan sudah ditangani Polres Metro Jakarta Pusat, masih dalam pemeriksaan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Perwira menengah Polri dengan dua kembang di pundak itu menyampaikan bahwa dia akan menyampaikan informasi terkini setelah pemeriksaan selesai. Termasuk diantaranya mencari tahu latar belakang ketiga terduga pelaku, modus operandi yang mereka lakukan, serta mencari tahu aksi tersebut dilakukan sudah lama atau baru pertama kali.

Muhammad Firdaus menyampaikan bahwa tiga orang itu membuat dokumen palsu berupa sprindik dan surat panggilan.

Polres Metro Jakpus Amankan Pegawai KPK Gadungan, Buat Sprindik dan Surat Panggilan Bodong untuk Mantan Bupati Rote

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerbitkan kembali surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru, untuk menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka. Hal ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej melawan KPK. "Iya secara teknis kan seperti itu, seperti halnya tersangka SB (Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar) juga begitu. Kemudian terbit surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan proses-proses penyelesaian perkara tersebut," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2). Ali memastikan, pihaknya tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan suap di Kemenkumham RI. Sebab, putusan praperadilan yang memenangkan Eddy hanya menguji aspek formil saja. Sementara, substansi materiil dugaan perbuatan Eddy dalam perkara suap ini belum diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Untuk itu, setelah KPK melakukan analisis mendalam dan dibahas dalam satu forum bersama seluruh pimpinan, struktural penindakan dan tim Biro Hukum KPK, telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut," tegas Ali. Sebagaimana diketahui, PN Jaksel secara tegas menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah. "Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1) Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar. Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon. Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut. KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK. Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej melawan KPK.

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Kembali Tersangkakan Prof Eddy Hiariej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bareskrim-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bareskrim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Bareskrim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri berencana membuat surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru untuk PT Titan Infra Energy terkait kasus dugaan kredit macet. Langkah ini menyusul Bareskrim kalah dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  "Kalau namanya praperadilan itu kan bersifat formal, tergantung materil. Jadi, kita buat sprindik baru. Enggak masalah nanti kita ajukan sprindik baru," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Rabu (29/6).  Whisnu memastikan, kasus PT Titan Infra Energy akan tetap berjalan. "Tetap berjalan, enggak ada masalah itu," tambahnya.  Kasus ini bermula berawal dari laporan Bank Mandiri terhadap PT Titan atas dugaan kredit macet. Laporan teregister dengan nomor LP/B/0753/XII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 16 Desember 2021.  Bank Mandiri menilai PT Titan telah melakukan penggelapan dan pencucian uang dengan cara mengalihkan hasil pendapatan kegiatan usaha ke Rekening Operation Account perushaan yang seharusnya disetorkan ke dalam Rekening Collection Account (CA) sebagaimana diatur dalam Cash and Account Management Agreement (CAMA). Mandiri merasa mengalami kerugian triliunan rupiah akibat kasus ini.  PT Titan akhirnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus tersebut. Permohonan tersebut pun dikabulkan oleh hakim.  "Menyatakan tindakan Termohon (Dirpidsus Bareskrim) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753 /XII/2021/SPKT/BARESKRIM.POLRI tanggal 16 Desember 2021 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya," demikian bunyi putusan PN Jaksel yang dibuat oleh Hakim Tunggal Anry Widyo Laksoni, sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).  "Menyatakan penggeledahan pada tanggal 21 April 2022 adalah tidak sah. Menyatakan penyitaan terhadap barang-barang dan/atau dokumen milik Pemohon dan milik anak-anak perusahaan Pemohon adalah tidak sah," tambahnya.  Dalam putusan tersebut, PN Jaksel juga memerintahkan Polri segera mengembalikan barang-barang dan/atau dokumen milik PT Titan dan milik anak-anak perusahaan PT Titan.  Sementara itu PT Bank Mandiri Tbk selaku pelapor merespons soal kasus yang tengah ditangani Bareskrim Polri itu. Bank Mandiri melalui keterbukaan informasi publik di Bursa Efek Indonesia menyatakan utang Titan kepada kreditur sindikasi berstatus non performing loan (NPL) alias macet.  Namun hal itu dibantah oleh Direktur Utama PT Titan, Darwan Siregar. Menurutnya, pernyataan tersebut sebagai sangat normatif. "Pernyataan NPL itu sangat normatif. Buktinya, kita masih bayar," kata Darwan.  Darwan menjelaskan, upaya penangguhan pembayaran yang terjadi pada 2020 lalu lantaran Titan berusaha mengikuti kebijakan relaksasi kredit yang ditawarkan pemerintah. Dia menegaskan, upaya restrukturisasi kredit yang disodorkan Titan tersebut sebagai hak yang dimiliki pelaku usaha di Indonesia.  "Pemerintah - OJK memberikan relaksasi. Kami coba ikuti (relaksasi kredit)," tandasnya.

PT Titan Menang Praperadilan, Sprindik Baru Kasus Kredit Macet Dibuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/KEJAKSAAN-AGUNG2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk mengusut dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo (Perusahaan Umum Perikanan Indonesia) periode 2016-2019.  Sprindik diteken oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Supardi dalam nomor PRINT-25/F.2/Fd.2/8/2021 tertanggal 2021.  "Untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Perum Perindo" ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (24/8).  Leonard menerangkan, perkara ini berkaitan dengan penerbitan medium terem notes (MTN) alias utang jangka menengah perusahaan itu pada 2017. MTN yang dimaksud ialah mekanisme yang dilakukan untuk mendapat dana dengan cara menjual prospek.  Dalam hal ini, Perindo mencoba menjual prospek berkaitan penangkapan ikan dengan total dana yang didapat sebesar Rp 200 miliar. Dana itu cair sebanyak dua kali pada 2017.  "Bulan Agustus 2017 (cair) Rp 100 miliar dengan return 9 persen dibayar per triwulan, jangka waktu tiga tahun yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2021. Bulan Desember 2017 Rp 100 miliar return 9,5 persen dibayar per triwulan jangka waktu tiga tahun yang jatuh tempo pada Desember 2020," kata Leonard.  MTN yang terbit sebagian besar dananya digunakan untuk modal kerja perdagangan. Pada tahun tersebut, pendapatan perusahaan naik drastis. Leonard mengatakan, pada 2016 pendapatan hanya berkisar Rp 223 miliar, dan kemudian meningkat menjadi Rp 603 miliar pada 2017 dan Rp 1 triliun pada 2018.  "Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan perdagangan," ungkapnya.  Namun demikian, Kejaksaan menduga terdapat proses perdagangan yang bermasalah untuk mencapai nilai tersebut. Leonard merincikan, masalah ditemukan pada kontrol transaksi mitra yang lemah sehingga mengindikasikan terjadi kemacetan.  Kemudian, pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati sehingga perputaran modal perusahjaan itu menjadi lambat.  "Sebagian besar menjadi piutang macet sebesar Rp 181.196.173.783," ucapnya.  Setelah Sprindik terbit, Jaksa pun mulai melakukan pemeriksaan saksi terhitung sejak Senin, 23 Agustus 2021. Ada dua orang pejabat perusahaan yang dipanggil.  Mereka ialah Direktur Keuangan Perum Perindo berinisial MT, dan Anggota Komite Risk Management Perum Perindo berinisial IA.  "Diperiksa terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan umum perikanan Indonesia," pungkasnya.

Kejagung Terbitkan Sprindik Usut Dugaan Korupsi Dana Perum Perindo

sprindik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sprindik

Berita Terkini

KPK Terbitkan Sprindik Usut Dugaan Korupsi Penanaman Modal PPT Energy Trading-Pertamina

Peran Vital ASN NTT Dalam Kasus Pemerasan Modus Sprindik Palsu KPK : Kumpulkan Dokumen Penunjang Dari Internal

Polres Metro Jakpus Amankan Pegawai KPK Gadungan, Buat Sprindik dan Surat Panggilan Bodong untuk Mantan Bupati Rote

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Kembali Tersangkakan Prof Eddy Hiariej

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Kembali Tersangkakan Prof Eddy Hiariej

PT Titan Menang Praperadilan, Sprindik Baru Kasus Kredit Macet Dibuat

Kejagung Terbitkan Sprindik Usut Dugaan Korupsi Dana Perum Perindo

Download Aplikasi JawaPos.com