Muhammad Ridwan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/ilustrasi-bunuh-diri-antaranews-144786186.jpg" alt="Ilustrasi bunuh diri. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bunuh diri. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan duka cita dan belasungkawa mendalam atas meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk kebutuhan sekolah. Peristiwa tragis tersebut dinilai sebagai tamparan keras bagi nurani dan rasa kemanusiaan, sekaligus peringatan serius bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. MY Esti menegaskan, kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa, melainkan sebagai alarm kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan. &ldquo;Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak SD kehilangan nyawanya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Ini sungguh tidak dapat diterima dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak atas pendidikan,&rdquo; kata Esti kepada wartawan, Rabu (4/2). Ia menyampaikan keprihatinan mendalam, karena hingga kini masih ada anak-anak Indonesia yang terhambat mengakses pendidikan dasar akibat faktor ekonomi. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa kecuali. MY Esti mengingatkan, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, tanggung jawab pembiayaan pendidikan dasar sepenuhnya berada di pundak negara, bukan pada anak atau keluarganya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konstitusi juga mengatur komitmen anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, lanjut Esti, tidak boleh lagi ada anak Indonesia yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membeli buku, pena, atau perlengkapan belajar dasar lainnya. Menurutnya, tragedi di Ngada harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan di daerah, khususnya terkait akses, pemerataan, dan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menekankan, pendidikan tidak hanya soal gedung dan kurikulum, tetapi juga tentang jaminan negara atas kebutuhan dasar peserta didik. Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa pendidikan dasar harus bebas dari pungutan. Putusan tersebut melarang segala bentuk pungutan yang dapat membebani peserta didik dan keluarganya. &ldquo;Putusan MK ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Tidak boleh lagi ada pungutan, baik langsung maupun terselubung. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bukan sumber tekanan karena persoalan biaya,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Esti turut mendorong pemerintah pusat dan daerah agar lebih proaktif dan responsif dalam menyalurkan bantuan pendidikan, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan, bantuan pendidikan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan di lapangan. &ldquo;Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan sampai ada lagi anak yang merasa putus asa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menekan, apalagi sampai merenggut nyawa,&rdquo; tegasnya. Ia juga mengingatkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurutnya, ketentuan tersebut bukan sekadar norma hukum, melainkan kewajiban aktif negara untuk hadir, melindungi, dan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas pendidikan. Esti menambahkan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020. Program ini ditujukan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus tepat sasaran dan menjangkau masyarakat secara langsung. Ia pun mendorong agar cakupan dan jumlah penerima PIP diperluas sehingga seluruh anak dari keluarga kurang mampu benar-benar terlindungi, serta tragedi seperti yang terjadi di Ngada tidak kembali terulang. &ldquo;Setiap anak adalah aset bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka dapat tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut dan tanpa beban yang seharusnya ditanggung negara,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan belasungkawa  atas meninggalnya seorang siswa sd karena bunuh diri

Kuswandi

Tamparan Keras bagi Dunia Pendidikan, Pemerintah Diminta Tak Anggap Sepele Peristiwa Siswa SD Bunuh Diri di NTT

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Antonius Oskarianto Adur

Ernando Ari geram setelah Alfredo Tata menjadi korban rasis di sosial media. Komentar rasis tersebut muncul setelah Persebaya Surabaya bermain imbang di melawan Persib Bandung pada 2 Maret lalu di Gelora Bung Tomo.

Hendra

Ernando Ari Geram! Alfredo Tata Jadi Korban Rasis Laga Persebaya Surabaya Kontra Persib Bandung

Vindi Rayinda Ayudya

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Rabu (4/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Kota Jawa Tengah hari ini.

Novia Tri Astuti

Ramadhan ke-14: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 4 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Tengah

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq berdalih jika dirinya tak memahami konsep konflik kepentingan, meski perusahaan keluarganya mengambil proyek di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. 

Gangsir Proyek Lewat Perusahaan Keluarga Hingga Hasilkan Rp 46 Miliar, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Berdalih Tak Paham Konflik Kepentingan

Dirangkum Jawa Pos dari laman Bimas Islam Kemenag, Rabu (4/3), berikut ini adalah jadwal lengkap buka puasa untuk wilayah Kota Jawa Barat hari ini.

Ramadhan ke-14: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 4 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Nanda Prayoga

Masyarakat terdampak bencana di Sumatera butuh kebutuhan pokok dan perlengkapan kebersihan. Bantuan 1.000 kit disalurkan demi pemulihan yang cepat

Latu Ratri Mubyarsah

Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera Perlu Kebutuhan Pokok dan Perlengkapan Kebersihan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Tamparan Keras bagi Dunia Pendidikan, Pemerintah Diminta Tak Anggap Sepele Peristiwa Siswa SD Bunuh Diri di NTT

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Ernando Ari Geram! Alfredo Tata Jadi Korban Rasis Laga Persebaya Surabaya Kontra Persib Bandung

Ramadhan ke-14: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 4 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Tengah

Gangsir Proyek Lewat Perusahaan Keluarga Hingga Hasilkan Rp 46 Miliar, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Berdalih Tak Paham Konflik Kepentingan

Ramadhan ke-14: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 4 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera Perlu Kebutuhan Pokok dan Perlengkapan Kebersihan

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Tamparan Keras bagi Dunia Pendidikan, Pemerintah Diminta Tak Anggap Sepele Peristiwa Siswa SD Bunuh Diri di NTT

Tags

Artikel Terkait

Tak Terkait Kasus Korupsi, Polresta Barelang Duga Bendahara RSBP Batam Meninggal Bunuh Diri

Seorang Pelajar Tewas usai Terjun dari Flyover Pasupati Bandung

Kasus Bunuh Diri Bocah SD di NTT, Sosiolog Unair Sebut Faktor Kemiskinan Picu Stres Anak

Popular News

Ernando Ari Geram! Alfredo Tata Jadi Korban Rasis Laga Persebaya Surabaya Kontra Persib Bandung

Ramadhan ke-14: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 4 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Tengah

Gangsir Proyek Lewat Perusahaan Keluarga Hingga Hasilkan Rp 46 Miliar, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Berdalih Tak Paham Konflik Kepentingan

Ramadhan ke-14: Panduan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 4 Maret 2026 untuk Wilayah Kota Jawa Barat

Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera Perlu Kebutuhan Pokok dan Perlengkapan Kebersihan

Download Aplikasi JawaPos.com