<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/IMG_5965-2365108296.jpg" alt="Buntut komentar pedas Shin Tae-yong kepada kepemimpinan wasit di Piala Asia U-23 membuat dirinya terkena sanksi dari AFC. (Tim Media PSSI)" width="100%">
<figcaption>Buntut komentar pedas Shin Tae-yong kepada kepemimpinan wasit di Piala Asia U-23 membuat dirinya terkena sanksi dari AFC. (Tim Media PSSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Jelang persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menghadapi tantangan yang tidak terduga. Pelatih Shin Tae-yong serta dua pemain kunci, Ivar Jenner dan Justin Hubner, dijatuhi sanksi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Hukuman ini diberikan akibat pelanggaran disiplin yang terjadi selama ajang Piala Asia U-23. Keputusan ini tentu menjadi sorotan, mengingat pentingnya peran ketiganya dalam tim. AFC menjatuhkan sanksi denda kepada Shin Tae-yong dan kedua pemain tersebut berdasarkan Pasal 50 dari Kode Disiplin dan Etik AFC. Shin Tae-yong dianggap melanggar kode etik setelah memberikan komentar keras yang mempertanyakan kompetensi dan integritas wasit serta AFC pada konferensi pers usai laga Qatar vs Indonesia. Dalam pertandingan pembuka Piala Asia U-23 2024 tersebut, dua pemain Indonesia, Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta, mendapat kartu merah yang kontroversial. Komentar Shin Tae-yong tidak hanya mempertanyakan keputusan wasit Nasrullo Kabirov, tetapi juga menyebut pertandingan tersebut sebagai &lsquo;pertunjukan komedi&rsquo; yang berlebihan. "Banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan,&rdquo; kata Shin Tae-yong, seperti dikutip dari situs PSSI. "Saya tidak bisa mengatakan apa pun tentang pemain yang kena kartu merah, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami, tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini?" lanjut pelatih berusia berusia 53 tahun tersebut. Akibat komentarnya tersebut, Shin Tae-yong dikenai denda sebesar USD7.500 atau sekitar Rp122 juta. Tidak hanya itu, dua pemain diaspora Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hubner, juga dikenakan denda masing-masing sebesar USD5.000 atau setara Rp81 juta. Keduanya dianggap melanggar pasal yang sama karena mengunggah konten di media sosial yang menghina dan mempertanyakan integritas hasil laga, kompetensi, negara Qatar, dan Asosiasi Sepak Bola Qatar serta AFC. Usai pertandingan melawan Qatar, Ivar Jenner mengunggah foto pemain Qatar yang terlihat rebahan setelah berbenturan dengan Rizky Ridho. Dalam unggahannya, Ivar menyindir tim VAR dan mengindikasikan bahwa lawannya hanya berpura-pura kesakitan agar Rizky Ridho mendapat hukuman. Konten tersebut dianggap merugikan integritas AFC dan negara tuan rumah, Qatar. Sementara itu, Exco PSSI, Arya Sinulingga, menanggapi hukuman tersebut dengan bijak. "Itu kan sama seperti hukuman Komdis (Komite Disiplin), ada aturannya, jadi harus dipenuhi," ujar Arya. "Kita harus lakukan tahapan-tahapan pembayarannya seperti yang sudah ada." Hukuman ini tentu menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026. Peran Shin Tae-yong sebagai pelatih yang berpengalaman sangat penting bagi skuad Garuda. Begitu juga dengan Ivar Jenner dan Justin Hubner, yang merupakan pemain muda berbakat dengan potensi besar. Sanksi yang dijatuhkan AFC menjadi pengingat bagi seluruh elemen tim untuk selalu menjaga etika dan disiplin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keputusan ini juga diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar dan bertindak, terutama di ajang internasional yang membawa nama baik negara. Di sisi lain, dukungan dari para pendukung setia Timnas Indonesia, yang dikenal dengan sebutan suporter Garuda, sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Mereka diharapkan bisa terus memberikan semangat dan dukungan moril kepada tim, terutama kepada Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang saat ini sedang menghadapi cobaan berat. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu tidak akan mudah. Dengan adanya sanksi ini, tantangan yang harus dihadapi semakin besar. Namun, dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, diharapkan skuad Garuda bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini juga menjadi cerminan betapa pentingnya peran etika dan disiplin dalam dunia olahraga. Sepak bola bukan hanya tentang teknik dan strategi, tetapi juga tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan sportivitas dan profesionalisme. Timnas Indonesia harus mampu menjaga nilai-nilai ini agar bisa meraih prestasi yang gemilang di kancah internasional. Dengan dukungan penuh dari para pendukung dan komitmen yang kuat dari seluruh tim, Timnas Indonesia diharapkan bisa melewati tantangan ini dan melangkah dengan mantap menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sanksi yang dijatuhkan AFC mungkin menjadi ujian berat, tetapi ini juga bisa menjadi momentum untuk semakin memperkuat tim dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Ke depannya, Shin Tae-yong dan seluruh pemain diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam berkomentar dan bertindak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Semua pihak harus belajar dari kesalahan ini dan terus berupaya meningkatkan kualitas permainan serta menjaga integritas di setiap pertandingan. Perjalanan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Timnas Indonesia harus tetap fokus dan berusaha sebaik mungkin untuk meraih tiket ke ajang bergengsi tersebut. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari para pendukung setia,&nbsp;dan skuad Garuda diharapkan bisa mengatasi segala rintangan dan meraih prestasi yang membanggakan.&nbsp;

Jelang persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menghadapi tantangan yang tidak terduga setelah hukuman dari AFC.

Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner Dijatuhi Hukuman AFC Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/Wahyudi-Hamisi-bermain-kasar-ketika-laga-Persebaya-Surabaya-vs-PSS-Sleman-dengan-menginjak-kepala-Bruno-Moreira-1714398254.jpg" alt="KASAR: Wahyudi Hamisi bermain kasar ketika laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman dengan menginjak kepala Bruno Moreira. (PSS Sleman)" width="100%">
<figcaption>KASAR: Wahyudi Hamisi bermain kasar ketika laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman dengan menginjak kepala Bruno Moreira. (PSS Sleman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Disiplin (Komdis) PSSI akhirnya membuat keputusan terkait Wahyudi Hamisi. Otoritas yang berkompeten menegakkan disiplin sepak bola Indonesia itu memberikan hukuman larangan bertanding sekaligus denda. Wahyudi Hamisi, pemain PSS Sleman, resmi mendapatkan hukuman larangan bertanding selama tiga laga plus denda sebesar Rp25 juta. Hukuman itu buntut dari aksi Wahyudi Hamisi yang kedapatan menendang kepala pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Bahkan, aksi itu membuat manajemen Persebaya melayangkan protes dengan membuat surat yang ditujukan langsung kepada PSSI. Green Force berharap Wahyudi Hamisi mendapatkan hukuman setimpal saat itu. Dan, pada Jumat (8/3), Komdis PSSI membuat keputusan resmi tersebut. Bahkan, manajemen PSS sudah mengetahui keputusan itu. &ldquo;Hukuman larangan bermain tiga pertandingan untuk pemain bernomor pungung 33 di PSS ini merujuk pada pasal 78 Huruf (b) jo Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023,&rdquo; ujar pernyataan PSS. &ldquo;Serta denda Rp25.000.000.&rdquo; Sanksi yang dialamatkan kepada Wahyudi Hamisi itu menimbulkan beragam komentar dari para pendukung Persebaya. Mereka mayoritas meluapkan ketidakpuasan lewat akun Instagram @persebayafans.27. &ldquo;Jane sopo seh Bekingane Pemain KEAT iki? Kok cek kebal e dan sering Lolos Hukuman Komdis! Aku yakin nek gak Viral ngunu Lolos maneh Pemain Ndas *****iki! Teror ae dan Sorakin Pemain iki nek main ng Stadion endi ae! Kalau Bisa Banned dan Bentangkan Penolakan nek onok wong iki!&rdquo; timpal @robertox_182. &ldquo;Misal wingi iku bruno cedera terus sampek karir e rusak, opo tetep hukuman e sak mene?? gak onok gunane due Federasi karo appi,&rdquo; tutur @septiliodimas2. &ldquo;Pesenku, nek ketemu arek iku neh sikat ae sampek cuklek,&rdquo; tandas @pujowibowo78. &ldquo;Pssi kadang suka bercanda,&rdquo; ujar @yogieandriono. &ldquo;@pssleman @pssi @erickthohir udh segitu doang berani kasih hukumannya??&rdquo; tutur @stnlymrv_. &ldquo;@pssi ypo lek njlk bal bal an Indonesia maju lek modelan mu koyok ngene wes ala gak genah,&rdquo; tulis @_adityadwinataa_. &ldquo;Kebacut tenan @pssi,&rdquo; ungkap @wahjoeozil.

Komdis PSSI akhirnya membuat keputusan terkait Wahyudi Hamisi. Otoritas itu memberikan hukuman larangan bertanding berikut denda.

Wahyudi Hamisi hanya Dihukum 3 Laga Plus Denda, Berikut Komentar Pendukung Persebaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Airbus-A330-900Neo.jpg" alt="Citilink Indonesia mendatangkan pesawat jenis Airbus seri A330-900 Neo, Sabtu (28/12). Pesawat jenis wide body ini akan digunakan untuk ekspansi rute ke mancanegara. (Humas Citilink)" width="100%">
<figcaption>Citilink Indonesia mendatangkan pesawat jenis Airbus seri A330-900 Neo, Sabtu (28/12). Pesawat jenis wide body ini akan digunakan untuk ekspansi rute ke mancanegara. (Humas Citilink)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial, seorang penumpang Citilink kedapatan merokok di dalam pesawat rute Batam-Surabaya. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah netizen, terlihat penumpang tersebut dihampiri oleh petugas bandara untuk diamankan. Terkait itu, Head of Corporate Secretary Division PT Citilink Indonesia Haza Ibnu Rasyad membenarkan peristiwa penumpang yang merokok di dalam pesawat tersebut. Haza menyebut, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 18 November 2023. Tepatnya di maskapai Citilink dengan nomor penerbangan QG 949. &ldquo;Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa benar terdapat penumpang yang merokok di dalam penerbangan Citilink QG 949 rute Batam-Surabaya pada Sabtu, 18 November 2023,&rdquo; kata Haza Ibnu Rasyad kepada JawaPos.com, Senin (20/11). Haza menjelaskan, penumpang yang bersangkutan mengakui kesalahannya dengan telah merokok di dalam lavatory pesawat. Atas kejadian tersebut, penumpang yang bersangkutan telah diserahkan kepada petugas aviation security di darat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Citilink mengapresiasi petugas udara maupun darat yang telah dengan sigap menangani hal ini. &ldquo;Kami senantiasa selalu mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan agar seluruh penerbangan dapat berjalan secara optimal,&rdquo; pungkasnya. Sebagai informasi, larangan merokok di pesawat sudah diatur dalam Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 412 pasal 6 larangan merokok di dalam pesawat berlaku sebelum, saat, dan setelah penerbangan. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis rokok: rokok bakar dan rokok elektrik (vape). Merokok dapat membahayakan keselamatan penerbangan, dikenakan sanksi denda maksimal Rp 2,5 miliar atau penjara maksimal 5 tahun.

Penumpang yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan diproses petugas aviation security di darat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Penumpang Citilink Merokok di Pesawat, Manajemen Pastikan  Diproses dengan Ancaman Denda Rp 2,5 Miliar Atau 5 Tahun Penjara.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/MICROSOFT-2124251203.jpg" alt="Ilustrasi: Xbox, salah satu konsol game terlaris buatan Microsoft. (NME)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Xbox, salah satu konsol game terlaris buatan Microsoft. (NME).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di dunia sekarang ini, keamanan informasi menjadi perhatian utama bagi semua orang, termasuk anak-anak. Seiring kemajuan teknologi dan semakin meluas, anak-anak semakin terpapar pada risiko pengumpulan data dan banyak lagi potensi ancaman siber lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa perusahaan besar, termasuk platform media sosial, sistem operasi, dan situs berbagi video, dituduh mengumpulkan informasi anak-anak tanpa persetujuan orang tua mereka. Dalam kasus baru-baru ini, Microsoft dikabarkan kena denda sebesar USD 20 juta atau setara Rp 297 miliar lebih karena mengumpulkan informasi secara ilegal melalui konsol Xbox-nya. Komisi Perdagangan Federal (FTC) telah mengenakan denda tersebut pada Microsoft karena melanggar peraturan privasi online anak-anak. Dilansir via Kotaku, pelanggaran tersebut melibatkan Microsoft yang mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak berusia di bawah 13 tahun tanpa persetujuan orang tua. FTC menemukan bahwa Microsoft mengumpulkan detail berikut tanpa otorisasi yang tepat: nama, alamat email, tanggal lahir, gamertag, skor pemain, dan riwayat aktivitas Xbox Live. Kabarnya, perusahaan menggunakan informasi pribadi ini untuk melacak kebiasaan bermain game anak-anak, menargetkan mereka dengan iklan, dan menjual data mereka ke perusahaan pihak ketiga. Microsoft telah menanggapi keputusan tersebut dengan posting di blog resmi Xbox. "Kami baru-baru ini mengadakan penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Federal AS untuk memperbarui proses pembuatan akun kami dan menyelesaikan kesalahan penyimpanan data yang ditemukan di sistem kami," kata Microsoft menjelaskan kasus tersebut. Microsoft sendiri menyesali kelalaiannya karena tidak memenuhi harapan pelanggan dan berkomitmen untuk mematuhi perintah untuk terus meningkatkan langkah-langkah keselamatan sistemnya. "Kami percaya bahwa kami dapat dan harus berbuat lebih banyak, dan kami akan tetap teguh dalam komitmen kami terhadap keselamatan, privasi, dan keamanan untuk komunitas kami," lanjut Microsoft. Raksasa perangkat lunak ini menambahkan, selama penyelidikan, pihaknya telah mengidentifikasi kesalahan teknis di mana sistem mereka tidak menghapus data pembuatan akun untuk akun anak di mana proses pembuatan akun dimulai tetapi belum selesai. Hal ini dikatakan tidak sejalan dengan kebijakan Microsoft untuk menyimpan informasi tersebut hanya selama 14 hari untuk memudahkan para gamer melanjutkan dari bagian terakhir yang mereka tinggalkan untuk menyelesaikan proses. "Tim teknik kami mengambil tindakan segera: kami memperbaiki kesalahan, menghapus data, dan menerapkan praktik untuk mencegah kesalahan berulang. Data tidak pernah digunakan, dibagikan, atau dimonetisasi," tegas Microsoft.

Seiring kemajuan teknologi, anak-anak semakin terpapar pada risiko pengumpulan data dan banyak lagi potensi ancaman siber lainnya.

Ketahuan Kumpulkan Data Pengguna Anak Secara Ilegal, Microsoft Kena Denda Rp 297 Miliar Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-kantor-pembayaran-pajak-di-surabaya-1.jpg" alt="Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan pembebasan sanksi denda administratif pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak daerah kepada masyarakat. Kebijakan itu menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga pajak penerangan jalan umum (PPJU) di Kota Pahlawan. ”Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai 1994-2022 dan wajib pajak daerah 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangi, kita nol-kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar,” kata Hidayat Syah. Hidayat menjelaskan, pembebasan sanksi denda diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, Terhadap Bunga dan Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat Dalam Rangka HJKS Ke-730. Selain itu, juga diatur dalam Perwali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, Berupa Denda dan Bunga PBB kepada Masyarakat, Dalam Rangka HJKS Ke-730. Menurut dia, dalam proses pembayaran PBB dan pajak daerah, masyarakat dapat melakukan melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia. Seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket, dan sebagainya. ”Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I hingga V. Kemudian di Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa,” jelas Hidayat Syah. Hidayat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk segera membayar pajak. Dengan memanfaatkan program pembebasan sanksi denda PBB dan pajak bangunan. ”Program ini berlangsung mulai awal Maret hingga 30 April. Tahun lalu, program ini dilaksanakan pada April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, diajukan pada Maret 2023,” ucap Hidayat Syah. Hidayat mengimbau masyarakat segera menyelesaikan pembayaran PBB dan pajak daerah lain. ”Kami imbau kepada seluruh masyarakat, ayo manfaatkan program ini. Karena bayar pajak itu ke depannya juga kembali lagi untuk kepentingan warga Kota Surabaya,” jelas Hidayat Syah.

Jelang HJKS, Pemkot Bebaskan Sanksi Denda PBB dan Pajak Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BPJS03C.jpg" alt="Ilustrasi Bayi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bayi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya menghapus sanksi denda administrasi keterlambatan pelaporan kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji merinci, penghapusan sanksi administratif ini berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran, kelahiran WNI di luar negeri, dan atau kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang.  "Penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran bagi warga Kota Surabaya ini berlaku mulai 1 Januari-31 Mei 2023. Kebijakan ini berdasarkan Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran kepada masyarakat Kota Surabaya," ujar Agus, Selasa (3/1).  Agus memastikan, penghapusan sanksi administratif ini untuk mendorong warga Surabaya agar segera melaporkan kelahiran putra-putri mereka dan mendapatkan akta kelahiran. Menurut dia, mungkin sebelumnya warga tidak sempat melaporkan kelahiran putra-putri mereka karena memiliki kesibukan.  "Saat ini sanksi denda telah dihapus. Jadi, ayo segera laporkan kejadian kelahiran putra-putrinya," ujar dia.  Menurut Agus, sebelum adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi, warga Surabaya yang tidak melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya lebih dari 60 hari sejak kelahiran, maka Pemkot Surabaya menetapkan sanksi administratif denda senilai Rp 100 ribu. Tarif tersebut berlaku flat.  "Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011, apabila terlambat melaporkan kejadian kelahiran lebih dari 60 hari, maka dikenakan sanksi administratif denda senilai Rp 100 ribu," kata dia.  Agus menjelaskan, peraturan ini sengaja dibikin untuk mengajak warga Kota Surabaya tertib dan disiplin administrasi. Selain itu, lanjut dia, supaya putra-putrinya itu bisa segera mendapatkan akta kelahiran, karena akta kelahiran ini sangat berguna dan sangat penting ke depannya.  "Untuk mengurus sekolah dan sebagainya, akta kelahiran ini sangat diperlukan," ujar dia.  Oleh karena itu, kata dia, mengingat pentingnya surat akta kelahiran, pihaknya mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk segera melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya. Dia juga memastikan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan menginformasikan kepada warga bahwa saat ini sedang berlaku pemutihan bagi warga yang telat melaporkan kejadian kelahiran buah hati mereka.  "Kami akan terus informasikan ke masyarakat melalui media media sosial Dispendukcapil. Kami berharap warga bisa memanfaatkan peluang ini," kata Agus.

Sanksi Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran Dihapus Hingga 31 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/SAMPANG-COVID.jpg" alt="Sidang pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Sampang. PN Sampang/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Sampang. PN Sampang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Jawa Timur, mengadili dan memvonis bersalah seorang pengusaha yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Pengadilan menjatuhkan sanksi berupa denda Rp 1 juta.  ”Terdakwa adalah pemilik salah satu hotel di Kabupaten Sampang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersangkutan melakukan pelanggaran,” kata Afrizal, hakim yang menangani kasus itu seperti dilansir dari Antara di Sampang.  Dia menuturkan, kasus tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan oleh oknum pemilik salah satu hotel itu bermula dari hasil operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Satgas Covid-19 Pemkab Sampang. Kala itu, tim gabungan melakukan operasi ke berbagai pusat perbelanjaan, indekos, dan hotel.  Operasi itu sebagai tindak lanjut dari edaran penegakan protokol yang dikeluarkan Bupati Sampang. Salah satu isinya, mengharuskan kepada pengelola hotel, penginapan, dan indekos untuk menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, hendak menggelar kegiatan, harus dilakukan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ekstraketat, seperti menyediakan tempat mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak fisik antara peserta kegiatan.  ”Ternyata di salah satu hotel itu, kegiatan yang digelar abai sama sekali dengan penegakan disiplin protokol kesehatan sehingga petugas langsung memproses secara pidana pemilik hotelnya,” ujar Afrizal.  Afrizal menjelaskan, vonis bersalah terhadap pemilik hotel yang melanggar protokol kesehatan itu mengacu pada pasal 7 Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sampang.  ”Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dimejahijaukan ini merupakan kali pertama di Kabupaten Sampang. Kasus ini terjadi sebelum kasus pelanggaran protokol kesehatan pada kedatangan Habib Riziq disidangkan,” terang Afrizal.  Terkait dengan putusan itu, terdakwa pemilik hotel menyatakan menerima putusan atas pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) itu, dan tidak mengajukan kasasi. Selain memvonis bersalah pemilik hotel, PN Sampang juga memvonis bersalah tiga orang panitia pelaksanaan kegiatan di hotel tersebut dengan membayar denda Rp 25 ribu.  ”Kelima orang ini juga menyatakan menerima putusan PN, sebagaimana terdakwa pemilik salah satu hotel tersebut,” kata Afrizal.

PN Sampang Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Rp 1 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/vaksinasi-jokowi.jpg" alt="DOSIS PERTAMA: Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Muthalib di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (13/1). (AGUS SUPARTO/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>DOSIS PERTAMA: Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Muthalib di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (13/1). (AGUS SUPARTO/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam Perpres tersebut terdapat pasal yang mengatur kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang telah ditetapkan menerima vaksin.  Pada pasal 13A ayat (4) dari Perpres itu disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti  vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa penundaan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos), kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan sanksi denda.  Selain sanksi administratif, masyarakat yang menolak vaksinasi, bahkan hingga menyebabkan terhalangnya program penanggulangan Covid-19 juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Wabah Penyakit Menular. Dalam pasal 13B dinyatakan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU tentang Wabah Penyakit Menular.  Presiden Jokowi meneken Perpres tersebut pada 9 Februari 2021. Perpres tersebut mulai berlaku sejak diteken presiden.  Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi per klaster bagi masyarakat umum ditujukan untuk meningkatkan efektivitas sebuah vaksin.  ”Jangan sampai vaksin sudah disebar luas, tapi ternyata efek yang kita harapkan, yakni menurunkan angka kesakitan, kematian, dan menciptakan kekebalan komunal malah tidak tercapai,” kata Siti seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (13/2).  Pemerintah menggunakan strategi sasaran vaksinasi dengan menentukan atau memfokuskan klaster yang perlu terlebih dahulu mendapatkan vaksin. Berdasar peta jalan, vaksinasi bagi masyarakat umum direncanakan pada April. Nanti, Kemenkes bersama pemerintah daerah berkoordinasi terkait klaster mana yang paling mendesak untuk mendapatkan vaksin.  ”Pelaksanaan vaksinasi secara klaster berarti pemerintah berupaya menyelesaikan vaksinasi secara populasi. Hal ini lebih efektif dari pada memberikan dosis vaksin kepada masyarakat namun tidak mencapai target yang diharapkan. Pendekatannya per wilayah, jadi satu wilayah kita bereskan,” ujar Siti.  Terkait sasaran vaksinasi kepada 181,5 juta masyarakat di Tanah Air, pada awalnya ditargetkan selesai pada Maret 2022. Namun, Presiden meminta sasaran vaksinasi tersebut bisa dirampungkan selama satu tahun saja. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi 181,5 juta masyarakat tersebut, ketersediaan jumlah dosis vaksin juga harus dipastikan tercukupi.  ”Bila dosis vaksin yang seharusnya diterima pada 2022 bisa digeser ke 2021, proses atau target sasaran tadi bisa lebih mudah tercapai,” terang Siti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MK6wNQzBB4A

Jokowi Teken Perpres, Warga Tolak Disuntik Vaksin Covid-19 Kena Denda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Bogor-Ganjil-Genap-07.jpg" alt="Tim Gabungan memeriksa kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai dengan tanggal kalender di Check Point Tugu Kujang, pada penerapan ganjil-genap di Kota Bogor, Jumat (12/2). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan memeriksa kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai dengan tanggal kalender di Check Point Tugu Kujang, pada penerapan ganjil-genap di Kota Bogor, Jumat (12/2). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 63 pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan ganjil-genap di Kota Bogor mendapat sanksi denda masing-masing Rp 50.000. Mereka juga mendapat teguran lisan oleh tim gabungan dari Pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor.  Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syah seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor mengatakan, sebanyak 63 kendaraan bermotor tersebut diberikan sanksi administratif berupa denda pada pemeriksaan di dua lokasi. yakni di Pos Sekat Eks Terminal Wangun dan di Check Point Tugu Kujang.  ”Di Pos Sekat Eks Terminal Wangun ada 32 kendaraan dan di Check Point Tugu Kujang ada 31 kendaraan. Setiap kendaraan diberikan sanksi administratif denda Rp 50.000 serta teguran lisan untuk mematuhi aturan,” kata Agus pada Jumat (12/2).  Menurut Agus, sebanyak 63 kendaraan bermotor tersebut, baik mobil maupun motor diberikan sanksi denda karena melanggar aturan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor.  ”Kendaraan tersebut tetap nekat melintas, meskipun di Pos Sekat dan di Check Point sudah dipasang tanda larangan, bagi kendaraan yang pelat nomornya tidak sesuai dengan tanggal di kalender,” ujar Agus.  Agus menambahkan, sanksi denda yang diberikan adalah sanksi terendah dari sanksi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020. Yakni denda Rp 50.000 hingga Rp 250.000 bagi perorangan yang melanggar tertib kesehatan pada penanggulangan Covid-19 di Kota Bogor.  Menurut dia, pada razia penerapan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor, tim gabungan dari Pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor menjaring sebanyak 136 kendaraan bermotor di dua lokasi tersebut selama 3,5 jam, pada pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.  Dari 136 kendaraan tersebut, ada 73 kendaraan motor yang diberikan sanksi sosial berupa teguran lisan untuk mematuhi protokol kesehatan serta aturan ganjil-genap yang diberlakukan Pemerintah Kota Bogor.  Agus mengatakan, razia penerapan ganjil-genap di Kota Bogor menyiapkan di enam pos sekat dan lima titik Check Point di Kota Bogor, pada Jumat hingga Minggu (12–14/2). Enam Pos Sekat yang disiapkan yakni Pos Sekat Yasmin, Simpang Tol BORR, Gerbang Tol Baranangsiang, Eks Terminal Wangun, SPBU Veteran, dan Bubulak.  Tujuh titik Check Point yakni Check Point Simpang Air Mancur, Bantarjati, Tugu Kujang, Batutulis, dan Jembatan Merah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M0n8k3Qnr68

Langgar Ganjil-Genap di Kota Bogor, 63 Kendaraan Didenda Rp 50.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Operasi-Penegakan-Displin-Pelanggar-Covid-19-18092020-ds-5.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan sidang di tempat pelanggar disiplin penggunaan masker di Tulungagung, Jawa Timur. Destyan Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan sidang di tempat pelanggar disiplin penggunaan masker di Tulungagung, Jawa Timur. Destyan Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 528 pengguna jalan raya yang kedapatan tidak memakai masker, terjaring operasi yustisi dan dijatuhi sanksi denda/sanksi sosial di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebulan terakhir.  Kabid Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP Kabupaten Tulungagung Artista Nindya Putra menjelaskan, mayoritas pelanggar Covid-19 yang terjaring operasi yustisi karena tidak memakai masker. ”Dari 528 kasus pelanggaran (protokol kesehatan) itu, 481 kasus di antaranya dikenakan sanksi berupa membayar denda. Sedangkan 56 lain diberikan sanksi sosial,” kata Artista Nindya Putra seperti dilansir dari Antara pada Minggu (18/10).  Operasi yustisi itu sendiri digelar sejak 18 September hingga 15 Oktober. Total jumlah denda yang terkumpul hingga saat ini sebesar Rp 12,185 juta. Masih ada 54 pelanggar yang disanksi denda namun belum membayar, dengan berbagai alasan sehingga dilakukan penyitaan kartu identitas, seperti KTP atau SIM sebagai jaminan hingga yang bersangkutan melakukan transfer pembayaran denda ke nomor rekening Kasda setempat.  ”Seluruh uang hasil penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan disetorkan ke kas daerah, melalui rekening Pemkab Tulungagung,” ujar Artista Nindya Putra.  Pelanggar yang menjalani sidang langsung, pembayaran denda dilakukan melalui jaksa. Sedangkan bagi yang tidak sidang, denda langsung ditransfer ke rekening yang ditentukan.  ”Ada dua jenis operasi yustisi yang kami lakukan, yakni dengan sidang langsung dengan melibatkan hakim dan jaksa dan operasi biasa. Jika terdapat hakim dan jaksa bisa membayar denda langsung,” tutur Artista Nindya Putra.  Kendati tidak ada bukti berbasis data survei yang menunjukkan korelasi operasi yustisi dengan penurunan angka kasus korona, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung Galih Nusantoro mengklaim tren kepatuhan masyarakat dalam hal kebijakan wajib protokol kesehatan meningkat.  ”Akhirnya persentase kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan saat ini mencapai 70 persen, ini sangat bagus,” kata Galih Nusantoro.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=b_zt-czMhoI&t=18s&ab_channel=JawaPos

528 Pelanggar Protokol Kesehatan Terjaring Razia di Tulungagung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi denda

Berita Terkini