<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r9:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/1000353243-3501706974.jpg" alt="Ilustrasi kebakaran. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebakaran. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi A DPRD DKI Jakarta, melalui Nuchbatillah, mengajukan permintaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan pemeriksaan terhadap gedung-gedung yang tidak memenuhi standar sistem proteksi keselamatan, saat terjadi kebakaran. Panggilan ini muncul terkait peristiwa kebakaran yang melanda Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menelan korban jiwa sebanyak 22 orang. &nbsp; Menurut Nuchbatillah, kondisi yang mengkhawatirkan terjadi di Jakarta, di mana masih banyak gedung yang belum memiliki Surat Layak Fungsi (SLF) dan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK). Kedua dokumen itu menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa gedung telah memenuhi semua ketentuan keamanan yang dibutuhkan, terutama dalam menghadapi risiko kebakaran. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pengecekan ulang terhadap syarat pemenuhan standar keselamatan di berbagai gedung di wilayah ibu kota. &ldquo;Tiap walikota, kecamatan atau kelurahan punya Satpol PP dan Dinas Gulkarmat. Mereka penegak Perda yang punya domain menanyakan SLF,&rdquo; ungkap Nuchbatillah, kemarin (25/12). Selain itu, dia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan kolaborasi pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap gedung yang tidak memenuhi standar keselamatan. Kolaborasi ini diharapkan melibatkan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans-E). &nbsp; &ldquo;Apakah gedung-gedung di Jakarta seluruhnya sudah memenuhi persyaratannya, kalau belum segera sosialisasikan untuk mengurus surat-suratnya,&rdquo; jelas Nuchbatillah. Dengan langkah-langkah ini, dia berharap agar peristiwa yang menyedihkan di Gedung Terra Drone tidak terulang lagi di Jakarta. &ldquo;Saya berharap seluruh gedung melengkapi kekurangan itu,&rdquo; pungkas dia.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Nuchbatillah, mengajukan permintaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan pemeriksaan terhadap gedung

DPRD DKI Ajukan Permintaan Pengecekan Ulang Sistem Proteksi Kebarakan

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r10:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/Pembongkaran-Papan-Reklame-1-2013057190.jpg" alt="Ilustrasi petugas Sat Pol PP Kota Bogor membongkar papan reklame. (Sofyansyah/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Sat Pol PP Kota Bogor membongkar papan reklame. (Sofyansyah/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Satpol PP DKI Jakarta menertibkan belasan reklame raksasa yang kondisinya memprihatinkan. Langkah tegas ini diambil karena konstruksi reklame tersebut sudah berkarat dan berisiko roboh hingga menimpa pengguna jalan. Penertiban ini merujuk pada hasil evaluasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta. Sebanyak 16 titik reklame menjadi prioritas utama karena dinilai sangat membahayakan keamanan publik di Jakarta. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan, tindakan ini adalah bentuk perlindungan langsung kepada masyarakat. Meski penilaian teknis ada di instansi lain, pihaknya bertindak sebagai eksekutor demi menghindari kecelakaan. "Kami melaksanakan penertiban reklame yang dinilai berpotensi membahayakan. Penilaian kelayakan konstruksi bangunan reklame bukan merupakan kewenangan Satpol PP, melainkan instansi teknis terkait. Namun demikian, kami tetap menindaklanjuti rekomendasi tersebut," ujar Satriadi di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12). <h2>15 Titik Sudah Rata dengan Tanah</h2> Berdasarkan aturan di Pergub Nomor 148 Tahun 2017, tim terpadu telah menyisir berbagai wilayah di Jakarta sejak 12 hingga 19 Desember 2025. Dari target awal, mayoritas reklame ilegal atau rusak tersebut sudah berhasil dievakuasi. Satriadi menjelaskan bahwa proses ini masih akan berlanjut. Mengingat banyaknya jumlah reklame yang bermasalah, penertiban dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia. "Dari total sekitar 30 reklame yang tercantum dalam surat rekomendasi Citata, saat ini kami memprioritaskan penertiban 16 titik terlebih dahulu. Penertiban terhadap sisa reklame akan dilanjutkan pada tahun 2026, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran," jelasnya. <h2>Prosedur Tegas dan Penyitaan Material</h2> Sebelum alat berat diturunkan, Satpol PP memastikan telah memberikan peringatan resmi kepada pemilik atau pengelola reklame. Jika tidak ada respons, petugas gabungan dari Gulkarmat, Dinas Bina Marga, hingga Dinas Lingkungan Hidup langsung bergerak melakukan pembongkaran. "Sebelum penertiban, kami juga telah menyampaikan surat peringatan dan imbauan kepada pemilik atau pengelola reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Satriadi. Seluruh material besi dan konstruksi reklame yang dibongkar kini diamankan di Gudang Cakung milik Satpol PP DKI Jakarta untuk proses lebih lanjut. <h2>Aturan Ketat Pemasangan Atribut dan Baliho</h2> Tak hanya soal reklame permanen yang berkarat, Satpol PP juga memperketat pengawasan terhadap atribut temporer seperti bendera atau baliho organisasi. Sesuai arahan Gubernur, pemasangan atribut hanya dibatasi pada durasi H-4 hingga H+2 acara. "Kami juga telah menetapkan zona-zona yang dilarang untuk pemasangan atribut. Kebijakan ini berjalan lancar dan telah disosialisasikan kepada partai politik serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan oleh Kesbangpol," imbuhnya. Daftar Lokasi Reklame yang Ditertibkan (12&ndash;19 Desember 2025): Jakarta Utara - Jl. Lodan Raya (depan Apartemen Aston Marina Ancol), Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan. Ukuran: 16 x 8 meter (dua sisi). Jakarta Pusat - Jl. Haji Iman Sapi&rsquo;i (depan Gedung Dhanapala), Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar. Ukuran: 8 x 5 meter. - Jl. Haji Iman Sapi&rsquo;i (depan Gedung Dhanapala), Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar. Ukuran: 4 x 6 meter. Jakarta Barat - Jl. Citra Garden 5/Jl. Satu Maret, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Ukuran: 4 x 6 meter. - Jl. Taman Surya V, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Ukuran: 10 x 5 meter. - Jl. Bambu Larangan (Simpang Macan) No. 8, RT 08/RW 009, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Ukuran: 4 x 8 meter. Jakarta Timur - Jl. Raya Bogor (Halte Kampung Tengah), Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas. Ukuran: 6 x 2 meter. - Jl. Raya Bogor (pertigaan Mal Cijantung), Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas. Ukuran: 4 x 8 meter. - Jl. Raya Ciracas No. 16 (Taman Kota), Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas. Ukuran: 6 x 4 meter. - Jl. Raya Ciracas No. 16 (Taman Kota), Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas. Ukuran: 6 x 4 meter. - Jl. Bekasi Timur Raya (JPO Klender), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Ukuran: 4 x 3 meter. - Jl. Raya Bogor (depan Kantor Kecamatan), Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Ukuran: 4 x 8 meter. - Jl. Cibubur VIII (eks Ramayana Cibubur sisi utara), Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Ukuran: 2 x 3 meter. - Jl. Cibubur VIII (eks Ramayana Cibubur sisi selatan), Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Ukuran: 2 x 3 meter. - Jl. Raya Bekasi (bawah Tol Pulo Gebang&ndash;Kelapa Gading), Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung. Ukuran: 3 meter. Jakarta Selatan - Jl. Hajjah Tutty Alawiyah (halaman Bengkel Mentari Motor), Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran. Ukuran: 12 x 6 meter. </div> </div> </div> </div> </div>

Satpol PP Jakarta menertibkan 16 reklame berbahaya, langkah ini untuk keselamatan publik di Ibu Kota.

Daftar 16 Titik Reklame Berbahaya di Jakarta yang Dibongkar Satpol PP, Cek Lokasinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/QwqPnETL1NrkUXvNqkrzfcnQJv5Tiau9qQzUph07-1823536801.jpg" alt="Satpol PP Jakarta menindak sebuah rumah makan dan tempat pemotongan hewan.&nbsp; Tempat itu diketahui menjual serta mengolah daging anjing di kawasan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Jakarta menindak sebuah rumah makan dan tempat pemotongan hewan.&nbsp; Tempat itu diketahui menjual serta mengolah daging anjing di kawasan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta menindak sebuah rumah makan dan tempat pemotongan hewan.&nbsp; Tempat itu diketahui menjual serta mengolah daging anjing di kawasan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Seksi Operasi Satpol PP DKI Jakarta, Ivand Sigiro, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua rumah makan yang menyajikan daging anjing serta satu lokasi pemotongan hewan yang tidak memiliki izin resmi. &ldquo;Dua rumah makan dan satu lokasi pemotongan kami berikan BAP pemanggilan ke kantor Satpol PP untuk membawa berkas dan menunjukkan izin usaha yang mereka miliki,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/12). Dua rumah makan yang turut disegel sementara yaitu RM Lapo Sangkaan dan RM Lapo Codian. Selain itu, satu tempat pemotongan hewan dengan nama Silitonga juga ditindak petugas. Ketiganya belum dapat menunjukkan dokumen perizinan usaha saat pemeriksaan berlangsung. Menurut Ivand, tempat pemotongan hewan Silitonga telah beroperasi sejak 1980 dan mempekerjakan tiga orang. Aktivitas pemotongan berlangsung setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 15.00 WIB. Ia menegaskan bahwa Satpol PP akan mengambil langkah tegas terhadap setiap usaha yang tetap memperjualbelikan atau mengolah daging anjing tanpa izin di wilayah Jakarta. Selain memberikan sanksi, petugas juga menyampaikan imbauan kepada seluruh pemilik rumah makan di kawasan tersebut. &ldquo;Kami mengingatkan para pemilik rumah makan untuk menghentikan penjualan daging B1 mulai bulan ini, mengingat anjing termasuk Hewan Penular Rabies (HPR) dan tidak diperbolehkan dijual di wilayah DKI Jakarta,&rdquo; pungkas Ivand.

Satpol PP Jakarta menindak rumah makan dan pemotongan hewan yang menjual daging anjing di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Satpol PP Jakarta Tindak 2 Lapo dan Tempat Pemotongan yang Menjual Daging Anjing di Kramat Jati, Sudah Beroperasi Sejak 1980

Satpol PP Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Satpol PP Jakarta

Berita Terkini

DPRD DKI Ajukan Permintaan Pengecekan Ulang Sistem Proteksi Kebarakan

Daftar 16 Titik Reklame Berbahaya di Jakarta yang Dibongkar Satpol PP, Cek Lokasinya!

Satpol PP Jakarta Tindak 2 Lapo dan Tempat Pemotongan yang Menjual Daging Anjing di Kramat Jati, Sudah Beroperasi Sejak 1980

Download Aplikasi JawaPos.com