<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/47_setelah-1374800596.jpg" alt="ILUSTRASI JOKOWI. (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI JOKOWI. (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Jelang akhir masa jabatan sebagai presiden, Joko Widodo ternyata telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. PP itu mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim.</p> <p>Dalam PP yang ditandatangani 18 Oktober tersebut, pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa gaji pokok hakim diberikan setiap bulan berdasar golongan ruang untuk pangkat dan masa kerja golongan. Dalam lampiran I, gaji pokok hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara ditentukan berdasar pangkat dan masa kerja golongan.</p> <p>Disebutkan bahwa gaji pokok terendah hakim golongan III-a masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.785.700. Lalu, gaji pokok tertinggi adalah hakim golongan IV-e masa kerja 32 tahun, yakni Rp 6.373.200.</p> <p>Gaji pokok tersebut telah meningkat bila dibandingkan PP 94/2012. Gaji pokok hakim golongan III-a masa kerja 0 tahun hanya Rp 2.064.100 dan hakim golongan IV-e masa kerja 32 tahun Rp 4.978.000.</p> <p>Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Namun, PP 44/2024 hanya merespons satu dari empat tuntutan hakim. "Jadi, hanya mengatur kenaikan tunjangan jabatan sebesar 40 persen," paparnya. <strong>(idr/c7/bay)</strong></p>

Joko Widodo ternyata telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. PP itu mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim.

Ternyata, Jokowi sebelum Purnatugas dari Presiden Teken PP Gaji Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_Audiensi-hakim-dengan-Pimpinan-DPR_Salman-Toyibi04-82748491.jpg" alt="Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Jusran Ipandi (tengah) menyampaikan paparan dalam audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Jusran Ipandi (tengah) menyampaikan paparan dalam audiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menempuh jalur politik untuk menyuarakan tuntutan. Puluhan hakim dari berbagai daerah menemui pimpinan dan anggota DPR. Di hadapan wakil rakyat yang baru dilantik, mereka meminta agar persoalan kesejahteraan dan jaminan keamanan hakim segera mendapat jalan keluar.</p> <p>Dalam pertemuan yang digelar di ruangan Komisi III DPR itu, para hakim menyampaikan keluhan secara bergantian. Rangga Lukita Desnata, hakim Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Aceh, yang pertama menyampaikan aspirasi. Dia mengatakan, banyak hakim di daerah yang tidak mendapatkan fasilitas layak kendati berstatus pejabat negara.</p> <p>&rdquo;Nomenklatur kami (dalam UU Kekuasaan Kehakiman, Red) sebagai pejabat negara. Tapi, kami tidak punya mobil dinas,&rdquo; kata Rangga. Dia menyebut kondisi itu timpang jika dibandingkan dengan pejabat negara lain. Misalnya, anggota DPR, bupati, dan gubernur yang mendapat kendaraan dinas.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_Audiensi-hakim-dengan-Pimpinan-DPR_Salman-Toyibi02-4046182588.jpg" alt="(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>(kiri-kanan) Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad memimpin audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>Rangga menegaskan, tuntutan SHI awalnya ingin kenaikan penghasilan hakim per bulan sebesar 242 persen dari yang sekarang. Namun, dia menyebut, setelah dilakukan kajian, kenaikan yang dituntut berubah menjadi 142 persen. Kenaikan take home pay itu menjadi salah satu poin tuntutan para hakim yang disampaikan kepada DPR.</p> <p>Dia menegaskan, masalah kesejahteraan itu benar-benar diperhatikan. Sebab, penghasilan saat ini dinilai tidak layak untuk seorang hakim. Bahkan, dia menyebut take home pay hakim saat ini setara dengan uang jajan tiga hari anak Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad. &rdquo;Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina. Kami minta kelayakan hidup,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat menghubungi Prabowo Subianto. Lewat pengeras suara, presiden terpilih RI tersebut meminta para hakim bersabar. Dia berjanji memperhatikan aspirasi para hakim agar ke depan tidak ada lagi hakim yang mencari tambahan penghasilan.</p> <p>&rdquo;Saya sudah merencanakan bagaimana memperbaiki kondisi kalian (para hakim, Red),&rdquo; ujar Prabowo. Ketua umum Partai Gerindra itu pun menegaskan bahwa kunci negara maju adalah negara yang bebas korupsi. Karena itu, hakim harus kuat agar tidak mudah dibeli. &rdquo;Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Momen Prabowo yang tiba-tiba &rdquo;hadir&rdquo; dalam audiensi itu memunculkan spekulasi adanya motif politik dalam polemik masalah kesejahteraan hakim tersebut. Anggota DPR I Wayan Sudirta pun meminta rekan-rekannya untuk kembali pada koridor tugas dan fungsi wakil rakyat. &rdquo;Agar peran DPR itu tampak membantu hakim, buatlah undang-undang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Politikus PDI Perjuangan itu menilai RUU Jabatan Hakim sangat relevan untuk segera disahkan. Dengan undang-undang yang spesifik tersebut, Wayan menilai masalah kesejahteraan hakim akan lebih bisa terakomodasi dengan baik. Tidak seperti peraturan pemerintah (PP) yang rentan mengalami perubahan. &rdquo;Iya kalau perubahannya ke arah positif, kalau ke arah negatif gimana?&rdquo; katanya saat ditemui Jawa Pos seusai pertemuan.</p> <p class="class-paragraph">Selain RUU Jabatan Hakim, Wayan menawarkan alternatif lain. Yakni, melakukan revisi terhadap UU Mahkamah Agung atau UU Kekuasaan Kehakiman. <strong>(tyo/idr/gas/c19/oni)</strong></p>

Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menempuh jalur politik untuk menyuarakan tuntutan. Mereka menemui pimpinan dan anggota DPR.

Permintaan Hakim di DPR, Minta Kelayakan Hidup sebagai Pejabat Negara, Tidak Seperti Komisaris Pertamina

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/JKT_Audiensi-Solidaritas-Hakim-Indonesia-Dengan-MA_Salman-Toyibi08-1375530173.jpg" alt="Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Jusran Ipandi (tengah) mengikuti audiensi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Jusran Ipandi (tengah) mengikuti audiensi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sidang di sejumlah daerah kemarin mendadak ditunda. Gara-garanya, hakim-hakim mengajukan cuti massal. Aksi itu membuat pihak-pihak yang beperkara tak bisa segera mendapat keadilan.</p> <p>Aksi mogok kerja yang dikemas dalam cuti massal itu diikuti dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya adalah kenaikan tunjangan sebesar 242 persen. Alasannya, tunjangan hakim tak pernah naik sejak 12 tahun lalu.</p> <p>Aksi cuti massal tersebut diikuti para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Mereka kemarin juga mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk beraudiensi. Acara dialog itu diikuti 15 orang hakim dari SHI. Dari MA, ada Wakil Ketua Bidang Yudisial Sunarto dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial sekaligus Jubir MA Suharto. Hadir juga pimpinan komisi yudisial dan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Saat audiensi berlangsung, sekitar 85&ndash;100 hakim lain berada di luar ruangan.</p> <p>Wakil Ketua MA Suharto menuturkan, sebenarnya pimpinan MA telah melakukan proses agar segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) yang baru menggantikan PP 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Draf PP baru itu telah diusulkan sejak tahun lalu. "Posisinya sebenarnya menunggu keluarnya PP pengganti tersebut," terangnya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>PP baru itu telah dimatangkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Terdapat delapan item yang diusulkan MA ke Kemen PAN-RB. Namun, baru empat yang disetujui. Yakni, gaji pokok, tunjangan hakim, uang pensiun, dan tunjangan kemahalan. "Dalam prosesnya, tunjangan kemahalan harus menunggu kajian perbandingan dengan aparat hukum lainnya. Daripada kelamaan ditinggal dulu, jadi tiga item itu dulu," paparnya.</p> <p>Untuk besaran kenaikan gaji, tunjangan, dan pensiun hakim, Suharto mengaku tidak mengetahui angkanya secara pasti. Terdapat tim tersendiri yang membahas. "Yang pasti besarannya dan zonanya akan diubah," ujarnya.</p> <p>Dia juga mengaku tidak mengetahui kapan PP tersebut terbit. Namun, diharapkan dalam waktu dekat PP itu bisa berlaku. "Insya Allah secepatnya, tapi tidak tahu bulan ini atau bulan depan. Kita ikuti saja prosesnya," urainya.</p> <p>Suharto juga membantah ada aksi mogok massal hakim. Yang ada hanya cuti dalam waktu hampir bersamaan oleh para hakim. SHI sendiri mengklaim cuti massal itu diikuti dua ribu hakim se-Indonesia. "Pimpinan MA memastikan bahwa cuti ini tidak boleh mengganggu jalannya persidangan," tegasnya.</p> <p>Dalam audiensi tersebut, seorang perwakilan SHI mengeluhkan besaran gaji dan tunjangan hakim yang dianggap terlalu kecil. Padahal, sejumlah pihak selalu mengatakan bahwa seorang hakim harus selesai dengan persoalan hidupnya sendiri. Harus merdeka dalam membuat keputusan. &rsquo;&rsquo;Kami tidak berharap kaya kok, tapi bagaimana bila hakim-hakim tidak merdeka dalam persoalan finansial,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Suharto juga mengatakan bahwa hakim adalah satu-satunya pejabat negara yang dilarang memiliki usaha atau bisnis. Berbeda dengan pejabat negara lain yang masih boleh memiliki usaha. "Maka, kesejahteraan para hakim harus diperhatikan negara," ucapnya.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015160530/dpr-akan-undang-para-hakim-untuk-bahas-polemik-kenaikan-gaji">DPR Akan Undang Para Hakim untuk Bahas Polemik Kenaikan Gaji</a></strong></p> <p>Pada bagian lain, Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim pernah disuarakan pada 2012. Aksi itu membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya menerbitkan PP 94/2012. "Sekarang aksi kembali terjadi, 12 tahun kemudian, 2024 tahun ini," katanya.</p> <p>Djuyamto menekankan, selama 12 tahun sama sekali tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan untuk hakim. Padahal, inflasi selama 12 tahun sudah sangat jauh dibandingkan yang ditetapkan pada PP 94/2012. "Apalagi untuk hakim yang ditugaskan di daerah kepulauan, Indonesia kan negara kepulauan," paparnya.</p> <p>Djuyamto mengklaim aksi cuti massal itu diikuti lebih dari dua ribu hakim yang merupakan anggota Ikahi. Sedangkan jumlah total hakim di Indonesia mencapai delapan ribuan orang. &rsquo;&rsquo;Kejadian semacam ini tidak bagus untuk Indonesia yang negara hukum,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Selain beraudiensi dengan MA, ada tujuh perwakilan SHI yang menemui Menkum HAM Supratman Andi Agtas kemarin. Mereka meminta PP 94/2012 direvisi. &rsquo;&rsquo;Respons Pak Menteri positif,&rsquo;&rsquo; terang Koordinator SHI Aji Prakoso kemarin.</p> <p>Dia bahkan menyebut SHI siap mengadakan aksi lanjutan yang lebih besar. Namun, berdasar kesepakatan awal, cuti massal itu hanya akan dilakukan selama lima hari. &rsquo;&rsquo;Kami akan lihat pertemuan dan diskursus antara Mahkamah Agung dengan lembaga terkait,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Para hakim juga akan menempuh upaya lain jika tuntutan tak dipenuhi. Salah satunya bisa saja mengajukan langkah-langkah hukum. Misalnya, mengajukan gugatan, citizen lawsuit atau mengajukan judicial review pada PP 94/ 2012.</p> <p><strong>Tidak Semua Hakim Setuju Cuti Massal</strong></p> <p>Tidak semua hakim sepakat dengan cuti massal. Di beberapa daerah, hakim-hakim tetap mengadakan sidang seperti biasa.</p> <p>Di Kebumen, pengadilan negeri (PN) dan pengadilan agama (PA) juga tetap memberikan pelayanan seperti biasa. Panitera Pengadilan Agama Kebumen Sultan Hakim menyatakan, aktivitas pelayanan berjalan normal. Pihaknya memastikan seruan aksi cuti massal itu tidak mengganggu kinerja kelembagaan. &rdquo;Tidak ada. Cukup diwakili teman-teman hakim lain,&rdquo; ujar Sultan kemarin (7/10).</p> <p>Penelaah Teknis Kebijakan PN Kebumen Mohamad Khozin mengatakan, tidak ada istilah mogok kerja di lingkungan PN Kebumen. Dia menegaskan, pelayanan PN Kebumen tetap normal. &rdquo;Sidang tetap jalan seperti hari biasa. Tadi baru ada sidang dua perkara. Besok juga tetap sidang,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Lain lagi yang dilakukan para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Mereka memutuskan menunda persidangan selama lima hari sejak 7 hingga 11 Oktober. Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, penundaan sidang itu disebabkan hakim yang tergabung dalam SHI melakukan cuti dalam waktu bersamaan.</p> <p>&rdquo;Tapi, tidak semua sidang ditunda,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, ada dua sidang yang tetap digelar. Yakni, sidang praperadilan dan sidang dengan terdakwa yang masa penahanannya akan habis. <strong>(idr/elo/oso/fid/c19/c17/oni)</strong></p> <p>---</p> <p class="class-paragraph"><strong>GAJI DAN TUNJANGAN HAKIM SAAT INI</strong></p> <p>Gaji Hakim:</p> <ul> <li>Golongan III-A: Rp 2,05 juta</li> <li>Golongan IV-E: Rp 4,9 juta</li> <li>Tunjangan Hakim: Rp 8,5 juta&ndash;Rp 14 juta</li> </ul> <p><strong>Tuntutan:</strong></p> <ul> <li>Kenaikan tunjangan jabatan sebesar 242 persen melalui penyerahan draf Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim</li> <li>Pengesahan RUU Jabatan Hakim</li> <li class="class-paragraph">Pengesahan RUU Contempt of Court (perlindungan hakim dari segala penghinaan pengadilan)</li> <li>Pembuatan peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugas</li> </ul> <p><strong>Sumber:</strong> <em>IKAHI dan SHI, diolah </em></p>

Sidang di sejumlah daerah kemarin mendadak ditunda. Gara-garanya, hakim-hakim mengajukan cuti massal.

Bergaji Paling Tinggi Rp 4,9 Juta dan Tunjangan Rp 14 Juta, Hakim Minta Kenaikan 242 Persen

<div id="m#msg-f:1812323120448901017" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/JKT_Audiensi-Solidaritas-Hakim-Indonesia-Dengan-MA_Salman-Toyibi06-753596241.jpg" alt="Suasana audiensi SHI dengan MA di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana audiensi SHI dengan MA di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Dalam pertemuan itu, perwakilan hakim mengeluhkan kesejahteraan yang tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015173003/bukan-di-stadion-si-jalak-harupat-laga-persib-kontra-persebaya-akan-digelar-di-gelora-bandung-lautan-api">Bukan di Stadion Si Jalak Harupat, Laga Persib Kontra Persebaya akan Digelar di Gelora Bandung Lautan Api </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator SHI Rangga mengatakan, dirinya tak minta tinggi-tinggi terkait upah yang akan diterima setiap bulannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berseloroh, setidaknya upahnya sama dengan uang jajan putra Raffi Ahmad, Rafathar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris pertamina atau direktur Bank Mandiri, (kami minta) kelayakan hidup, gaji kami saat ini itu bisa kayak uang jajan Rafathar tiga hari," kata Rangga dihadapan para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, sejak 2012 lalu, hakim&nbsp;</div> <div dir="auto">tidak pernah mendapatkan kenaikkan gaji. Hal ini sebagaimana tertuang dalam&nbsp;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik pak, baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu," ucap Rangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, tak kunjung naiknya gaji dan tunjangan hakim sangat menzalami para 'wakil Tuhan' yang dituntut untuk memberikan keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami ini sangat menzalimi kami, kenapa? Bahkan pada tahun 1994 pada saat pemerintahan di masa pak Soeharto gaji hakim itu statusnya masih PNS, besarannya dua kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampaui oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami, itu sangat mengecewakan bagi kami," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu,&nbsp;Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang menginginkan kenaikan kesejahteraan, setelah selama 12 tahun tidak mengalami peningkatan. Dasco mengingatkan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim harus diiringi peningkatan kinerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja, tingkat kinerja para hakim," tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyatakan, pihaknya sangat senang bisa melakukan pertemuan dengan para perwakilan hakim. Ia menekankan, pertemuan kali ini akan menyimpulkan tuntutan para hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah pertemuan pada hari ini adalah sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini," tuturnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Mengeluh ke DPR Tak Naik Gaji, Perwakilan Hakim Hanya Minta seperti Uang Jajan Rafathar 3 Hari, Begini Penjelasannya

<div id="m#msg-f:1812257035759893015" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/Screenshot_2024-10-07-19-31-54-927_comgoogleandroidgm-edit-1022154037.jpg" alt="Jubir Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid memberikan keterangan kepada media usai melakukan audiensi dengan pimpinan MA dan KY di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10)." width="100%">
<figcaption>Jubir Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid memberikan keterangan kepada media usai melakukan audiensi dengan pimpinan MA dan KY di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com</strong> - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menuntut tunjangan jabatan sebesar 142 persen. Besaran itu dinilai realistis, mengingat setelah selama 12 tahun tidak mengalami kenaikan gaji.</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015170682/resmi-jabat-waketum-kadin-raffi-ahmad-sebut-siap-bersinergi-dengan-pemerintahan-prabowo-gibran">Resmi Jabat Waketum Kadin, Raffi Ahmad Sebut Siap Bersinergi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid setelah melakukan audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan berikan nanti tuntutan kami adalah untuk menjamin jabatan 242 persen dari tunjangan hakim di tahun 2012 Yang Mulia," kata Fauzan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fauzan menegaskan, tuntutan kenaikan tunjangan 242 persen itu dinilai wajar. Mengingat, tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun, sebagaimana diatur dalam&nbsp;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira angka ini menjadi angka yang wajar, mengingat 12 tahun tidak ada perubahan," tegas Fauzan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fauzan menyatakan, kenaikan tunjangan itu secara khusus untuk hakim pada golongan tingkat II, yang berada pada pengadilan tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, tunjangan yang tidak besar itu harus digunakan untuk berbagai kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"12 tahun tidak mengalami perubahan dan penyesuaian, tunjangan jabatan harus kami gunakan untuk biaya rumah, transport, untuk biaya kesehatan anak, istri, orang tua kami Yang Mulia," papar Fauzan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fauzan merinci, kenaikan 242 persen diambil dari 100 persen tunjangan yang tertuang dalam PP 94/2012 dan ditambahkan 142 persen. Sehingga jika ditotalkan naik 242 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"242 persen itu diambil dari 100 persen tunjangan tahun 2012 dan 142 persen kenaikan. Totalnya 242," tegas Fauzan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, kesejahteraan hakim memang sangat potensial untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kode etik dan integritas hakim. Menurutnya, KY sejatinya mendorong kinerja hakim, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sangat terkait sangat potensi untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang terkadang melanggar kode etik dan integritas. Selain memilih hakim agung, KY juga mengawasi hakim," ujar Mukti saat menyampaikan pernyataan dalam audiensi bersama SHI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota KY itu menjelaskan, pihaknya selama ini telah melakukan pemantauan hakim ke berbagai daerah. Ia pun mengaku merasa miris, banyak hakim tidak mendapat fasilitas keamanan dan perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tentunya menjadi konsen sekali bagi KY dan MA mengawal proses peningkatan kesejahteraan hakim," ucap Mukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mukti menyatakan, Ketua KY Amzulian Rifai juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo menyambut baik usulan peningkatan kesejahteraan hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa waktu lalu KY bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, semoga eksekutif bisa mendukung apa yang menjadi keresahan dari bapak ibu sekalian," ujar Mukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mukti mengungkapkan, usulan SHI terkait peningkatan kesejahteraan hakim saat ini telah dalam pembahasan. Bahkan, dalam audiensi ini pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas juga turut hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal gaji dan sebagainya ini sudah ada pihak-pihak lain, yang berwenang seperti Kemenkeu, juga dari Bappenas, ini tentunya cukup memberi harapan atas keinginan-keinginan dri bapak ibu sekalian dalam memperjuangkan kesejahteraannya," paparnya (*)</div> </div> </div> </div> </div>

(SHI) menuntut tunjangan jabatan sebesar 142 persen. Besaran itu dinilai realistis, mengingat setelah selama 12 tahun tidak naik

Solidaritas Hakim Indonesia Tuntut Kenaikan Tunjangan Sebesar 242 Persen, Alasannya karena Tak Ada Kenaikan Gaji dan Tunjangan sejak 2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ilustrasi-pembunuhan-mati.jpg" alt="Ilustrasi. JENAZAH PEMBUNUHAN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. JENAZAH PEMBUNUHAN</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), Yusran Ipandi merasa miris dengan belum adanya fasilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan bagi hakim di Indonesia. Padahal, hakim dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan pejabat negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 31 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim pengadilan di bawah MA merupakan pejabat negara, yang melakukan kekuasaan kehakiman. Jadi kami sudah jelas, kami adalah pejabat negara," kata Yusran saat melakukan audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pandan itu mengungkapkan, hatinya teriris saat melihat rekannya sesama hakim berakhir meninggal dunia di kos-kosan. Mengingat, selama ini hakim tidak pernah diberi rumah jabatan dalam bertugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teriris hati kami Yang Mulia, ketika ada seorang hakim yang notabenenya sebagai pejabat negara, meninggal di kos-kosan, mengenaskan, Yang Mulia," ungkap Yusran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, seorang hakim itu meninggal dunia di kos-kosan, setelah selama empat hari jenazahnya baru ditemukan. Ia tidak menginginkan, ada hakim lainnya yang juga tewas mengenaskan di rumah kos, tanpa adanya pendampingan fasilitas keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meninggal di kos-kosan 4 hari mayatnya tidak ditemukan, jenazah itu ditemukan setelah 4 hari. Yang mengangkat itu jenazah, maaf sekali lagi saya sering bercerita ini, yang mengangkat jenazah itu menutup maskernya Yang Mulia, mungkin tercium bau bagi mereka, tapi itu wangi bagi kami," ujar Yusran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada September 2024 lalu. Ia menyebut, peristiwa tewasnya hakim itu memantik para hakim untuk membuat wadah yang menamakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sabar menunggu, kejadian itu September, di September kami masih menunggu usaha dari para pimpinan, kami tunggu, usaha dari IKAHI kami tunggu, lalu ada kejadian itu, teman-teman berdiskusi, Solidaritas Hakim Indonesia berdiskusi, ayok dong kita dorong, apa nunggu kami semuanya di kos-kosan terus, kan nggak juga," cetus Yusran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ia mengharapkan MA dan IKAHI dapat mendorong revisi&nbsp;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah yang membuat klimaks dari diskusi SHI, ayok kita bikin SHI ini menjadi wadah perjuangan dan juga perpanjangan tangan bagi IKAHI itu sendiri," pungkasnya.</div> </div>

"Teriris hati kami Yang Mulia, ketika ada seorang hakim yang notabenenya sebagai pejabat negara, meninggal di kos-kosan, mengenaskan".

Perwakilan SHI Ngeluh Tinggal di Kos-kosan, Yusran: Mengenaskan Meninggal 4 Hari Mayatnya Baru Ditemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-bantah-dimutasinya-hakim-effendi-mukhtar-karena-perkara-boediono_m_207099.jpeg" alt="Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) merespons gerakan cuti bersama yang dilakukan sejumlah hakim dengan membangun gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Aksi cuti bersama itu dijadwalkan berlangsung pada 7-11 Oktober 2024. Cuti bersama tersebut sebagai bentuk protes tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun terakhir.</p> <p>Suharto selaku juru bicara MA menyatakan, pihaknya akan menerima perwakilan dari pihak hakim untuk membicarakan persoalan tuntutan kenaikan gaji. Audiensi itu digelar pada Senin (7/10) mendatang.</p> <p>"Pimpinan MA berencana menerima perwakilan mereka. Bahkan bila memungkinkan mereka akan diterima bersama dengan Komisi Yudisial RI, syukur-syukur jika ada dari Kemenkeu dan Bappenas, serta Kemenkumham dapat berdialog dengan perwakilan mereka," kata Suharto kepada wartawan, Jumat (4/10).</p> <p>Meski adanya isu gerakan cuti bersama, lanjut Suharto, dipastikan pelayanan pengadilan tidak akan terganggu. Dia memastikan pelayanan pengadilan akan bekerja seperti biasa. "Insya Allah pelayanan pengadilan di berbagai tingkatan tetap berjalan seperti biasa," ucap Suharto.</p> <p>Dia menekankan bahwa cuti merupakan hak setiap pegawai negeri. Namun, ada beberapa pertimbangan sebelum cuti itu diberikan. "Selama tupoksi pengadilan tidak terganggu, artinya persidangan dijadwalkan setelah cuti dan tahanan tidak keluar demi hukum karena adanya cuti, biasanya permohonannya disetujui. Bagi MA garis dari pimpinan yang penting tidak mengganggu jalannya persidangan," pungkasnya.</p> <p>Adapun Solidaritas Hakim Indonesia menuntut agar Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.</p> <p>Serta, mendesak Pemerintah untuk menyusun peraturan perlindungan jaminan Keamanan bagi Hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan.</p>

Mahkamah Agung (MA) merespons gerakan cuti bersama yang dilakukan sejumlah hakim dengan membangun gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Bahas Persoalan Kenaikan Gaji, MA Akan Terima Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia

Solidaritas Hakim Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Solidaritas Hakim Indonesia

Berita Terkini