<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/indra-gunawan-1480749342.jpg" alt="Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memberikan penjelasan soal dana haji di Jakarta. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan memberikan penjelasan soal dana haji di Jakarta. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parlemen saat ini sedang menggodok revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Diantara tujuannya adalah meningkatkan nilai manfaat pengelolaan haji. Sehingga bisa semakin meringankan beban biaya haji yang ditanggung jamaah. Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji itu, sudah masuk pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Di dalam rapat terbaru yang dilaksanakan Jumat (14/2), parlemen menghadirkan pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan menyampaikan sejak ada BPKH seluruh jamaah yang antre di waiting list mendapatkan manfaat hasil pengelolaan keuangan haji. Nilai manfaat ini dimasukkan dalam virtual account masing-masing jamaah. "Dibagi seperti dividen kepada jamaah," tuturnya. Dia menyebutkan nilai manfaat dibagikan kepada sekitar 5,7 juta jamaah yang antre. Nilai totalnya sekitar Rp 18,3 triliun. Selain itu hasil pengelolaan dana haji juga digunakan sebagai pengurang atau subsidi jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Indra menceritakan ada jamaah antre yang mendapatkan dividen sekitar Rp 3 juta. Sehingga total tabungan mereka mencapai Rp 28 juta. Di mana Rp 25 juta adalah setoran awal pendaftaran haji.&nbsp; Dia lantas mengakui memang benar sesuai dengan fatwa MUI, sorotan muncul karena hasil pengelolaan dana haji terlalu banyak diberikan kepada jamaah berangkat. Proporsinya mencapai 70 persen. Proporsi ini yang dinilai kurang berkeadilan. Karena jamaah antre yang capai 5 juta orang mendapatkan 30 persen dari hasil pengelolaan dana haji. Sedangkan 70 persen hasil pengelolaan dana haji diberikan kepada sekitar 221 ribuan jamaah haji yang berangkat. "Ini mirip (skema) Ponzi kalau lama-lama seperti ini," kata dia. Idealnya pembagian hasil pengelolaan dana haji dilakukan secara adil. Jamaah yang masih antre maupun yang berangkat, mendapatkan kucuran dividen yang sama. Tidak seperti sekarang, 70 persen hasil pengelolaan keuangan haji dinikmati jamaah yang berangkat. Untuk itu, kata Indra, di dalam revisi UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji itu, BPKH menyampaikan sejumlah usulan perbaikan. Diantaranya adalah dengan sistem individual atau single account. Dengan cara ini, nilai manfaat pengelolaan dana haji benar-benar dibagi secara adil dan rata kepada seluruh jamaah antre. BPKH, kata Indra, bahkan sudah membuat skema anak tangga untuk simulasi metode individual account tersebut. Sistem ini dinilai lebih baik dan bisa mewujudkan keadilan untuk seluruh jamaah.

BPKH siapkan skema akun individual untuk keadilan pembagian manfaat dana haji bagi jamaah antre dan berangkat.

70 Persen Hasil Pengelolaan Dana Haji Dinikmati Jamaah Berangkat, BPKH Siapkan Skema  yang Lebih Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-prinsip-syariah-tahun-depan-dana-haji-mulai-diinvestasikan_c_207859.jpeg" alt="Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dukungan kepada fatwa MUI terkait dana haji terus bermunculan. Yang terbaru disampaikan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Menurut dia fatwa MUI itu menjamin keadilan jutaan jamaah yang nasih antre. Serta menghentikan skema ponzi. Mustolih mengatakan, kuota haji yang dibuka Arab Saudi, tidak sebanding dengan animo masyarakat Indonesia untuk berhaji. Akibatnya saat ini ada sekitar 5,7 juta jamaah yang ada di antrean haji. Mereka sebelumnya menyetor Rp 25 juta untuk pendaftaran haji. "Setoran tersebut menimbulkan pengendapan dana kurang lebih Rp 170 triliun yang ditampung di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," katanya. Kemudian oleh BPKH dikelola atau diinvestasikan melalui berbagai instrumen. Kegiatan investasi itu, setiap tahunnya menghasilkan nilai manfaat sekitar Rp 10 triliun.&nbsp; Mustolih menjelaskan dengan skema pengelolaan dana haji sekarang, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran awal haji yang telah dibayarkan calon jamaah ke BPKH. Termasuk dari hasil investasi dan bagaimana hak jamaah haji tunggu yang kelak baru akan berangkat puluhan tahun mendatang.&nbsp; Merespons pertanyaan publik itu, kata Mustolih, MUI melalui Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan keputusan hukum (fatwa) terkait dengan dana haji. Yang diantara isinya, menyatakan mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram. Kemudian pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa.&nbsp;"Komnas Haji menyambut baik fatwa MUI ini karena mendorong efek ganda," tuturnya. Pertama memberikan keadilan dan melindungi hak jutaan jamaah haji tunggu yang antri puluhan tahun serta menjamin keberlangsungan pengelolaan dana. Lalu yang kedua menghentikan praktik skema ponzi di dalam pengelolaan keuangan haji. Menurut Mustolih, skema ponzi itu telah dianggap lumrah.&nbsp; Menurut Mustolih, skema ponzi tersebut berpotensi menjadi bom waktu. Jamaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi dari&nbsp;pengelolaan&nbsp;BPKH. Karena nilai manfaat habis terkuras untuk subsidi secara jorjoran guna menanggung biaya jamaah haji yang berangkat lebih dulu.&nbsp; "Seolah-olah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar jamaah murah, padahal biaya subsidi itu merupakan hak jutaan jamaah haji tunggu sebagai pemilik dana (shohibul mal) baik pokok maupun hasil investasinya," jelasnya. Jutaan jamaah haji tunggu tidak diberi tahu praktik ini oleh BPKH.&nbsp; Sehingga wajar kalau kemudian fatwa MUI memvonis tata kelola keuangan haji di BPKH saat ini haram dan dosa. Sebab praktik semacam itu dari segi manapun sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (syar&rsquo;i). Dengan adanya fatwa MUI itu, waktunya dilakukan perombakan pengelolaan dana haji.

Skema ponzi tersebut berpotensi menjadi bom waktu. Jamaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi pengelolaan BPKH.

Fatwa MUI Haramkan Dana Haji Dikelola Lewat Skema Ponzi Dapat Sambutan Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/Penangkapan-Rihana-dan-Rihani-Dery-Ridwansah-7-3896693380.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan pembelian Iphone Rihana (kiri) dan Rihani (kanan) dihadirkan saat rilis kasus di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka penipuan preorder Iphone yan" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan pembelian Iphone Rihana (kiri) dan Rihani (kanan) dihadirkan saat rilis kasus di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka penipuan preorder Iphone yan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penipu Rihana-Rihani akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian. Kini si kembar itu sudah mendekam di penjara Polda Metro Jaya, setelah berhasil dibekuk dari persembunyiannya di Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Selasa (4/7). Untuk diketahui, Rihana Rihani dalam menjalankan aksi penipuannya menggunakan skema ponzi. Yaitu, Rihana Rihani mengiming-imingi para reseller atau pengecernya harga produk jauh lebih murah dibandingkan dengan harga normal. Awalnya, tersangka mengirimkan produk yang dipesan oleh pengecer dengan tepat waktu. Namun, belakangan Rihana-Rihani mulai berulah dan dilaporkan para korbannya pada April 2022. Rihana-Rihani tidak mengirimkan barang yang dipesan para pengecer. Skema Ponzi, bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya aplikasi bernama Jombingo, platform belanja online yang juga terlibat dalam penipuan menggunakan skema ponzi. Lantas apa itu Skema Ponzi? Skema Ponzi adalah modus penipuan investasi palsu dengan memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau investor lainnya. Bukan dari keuntungan yang didapatkan oleh organisasi yang menjalankan operasi itu. Penipu yang memakai skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Untuk mengenali lebih dalam mengenai Skema Ponzi, berikut ini adalah ciri-ciri Skema Ponzi berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1. Menjanjikan keuntungan dalam jumlah besar dengan waktu singkat dan tanpa adanya risiko. 2. Proses bisnis investasi yang tidak jelas. 3. Biasanya produk investasi dimiliki oleh pihak di luar negeri 4. Staf yang melakukan penjualan mendapat komisi dengan merekrut orang baru untuk bergabung di investasinya. 5. Saat investor ingin menarik hasil investasi, malah ditawarkan investasi dengan bunga yang lebih tinggi. 6. Mempengaruhi calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat agar bersedia untuk bergabung. 7. Pengembalian dana berhenti atau macet di tengah-tengah. Dikutip dari jurnal &ldquo;Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana&rdquo;, skema ponzi di Indonesia dapat dijerat menggunakan pasal berlapis. Karena belum ada pengaturan khusus terkait skema ponzi di Indonesia. Pelaku skema ponzi dapat dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama empat tahun penjara. Pelaku investasi bodong skema ponzi juga dapat terkena UU TPPU atau pasal 3 Undang Undang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda 10 Miliar rupiah. Pasal 103 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga dapat menjadi hokum bagi pelaku skema Ponzi, terlebih terkait perizinan. Selain itu Jika pelaku skema Ponzi memanfaatkan perangkat jaringan, juga dapat dikenai Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Skema Ponzi ini tentunya akan sangat merugikan pagi korbannya. Jika menemui modus dengan ciri-ciri serupa masyarakat dapat lapor dan menghubungi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk meminimalisir terkena modus investasi palsu ini. &nbsp;

Rihana-Rihani akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian. Kini si kembar itu sudah mendekam di penjara Polda Metro Jaya.

Mengenal Skema Ponzi, Modus Rihana Rihani Menipu Para Korbannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_2911.jpg" alt="Kapolresta Malang Kota Kombes Polisi Budi Hermanto (tengah) menunjukkan barang bukti dalam kasus investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG) di Mapolresta Malang Kota, Kamis (16/3). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Malang Kota Kombes Polisi Budi Hermanto (tengah) menunjukkan barang bukti dalam kasus investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG) di Mapolresta Malang Kota, Kamis (16/3). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota membeberkan skema penipuan yang dilakukan Wahyu Kenzo dalam kasus investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG). Perbuatan itu ditengarai mengakibatkan puluhan ribu korban mengalami kerugian mencapai Rp 9 triliun.  Kepala Polresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, skema penipuan yang dilakukan Wahyu Kenzo kurang lebih seperti skema penipuan ponzi.  ”Lebih kurang seperti ponzi. Mereka menyampaikan bahwa uang yang didepositkan itu akan dikelola di luar negeri, namun ternyata bukan seperti itu,” kata Buher, sapaan akrab Kapolresta Budi Hermanto.  Dia menjelaskan, dalam skema yang dipermudah, seperti saat seseorang akan melakukan penarikan uang pada anjungan tunai mandiri (ATM). Saat seseorang melakukan penarikan dana akan menerima uang secara tunai.  Namun, pada robot ATG, keuntungan hanya tertera pada layar dan tidak bisa dilakukan penarikan untuk diuangkan.  Sehingga, keuntungan yang diyakini para member hanya sebatas angka yang tertera di layar.  ”Misalnya, korban melakukan deposit Rp 100 juta dan kemudian menjadi Rp 1,5 miliar, tapi itu tidak bisa dicairkan. Hal ini yang membuat masyarakat masih merasa bahwa robot trading ATG memberikan dampak dan hasil yang besar,” terang Budi Hermanto.  Kasatreskrim Polresta Malang Kota Komisaris Polisi Bayu Febrianto Prayoga menambahkan, sebelum melakukan investasi di ATG, para korban harus melakukan pembelian produk minuman nutrisi untuk mendapatkan voucher.  ”Setelah membeli produk tersebut, korban mengaktivasi voucher yang diberikan robot menggunakan ATG 5.0 yang dikelola manajemen ATG,” papar Bayu Febrianto Prayoga.  Bayu menjelaskan, setelah akun tersebut aktif, dalam skema yang ditawarkan kepada para korban, uang investasi milik korban itu akan dikelola broker dari luar negeri dan dijanjikan keuntungan tinggi. Namun, uang investasi para korban ternyata tidak dikelola broker dari luar negeri, melainkan oleh manajemen ATG.  ”Polisi tidak menemukan adanya transaksi keuangan atas trading yang dilakukan dengan broker luar negeri itu,” ujar Bayu Febrianto Prayoga.  Menurut keterangan tersangka Wahyu Kenzo, lanjut Bayu, uang investasi para member yang dijanjikan dikelola broker luar negeri itu ternyata dibayarkan kepada member lain yang melakukan penarikan uang atau withdraw.  ”Uang deposit atau investasi itu dibayarkan ke member lain untuk penarikan atau withdraw. Jadi, dalam hal ini, uang deposit member dibayarkan untuk member lagi,” jelas Bayu.  Dia menambahkan, dengan skema tersebut, uang para korban yang dikelola Wahyu Kenzo dibayarkan kepada korban lain sebagai keuntungan. Dengan skema yang dilakukan seperti itu, sesungguhnya tidak ada keuntungan yang berasal dari pengelolaan dana.  ”Alur uang ini, yang dimaksud dikelola di luar negeri, ternyata dikelola Wahyu Kenzo di dalam negeri. Pembayaran penarikan atau withdraw, bukan dari keuntungan, tapi dari uang member lain yang masuk,” ucap Bayu Febrianto Prayoga.  Dalam kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan status tersangka kepada Wahyu Kenzo dan satu orang marketing ATG Raymond Enovan (RE). Keduanya dijerat pasal berlapis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Polresta Malang Kota juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mulai dari istri Wahyu Kenzo, pemilik rekening yang dipergunakan untuk menerima aliran dana, ahli teknologi informasi, ahli perdagangan, hingga sektor perbankan, termasuk dari manajemen ATG.  Polresta Malang Kota telah menyita sejumlah kendaraan mewah milik Wahyu Kenzo, seperti mobil mewah BMW M4, Toyota Alphard Executive Lounge, dan Toyota Innova. Kemudian tiga Vespa edisi terbatas, BMW R Nine T, dan Harley-Davidson Road Glide.

Polisi Beberkan Skema Penipuan Robot Investasi Trading Wahyu Kenzo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/wahyu-kenzo.jpg" alt="TERSANGKA: Wahyu Kenzo saat digelandang polisi di Mapolda Jatim Kamis (9/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA: Wahyu Kenzo saat digelandang polisi di Mapolda Jatim Kamis (9/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><h3>Jumlah Korban 25 Ribu Orang, Polisi Sita 3 Mobil dan 5 Motor Mewah</h3> JawaPos.com – Trading Auto Trade Gold (ATG) yang dikelola Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo disebut polisi memakai skema Ponzi. Uang setoran member selama ini tidak dipakai trading. Namun hanya diputar antar-member.  Kepastian tersebut didapat dari penyidikan. Dalam pemeriksaan, Wahyu Kenzo bahkan sudah mengakuinya sendiri. ”Harus kami sampaikan agar masyarakat, khususnya yang sudah menjadi member, sadar,” ujar Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto kepada Jawa Pos kemarin (14/3).  Menurut dia, sebagian member masih percaya bahwa trading yang dikelola tersangka nyata karena mengantongi perizinan. Padahal, izin itu sebenarnya baru didapat Februari tahun lalu. ”Di saat yang hampir bersamaan, beberapa member sudah tidak bisa melakukan withdraw atau penarikan uang,” tuturnya.  Fakta lain yang didapat, trading ATG ditawarkan Wahyu Kenzo kepada masyarakat sejak 2020. ”Artinya, kegiatan tersebut ilegal,” imbuh Budi.  Perkara tersebut, kata Budi, mendapat atensi khusus. Polda Jatim ikut mengawal. Sebab, hasil penyidikan menunjukkan bahwa korban trading itu diperkirakan mencapai 25 ribu orang dengan total kerugian Rp 9 triliun.  Mantan Kapolres Batu tersebut menambahkan, penyidikan tidak berhenti setelah menetapkan Wahyu Kenzo dan Raymond Enovan, orang yang membantu mencari member, sebagai tersangka. Pengembangan terus dilakukan untuk mencari pihak lain yang terlibat. ”Hari ini (kemarin, Red) kami lakukan pemeriksaan kepada dua saksi,” katanya.  Salah seorang saksi tersebut adalah Anggi Maulida alias Anggie Jesey, istri Wahyu Kenzo. Saksi lain adalah Desy Dwiasti Widyasa.  Menurut Budi, Anggie diperiksa karena statusnya sebagai orang dekat Wahyu Kenzo. Adapun Desy merupakan orang yang rekeningnya pernah dipakai untuk menampung setoran member.  Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, proses hukum tidak hanya difokuskan pada tindak pidana yang terjadi. Tetapi juga mengembalikan hak korban. ”Makanya, kami juga melakukan penelusuran terhadap aset tersangka,” jelasnya.  Karena itu, para korban yang melapor diingatkan untuk melengkapi beberapa persyaratan yang diminta. Di antaranya, bukti transfer, rekening koran, hingga akun trading. Menurut Budi, laporan-laporan itu akan diinventarisasi berdasar jumlah kerugiannya. Harapannya, polisi bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan pengembalian kerugian. ”Kalau tidak penuh kan setidaknya sebagian,” ujarnya.  Sementara itu, dilansir dari Radar Malang, Polresta Malang Kota kembali menambah barang bukti kasus penipuan berkedok robot trading ATG. Kali ini lima kendaraan mewah roda dua diamankan di Mapolresta Malang Kota. Yakni, BMW R9T, Vespa Wotherspoon, Vespa Justin Bieber Edition, Vespa Christian Dior, dan Harley-Davidson Road Glide. Lima kendaraan itu diamankan sejak akhir pekan lalu.  Dengan demikian, saat ini ada delapan barang bukti kendaraan. Sebelumnya, polisi mengamankan tiga kendaraan roda empat milik Wahyu Kenzo. Yaitu, BMW M4 kuning nopol B 1105 JEN, Alphard hitam nopol N 88 NJY, dan Toyota Innova Venturer hitam nopol L 1593 MA.  Secara terpisah, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menyampaikan, aduan yang masuk di nomor 081137802000 terus bertambah. Kemarin petugas menerima 62 laporan dari member trading ATG. ”Dengan begitu, total aduan yang masuk menjadi 1.423,” ujarnya.  Dirmanto berharap kasus itu menjadi pelajaran bagi masyarakat. Jangan sampai niat mendapat cuan dari berinvestasi menjadi bumerang dengan menimbulkan kerugian. ”Pilih sarana investasi yang jelas-jelas saja,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/aset-wahyu-kenzo.jpg" alt="INVESTASI BODONG: Lima kendaraan yang disita sebagai barang bukti di halaman Mapolresta Malang Kota kemarin (14/3). (DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>INVESTASI BODONG: Lima kendaraan yang disita sebagai barang bukti di halaman Mapolresta Malang Kota kemarin (14/3). (DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure> TERSANGKA: Wahyu Kenzo saat digelandang polisi di Mapolda Jatim Kamis (9/3). (Foto: Robertus Risky/Jawa Pos)  Sementara itu, Ridwan Rachmat, pengacara MY, salah seorang member, menyebutkan bahwa Wahyu Kenzo pandai meyakinkan produk trading-nya. Kliennya sampai berani menginvestasikan Rp 6,3 miliar dalam kurun dua hari. ”Nggak bisa diambil sampai sekarang,” ujarnya.  Ridwan menceritakan, kliennya mengenal Wahyu Kenzo pertengahan 2021. Saat itu MY baru saja menjual tanah. Wahyu Kenzo menawarkan agar penjualan tanah tersebut diinvestasikan untuk membeli produk trading-nya. MY dijanjikan bisa meraup untung sampai 5 persen dari modal setiap hari. ”Uangnya bisa ditarik kapan saja,” kata dia.  MY awalnya menanamkan modal Rp 2,3 miliar pada 26 November 2021. Berselang sehari, lantaran melihat saldo pada akun trading-nya sudah meningkat, pria 45 tahun itu kembali menyetor Rp 4 miliar. ”Maunya uang semakin berlipat,” jelasnya.  Warga Klojen, Malang, itu membuka akun trading-nya tiga pekan berselang untuk melakukan penarikan. Tetapi, prosesnya tidak diterima sistem. Wahyu Kenzo saat dikonfirmasi berdalih produk trading-nya dalam masa perbaikan. Namun, sampai beberapa hari kemudian, dia justru berusaha menghindar.  Menurut Ridwan, kliennya sudah mencoba berbagai cara untuk menagih. Bahkan sampai mendatangi rumah Wahyu Kenzo. Tapi, hasilnya tidak sesuai keinginan. MY akhirnya melapor ke Polresta Malang pada 23 September 2022. ”Harapan kami dari proses hukum yang berjalan ini tentu ada pengembalian hak klien,” katanya.  Sebagaimana diketahui, Wahyu Kenzo terancam pasal berlapis. Dia dijerat UU Perdagangan, ITE, Penipuan, Penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wahyu Kenzo terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.  &nbsp;

Pakai Skema Ponzi, Wahyu Kenzo Hanya Putar Uang Member

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyebut penetapan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) memang berpihak kepada 202 ribu jamaah haji reguler yang tahun ini berangkat. Namun, menurut dia, itulah keputusan jangka pendek dengan unsur muatan politis. ”Sehingga yang dikorbankan adalah kepentingan 5,2 juta jamaah haji tunggu yang masa antrenya bisa mencapai 60 tahun mendatang baru berangkat,” ujar Mustolih Siradj di Jakarta kemarin (17/2).  Mustolih beralasan, nilai manfaat yang seharusnya menjadi hak mereka diambil lebih dulu untuk menambal yang berangkat tahun ini. Ada Rp 8 triliun yang diambil untuk menyubsidi 202 ribu jamaah haji reguler. ”Kemenag dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengikuti kemauan DPR. Sebab, DPR punya senjata pemungkas, yakni Pasal 47 Ayat 1 UU 8/2019. Bipih harus mendapat persetujuan DPR,” jelasnya.  Dia menyatakan, apa yang dilakukan Komisi VIII DPR ini merupakan skema Ponzi. Alasan Mustolih ini didasari skema jamaah haji yang lebih dulu berangkat dibiayai dari uang jamaah yang masih menunggu antrean. ”Tentu saja yang untung adalah jamaah haji yang lebih dulu berangkat. Mereka yang puluhan tahun antre terancam bernasib ’buntung’ karena tidak mendapatkan subsidi. Sebab, dananya sudah dikuras,” ungkapnya.  Dia memprediksi subsidi ini hanya berlangsung sebentar. Selanjutnya, tidak ada subsidi lagi. ”Setidaknya hanya mampu bertahan sampai 2026 atau 2027 sebagaimana yang disimulasikan BPKH yang dipaparkan di depan Komisi VIII DPR,” terangnya.  Alasannya, skema investasi yang didapat selama ini hanya di kisaran 6–7,5 persen per tahun. ”Seharusnya DPR dan para pemangku kebijakan belajar pada praktik skema Ponzi yang pernah digunakan dalam sistem keuangan beberapa travel umrah bermasalah seperti First Travel dan Abu Tour. Dengan sistem subsidi antarjamaah tidak bisa bertahan lama,” katanya.  Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta itu menuturkan, idealnya konsep bipih 70 persen biaya dipikul jamaah dan 30 persen pembiayaan dari nilai manfaat seperti yang diusulkan Kemenag yang seharusnya digunakan. Harapannya, dana haji memiliki napas panjang. Jika dilanggengkan, keputusan yang diambil sekarang akan menjadi bom waktu. ”Skema Ponzi dana haji harus segera diakhiri dan dijauhkan dari politisasi!” tegasnya.  Direktur Utama Visi Integritas Ade Irawan turut memberikan komentar. Dia meminta BPKH dipastikan mengelola dana haji dengan benar. Sebab, dalam ijab kabul dengan calon jamaah, dana yang disetorkan di muka dapat memberikan keuntungan yang bisa digunakan untuk kepentingan jamaah.

Komnas Haji: Idealnya Bipih 70 Persen Ditanggung Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hari_ini_cjh-gelombang-2.jpg" alt="SELESAI UMRAH: Calon jemaah haji di Indonesia menyeberang jalan di kawasan Mahbas, Makkah, setelah beribadah di Masjidilharam kemarin. (NAUFAL WIGI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELESAI UMRAH: Calon jemaah haji di Indonesia menyeberang jalan di kawasan Mahbas, Makkah, setelah beribadah di Masjidilharam kemarin. (NAUFAL WIGI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Hak Bagi Hasil Investasi BPKH Bersifat Personal, Bukan Kolektif</h3> JawaPos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memotong atau menghilangkan skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji. Nilai manfaat atau hasil investasi dana haji harus dikembalikan kepada calon jemaah secara personal. Bukan bersifat kolektif dan sebagian digunakan untuk mengongkosi pemberangkatan jemaah tahun berjalan.  Sorotan adanya skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh dalam diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta kemarin (30/1). Dalam salah satu butir rekomendasi yang dia buat, tertera jelas adanya skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji.  Dalam dunia investasi, skema Ponzi dikenal sebagai modus investasi bodong yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Model investasi seperti itu tidak bisa bertahan lama jika tidak ada investor baru yang masuk.  ’’Memotong dan menghilangkan mekanisme Ponzi dalam pengelolaan dana haji,’’ kata Asrorun membacakan usulan perbaikan pengelolaan dana haji dari perspektif keagamaan. Dia menegaskan, skema Ponzi sudah telanjur berjalan. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini BPKH, harus berani melakukan cut off sistem pendistribusian nilai manfaat atau hasil investasi dana haji yang berjalan selama ini.  Asrorun menegaskan, nilai manfaat itu harus dikembalikan kepada tiap-tiap calon jemaah haji (CJH) yang sudah melakukan setoran awal. ’’Jangan sampai menzalimi jemaah. Laa tazlimuna wala tuzhlamuun (tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, Red),’’ sambungnya. Dia mengatakan, dengan adanya sistem virtual account seperti saat ini, BPKH cukup mudah untuk melakukan identifikasi masing-masing calon jemaah. Termasuk dalam membagikan nilai manfaat tersebut.  Mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menjelaskan, kepemilikan dana haji yang dibayarkan tiap-tiap jemaah bersifat personal atau individual. Karena itu, nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji juga harus didistribusikan secara personal. Namun, yang berlaku saat ini bersifat kolektif. Seluruh jemaah yang berangkat haji tahun ini menerima subsidi atau nilai manfaat yang sama. Padahal, bisa jadi lama mengantrenya berbeda-beda. Kok bisa mereka mendapatkan subsidi sama? Inilah yang menjurus pada skema Ponzi. Supaya bisa mendapatkan nilai subsidi yang sama, mereka menggunakan nilai manfaat calon jemaah yang masih mengantre.  Skema Ponzi juga muncul dari penggunaan nilai manfaat yang kolektif atau campur aduk. Nilai manfaat dari dana haji calon jemaah yang baru masuk atau mendaftar ikut tersedot untuk ongkos subsidi jemaah yang berangkat. Begitu seterusnya, selama tidak ada pembagian nilai manfaat yang sepenuhnya bersifat personal atau individual.  Jika sistem pengelolaan dana haji tidak dibenahi, malapraktik yang berlangsung selama ini akan terus berjalan. Dia juga mengingatkan bahwa dalam misi penyelenggaraan haji, tugas pemerintah bukan sebagai biro travel.  Pada prinsipnya, Asrorun mengatakan, dana haji yang terkumpul boleh dikelola. Pengelolaannya bisa secara kolektif. Selain itu, dia menegaskan, tidak ada salahnya negara memberikan subsidi kepada CJH. Meskipun dalam konteks pengelolaan haji di Indonesia, subsidi berasal dari dana jemaah sendiri. Subsidi tersebut tidak membatalkan pelaksanaan ibadah haji terkait adanya ketentuan istitha’ah.  Asrorun menegaskan bahwa istitha’ah adalah syarat wajib berhaji. Istitha’ah bukan syarat sah berhaji. Jadi, ketika ada subsidi dalam pembayaran biaya haji, kemudian jemaah menjadi mampu dan diringankan, itu tidak memengaruhi sah atau tidaknya ibadah rukun Islam kelima tersebut.  Dalam kesempatan yang sama, anggota BPKH Indra Gunawan mengatakan, sejak 2018 instansinya sudah membagikan hasil investasi dana haji ke virtual account masing-masing calon jemaah. Pada 2018, hasil investasi yang dimasukkan ke virtual account sebesar Rp 800 miliaran. Terakhir, pada 2022, hasil pengelolaan dana haji yang dimasukkan dalam virtual account calon jemaah Rp 2,1 triliun.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya mendorong efisiensi pembiayaan haji untuk tiga hal. Pertama, efisiensi biaya operasional dalam negeri seperti peralatan dan petugas haji yang sesuai kebutuhan. Kedua, efisiensi biaya luar negeri seperti tiket pesawat, hotel, dan konsumsi di Arab Saudi.  Efisiensi ketiga adalah optimalisasi pengelolaan dana haji oleh BPKH dengan cara menetapkan berapa nilai manfaat yang perlu dibebankan kepada BPKH. Tujuannya, ada target yang jelas dalam mengelola dana haji. ”Itu semua menjadi kajian KPK sejak 2019 dan 2020,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis kemarin.  Soal kenaikan ongkos naik haji (ONH), Ghufron menyebut bahwa sesuai Keppres Nomor 8/2022, nilai manfaat yang harus dikucurkan BPKH bertambah. Yakni, dari semula Rp 41,9 juta menjadi Rp 47 juta. Sebelum biaya operasional haji di Arab naik, BPKH juga harus mengeluarkan Rp 4,2 triliun menjadi Rp 5,4 triliun. ”BPKH harus menambah sekitar 59–60 persen dari total biaya haji,” ujarnya.  Jika terus berlanjut, lanjut Ghufron, kondisi tersebut bisa membuat dana BPKH habis nilai manfaatnya. Sebab, nilai manfaat telah digunakan untuk menutupi biaya jemaah haji yang sudah berangkat. ”Siapa yang rugi? Tentu bukan yang telah berangkat, tetapi jemaah yang belum berangkat karena dia menanggung biaya jemaah yang telah berangkat,” jelas Ghufron.

MUI Minta Hapus Skema Ponzi Dana Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/MEMBER-ARSOL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dugaan aksi penipuan dan penggelapan bermula arisan online atau investasi, bermekaran seperti jamur di musim penghujan. Sudah terungkap di banyak tempat, mengemuka di tempat lain. Modusnya serupa. Korban tergiur iming-iming untung besar si broker atau bandar arisan. Lalu, ujung-ujungnya duit nyantol. Keuntungan tidak jadi, uang tidak kembali, berujung lapor polisi. Sabtu (5/11), Polres Mojokerto kembali menerima laporan kasus tersebut. Sejumlah emak atau mama-mama muda mempolisikan seorang bandar arisan online. Mereka mengadukan SVN, warga Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Dia diduga membawa uang arisan milik 37 korban. Total kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. ’’Yang melapor ini perwakilan saja, total member ada sekitar 37 orang. Total kerugiannya sekitar Rp 200 juta. Kami minta uang kita kembali saja,’’ ungkap FG, salah seorang member asal Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, seperti dilansir Jawa Pos Radar Mojokerto (6/11). Mereka yang menjadi korban itu mayoritas warga Mojokerto. Korban tertarik bergabung ke arisan online yang dibandari SVN lantaran dinilai menjanjikan. Member dijanjikan mendapat untung hampir dua kali lipat dari uang yang disetor. Sebelumnya, arisan yang sudah berjalan lebih dari setahun tersebut tidak pernah bermasalah. ’’Kalau arisan biasa, saya ikut Rp 600 ribu dapatnya Rp 1 juta. Yang didapat (member) beda-beda, menyesuaikan ikut berapa,’’ sambung RW, perempuan asal Kota Mojokerto. Para korban menuturkan, arisan juga dilakukan secara lelang. Modus itu baru berlangsung beberapa pekan. Namun, belakangan menjadi persoalan utama hingga SVN dilaporkan. ’’Jadi dia (pelaku) cari ganti siapa yang mau cair tanggal sekian, nanti kita beli. Misal, saya beli Rp 15 juta nanti saya dapat Rp 24 juta. Cairnya maksimal seminggu,’’ beber FG. Dari arisan sistem lelang itu para member yang terpilih, belum pernah menerima sepeser pun uang seperti dijanjikan. Padahal, sejumlah uang telah disetor ke rekening pribadi SVN. ’’Saya malah baru bayar tanggal 25 Oktober lalu. Kalau saya rugi Rp 15 juta. Ini semua yang lapor karena arisan sistem lelang,’’ terang seorang member. Korban sempat beberapa kali menagih ke rumah pelaku. Namun, hasilnya nihil. Di hadapan membernya, SVN justru mengaku sudah bangkrut. ’’ Tanggal 30 Oktober lalu saya tagih ke rumahnya. Ngaku-nya uangnya habis dan sekarang mau gadaikan sertifikat rumah buat nutup uangnya member,’’ lanjutnya. Saat janji SVN dipercaya para member, justru pelaku mengambil langka seribu. Melarikan diri. Sang bandar pun sudah tidak bisa dihubungi lagi. Karena itu, para member kompak melaporkan ke polisi. ’’Tanggal 1 November lalu ke rumahnya lagi, ternyata rumahnya sudah kosong. Kabarnya, perabotnya sudah diambil saudaranya. Sekarang (pelaku) nggak tahu di mana, simpang siur. Sudah nggak bisa dihubungi juga,’’ seloroh member RW. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Prienggondhani membenarkan ada laporan tersebut. Sejumlah perwakilan member arisan besutan SVN itu langsung diklarifikasi petugas. Hanya, pihaknya belum bisa bicara lebih detil lantaran kasus ini masih tahap awal. ’’Sudah kami terima. Saat ini sedang kami tindak lanjuti untuk lidik,’’ terangnya. Sebelumnya, seperti pernah diberitakan, Jumat (4/11) lalu sejumlah mama-mama muda juga melaporkan MA, 28, ke Polres Mojokerto Kota. MA  merupakan anak Kasek asal Kelurahan/Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. MA dituding menggondol uang arisan mencapai Rp 600 juta. Korbannya cukup banyak. Mulai istri TNI hingga dokter gigi. Sepekan sebelumnya, EAS, bandar arisan online Eva Arisol Mojosari pun dilaporkan sejumlah member ke Satreskrim Polres Mojokerto. EAS diduga  mengembat uang arisan milik 200 orang lebih. Total kerugiannya lebih besar. Yakni, diperkirakan mencapai Rp 4 miliar. Kini, kasus-kasus arisan online tersebut tengah diselidiki kepolisian.

Di Mojokerto, Mama-Mama Muda Kembali Tertipu Arisan Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ARISAN-MOJOKERTO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Cerita penipuan arisan online, masih saja terus bermunculan. Padahal, warning agar tidak mudah percaya dengan investasi atau arisan dengan iming-iming berlipat dalam waktu sekejap, sudah banyak dilakukan. Kali ini kabar pilu itu dari Mojokerto, Jawa Timur.  Korbannya ratusan orang. Mulai dari dokter gigi, karyawan bank, hingga ada juga istri prajurit TNI. Total kerugiannya dipekirakan setengah miliar rupiah. Jumat (4/11) siang, sejumlah perwakilan korban melapor ke polisi. Awalnya, mereka datang ke Mapolsek Magersari. Lalu, petugas mengantarkannya ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota.  Rombongan perwakilan korban tersebtu datang dengan mengendarai tiga mobil. Selain Mojokerto, ada juga dari Sidoarjo dan Jombang. Mereka melaporkan MA, si bandar arisan online. Perempuan 28 tahun itu berasal dari Lingkungan Suronatan, Kelurahan/Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.  “Yang kami laporkan penipuan arisan online, penggelapan dana pinjaman, dan jual beli arisan online,” ungkap Lela, salah seorang korban dari Magersari, seperti dilansir Jawa Pos Radar Mojokerto.  Lela mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 6 juta. Uang tersebut telah disetorkan ke MA. Untuk membayar arisan. Namun, kini duitnya justru dibawa kabur oleh terlapor.  Nasib serupa menimpa Santi Rosmala. Ibu 34 tahun menceritakan, dirinya juga mesti menanggung kerugian sebesar Rp 9,9 juta. Perempaun asal Tarik, Sidoarjo, ini bergabung dengan arisan online yang dibandari MA sejak 2020 silam. Sebulan sekali, dia setor uang ke terlapor sebesar Rp 1, 7 juta. Pembayaran melalui rekening bank.  “Janjinya dapat Rp 25 juta. Tapi, dia sudah kabur,” ungkap ibu rumah tangga yang mengaku sehari-hari bekerja sebagai penjahit itu. Member arisan dari Mojoketo, Jombang, Sidoarjo, Surabaya hingga Jogjakarta. Mereka berlatar belakang beragam. Ada yang ibu rumah tangga, karyawan bank dan pabrik, istri perangkat desa, dokter, hingga istri anggota TNI.  Salah seorang yang mengalami kerugian cukup besar adalah DWS, seorang dokter gigi. Perempuan 29, asal Kota Mojokerto, itu kehilangan uangnya sebesar Rp 73 juta. Kena tipu-tipu terlapor.  Menurut cerita Nuzula, korban asal Kelurahan Pulorejo, Mojokerto, para member membayar arisan itu melalui transfer bank dan maupun langsung. MA memiliki dua nomor rekening. Selain itu, terlapor juga menerima pembayaran lewat dompet digital. Member arisan dikelompokkan menjadi empat. Makin besar setoran, makin besar iming-imingnya. ’’Dapat Rp 5 juta sampai Rp 25 juta,” ujar perempuan yang mengaku merugi Rp 10,2 juta ini.  Sebagaimana skema arisan online pada umumnya, aksi tipu-tipu itu MA ini tersebar dari mulut ke mulut. Dari kenalan ke kenalan. Para member yang dijanjikan bakal menerima keuntungan melalui undian arisan yang dikocok secara pribadi oleh MA. Member kemudian diberi daftar jadwal penerimaan arisan.  Nuzula mengungkapkan, Juni 2022 lalu, grup arisan online dikunci oleh MA. Saat itu, peserta masih rutin melakukan setoran. Namun, terlapor sudah menghilang. Dua bulan kemudian, setelah berkali-kali didatangi ke rumahnya, MA kembali muncul. Yang bersangkutan menyatakan sanggup membayar tanggungan.  “Tapi setelah itu hilang lagi sampai sekarang. Total kerugiannya semua korban sekitar Rp 600 juta,” tambahnya.  Uang tersebut bukan hanya dari setoran arisan online. MA juga menggaet para korban bermodus investasi dana simpan pinjam. Salah satu korbannya adalah Dwi Wahyuni.  Perempuan 37 tahun itu merugi hingga Rp 29 juta. Uang sebesar itu disetorkan ke MA dengan janji akan diputar untuk pinjaman. Dwi tergiur setelah dijanjikan bakal mendapat keuntungan jutaan rupiah. “Per Rp 10 juta saya bakal dapat Rp 2 juta. Kalau setoran uang yang arisan, semua sudah dilunasi,” kata ibu asal Desa Kemantren, Gedeg, itu.  Hingga pukul 16.00 WIB, perwakilan korban masih menjalani pemeriksaan di ruang Unit IV Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Saat melapor, mereka juga membawa salinan chat WhatsApp (WA), kwitansi transfer, hingga surat perjanjian.  “Kami arahkan ke Satreskrim untuk melapor karena sistem arisannya online,” tutur Kanitreskrim Polsek Magersari Ipda Muslimin.

Penipuan Arisan Online di Mojokerto, Korbannya Dokter hingga Istri TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ARISAN-MENIPU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus tipu-tipu dengan kedok arisan atau arisan, marak di mana-mana. Termasuk di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jatim. Fenomena ini mesti membuat masyarakat waspada. Terutama kalangan perempuan atau emak-emak. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar.  Seperti dilansir Jawa Pos Radar Bojonegoro, selama dua bulan saja, terdapat 23 pengaduan ke Mapolres Bojonegoro. ’’Sejumlah korban sudah dimintai keterangan hingga gelar perkara. Dari 23 pengaduan, satu laporan sudah naik ke penyidikan. Sisanya proses, menunggu koordinasi dengan ahli,’’ kata Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Girindra Wardhana.  Salah satu kasus penipuan berkedok arisan dan investasi di Bojonegoro juga mengemuka pada Maret 2022 lalu. Ratusan orang mengaku menjadi korban arisan bodong dengan pelaku EA. Kerugaian setiap orang berbeda-beda. Mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.  Sementara itu, Kapolres AKBP Muhammad meminta masyarakat Bojonegoro waspada terkait maraknya penipuan berkedok arisan. Dia mengungkapkan, masyarakat harus mengenali identitas usaha pemilik arisan. Apakah pemilik menjalankan usaha secara legal dan memberi informasi terbuka.  ‘’Cari informasi identitasnya, alamat lengkap, nomor telepon, hingga surat izin atas usaha dijalankan,” ungkapnya.  Selain itu, lanjut dia, perlu juga mencari tahu sistem arisan. Jangan terburu-buru bergabung. Baik offline atau online. Haru lebih dulu mencari tahu mengenai proses atau sistem kerjanya. Sebagai calon anggota, berhak menanyakan secara detail mengenai tata cara, penyetoran, pengundian, hingga memperoleh keuntungan.  Muhammad mengatakan, jangan tergiur iming-iming keuntungan instan dan mungkin sepintas besar. Meski ikut arisan tentu berharap mendapat keuntungan, namun harus behati-hati. Penipuan lewat arisan biasanya memang menawarkan iming-iming keuntungan berlipat-lipat dari setoran dana pada periode tertentu. Makin besar, iming-imingnya kian menggiurkan.  “Jika tidak logis, lebih baik ditolak saja,” ujar alumnus Akpol 2003 kelahiran Padang itu.  Dia menambahkan, masyarakat harus berani melapor ke pihak berwajib jika menjadi korban penipuan arisan atau investasi. Jangan ragu melapor. Penindakan akan dilakukan agar para pelaku penipuan jera. Sebaiknya, masyarakat berinvestasi di lembaga atau instansi tepercaya. Sebab, lembaga atau instansi legal memberi rasa aman, terpercaya, dan pasti juga menguntungkan.

Waspadalah, Tipu-Tipu Berkedok Arisan di Bojonegoro Makin Marak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Skema Ponzi

Berita Terkini

70 Persen Hasil Pengelolaan Dana Haji Dinikmati Jamaah Berangkat, BPKH Siapkan Skema yang Lebih Adil