<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/bundir-1798194583.jpg" alt="Ilustrasi bunuh diri. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bunuh diri. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kisah tragis seorang siswa SD kelas IV asal Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli pena dan buku sekolah, menyita keprihatinan publik. Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto menilai peristiwa tragis yang terjadi di NTT adalah alarm bagi masyarakat agar lebih memerhatikan dan memantau kondisi mental anak-anak di lingkungan sosial. "Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil seringkali kurang mendapatkan perhatian penuh terhadap aspek psikologis mereka, terutama di lingkungan pedesaan," ucap Prof. Bagong di Surabaya, Sabtu (7/2). Terutama di wilayah 3T, yang mana akses layanan psikologis masih sangat terbatas, sehingga anak-anak rentan merasa terisolasi dan minim dukungan saat menghadapi tekanan maupun persoalan hidup. Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair tersebut, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peranan penting dalam mendeteksi tanda-tanda adanya masalah psikologis pada anak. "Kesehatan mental anak harus menjadi prioritas. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," imbuhnya. Dalam kasus ini, korban yakni YBR, 10 tahun, dikenal sebagai anak yang pendiam dan penurut. YBR juga anak bungsu dari lima bersaudara yang tinggal bersama neneknya sejak usia 1 tahun 7 bulan. Ia bersama nenek tinggal di sebuah pondok bambu berukuran sekitar 2x3 meter di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada. YBR tinggal terpisah dengan ibu kandungnya. Sementara sang ayah merantau ke Kalimantan. Melihat kondisi tersebut, Prof. Bagong menyoroti tekanan kemiskinan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan mental anak, sehingga mereka rentan merasa cemas, stress, hingga putus asa. "Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan stres dan kecemasan pada anak-anak, yang berimbas pada kesejahteraan mental mereka. Ketika orang tua sulit memenuhi kebutuhan dasar, anak merasakan dampaknya," ucap Bagong. Belakangan, masyarakat digegerkan dengan kisah seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR, 10 tahun, yang nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara gantung diri di sebuah pohon cengkeh, Kamis (29/1) pukul 11.00 WITA. Peristiwa pilu yang terjadi di Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur bermula dari permintaan sederhana yang tak mampu dipenuhi. Sehari sebelum kejadian, YBR sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pensil. Namun karena keterbatasan ekonomi, sang ibu dengan berat hati tak dapat mengabulkan permintaan anaknya. Sang ibu, MGT, 47, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, YBR menginap di rumahnya pada malam hari. Pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, YBR diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. &ldquo;Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,&rdquo; ujar sang ibu dengan suara bergetar. Ayah YBR diketahui telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Sementara sang ibu tinggal di kampung lain bersama lima anak lainnya. Pada Kamis pagi, warga sempat juga melihat YBR duduk di depan rumah neneknya. Padahal pagi itu ia seharusnya berangkat ke sekolah. Beberapa jam kemudian, tubuh YBR ditemukan warga yang tengah menggembalakan kerbau di sekitar lokasi. Tragedi ini semakin mengiris hati dengan sepucuk kertas yang ditemukan oleh Polres Ngada. Kertas tersebut berisi surat wasiat tulisan tangan YBR yang ditujukan untuk sang ibu dan keluarga. Berikut isi surat yang ditinggalkan YBR: KERTAS TII MAMA RETI (Surat buat Mama Reti) MAMA GALO ZEEMAMA MOLO JA&rsquo;OGALO (Mama saya pergi dulu, jangan menangis ya Mama) MATA MAE RITA EE MAMA (Mama relakan Saya pergi tidak perlu Mama) NE&rsquo;E GAE NGAO EEMOLO MAMA (Menangis dan mencari atau merindukan saya).&nbsp; &nbsp;

Prof. Bagong Suyanto menilai peristiwa tragis yang terjadi di NTT adalah alarm bagi masyarakat agar lebih memerhatikan kondisi sosial

Kasus Bunuh Diri Bocah SD di NTT, Sosiolog Unair Sebut Faktor Kemiskinan Picu Stres Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/Screenshot_20260205-123215_Instagram-1-405485746.jpeg" alt="Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. (Instagram @melkilakalena.official)" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. (Instagram @melkilakalena.official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengancam akan membawa aparat yang bertanggung jawab ke ranah hukum, bila kembali terjadi kasus kematian akibat kemiskinan ekstrem. Hal itu sehubungan dengan kasus bunuh diri yang dilakukan YBS, 10, di Ngada diduga karena tak bisa beli buku dan pena. Dia menegaskan ancaman penuntutan hukum itu agar kejadian serupa tak terjadi lagi di bawah pemerintahannya. "Jangan ada lagi model-model begini. Besok ada lagi model begini saya tuntut orang-orangnnya," ujar Melkiades saat memberi sambutan dalam peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa, Rabu (4/2) kemarin. Hal itu juga menurutnya berlaku bagi dirinya sendiri jika memang terbukti lalai mengurus warga negara. "Kalaupun saya salah, saya siap dituntut. Kesalahan itu ada di mana siap dia dituntut untuk itu. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini," cecarnya. Politisi Golkar itu mengaku malu atas adanya kasus kematian karena kemiskinan ekstrem di NTT. Padahal, pemerintah daerah sudah punya uang untuk memberi bantuan. "Guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macem. Uang ngalir triliunan untuk orang miskin masih ada yg mati urusan begini. Nggak boleh ini," tegasnya. Oleh karena itu, Melkiades menegaskan bahwa kasus meninggalnya YBS harus menjadi yang terakhir. "Agak kaget juga saya. Cukup ini yang terakhir. Besok secara berjenjang bertingkat siapa yang punya tanggung jawab kita eksekusi dia," pungkasnya. Sebelumnya, duka mendalam menyelimuti warga Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas IV sekolah dasar berinisial YBS, 10, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di sebuah pohon cengkeh. Peristiwa pilu ini bermula dari permintaan sederhana yang tak mampu dipenuhi. Sehari sebelum kejadian, YBS sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pensil. Namun keterbatasan ekonomi membuat sang ibu tak dapat mengabulkan permintaan tersebut. Camat Jerebuu, Bernardus H. Tage, menuturkan bahwa YBS dikenal sebagai anak pendiam, sopan, dan rajin belajar. Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan, YBS jarang menunjukkan tanda-tanda kesedihan mendalam di hadapan warga sekitar. &ldquo;Menurut keterangan tetangga, dia anak yang baik dan rajin sekolah. Tidak ada tanda-tanda yang mencolok bahwa dia menyimpan beban berat,&rdquo; ujar Bernardus seperti dikutip dari Radar Pati, Rabu (4/2). Ayah YBS diketahui telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Sementara sang ibu tinggal di kampung lain bersama lima anak lainnya. Pada Kamis pagi, warga sempat melihat YBS duduk di depan rumah neneknya. Padahal pagi itu ia seharusnya berangkat ke sekolah. Beberapa jam kemudian, tubuh YBS ditemukan oleh warga yang tengah menggembalakan kerbau di sekitar lokasi. Sang ibu, MGT, 47, mengungkapkan bahwa YBS menginap di rumahnya pada malam sebelum kejadian. Pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA, YBS diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. &ldquo;Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,&rdquo; ujar sang ibu dengan suara bergetar. Tragedi ini semakin mengiris hati setelah aparat Polres Ngada menemukan secarik kertas berisi surat wasiat tulisan tangan YBS menggunakan bahasa daerah setempat. Surat tersebut merupakan pesan perpisahan untuk sang ibu dan keluarga. Berikut isi surat yang ditinggalkan YBS: KERTAS TII MAMA RETI MAMA GALO ZEEMAMA MOLO JA&rsquo;OGALO MATA MAE RITA EE MAMA NE&rsquo;E GAE NGAO EEMOLO MAMA Yang artinya: SURAT BUAT MAMA RETI MAMA SAYA PERGI DULU MAMA RELAKAN SAYA PERGI, JANGAN MENANGIS YA MAMA MAMA SAYA PERGI TIDAK PERLU MAMA MENANGIS DAN MENCARI ATAU MERINDUKAN SAYA &nbsp;

Gubernur NTT ancam tuntut aparat jika kasus anak SD bunuh diri karena kemiskinan ekstrem kembali terjadi.

Gubernur NTT Ancam Tuntut Aparat Jika Biarkan Kasus Bunuh Diri Anak SD Terjadi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/ilustrasi-bunuh-diri-antaranews-144786186.jpg" alt="Ilustrasi bunuh diri. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bunuh diri. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan duka cita dan belasungkawa mendalam atas meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk kebutuhan sekolah. Peristiwa tragis tersebut dinilai sebagai tamparan keras bagi nurani dan rasa kemanusiaan, sekaligus peringatan serius bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. MY Esti menegaskan, kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa, melainkan sebagai alarm kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan. &ldquo;Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak SD kehilangan nyawanya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Ini sungguh tidak dapat diterima dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak atas pendidikan,&rdquo; kata Esti kepada wartawan, Rabu (4/2). Ia menyampaikan keprihatinan mendalam, karena hingga kini masih ada anak-anak Indonesia yang terhambat mengakses pendidikan dasar akibat faktor ekonomi. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa kecuali. MY Esti mengingatkan, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, tanggung jawab pembiayaan pendidikan dasar sepenuhnya berada di pundak negara, bukan pada anak atau keluarganya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konstitusi juga mengatur komitmen anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, lanjut Esti, tidak boleh lagi ada anak Indonesia yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membeli buku, pena, atau perlengkapan belajar dasar lainnya. Menurutnya, tragedi di Ngada harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan di daerah, khususnya terkait akses, pemerataan, dan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menekankan, pendidikan tidak hanya soal gedung dan kurikulum, tetapi juga tentang jaminan negara atas kebutuhan dasar peserta didik. Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa pendidikan dasar harus bebas dari pungutan. Putusan tersebut melarang segala bentuk pungutan yang dapat membebani peserta didik dan keluarganya. &ldquo;Putusan MK ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Tidak boleh lagi ada pungutan, baik langsung maupun terselubung. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bukan sumber tekanan karena persoalan biaya,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Esti turut mendorong pemerintah pusat dan daerah agar lebih proaktif dan responsif dalam menyalurkan bantuan pendidikan, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan, bantuan pendidikan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan di lapangan. &ldquo;Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan sampai ada lagi anak yang merasa putus asa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menekan, apalagi sampai merenggut nyawa,&rdquo; tegasnya. Ia juga mengingatkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurutnya, ketentuan tersebut bukan sekadar norma hukum, melainkan kewajiban aktif negara untuk hadir, melindungi, dan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas pendidikan. Esti menambahkan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020. Program ini ditujukan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus tepat sasaran dan menjangkau masyarakat secara langsung. Ia pun mendorong agar cakupan dan jumlah penerima PIP diperluas sehingga seluruh anak dari keluarga kurang mampu benar-benar terlindungi, serta tragedi seperti yang terjadi di Ngada tidak kembali terulang. &ldquo;Setiap anak adalah aset bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka dapat tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut dan tanpa beban yang seharusnya ditanggung negara,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan belasungkawa  atas meninggalnya seorang siswa sd karena bunuh diri

Tamparan Keras bagi Dunia Pendidikan, Pemerintah Diminta Tak Anggap Sepele Peristiwa Siswa SD Bunuh Diri di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/bundir-1798194583.jpg" alt="Ilustrasi bunuh diri. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bunuh diri. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang siswa SD di NTT dilaporkan mengakhiri hidupnya hanya karena tak mampu membeli buku dan pena. Tragedi ini dinilai sebagai alarm keras bahwa hak dasar anak Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kejadian ini adalah bukti nyata lumpuhnya perlindungan negara. Saat anggaran pendidikan diklaim terus meningkat, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Agar pena tetap digunakan untuk menulis masa depan, bukan menjadi alasan kehilangan nyawa, berikut 3 perbaikan mendesak yang harus dilakukan pemerintah menurut JPPI: <h3>1. Stop Narasi "Gagal Jajan" dan Akui Mahalnya Pendidikan</h3> Pemerintah harus berhenti memperhalus realitas kemiskinan dengan narasi yang tidak relevan.&nbsp; "Kasus di NTT ini secara langsung membantah dan membungkam narasi tersebut. Anak-anak kita putus sekolah bukan karena mereka tidak bisa jajan cilok di kantin. Mereka menyerah karena biaya pendidikan yang mencekik," tegas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. Pemerintah perlu mengakui bahwa meski ada slogan "Wajib Belajar 13 Tahun", pungutan dan biaya operasional di lapangan masih sangat membebani masyarakat miskin. <h3>2. Kembalikan Khittah Anggaran Pendidikan 20%</h3> Terjadi pergeseran prioritas yang mengkhawatirkan. Anggaran pendidikan kini terindikasi mengalami "kanibalisasi" untuk mendanai program populis lain.&nbsp;"Anggaran pendidikan di APBN 2026 kini tinggal 14%, dari yang semestinya 20%," katanya. Pemerintah harus mengembalikan fungsi utama anggaran 20% untuk membiayai kebutuhan esensial siswa, guru, dan sarana prasarana. "Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis?," tambah Ubaid. <h3>3. Jalankan Amanah Konstitusi Tanpa "Cuci Tangan"</h3> Ubaid meminta negara tidak boleh lagi melempar tanggung jawab biaya operasional sekolah kepada orang tua murid. Sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan Putusan MK, pendidikan dasar wajib dibiayai negara tanpa pungutan. Faktanya, banyak sekolah yang masih menjadi beban ekonomi, hingga berubah menjadi "penjara mental" bagi siswa dari keluarga tidak mampu. JPPI mendesak adanya audit total terhadap dana BOS dan PIP agar bantuan tersebut benar-benar sampai dan mencakup kebutuhan dasar seperti alat tulis. "Jangan biarkan pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Negara harus hadir, atau sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya milik mereka yang mampu membeli pena," imbuhnya. &nbsp;

Tragedi siswa SD di NTT mengungkap masalah mahalnya pendidikan. JPPI tuntut 3 perbaikan darurat supaya biaya sekolah tak jadi beban berat.

Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Ini 3 Perbaikan Darurat untuk Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/BUNDIR-307461015.jpg" alt="Foto: (Screenshot Instagram)" width="100%">
<figcaption>Foto: (Screenshot Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos com - Pendongeng, Awam Prakoso menangis saat membacakan kisah memilukan seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya karena kemiskinan. Tragedi ini membuat Awam mempertanyakan peran negara yang dinilai gagal melindungi anak-anak dari dampak kemiskinan struktural. Dalam video yang dia unggah, Awam menyuarakan kegelisahan mendalam terhadap fakta bahwa persoalan dasar seperti pendidikan dan kemiskinan masih menjadi beban berat. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya. "Jadi siapapun yang berwenang, negara kita kan negara yang sangat kaya ya. Kalau memang betul ini persoalan sekolah, persoalan kemiskinan yang harus diatasi, apakah memang ini sesuatu yang sangat sulit ya dilakukan dengan negara yang sangat kaya raya ini?&rdquo; kata Awam, dikutip Rabu (4/2). Awam juga mengajak publik untuk tidak membiarkan tragedi ini berlalu begitu saja. Menurutnya, ada luka sosial yang terlalu sunyi jika terus diabaikan oleh para pemegang kebijakan. &ldquo;Sama-sama up berita ini, karena ada luka yang terlalu sunyi jika dibiarkan. Ada kesedihan mendalam di balik kisah ini. Kisah kemiskinan yang gagal dientaskan,&rdquo; tulis Awam. Ia pun menyampaikan pesan keras namun penuh empati kepada para pejabat dan pengambil keputusan agar bekerja dengan niat tulus demi keselamatan banyak nyawa. &ldquo;Wahai bapak-ibu yang duduk di sana, tugas ini sesungguhnya tidak berat jika dikerjakan dengan niat baik dari hati yang suci. Karena satu kebijakan yang berpihak, bisa menyelamatkan banyak kehidupan,&rdquo; lanjutnya. Unggahan Awam menuai reaksi luas dari warganet. Banyak yang menyampaikan duka mendalam sekaligus mendukung seruan agar pemerintah lebih serius menangani kemiskinan dan kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal seperti NTT. <h3>Kronologi Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur</h3> Duka mendalam menyelimuti warga Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas IV sekolah dasar berinisial YBS, 10, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di sebuah pohon cengkeh. Peristiwa pilu ini bermula dari permintaan sederhana. Sehari sebelum kejadian, YBS sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pensil. Namun keterbatasan ekonomi membuat sang ibu tak mampu memenuhi permintaan tersebut. Camat Jerebuu, Bernardus H. Tage, menuturkan bahwa YBS dikenal sebagai anak pendiam, sopan, dan rajin belajar. Meski hidup dalam kekurangan, ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda menyimpan beban berat. &ldquo;Menurut keterangan tetangga, dia anak yang baik dan rajin sekolah. Tidak ada tanda-tanda yang mencolok bahwa dia menyimpan beban berat,&rdquo; ujar Bernardus, dikutip dari Radar Pati, Rabu (4/2). Ayah YBS diketahui telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun, sementara sang ibu tinggal di kampung lain bersama lima anak lainnya. Pada Kamis pagi, warga sempat melihat YBS duduk di depan rumah neneknya, padahal pagi itu ia seharusnya berangkat ke sekolah. Beberapa jam kemudian, tubuh YBS ditemukan oleh warga yang sedang menggembalakan kerbau di sekitar lokasi. Sang ibu, MGT, (47), mengungkapkan bahwa YBS menginap di rumahnya pada malam sebelumnya. Pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA, YBS diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. &ldquo;Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,&rdquo; ujar sang ibu dengan suara bergetar. Tragedi ini semakin memilukan setelah aparat Polres Ngada menemukan secarik kertas berisi surat wasiat tulisan tangan YBS menggunakan bahasa daerah setempat. Surat tersebut ditujukan kepada ibunya, berisi pesan agar sang ibu tidak menangis dan merelakan kepergiannya. Di bagian akhir surat, terdapat gambar sederhana menyerupai emoji wajah menangis.

Kalau memang betul ini persoalan sekolah, persoalan kemiskinan yang harus diatasi, apakah memang ini sesuatu yang sangat sulit ya.

Dari Kasus Anak Bunuh Diri di NTT, Awam Prakoso dalam Tangisnya Pertanyakan Langkah Pemerintah Atasi Kemiskinan