<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-2JPG-2467933485.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024. MK menerima total 297 perkara sengketa hasil Pileg, dari unsur partai politik dan perseorangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, majalis hakim konstitusi membentuk tiga panel hakim untuk menyidangkan ratusan perkara sengketa hasil Pileg 2024. Ketiga panel hakim itu akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Anggota MK Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, akan dibagi tiga panel dan jadwal sidang lengkapnya ada di laman MK. Kemudian mekanismenya ditangani oleh panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi," kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rangkaian sidang akan dimulai dengan agenda pendahuluan yaitu mendengarkan pokok permohonan pemohon. Nantinya termohon menyampaikan jawaban termohon atas permohonan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian nanti pihak terkait juga diagendakan menyampaikan keterangan, hingga Bawaslu. Selanjutnya, MK juga akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang akan dihadirkan para pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengagendakan itu sejauh ini sesuai dengan PMK tahapan itu 7-10 Juni, artinya 10 Juni mudah-mudahan semuanya sudah kelar. Boleh maju, tapi tidak boleh lambat dari itu, karena 30 hari kerja sejak kemarin kita selesaikan,&rdquo; ucap Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Komisioner KPU Muhammad Affifudin memastikan, pihaknya sudah siap menjalani sidang lanjutan untuk sengketa Pileg 2024 yang dimulai pagi hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPU RI telah siap untuk menghadapi permohonan 285 permohonan PHPU dari anggota DPR dan DPRD dan 12 permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan e-BRPK yang diterima KPU dari MK pada tanggal 23 April 2024 lalu,&rdquo; ucap Affifudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Afif mengatakan, agenda pertama pada hari ini merupakan pemerikasaan pendahuluan. Ia mengutarakan, KPU telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menyiapkan jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan kepada MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alat bukti dan jawaban mulai diserahkan dari tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan MK untuk menghadapi persidangan pemeriksaan yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2024,&rdquo; ujar Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menangani sengketa hasil Pileg, lanjut Afif, sebagai pihak termohon KPU telah memberikan kuasa kepada delapan kantor hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Delapan kantor hukum tersebut berpengalaman untuk dapat mengoptimalkan KPU dalam membantah dalil-dalil permohonan pemohon,&rdquo; pungkas Afif.</div>

Fajar Laksono menjelaskan, majalis hakim konstitusi membentuk tiga panel hakim untuk menyidangkan ratusan perkara sengketa hasil Pileg 2024.

Hari ini MK Mulai Sidangkan 297 Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422092215_IMG_0056JPG-3050398885.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta, Senin (22/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta, Senin (22/4)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).</p> <p>"Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</p> <p>Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</p> <p>MK sebelumnya telah menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Meski ditolak seluruhnya, putusan gugatan sengketa Pilpres itu tak sepenuhnya bulat.</p> <p>Sebab dari delapan hakim MK, terdapat tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengket Pilpres 2024 ini. Mereka yakni, Enny Nubaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.</p> <p>&ldquo;Terdapat putusan Mahkamah Konstitsui a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Yaitu Hakim Konstitusi Sladi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nubaningsih, dan Hakim Komstitusi Arief Hidayat,&rdquo; ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta.</p> <p>Terkait ditolaknya gugatan PHPU kubu Anies-Muhaimin, Suhartoyo menjelaskan bahwa para majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan kubu Anies-Muhaimin tidak terbukti.</p> <p>"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Suhartoyo.</p> <p>MK mementahkan dalil permohonan Anies-Muhaimin, di antaranya soal intervensi Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, penyaluran bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.</p> <p>Dalam permohonannya, kubu Anies-Muhaimin juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Serta, meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</p>

Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).

MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2024 yang Diajukan Ganjar-Mahfud

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/20240405104406_IMG_8618JPG-3337663752.jpg" alt="Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyatakan berbeda pendapat atau <em>dissenting opinion</em> dalam memahami permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Saldi Isra menyatakan, seharusnya digelar pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah demi menjaga penyelenggaran Pemilu yang berintegritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski memang, MK secara keseluruhan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Anies-Muhaimin. Tetapi tiga hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum," kata Saldi Isra membacakan dissenting opinion pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 kubu Anies-Muhaimin di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014564738/dokter-imbau-masyarakat-hindari-paparan-zat-asing-cegah-kanker-darah">Dokter Imbau Masyarakat Hindari Paparan Zat Asing Cegah Kanker Darah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menjelaskan, dirinya mempertimbangkan penggunaan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersamaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Ia menyebut, terdapat penyalahgunaan kekuasaan dalam penyaluran bansos itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelitir kelompok," ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi mengutarakan, tidak sedikit penelitian</div> <div dir="auto">mengulas mengenai penggunaan keuangan negara yang digunakan untuk memenangkan pemilu, khususnya dalam pemilu yang diikuti petahana. Menurutnya,</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan," tegas Saldi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hakim MK Saldi Isra menyatakan, seharusnya digelar PSU di beberapa daerah demi menjaga penyelenggaran Pemilu yang berintegritas.

Wakil Ketua MK Saldi Isra Dissenting Opinion, Minta Gelar PSU di Beberapa Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/20240405104406_IMG_8618JPG-3337663752.jpg" alt="Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegaskan, MK bukan 'keranjang sampah' atas semua permasalahan penyelenggara Pemilu 2024. Karena itu, Saldi mengutarakan tidak tepat MK menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu," kata Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai 'keranjang sampah' untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014563830/gasak-motor-ketua-rt-di-sukodono-sidoarjo-pelaku-babak-belur-dihajar-warga-satu-pelaku-lainnya-lolos">Gasak Motor Ketua RT di Sukodono Sidoarjo, Pelaku Babak Belur Dihajar Warga, Satu Pelaku Lainnya Lolos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kata Saldi, MK tidak hanya berwenang mengadili hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu," tegas Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin (22/4). Sidang yang digelar secara terbuka dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pukul 09.00 WIB untuk dua perkara sekaligus," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK membacakan putusan kedua perkara sengketa Pilpres dalam satu ruangan yang sama. Kedua perkara perkara itu diajukan oleh pemohon satu, yakni kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pemohon dua kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegaskan, MK bukan 'keranjang sampah' atas semua permasalahan penyelenggara Pemilu 2024.

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah Selesaikan Permasalahan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-3-1649253355.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyampaikan, pentingnya keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam memberikan penjelasan pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). Menurut Saldi Isra, keterangan empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan membantu hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keempat menteri yang telah diminta keterangannya itu yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sebagai catatan saja untuk kita semua terutama Pak Menteri, Bu Menteri jadi pentingnya yang kami tanyakan semua itu menyangkut dalil yang ada di permohonan. Itu akan bantu kami Mahkamah untuk ambil posisi Mahkamah di mana," kata Saldi Isra dalam sidang MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menjelaskan, pertimbangan dalam membuat putusan terhadap sengketa hasil pilpres 2024. Pertama, MK akan mempertimbangkan dalil-dalil serta alat bukti pemohon dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, MK mempertimbangkan jawaban KPU dan alat buktinya sebagai pihak termohon. Lalu, MK juga akan mempertimbangkan tanggapan dari pihak terkait dan alat bukti, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran serta Bawaslu selaku pemberi keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya kami mengundang Bapak Ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif atas apa yang didalilkan para pemohon ini," ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menegaskan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim MK kepada para menteri tersebut merupakan fakta-fakta yang didalilkan oleh pemohon. Termasuk, pertanyaan terkait bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau ada menyebut fakta ini, itu, itu semua ada di permohonan. Jadi, kepentingannya bantu kami Mahkamah menjawab permohonan itu untuk memutuskan permohonan ini. Jadi, kalau ada tanya kenapa Presiden ke sana karena itu yang didalilkan pemohon sehingga perlu ada kejelasan gimana menteri menjelaskan soal itu," pungkas Saldi.</div>

Saldi menegaskan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim MK kepada para menteri tersebut merupakan fakta-fakta yang didalilkan pemohon.

Hakim MK Saldi Isra Pastikan Keterangan Empat Menteri Jokowi Bantu Putuskan Sengketa Hasil Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Screenshot_20240405_083507_YouTube-2869973116.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang&nbsp;Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kompak membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Keduanya kompak membela setelah hakim konstitusi menanyakan mengapa Jokowi sering melakukan kunjungan kerja (kunker) selama Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang gelaran pilpres 2024. "Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemiminan beliau," kata Muhadjir di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir pun mengakui, dirinya beberapa kali pernah mendampingi Jokowi ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah. Kepala negara secara langsung mengecek kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ucap Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada awal tahun. Karenanya, daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) diberikan pada bulan November atau September.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga pada Januari sudah<em> kick off</em> semua program termasuk bansos dan di situlah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-<em>deliver</em>," tegas Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Airlangga mengamini pendapat Muhadjir. Khususnya selama masa pandemi Covid-19, Jokowi dinilai turun langsung membagi-bagi bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga juga mengaku beberapa kali ikut mendampingi Jokowi ketika menyalurkan bantuan. "Karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti KUR, kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan Covid itu bantuan kepada kaki lima, nelayan, itu bapak presiden turun langsung di lapangan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.</div> </div>

"Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemiminan beliau," kata Muhadjir.

Soal Turun Gunung Bagi-bagi Bansos, Muhadjir dan Airlangga Kompak Bela Jokowi di Sidang MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/moeldokok-2864156000.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan restu kepada empat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk hadir sebagai saksi di sidang sengketa pilpres 2024.<br /><br />"Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (4/4).<br /><br />Moeldoko mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mempermasalahkan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri untuk turut menyampaikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024.<br /><br />"Kalau MK meminta para menteri, enggak ada masalah. Presiden enggak menghalangi, dipersilakan," katanya.<br /><br />Justru penjelasan para menteri, kata dia, bisa memberi pemahaman kepada masyarakat sejauh mana keterlibatan mereka seputar kebijakan pemerintah dalam polemik tersebut.<br /><br />"Artinya masyarakat bisa menilai. Jadi, enggak ada upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Saya kira kita sangat hormat pada hukum dan Presiden tidak pernah ikut intervensi seperti itu," katanya.<br /><br />Moeldoko&nbsp;memastikan semua menteri memenuhi undangan tersebut. "Jadi, nanti kita lihat saja kalau memang dipanggil, menteri-menteri itu pasti akan mengikuti undangan itu. Jadi, tidak perlu diragukan, Presiden mengatakan silakan menteri bisa menghadiri itu," katanya.<br /><br />Diberitakan sebelumnya, MK memanggil empat menteri KIM untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.<br /><br />Para menteri ini dalam beberapa waktu lalu pernah menyampaikan pernyataan soal penyaluran bantuan sosial (bansos), kemudian disorot dalam permohonan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai salah satu tuduhan kecurangan Pilpres 2024.</p>

Moeldoko mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mempermasalahkan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri.

Moeldoko: Presiden Restui Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Hasil Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1JPG-1256512491.jpg" alt="Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menuding balik anggota tim hukum nasional pasangan capres-cawapres 01 Bambang Widjojanto alias BW, yang dinilai masih berstatus tersangka. Bahkan, Yusril menyebut BW akan menjadi tersangka seumur hidup.</p> <p>Tudingan itu disampaikan Yusril setelah BW <em>walk out</em> atau keluar dari ruang persidangan sengketa hasil pilpres 2024 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4). "Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak BW sendiri. Beliau itu kan tersangka, P21 dilimpahkan ke Kejaksaan. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya. Seumur hidup, tersangka," kata Yusril di Gedung MK.</p> <p>BW melakukan <em>walk out</em> dengan alasan menjaga integritas. Karena ia mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru atas kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.</p> <p>Yusril menilai, tindakan BW tidak tepat. Karena Eddy bukan seorang tersangka setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>"Sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi. Lha, kan belum. Nah andai kata tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan tersangka tidak boleh menjadi ahli?" tegas Yusril.</p> <p>Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, kasus yang menjerat Eddy berbeda dengan BW karena BW sampai saat ini masih berstatus sebagai tersangka.</p> <p>"Kalau orang di-SP3 itu <em>closed</em>, orang dimenangkan praperadilannya <em>closed.</em> Orang ini tersangka cuma di-dep tidak dimajukan ke pengadilan. Sampai kapan pun menjadi tersangka," pungkas Yusril.</p>

"Beliau itu kan tersangka, P21 dilimpahkan ke Kejaksaan. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya," kata Yusril

Balik Pertanyakan Status Bambang Widjojanto yang Walk Out, Yusril: Beliau itu Apa? Tersangka Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/WhatsApp-Image-2023-10-16-at-162953-2351706043.jpeg" alt="Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meyakini, gugatan kubu PDI Perjuangan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menggugurkan hasil Pilpres 2024, yang memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dasco, dasar hukum dan jumlah suara dari hasil rekapitulasi resmi KPU jelas memperlihatkan Prabowo-Gibran menang telak dari dua calon lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tetap berkeyakinan bahwa apapun itu, dengan dasar yang sudah ada, baik dari jumlah suara maupun dasar hukum yang ada, Prabowo-Gibran <em>insya Allah</em> akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menekankan, baik Gerindra dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak keberatan dengan gugatan PDIP ke PTUN. Dasco menyebut, pengajuan gugatan dijamin dalam undang-undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya bahwa yang dilakukan seperti Mahkamah Konstitusi dan PTUN itu adalah hak dan memang dijamin oleh undang-undang dan memang aturan-aturan yang dipakai sebagai saluran untuk melakukan upaya-upaya hukum sehingga menurut kami hal-hal itu silakan saja kalau memang mau dilakukan," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, PDIP telah melayangkan gugatan ke PTUN terhadap KPU pada Selasa (2/4). Gugatan tersebut terdaftar di PTUN dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Megawati Soekarnoputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dasco menekankan, baik Gerindra dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak keberatan dengan gugatan PDIP ke PTUN.

Elite Gerindra Yakin Gugatan PDIP ke PTUN Tak akan Gugurkan Kemenangan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/eddy-hiariej-1378768787.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej." width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.<br /><br />Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.<br /><br />"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis (4/4).<br /><br />Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.<br /><br />"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai&nbsp;<em>yuridikitas rechtmatingheid</em>&nbsp;atau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.<br /><br />Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran.</p> <p>Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut. "Secara&nbsp;<em>de facto</em>, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam," kata&nbsp;Eddy.<br /><br />Ia menilai, persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.<br /><br />Dalam PHPU pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI&nbsp;Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.<br /><br />Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI&nbsp;Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.<br /><br />Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.<br /><br />Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.</p>

Ia menilai, persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sengketa Hasil Pemilu

Berita Terkini