<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-2JPG-3998736172.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini mencuat di industri sawit. Gelombang PHK ini terjadi di tengah harga crude palm oil (CPO) yang sebenarnya sedang baik-baik saja. Salah satu caranya dengan dugaan praktik union busting atau pemberangusan serikat pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diduga terjadi di&nbsp;perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar). Isu itu mengemuka setelah dua pengurus inti serikat pekerja di PT SJAL, bagian dari GG, mengalami PHK. Kepala Biro Humas DDP TBBR Moses Thomas&nbsp;menilai peristiwa ini sebagai ujian nyata terhadap komitmen kebebasan berserikat di industri sawit. &ldquo;Di tengah kampanye keberlanjutan industri sawit, sertifikasi global, dan komitmen hak asasi manusia, justru muncul ironi. Dua pengurus serikat pekerja yang sah dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja berakhir dengan PHK setelah menjalankan fungsi advokasi,&rdquo; ujar Moses Thomas dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Pontianak Post, Senin (2/3). Dua pengurus serikat, berinisial YYO dan IBD, telah bekerja hampir dua dekade dan sekitar 11 tahun. Keduanya aktif menyuarakan persoalan ketenagakerjaan, mulai dari fasilitas ambulans dan klinik, pengangkatan pekerja tetap, hingga kepesertaan BPJS dan keselamatan anak buruh yang diangkut dengan truk terbuka. Menurut Moses yang juga aktivis masyarakat adat&nbsp;itu&nbsp;pada 26 November 2025 laporan soal kondisi ketenagakerjaan sudah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Tidak lama setelahnya, perusahaan menerbitkan surat mutasi ke entitas badan hukum berbeda sekitar 200 kilometer dari lokasi kerja awal. Saat penolakan mutasi disampaikan secara tertulis dan proses bipartit berlangsung, perusahaan mengirim panggilan administratif yang berujung PHK dengan alasan mangkir. &ldquo;Rangkaian ini membentuk pola yang patut dipertanyakan publik. Apakah ini penegakan disiplin, atau bentuk pembungkaman?&rdquo; kata pemerhati buruh itu. Moses menegaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh melarang tindakan anti-serikat. Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi ILO 87 dan 98 yang menjamin hak kebebasan berserikat dan berunding bersama. Ia juga menyinggung standar keberlanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang mengharuskan perlindungan kebebasan berserikat dalam prinsip industri sawit berkelanjutan. &ldquo;Perusahaan boleh bicara tentang ESG dan sustainability. Tetapi keberlanjutan tanpa kebebasan berserikat adalah ilusi,&rdquo; tegasnya. Moses mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati Sanggau, agar tidak pasif. Pengawas ketenagakerjaan harus periksa langsung di lapangan, bukan hanya klarifikasi administratif. Ia mendorong audit menyeluruh praktik hubungan industrial di perusahaan itu, termasuk pengujian legalitas mutasi lintas badan hukum dan evaluasi prosedur PHK di tengah sengketa. Audit juga harus telusuri dugaan pola sistematis terhadap pengurus serikat dan cegah intimidasi terhadap pekerja lain. &ldquo;Jika tidak ada pelanggaran, biarlah hasil pemeriksaan membuktikan. Tapi jika ada pelanggaran, sanksi harus ditegakkan tanpa kompromi,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, perkara ini bukan hanya soal dua individu tapi masa depan kebebasan berserikat di sektor sawit dan citra penegakan hukum daerah. &ldquo;Buruh kebun adalah rakyat Kabupaten Sanggau. Bila hak mereka terancam, pemerintah wajib berdiri paling depan. Dalam masalah keadilan, diam bukan pilihan netral,&rdquo; pungkas Moses. &nbsp;

PHK pengurus serikat di industri sawit Sanggau menimbulkan dugaan union busting meski harga CPO stabil. Pemerintah diminta tindak tegas.

PHK Pengurus Serikat Sawit di Tengah Harga CPO Stabil Gegerkan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) menilai langkah penegakan hukum yang dijalankan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum berjalan adil. Terutama terkait penagihan denda kepada perusahaan sawit dan tambang yang dianggap kurang transparan. Denda administratif tersebut disebut mencapai puluhan triliun rupiah kepada 71 perusahaan. Dari jumlah itu, 49 merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketua Umum Popsi Mansuetus Darto mengatakan, ada persoalan mendasar yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini adil bagi semua pihak. Ia menyebut sumber utama konflik lahan adalah ketidakjelasan batas kawasan hutan yang pemerintah jadikan acuan. Popsi juga menyebut banyak wilayah kawasan hutan tidak pernah diverifikasi langsung di lapangan. Akibatnya, peta administratif sering tak sesuai dengan kondisi agraria yang terjadi di masyarakat. Ketidakakuratan batas kawasan ini melemahkan legitimasi tata ruang dan memperbesar potensi konflik. Karena itu, Popsi minta Satgas PKH lakukan verifikasi partisipatif dan buka dialog dengan petani serta industri sawit. Selain verifikasi, Darto soroti bahwa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering sifatnya top down. Ia nilai pemerintah daerah kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan agraria masyarakat setempat. Proses RTRW yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ini bisa memicu konflik ruang yang berkepanjangan. Popsi minta pemerintah buka ruang dialog formal dengan berbagai pihak agar RTRW mencerminkan realitas lapangan dan adil. Lebih lanjut, Darto katakan denda administratif bagian dari penegakan hukum. Namun, penerapannya jangan otoriter dan harus perhatikan kemampuan finansial perusahaan sawit. Ia mengingatkan bila perusahaan sawit bangkrut, petani plasma dan swadaya yang memasok tandan buah segar jadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, Popsi minta Satgas PKH pertimbangkan skema pembayaran bertahap yang bisa dinegosiasikan. Darto juga tegaskan kebijakan penetapan kawasan hutan harus memperhitungkan keberadaan permukiman warga dan usaha rakyat. Termasuk kebun sawit yang beroperasi bertahun-tahun di lahan tersebut. Popsi dorong penertiban sawit adil sembari penguatan kepastian hukum untuk petani. Hal ini agar kebijakan menjaga keseimbangan antara hukum dan kehidupan petani sawit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017166719/informasi-tidak-berbasis-data-berpotensi-perkuat-persepsi-negatif-terhadap-sawit-indonesia">Informasi Tidak Berbasis Data Berpotensi Perkuat Persepsi Negatif terhadap Sawit Indonesia</a> &ldquo;Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan akuntabel,&rdquo; kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (2/3). Ia yakin kebijakan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 harus berjalan optimal. Transparansi data, partisipasi publik, serta mekanisme keberatan jelas sangat krusial dalam hal ini. Darto nilai kepastian hukum kunci untuk menjaga iklim usaha sawit nasional. Pemerintah sebaiknya susun peta jalan penataan sawit komprehensif yang mudah dipahami petani dan pelaku usaha.

Popsi kritisi denda sawit puluhan triliun dari Satgas PKH. Mereka minta penertiban kawasan hutan transparan dan libatkan petani sawit.

Penegakan Hukum Denda Sawit Puluhan Triliun Dinilai Kurang Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/devisa-ekspor-sawit-644152074.jpg" alt="Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Industri kelapa sawit kembali menunjukkan peran strategisnya bagi perekonomian nasional. Sepanjang 2025, total devisa yang dihasilkan dari sektor sawit tercatat menembus USD 45,2 miliar, baik dari ekspor langsung maupun penghematan devisa lewat program substitusi impor biodiesel. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menjelaskan, ada dua sumber devisa utama yang dihasilkan industri sawit Indonesia. Pertama, devisa dari ekspor produk sawit ke pasar internasional. &ldquo;Ada 2 devisa yang dihasilkan dari sawit kita saat ini. Yang pertama adalah devisa hasil ekspor. Kita mengekspor produk-produk sawit ke internasional dan mendapatkan devisa dari situ. Tahun 2025 lalu, nilainya mencapai USD 37,1 miliar,&rdquo; kata Tungkot dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (10/2). Dia menyebut, jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS, nilai tersebut setara dengan hampir Rp 600 triliun, menjadikan sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Sumber devisa kedua berasal dari substitusi impor, yakni penghematan devisa melalui penggantian solar impor dengan biodiesel berbasis sawit. Menurut Tungkot, sepanjang 2025 penghematan devisa dari skema ini mencapai USD 8,1 miliar. &ldquo;Itu yang kita sebut devisa substitusi impor. Jadi devisa yang dihemat karena kita tidak perlu mengimpor solar, tapi diganti biodiesel,&rdquo; jelasnya. "Jika digabungkan, total devisa sawit dari ekspor dan substitusi impor mencapai USD 45,2 miliar sepanjang 2025," tambahnya. Lebih lanjut, Tungkot menegaskan kehadiran program mandatori biodiesel yang saat ini telah mencapai B40, memberi dampak signifikan terhadap neraca perdagangan migas. Impor solar yang masuk dalam neraca migas berhasil ditekan sehingga defisit migas menjadi lebih kecil. &ldquo;Defisitnya memang masih ada, tapi jauh lebih kecil dibandingkan tanpa biodiesel. Ini jelas penghemat devisa,&rdquo; ujarnya. Adapun dampak paling nyata terlihat pada neraca ekspor non-migas. Tungkot memaparkan, tanpa kontribusi sawit, surplus ekspor non-migas Indonesia pada 2025 hanya sekitar USD 23,7 miliar. Namun dengan adanya devisa sawit, surplus tersebut melonjak hingga USD 60,8 miliar. &ldquo;Kalau tidak ada sawit dan biodiesel, sebenarnya Indonesia dari tahun ke tahun mengalami defisit perdagangan. Kehadiran sawit, baik lewat ekspor maupun substitusi impor, membuat kita surplus,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Tungkot menilai industri sawit dan program mandatori biodiesel menjadi faktor kunci yang membuat neraca perdagangan Indonesia semakin sehat dan stabil. &ldquo;Yang membuat neraca perdagangan kita makin sehat itu adalah industri sawit, melalui ekspor dan melalui substitusi imporm, yaitu program mandatori biodiesel,&rdquo; pungkasnya.

Sepanjang 2025, devisa ekspor sawit Indonesia capai USD 45,2 miliar. Sawit jadi penopang utama neraca perdagangan dan penghematan devisa.

Devisa Ekspor Sawit 2025 Tembus USD 45,2 Miliar, PASPI: Jadi Penopang Utama Neraca Perdagangan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-6JPG-3400327806.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu sawit dan kawasan hutan, ternyata luas sawit yang berada di kawasan konservasi dan hutan lindung jauh lebih kecil dibandingkan total luas sawit nasional. Kondisi itu berdasar data hasil rekonsiliasi data sawit nasional 2019 yang didapat Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI). Data tersebut merupakan hasil rekonsiliasi data sawit nasional 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Datanya menyatakan bahwa dari total 16,37 juta hektare luas sawit nasional, terdapat sekitar 3,37 juta hektare yang berada di dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi kawasan. "Dari luas sawit dalam kawasan hutan tersebut tidak seluruhnya berada dalam kawasan konservasi dan tidak serta merta dikategorikan sebagai sawit ilegal tanpa pembeda tipologi dan kronologi penguasan lahan tersebut," kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto kepada media pada Minggu (8/2). Berdasar hasil rekonsiliasi itu, sebagian besar kebun sawit yang berada di kawasan hutan terletak di kawasan hutan produksi. Rinciannya, sekitar 1,12 juta hektare berada di kawasan hutan produksi konversi (HPK), 1,49 juta hektare berada di hutan produksi tetap (HPT), dan 501 ribu hektare berada di hutan produksi (HP). Sementara itu, kebun sawit yang berada di kawasan hutan lindung tercatat hanya sekitar 155 ribu hektare, dan yang berada di kawasan hutan konservasi sekitar 91 ribu hektare. Dengan merujuk pada data tersebut, kata Mansuetus Darto, narasi yang menyebut adanya sekitar 4 juta hektare sawit ilegal di kawasan konservasi dan hutan lindung tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dicermati secara lebih proporsional agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. "Kami menilai misinformasi terhadap Presiden dan kebijakan negara. Jangan sampai pengambil kebijakan membabi buta dan mengabaikan prinsip keadilan serta ini menciptakan stigma negatif. Kami khawatir Presiden justru menerima informasi bukan berbasis data faktual dan tipologi kebijakan kehutanan yang berlaku," jelas Darto. Dia menilai penyampaian informasi yang tidak berbasis data berpotensi memperkuat persepsi negatif terhadap sawit Indonesia dan pada akhirnya dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam diplomasi perdagangan global. Berdasarkan data resmi bahwa luas kebun sawit yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi tercatat sekitar 246 ribu hektare. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan total luas sawit nasional. Oleh sebab itu, penanganannya perlu dilakukan secara presisi, berbasis data yang jelas, dan melalui kebijakan yang proporsional. Menurut Darto, narasi yang tidak presisi berpotensi digunakan sebagai dasar pembenaran bagi langkah penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilakukan tanpa dialog yang memadai dan tanpa mekanisme penyelesaian yang mempertimbangkan tipologi kebun sawit di kawasan hutan. Dalam praktiknya, negara kemudian mengambil alih dan mengelola kebun sawit tersebut melalui berbagai skema kerja sama operasi (KSO). Karena itu, dia menekankan pentingnya transparansi kepada publik, termasuk terkait pihak-pihak yang terlibat dalam KSO, akuntabilitas pengelolaan aset negara, serta mekanisme penyaluran hasil panen ke kas negara. "Negara juga mengambil untung melalui mekanisme denda walaupun tanpa putusan pengadilan. Justru, negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi, sementara petani, koperasi dan pelaku usaha menjadi korban ketidakpastian hukum ini," paparnya. Dia berpandangan bahwa narasi yang berkembang sebaiknya tidak diarahkan untuk membangun dukungan terhadap pendekatan yang bersifat represif semata, melainkan mendorong lahirnya solusi struktural yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, persoalan kebun sawit di kawasan hutan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Sebab, negara telah memiliki beragam instrumen kebijakan yang memungkinkan penanganan secara lebih komprehensif, termasuk pembedaan waktu penguasaan lahan, subjek hukum, serta fungsi kawasan hutan. Dia mengingatkan bahwa pendekatan yang represif dan menggeneralisasi berisiko menimbulkan ketidakadilan baru dan ketegangan sosial, serta berpotensi melemahkan tata kelola kehutanan dalam jangka panjang. "Penyelesaian sawit dalam kawasan hutan harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadaban hukum dan stop penyitaan sawit rakyat. Pihak yang melakukan KSO harus dibuka ke publik untuk memastikan pengelolaan aset sitaan tidak lari ke tangan-tangan tertentu yang tidak seharusnya," tandas Darto. Dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta pada Rabu (4/2), Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menyebut perkebunan kelapa sawit ilegal merusak hutan lindung dan taman nasional dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir. Sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional telah diduduki secara ilegal oleh para pengusaha. Praktik tersebut terjadi akibat lemahnya perlindungan kawasan konservasi di masa lalu. (*)

Informasi yang tidak berbasis data berpotensi memperkuat persepsi negatif terhadap sawit Indonesia dan dapat memengaruhi posisi Indonesia.

Informasi Tidak Berbasis Data Berpotensi Perkuat Persepsi Negatif terhadap Sawit Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ancaman bisa jadi kenyataan jika sanksi administratif dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan diterapkan.&nbsp; Kekhawatiran itu diungkap Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino. Dia menilai skema denda administratif dalam PP 45/2025 memiliki kelemahan mendasar, baik secara filosofi hukum maupun dampak ekonomi. &nbsp; Menurut dia, regulasi tersebut menyimpang dari semangat Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) karena disusun dengan minim partisipasi publik, khususnya pelaku usaha sawit dan pemangku kepentingan terkait.&nbsp; &ldquo;Rumusan denda administratif dalam PP ini berpotensi langsung mematikan entitas bisnis sawit. Padahal banyak pelaku usaha telah beroperasi puluhan tahun dan menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Sadino kepada wartawan pada Senin ( 12/1).&nbsp; Untuk diketahui, sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan total denda administratif yang akan ditagih kepada perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan pada 2026 mencapai Rp 142,23 triliun. &ldquo;Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun,&rdquo; kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu (24/12). Adapun total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 4 juta hektare.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017043032/strategis-bagi-perekonomian-indonesia-sawit-harus-dikelola-beradab-dan-berkelanjutan">Strategis Bagi Perekonomian Indonesia, Sawit Harus Dikelola Beradab dan Berkelanjutan</a> Lebih lanjut Sadino, menyoroti penerapan asas hukum yang bersifat retroaktif. Denda administratif dikenakan terhadap aktivitas masa lalu, bahkan pada lahan yang telah lama dikelola dan memiliki dasar legal. &ldquo;Dalam rezim PNBP sendiri dikenal masa kedaluwarsa penagihan 10 tahun. Namun PP 45/2025 justru menabrak prinsip itu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Apalagi PP 45/2025 menerapkan mekanisme pengambilalihan lahan terlebih dahulu sebelum pengenaan denda. Dengan luasan kebun ribuan hektare dan masa usaha puluhan tahun, akumulasi denda dapat mencapai triliunan rupiah. &ldquo;Ada yang berkebun sejak tahun 1990-an, lalu pada 2025 tiba-tiba diambil alih dan didenda. Ini jelas tidak adil dan menghancurkan keberlangsungan usaha,&rdquo; tegas Sadino. Sadino menilai besaran denda tersebut tidak sebanding dengan nilai aset maupun keuntungan usaha sawit. Nilai kebun sawit per hektare, berkisar Rp 50&ndash;100 juta tergantung kondisi. Sementara denda Rp 25 juta per hektare per tahun dapat melampaui nilai aset itu sendiri. &nbsp; &ldquo;Bisnis sawit berbeda dengan tambang. Sawit membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi untuk menjaga produktivitas. Kalau rasio ini tidak dihitung, maka denda justru menjadi instrumen pemusnah usaha,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017049651/penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-tembus-rp-3003-triliun-sawit-dan-tembaga-jadi-penyelamat">Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp 300,3 Triliun, Sawit dan Tembaga Jadi Penyelamat</a> <h3 class="pf0">Iklim Investasi Tertekan</h3> Kebijakan ini juga dinilai memperburuk iklim investasi sektor sawit. Menurut Sadino, ekspansi kebun sawit sudah stagnan karena minimnya minat investor baru. Ketidakpastian hukum semakin memperburuk situasi.&nbsp; &ldquo;Hak atas tanah dan perizinan investasi yang telah diterbitkan negara bisa sewaktu-waktu tidak dihormati. Ini membuat investor ragu, termasuk perbankan yang kini enggan menyalurkan kredit ke sektor perkebunan sawit,&rdquo; jelasnya. Dan kondisi ini berpotensi memicu kredit macet karena agunan berupa Hak Guna Bangunan (HGU) yang sebelumnya sah kini ikut terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan.&nbsp; Sadino juga mengkritisi pengenaan denda terhadap lahan yang telah memiliki HGU, termasuk lahan plasma masyarakat. Menurutnya, HGU merupakan hak atas tanah yang sah dan sudah menjadi objek PNBP di Kementerian ATR/BPN. &ldquo;Ini berpotensi terjadi pungutan ganda. Apalagi HGU itu dalam norma hukum kehutanan bukan kategori "kawasan hutan"," jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017045208/sawit-indonesia-kuasai-pasar-global-dari-cpo-hingga-oleokimia">Sawit Indonesia Kuasai Pasar Global, dari CPO hingga Oleokimia</a> Menurut dia, kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap di luar hak atas tanah. "Kan HGU adalah hak atas tanah. HGU juga produk penetapan pemerintah sesuai Pasal 34 UU Pokok Agraria," jelasnya.&nbsp; Jika ratusan hingga ribuan perusahaan terdampak, efek berantai terhadap tenaga kerja dinilai tidak terhindarkan. Sadino memperkirakan lebih dari 2.000 subjek hukum usaha sawit, termasuk perusahaan kecil, koperasi, dan kelompok tani, berisiko terdampak karena PP 45/2025 tidak memberikan pengecualian. &ldquo;Perusahaan kecil dengan luas 1.500 hektare bisa didenda hampir Rp300 miliar. Itu pasti kolaps dan berujung PHK massal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Sadino, negara memang berpotensi memperoleh PNBP besar dalam jangka pendek. Namun dalam jangka menengah dan panjang, penerimaan negara justru bisa tergerus karena perusahaan merugi dan tidak lagi membayar pajak. &ldquo;Denda masuk sebagai biaya, perusahaan rugi, pajak hilang. Negara kehilangan basis penerimaan berkelanjutan,&rdquo; katanya.&nbsp; Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah korektif. Menurutnya, penertiban kawasan hutan tetap penting, namun tidak boleh mematikan industri strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja. &ldquo;Denda administratif harus dikembalikan pada koridor UU PNBP, memperhatikan masa daluwarsa, serta diberikan skema pembayaran bertahap. Jangan sampai kebijakan ini justru memicu PHK massal di tengah tingginya pengangguran,&rdquo; tandasnya. (*)

Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan Sawit Terancam Lakukan PHK Karyawan, Cek Pemicunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/89318d22-45eb-450b-84b6-cf5f1f6bead1-588505325.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat angka penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 300,3 triliun hingga Desember 2025. Angka tersebut baru mencapai 99,6 persen dari target APBN 2025, atau hanya tumbuh 0,02 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. "Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 300,3 triliun ini kira-kira 99,6 persen APBN, kira-kira sama dengan tahun 2024. Jadi tumbuh 0,02 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip Jumat (9/1). Lebih rinci, Suahasil membeberkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri atas cukai sebesar Rp 221,7 triliun, atau turun sebesar 2,1 persen. Ia menyebut, penerimaan cukai hanya mencapai 90,8 persen dari target APBN dan terkoreksi karena turunnya produksi hasil tembakau sebesar 3 persen. Kemudian, ia memastikan penerimaan negara 2025 ini tumbuh sebesar 0,02 persen didorong oleh penerimaan bea keluar yang mencapai Rp 28,4 triliun, atau tumbuh 36,1 persen. "Bea keluar naik 36,1 persen didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga," beber Suahasil. Sedangkan bea masuk tercatat turun 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan tercatat hanya mencapai Rp 50,2 triliun. Ia menyebut bea masuk terkontraksi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilitas FTA. "Ini adalah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi dari free trade agreement kita," ujarnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari - November 2025 mencapai USD 256,56 miliar. Angka tersebut tercatat naik sebesar 5,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (BPS) Pudji Ismartini merinci nilai ekspor migas tercatat senilai USD11,81 miliar atau turun 17,64 persen. Sedangkan nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 7,07 persen dengan nilai USD 244,75 miliar. Jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. "Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada periode Januari hingga November 2025 dengan andil sebesar 10,41 persen," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1). Lebih rinci, Pudji mengungkapkan bahwa ada beberapa komoditas ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar. Yaitu minyak kelapa sawit, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, logam dasar bukan besi, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Di sisi lain, BPS juga membeberkan kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia selama Januari hingga November 2025 yaitu besi dan baja, batu bara serta CPO dan turunannya. Menurut dia, total ketiga komoditas itu memberikan share sekitar 28,35 persen dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga November 2025. "Nilai ekspor besi dan baja naik 9,12 persen secara kumulatif, nilai ekspor batu bara turun 20,27 persen secara kumulatif dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 19,15 persen secara kumulatif," bebernya. &nbsp;

Kemenkeu catat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Rp 300,3 triliun di 2025. Cukai rokok turun, sawit dan tembaga jadi penyelamat.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp 300,3 Triliun, Sawit dan Tembaga Jadi Penyelamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia mengekspor kelapa sawit ke berbagai negara dan termasuk eksporter terbesar di dunia. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor sawit Indonesia tidak hanya dalam bentuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).&nbsp; Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Mardjono menuturkan, selain dalam bentuk CPO, ekspor sawit Indonesia dalam beragam produk lain ke pasar global. Mulai dari minyak inti sawit (PKO) dan juga oleokimia. &nbsp; Berdasarkan catatan GAPKI, sepanjang 2025 yang terhitung Januari hingga Oktober 2025 ekspor sawit telah mencapai 27,69 juta ton. "Ekspor sawit tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober sebesar 27,69 juta ton," kata Mukti Mardjono kepada JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Rincinya, produk ekspor CPO atau bahan baku sepanjang Januari-Oktober 2025 tercatat sebesar 2,44 juta ton. Lalu, olahan CPO 19,73 juta ton; olahan PKO 1,30 juta ton; dan Oleokomia 4,21 juta ton.&nbsp; Meski begitu, sepanjang 2025 ekspor CPO dan turunannya ini tercatat fluktuatif. Seperti yang dikutip dari data GAPKI, untuk total ekspor Januari 2025 mencapai 1.960 ribu ton. Angka tersebut lebih rendah 100 ribu ton dari pencapaian pada Desember 2024 sebesar 2.060 ribu ton.&nbsp; "Penurunan terjadi pada ekspor oleokimia dari 428 ribu ton pada bulan Desember 2024 menjadi 388 ribu ton (-9,43%), ekspor CPO dari 69 ribu ton pada Desember 2024 menjadi 39 ribu ribu ton (-43,58%), ekspor produk olahan CPO dari 1.465 ribu ton pada bulan Desember 2024 menjadi 1.449 ribu ton (-1,1%)," bebernya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016994926/kejagung-serahkan-rp-66-triliun-kepada-pemerintah-sahroni-sikat-habis-praktik-sawit-ilegal">Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun kepada Pemerintah, Sahroni: Sikat Habis Praktik Sawit Ilegal!</a> Meski sempat mengalami penurunan, pada Oktober 2025, ekspor produk sawit naik menjadi 2.796 ribu ton atau 27,09% dari ekspor bulan September sebesar 2.200 ribu ton. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan yang naik menjadi 2.043 ribu ton dari 1.573 ribu ton pada bulan Oktober (29,88%).&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kemudian, diikuti oleh oleokimia yang naik menjadi 506 ribu ton dari 443 ribu ton (14,22%), CPO naik menjadi 138 ribu ton dari 91 ribu ton (51,65%), dan olahan inti minyak sawit yang naik menjadi 108 ribu ton dari 93 ribu ton (16,13%).&nbsp; "Secara tahunan (YoY) sampai dengan bulan Oktober, ekspor produk kelapa sawit tahun 2025 mencapai 27.691 ribu ton atau naik sekitar 11,49% lebih tinggi dari ekspor tahun 2024 sebesar 24.837 ribu ton," ungkapnya.&nbsp; Dilihat dari tujuan ekspornya, GAPKI mencatat pada Januari 2025, terjadi penurunan ekspor untuk tujuan Pakistan sebesar 199 ribu ton (-53%); Tiongkok sebesar 197 ribu ton (-42%); India sebesar 62 ribu ton (-36%); Malaysia sebesar 60 ribu ton (-41%); USA sebesar 49 ribu ton (- 22%); sedangkan kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan EU sebesar 69 ribu ton (+53%); Afrika sebesar 48 ribu ton (18%) di antaranya tujuan Mesir sebesar 37 ribu ton (73%). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016964551/prabowo-ingin-papua-ditanami-kelapa-sawit-demi-capai-swasembada-energi">Prabowo Ingin Papua Ditanami Kelapa Sawit Demi Capai Swasembada Energi</a> Sedangkan, peningkatan ekspor tercatat pada bulan Oktober Tiongkok (203 ribu ton), Pakistan (131 ribu ton), Afrika (52 ribu ton), EU-27 (50 ribu ton), India (38 ribu ton), Bangladesh (32 ribu ton), dan Middle East (28 ribu ton), sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan USA (-3,2 ribu ton) dan Malaysia (-0,3 ribu ton).&nbsp; "Secara kumulatif Januari hingga Oktober 2025, ekspor sawit terbesar adalah ke Tiongkok, India, Afrika, EU, Pakistan, USA," tukasnya. (*)

Indonesia mengekspor kelapa sawit ke berbagai negara dan termasuk eksporter terbesar di dunia. Data GAPKI, produk sawit Indonesia CPO.

Sawit Indonesia Kuasai Pasar Global, dari CPO hingga Oleokimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Berdasar data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), volume ekspor CPO sepanjang 2025 mencapai 27,69 juta ton. Angka itu meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 24,68 juta ton.&nbsp; Data GAPKI tidak jauh berbeda dengan angka di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Yaitu, volume ekspor sawit Indonesia pada 2025 mencapai 28,66 juta ton, meningkat 11,26 persen dibandingkan tahun lalu.&nbsp; Industri sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Mulai dari penyumbang devisa, penciptaan lapangan kerja, hingga penggerak ekonomi di berbagai daerah sentra produksi.&nbsp; Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menegaskan, besarnya peran strategis sawit harus diiringi dengan kesadaran penuh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kekuatan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keberlanjutan pelestarian alam.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016994926/kejagung-serahkan-rp-66-triliun-kepada-pemerintah-sahroni-sikat-habis-praktik-sawit-ilegal">Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun kepada Pemerintah, Sahroni: Sikat Habis Praktik Sawit Ilegal!</a> "Indonesia memang salah satu eksportir CPO terbesar di dunia dan industri sawit telah menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional. Mulai dari devisa negara, penyerapan tenaga kerja, hingga penggerak ekonomi daerah. Namun, fakta ini tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis,&rdquo; kata Johan dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Ia menilai perdebatan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan seharusnya tidak dipertentangkan secara ekstrem. Terpenting adalah keseimbangan yang jelas dan tegas dalam kebijakan maupun praktik di lapangan.&nbsp; &ldquo;Bagi saya, kuncinya ada pada keseimbangan yang tegas antara ekonomi dan ekologi. Industri sawit ke depan harus berdiri di atas tiga prinsip utama,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Prinsip pertama adalah penegakan hukum dan tata kelola perizinan yang disiplin. Ia menilai banyak persoalan lingkungan bukan semata disebabkan oleh komoditas sawit, melainkan oleh praktik pembukaan lahan yang melanggar aturan.&nbsp; &ldquo;Pertama, penegakan hukum dan tata kelola izin yang disiplin. Banyak persoalan lingkungan muncul bukan karena sawit semata, tetapi karena pembukaan lahan yang melanggar aturan, termasuk di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai,&rdquo; ucap Johan.&nbsp; Menurut dia, dalam konteks ini negara tidak boleh ragu untuk bertindak. Pembiaran terhadap pelanggaran justru akan memperparah kerusakan ekosistem dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. &ldquo;Di sini negara harus hadir secara tegas, tanpa kompromi, agar tidak ada pembiaran yang merusak ekosistem,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Prinsip kedua yang disorot Johan adalah peningkatan produktivitas tanpa harus terus melakukan ekspansi lahan. Ia menyebut Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan hasil sawit dari lahan yang sudah ada. &ldquo;Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan hasil sawit melalui peremajaan (replanting), teknologi, dan pendampingan petani rakyat,&rdquo; bebernya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> Pendekatan itu memungkinkan sawit tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional tanpa harus mengorbankan hutan dan kawasan bernilai ekologis tinggi. &ldquo;Dengan pendekatan ini, sawit tetap menjadi mesin ekonomi tanpa terus-menerus membuka hutan baru,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan standar keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi. Johan menilai industri sawit nasional harus menunjukkan komitmen nyata terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.&nbsp; &ldquo;Ketiga, penguatan standar keberlanjutan dan tanggung jawab korporasi. Sawit Indonesia harus benar-benar ramah lingkungan, menghormati hak masyarakat sekitar, serta transparan,&rdquo; ucap Johan.&nbsp; Isu keberlanjutan kini tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga faktor penting dalam persaingan global. Sebab, kini pasar internasional semakin sensitif terhadap praktik produksi yang merusak lingkungan.&nbsp; &ldquo;Ini penting bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk menjaga daya saing sawit Indonesia di pasar global yang makin sensitif terhadap isu keberlanjutan,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016986492/prabowo-ingin-tanah-papua-ditanam-sawit-dpr-ingatkan-perlu-kajian-mendalam-terutama-aspek-lingkungan">Prabowo Ingin Tanah Papua Ditanam Sawit, DPR Ingatkan Perlu Kajian Mendalam Terutama Aspek Lingkungan</a> Lebih lanjut legislator Fraksi PKS itu menegaskan, sikap Komisi IV DPR terhadap industri sawit sangat jelas dan konsisten. Sawit tetap dipandang sebagai aset strategis nasional, namun pengelolaannya harus berada dalam koridor etika dan keberlanjutan.&nbsp; "Jadi posisi kami di Komisi IV jelas, sawit tetap strategis bagi Indonesia, tetapi harus dikelola secara beradab dan berkelanjutan. Ekonomi boleh tumbuh, tetapi hutan, air, dan keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Itu garis batas yang tidak bisa ditawar,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Terpisah, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terlibat dalam perusakan lingkungan hingga memicu bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Kami mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare," ungkap Raja Juli di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Ia menyatakan pihaknya telah menertibkan PBPH yang melakukan pelanggaran seluas 1,5 juta hektare. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hutan Indonesia. Politikus PSI itu memastikan, pihaknya bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan investigasi dan evaluasi agar peristiwa alam yang terjadi seperti di Sumatera tidak terulang. "Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman," pungkasnya.  <h3 class="pf0">Greenpeace Minta Pemerintah Tak Buka Lahan Baru Sawit&nbsp;</h3> Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus penopang devisa negara dari sektor ekspor. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, sawit berperan penting dalam membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan daerah, dan memperkuat neraca perdagangan.&nbsp; Namun di sisi lain, industri sawit kerap disorot karena dampaknya terhadap lingkungan, mulai dari deforestasi, degradasi lahan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional pun terus menguat agar praktik perkebunan sawit dijalankan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.&nbsp; Melihat hal ini, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menegaskan bahwa sejatinya sistem perkebunan sawit yang monokultur tak akan bisa menjaga fungsi ekologis. Demi mempertahankan posisi sebagai salah satu kontributor ekonomi, pemerintah harus memaksimalkan lahan yang ada saat ini.&nbsp; "Saat ini yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan intensifikasi dengan memaksimalkan produksi tanpa harus membuka lahan baru lagi,&rdquo; kata Rio Rompas kepada JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Situasi ini tentu menempatkan industri sawit Indonesia pada persimpangan krusial, bagaimana tata kelola perkebunan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan ekologi dan keberlanjutan ekonomi. Tantangan tersebut menuntut pembenahan menyeluruh, seperti salah satunya memperbaiki transparansi data yang ada.&nbsp; "Selain itu untuk tetap menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi pada perekonomian negara, tata kelola industri ini harus diperbaiki dengan transparansi data untuk memaksimalkan pajak dan nilai tambah dari produk turunannya,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Dia pun menegaskan pentingnya transparansi data untuk meningkatkan perekonomian negara pada kontribusi sektor sawit. Salah satunya demi menghindari aktivitas ilegal yang berada diluar perizinan.&nbsp; "Transparansi data, terutama konsesi dan batas perizinan HGU bisa mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan memastikan aktivitas ilegal diluar perizinan,&rdquo; tukasnya. (*)

Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Industri itu harus dikelola beradab.

Strategis Bagi Perekonomian Indonesia, Sawit Harus Dikelola Beradab dan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-2-1-327249406.jpg" alt="ILUSTRASI:Pekerja kebun sawit. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI:Pekerja kebun sawit. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan tidak jarang beredar gambar hamparan hutan alam di Sumatera berganti menjadi lahan sawit. Di media massa hingga timeline sosial media. Potret itu terselip dan silih berganti muncul saat jemari memainkan layar telepon genggam. Lalu terbesit pertanyaan singkat: benarkah lahan sawit tumbuh subur di kawasan hutan Sumatera?&nbsp; Pertanyaan itu berkelindan dengan kabar dan informasi terkait dengan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Sejak akhir November lalu, sudah sebulan lebih jutaan korban terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut harus menerima banyak hal tanpa jeda untuk menolak. Menerima kehilangan keluarga, menerima kehilangan harta benda, menerima keadaan.&nbsp; Bencana alam itu memang diawali hujan deras yang turun terus-menerus. Badai akibat Siklon Tropis Senyar melipatgandakan kemungkinan terjadinya petaka. Hingga akhirnya hal yang tidak diinginkan terjadi. Banjir bandang dan longsor menerjang. Membawa aneka material, mulai bebatuan, lumpur, hingga kayu gelondongan. Merusak hidup dan penghidupan masyarakat di 3 provinsi terdampak.&nbsp; Ketika ditanya apa saja penyebab bencana alam yang menelan ribuan korban meninggal dunia itu? Direktur Eksekutif WALHI Boy Jerry Even Sembiring menjawab alih fungsi hutan sebagai salah satu penyebab. Dia pun membenarkan bahwa sebagian alih fungsi hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang terjadi medio 2021-2024 diperuntukan bagi lahan sawit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> &rdquo;Iya (alih fungsi hutan didominasi untuk lahan sawit), bukan hanya sawit tetapi juga izin lainnya,&rdquo; ungkap Jerry kepada JawaPos.com.&nbsp; Dia lantas membeber data-data yang dihimpun WALHI. Ratusan ribu hektare lahan di masing-masing provinsi itu kini ditumbuhi sawit. Di Aceh ada sebanyak 134 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sawit dengan total luasan mencapai 496.989 hektare. Sementara di Sumut ada 474.746 hektare lahan dengan HGU sawit. &rdquo;Di Sumatera Barat ada seluas 151.161 hektare HGU (sawit),&rdquo; terang Jerry seraya menunjukkan data-data tersebut.&nbsp; Maka, apa jawaban atas pertanyaan benarkah lahan sawit tumbuh subur di kawasan hutan Sumatera? Data-data tersebut boleh jadi adalah jawabannya. Jerry menyatakan bahwa dosa alih fungsi lahan sebenarnya terkait dua hal saja. Pertama, penerbitan izin secara serampangan dan nir pengawasan. Kedua, kepolisian dan kementerian teknis cenderung membiarkan aktivitas ilegal. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016986492/prabowo-ingin-tanah-papua-ditanam-sawit-dpr-ingatkan-perlu-kajian-mendalam-terutama-aspek-lingkungan">Prabowo Ingin Tanah Papua Ditanam Sawit, DPR Ingatkan Perlu Kajian Mendalam Terutama Aspek Lingkungan</a> &rdquo;Hampir tidak ada penegakan hukum yang serius. Akumulasi ini merupakan dosa ekologis yang memperparah kondisi di tiga provinsi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan kepada awak media pada 6 Januari 2026 mencatat bahwa korban jiwa akibat bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini sudah 1.178 orang. Angka itu masih akan terus bertambah mengingat sebanyak 147 korban hilang. Pada hari yang sama ketika data tersebut dirilis, 242.174 orang masih tinggal di pengungsian. Sebelumnya data pengungsi di 3 provinsi lebih dari satu juta orang.&nbsp; Angka-angka itu bukan statistik belaka. Ada nyawa di balik setiap data tersebut. Belum lagi rumah-rumah yang hancur, sekolah rusak, pasar, rumah sakit, jalan umum, jembatan, dan fasilitas penunjang kehidupan masyarakat di 3 provinsi tersebut. Semua terdampak bencana. Kerusakan dahsyat akibat bencana alam yang disebut sebagai bencana ekologis oleh para aktivis lingkungan itu terasa amat menyakitkan oleh masyarakat. Sejak terjadi pada akhir November sampai hari ini.&nbsp; Menurut Jerry, evaluasi menyeluruh penerbitan izin usaha di area hutan harus dievaluasi. Baik di Aceh, Sumut, maupun Sumbar. Perizinan yang sudah keluar dan terdata berada di ekosistem penting dan genting seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) serta daerah dengan kelerengan lebih dari 30 derajat harus dicabut.&nbsp; &rdquo;Negara harus melakukan penegakan hukum serius terhadap aktivitas ilegal, termasuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang,&rdquo; harapnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016964551/prabowo-ingin-papua-ditanami-kelapa-sawit-demi-capai-swasembada-energi">Prabowo Ingin Papua Ditanami Kelapa Sawit Demi Capai Swasembada Energi</a> Menurut dia, itu penting demi memastikan setiap orang yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal dan merusak lingkungan bertanggung jawab secara ekonomi. Dia yakin negara bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi administratif, baik denda maupun pencabutan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan.&nbsp; &rdquo;Selain itu, untuk pemulihan lingkungan ada model gugatan yang bisa dilakukan KLH untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas biaya kerugian dan pemulihan. Sedangkan untuk Kemenhut, Pasal 72 UU Kehutanan bisa dipergunakan untuk memastikan perusahaan yang melakukan perusakan hutan bertanggung jawab memulihkan kerugian masyarakat,&rdquo; tandasnya.&nbsp; Menurut WALHI, hanya dengan langkah-langkah sistematis itu hamparan hutan Sumatera yang beralih menjadi lahan sawit dapat dipulihkan. Memang butuh waktu dan gerak berkelanjutan. Namun, bila tidak segera dilakukan, ancaman bencana ekologis yang hari ini menimbulkan trauma mendalam di dada masyarakat Sumatera akan terus membayangi. Bisa terjadi kapan saja. Dan akan kembali menyisakan luka.

Alih fungsi hutan menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera. Ratusan perusahaan memiliki HGU untuk menanami sawit di Sumatera.

Ratusan Perusahaan Pemegang HGU Tanami Sawit di Ratusan Ribu Hektare Lahan Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkebunan kelapa sawit dinilai memberikan dampak serius terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem di Indonesia, terutama ketika ditanam secara masif dalam skala lahan yang sangat luas. Bahkan, kini terdapat sekitar 17,128 juta hektare lahan sawit.&nbsp; Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian menyatakan, ketidakmampuan sawit dalam menyerap air secara optimal membuat fungsi ekologis lahan menjadi terganggu. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak tertahan dengan baik di kawasan perkebunan sawit, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kerusakan lingkungan di wilayah sekitarnya.&nbsp; &ldquo;Sawit itu sangat berdampak terhadap ekosistem di Indonesia. Bisa dilihat dari dua hal, satu itu, karena memang secara fisiologi karena memang sawit itu dia satu rakus air, kedua dia itu tidak mampu menyerap air dengan baik secara batang pohonnya,&rdquo; kata Uli saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Berdasarkan data WALHI, saat ini terdapat 20 juta hektare lahan sawit. Namun, luasan tersebut dinilai tidak seluruhnya memiliki legalitas yang jelas. &ldquo;Kalau kita pakai pendekatan izin usaha perkebunan sawit itu ada sekitar 17 juta hektare, tapi kalau kita lihat data HGU, itu hanya sekitar 9-10 jutaan, jadi ada gap juga sekitar 7-8 juta hektare sawit yang itu nggak punya HGU, artinya dalam konteks itu dia dapat dikategorisasikan sebagai sawit yang ilegal,&rdquo; ungkap Uli. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017045336/presiden-prabowo-sebut-kejaksaan-kembali-akan-sita-4-5-juta-hektare-lahan-sawit">Presiden Prabowo Sebut Kejaksaan Kembali akan sita 4-5 Juta Hektare Lahan Sawit</a> Ia menambahkan, secara ekologis sawit tidak memiliki fungsi tata kelola air atau hidrologi yang baik. Karena itu, ketika ditanam dengan tata kelola yang masif akan berdampak sangat besar bagi lingkungan. &ldquo;Secara tidak mampu menyerap air dengan baik, dia juga nggak punya fungsi tata kelola air hidrologi," bebernya.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Dia menyayangkan dampak kerusakan lingkungan semakin besar karena banyak perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Menurut dia, sejak 2023 perubahan status kawasan hutan untuk perkebunan sawit terjadi dalam skala besar.&nbsp; &ldquo;Sampai 2023 ada sekitar 8 juta hektare hutan yang sudah diubah statusnya. Artinya dia (hutan) dilepaskan dari status kawasan hutan dan 70 persennya untuk perkebunan sawit,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &ldquo;Belum lagi ada sawit ilegal dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta, dan juga sawit banyak ditanami juga di ekosistem gambut,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Uli Arta Siagian tak memungkiri bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) turut disumbang dari kerusakan alam, salah satunya kontribusi lahan sawit. Apalagi terdapat lahan seluas 5.208 hektare kawasan hutan yang saat ini terdampak bencana. Kawasan hutan itu kini dialihkan menjadi perkebunan sawit.&nbsp; &ldquo;Itu memang faktanya. Temuan kami kan beberapa kali juga sudah dipublikasikan pandangan Walhi terhadap ekologis di Sumatera, dan kontribusi dari masifnya perkebunan sawit itu juga sangat besar konstribusinya,&rdquo; urainya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017016488/viral-dipalak-preman-bkt-duren-sawit-pedagang-ini-berdarah-darah-hingga-diancam-pisau">Viral! Dipalak Preman BKT Duren Sawit, Pedagang Ini Berdarah-darah hingga Diancam Pisau!</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/deforest-2-2290289920.jpg" alt="ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Meski demikian, Uli menegaskan sawit bukan satu-satunya penyebab terjadinya kerusakan alam yang mengakibatkan terhadinya bencana di Sumatera. WALHI mencatat terdapat 62 aktivitas tambangemas tanpa izin di Sumatera Barat.&nbsp; "Meskipun tidak satu-satunya sawit, ada tambang juga, ada HTI juga, kemudian ada proyek-proyek energi lainnya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Pembukaan lahan sawit terhadap kawasan hutan bersinggungan dengan klaim tingginya ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Namun, ia menyebut klaim tingginya ekspor CPO tidak sebanding dengan tutupan hutan yang luas.&nbsp; Jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki 7 juta hektare lahan sawit, tetapi mampu menghasilkan CPO yang lebih besar dari Indonesia. &ldquo;Dia (Malaysia) sebenarnya hanya setengah dari tutupan sawit Indonesia, bahkan nggak sampai setengah, tapi hasil dari CPO itu jauh lebih tinggi dari Indonesia,&rdquo; cetusnya.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/WhatsApp-Image-2026-01-09-at-130937-1274043573.jpeg" alt="INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> Menurut dia, hal tersebut menunjukkan rendahnya produktivitas sawit nasional. Padahal, pemerintah selalu mengklaim tingginya ekspor CPO, tetapi hasilnya tidak berbanding lurus dengan luasan lahan sawit. "Itu membuktikan bahwa secara produktivitas sawit kita juga rendah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Lebih jauh Uli menegaskan struktur bisnis sawit Indonesia masih bertumpu pada bahan mentah. Hal itu dinilai pemerintah belum mampu melakukan hilirisasi sawit secara maksimal. "Sudahlah banyak ekosistem yang diubah menjadi sawit, terus kemudian produktivitasnya juga rendah. Sebenarnya rantai bisnis sawit kita itu hanya penyedia material aja, artinya kita tidak bisnis hilirisasi dari sawit itu sendiri, toh buktinya yang kita kirim banyak keluar itu adalah CPO bukan prodak yang itu diproduksi di negara kita sendiri,&rdquo; pungkasnya.

Bencana banjir bandang di Sumatera disebut dipicu oleh kerusakan alam. Kerusakan alam itu dinilai disumbang oleh masifnya perkebunan sawit.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sawit

Berita Terkini