<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Hakim-MK-Saldi-Isra-Dery-1-377584543.jpg" alt="Hakim MK Saldi Isra." width="100%">
<figcaption>Hakim MK Saldi Isra.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim Konstitusi Saldi Isra menyinggung sikap perwira tinggi (pati) TNI aktif dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Sumatera. Momen itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada Rabu (3/12).</p> <p>Saldi menyentil pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang sempet meremehkan kondisi banjir, yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pasalnya, Suharyanto menyebut kondisi mencekam hanya terjadi di media sosial (medsos). Kondisi sebenarnya di lapangan tidak seperti di medsos.</p> <p>"Ini saya sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu, dan itu sebetulnya kita berpikir ini (pati TNI yang bertugas di luar institusi TNI) diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja," kata Saldi Isra.</p> <p>Sebagai orang Minang, Saldi menekankan bahwa pernyataan itu penting agar bisa dijadikan refleksi bagi institusi TNI.</p> <p>"Nah, itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI, juga Pak Wamenhan," tegasnya.</p> <p>Dalam sidang uji materi UU TNI, pihak pemerintah hadir diwakili Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Eddy turut menjelaskan penempatan prajurit TNI pada 14 kementerian/lembaga berdasarkan permintaan pimpinan kementerian/lembaga kepada Panglima TNI.</p> <p>Eddy menekankan, sebelum prajurit TNI aktif dikirim untuk mengikuti seleksi terbuka pada kementerian/lembaga sebagaimana Pasal 47 ayat 1, harus dilakukan seleksi internal di lingkungan TNI terlebih dahulu.</p> <p>"Sehingga, penempatan prajurit TNI pada jabatan di 14 kementerian atau lembaga tersebut didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI, bukan atas dasar permintaan TNI," pungkasnya.</p>

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala BNPB terkait penanganan bencana di Sumatera, mempertanyakan proses seleksinya.

Sedih Dengar Komentar Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Saldi Isra Pertanyakan Proses Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Hakim-MK-Saldi-Isra-Dery-1-377584543.jpg" alt="Hakim MK Saldi Isra." width="100%">
<figcaption>Hakim MK Saldi Isra.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan menjelaskan secara komprehensif dan detail menyusul ditemukannya bukti lebih dari sejuta tanda tangan palsu dalam Pilgub Sulsel 2024.</p> <p>"Jumlah sejuta itu kan signifikan. Makanya kami ingin penjelasan yang agak komprehensif dari termohon berkaitan dengan ini. Kan di situ itu, pemilih begini dan banyak tanda yang sama dan segala macamnya. Itu yang kami perlukan penjelasannya. Tolong itu jelaskan agak detail," kata Saldi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1).<br /> <br />"Kota Makassar kan bukan kota yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kota lain di Sulawesi Selatan, sama kayak Padang, kalau di Sumatera Barat. Masa orang datang memilih tidak tanda tangan dengan jumlah yang banyak itu harus dikasihkan rasionalnya ke kami dengan bukti-bukti yang kuat," sambungnya.</p> <p>Setelah pihak Bawaslu menjelaskan terbata-bata, Saldi Isra mengajukan pertanyaan ke KPU Sulsel.</p> <p>"Apa yang bisa dijelaskan oleh KPU sebagai pemain utama, coba jelaskan. Kalau satu dua lupa itu masuk akal, tapi kalau puluhan orang tidak tanda tangan dalam satu TPS itu pertanyaan besar?" cecar Saldi.</p> <p>Menyikapi jalannya persidangan, Asri Tadda selaku juru bicara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DIA) optimistis akan memenangi gugatan di MK.</p> <p>"Alhamdulillah, kita sudah mengikuti jalannya sidang. Terlihat bahwa pihak termohon, dalam hal ini KPU Sulsel, termasuk juga Bawaslu Sulsel, begitu sulit menjelaskan soal fakta pemilih tanpa tanda tangan atau tanda tangan pemilih yang dipalsukan," ujar Asri.</p> <p>Diketahui, gugatan pasangan DIA ke MK terkait dugaan tanda tangan palsu yang tersebar di setiap TPS se-Sulawesi Selatan. Dugaan ini, berawal dari pembatasan partisipasi pemilih melalui berbagai cara, termasuk tidak mendistribusikan seluruh undangan memilih kepada wajib pilih.</p> <p>"Pemilih yang tidak hadir ke TPS digunakan hak pilihnya oleh oknum KPPS untuk mencoblos pasangan tertentu dan membubuhkan tanda tangan palsu atas nama pemilih tersebut. Ini terjadi secara terstruktur dan masif," ungkap Asri.</p> <p>Tim Danny-Azhar menemukan dugaan tanda tangan palsu yang jumlahnya mencapai 90 hingga 130 per TPS. "Kalau dirata-rata, kami dapatkan sekitar 110 tanda tangan palsu per TPS dari total 14.548 TPS di Sulsel. Dengan demikian, terdapat 1.600.280 tanda tangan palsu," jelasnya.</p> <p>Asri menyebut bahwa dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu dapat dilihat melalui dua pendekatan.</p> <p>Pendekatan pertama adalah melalui analisis selisih partisipasi pemilih. Berdasarkan temuan tim DIA, rata-rata hanya 50 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menerima undangan memilih.</p> <p class="class-paragraph">"Kami juga menemukan rata-rata 9 orang per TPS tidak hadir mencoblos karena persoalan jarak. Itu sekitar 1,96 persen dari total DPT," ujar Asri.</p> <p>Dia mengungkapkan, tim DIA menghitung total realisasi pemilih sebesar 48,04%, jauh lebih rendah dari angka partisipasi versi KPU Sulsel sebesar 71,8%.</p> <p>"Dengan selisih ini, terdapat 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel," paparnya.</p> <p>Pendekatan kedua adalah dugaan tanda tangan palsu. Dengan temuan rata-rata 110 tanda tangan palsu per TPS, jumlah total mencapai 1.600.280. Kedua pendekatan ini memberikan hasil yang hampir serupa, yaitu 1.587.360 suara tak bertuan dan 1.600.280 tanda tangan palsu.</p> <p>"Dari temuan tim hukum DIA ini, dapat disimpulkan bahwa pasangan Danny-Azhar adalah pemenang sesungguhnya dari Pilgub Sulsel," urai Asri.</p> <p>Menurut dia, jika suara siluman tersebut dikurangi dari perolehan pasangan nomor urut 2, maka pasangan DIA unggul secara signifikan.</p> <p>"Pasangan 02 memperoleh 3.014.255 suara, tetapi setelah dikurangi suara siluman, hanya tersisa 1.587.360. Sedangkan pasangan DIA memperoleh 1.600.029 suara. Jadi jelas, kami adalah pemenang sesungguhnya," tegas Asri.</p> <p>Asri optimis gugatan DIA di MK akan berlanjut ke sidang pokok perkara. "Kami yakin fakta-fakta yang kami hadirkan di persidangan akan memperkuat posisi kami. Insya Allah, DIA akan memenangkan Pilgub Sulsel secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.</p> <p>Reporter: Muhamad Ridwan</p>

Ketua Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mencecar KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan.

Sidang Sengketa Pilgub Sulsel 2024, Hakim MK Saldi Isra Cecar KPU soal Dugaan Jutaan Tanda Tangan Palsu

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/20240405104406_IMG_8618JPG-3337663752.jpg" alt="Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyatakan berbeda pendapat atau <em>dissenting opinion</em> dalam memahami permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Saldi Isra menyatakan, seharusnya digelar pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah demi menjaga penyelenggaran Pemilu yang berintegritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski memang, MK secara keseluruhan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Anies-Muhaimin. Tetapi tiga hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum," kata Saldi Isra membacakan dissenting opinion pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 kubu Anies-Muhaimin di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014564738/dokter-imbau-masyarakat-hindari-paparan-zat-asing-cegah-kanker-darah">Dokter Imbau Masyarakat Hindari Paparan Zat Asing Cegah Kanker Darah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menjelaskan, dirinya mempertimbangkan penggunaan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersamaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Ia menyebut, terdapat penyalahgunaan kekuasaan dalam penyaluran bansos itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelitir kelompok," ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi mengutarakan, tidak sedikit penelitian</div> <div dir="auto">mengulas mengenai penggunaan keuangan negara yang digunakan untuk memenangkan pemilu, khususnya dalam pemilu yang diikuti petahana. Menurutnya,</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan," tegas Saldi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hakim MK Saldi Isra menyatakan, seharusnya digelar PSU di beberapa daerah demi menjaga penyelenggaran Pemilu yang berintegritas.

Wakil Ketua MK Saldi Isra Dissenting Opinion, Minta Gelar PSU di Beberapa Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-3-1649253355.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyampaikan, pentingnya keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam memberikan penjelasan pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). Menurut Saldi Isra, keterangan empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan membantu hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keempat menteri yang telah diminta keterangannya itu yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sebagai catatan saja untuk kita semua terutama Pak Menteri, Bu Menteri jadi pentingnya yang kami tanyakan semua itu menyangkut dalil yang ada di permohonan. Itu akan bantu kami Mahkamah untuk ambil posisi Mahkamah di mana," kata Saldi Isra dalam sidang MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menjelaskan, pertimbangan dalam membuat putusan terhadap sengketa hasil pilpres 2024. Pertama, MK akan mempertimbangkan dalil-dalil serta alat bukti pemohon dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, MK mempertimbangkan jawaban KPU dan alat buktinya sebagai pihak termohon. Lalu, MK juga akan mempertimbangkan tanggapan dari pihak terkait dan alat bukti, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran serta Bawaslu selaku pemberi keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya kami mengundang Bapak Ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif atas apa yang didalilkan para pemohon ini," ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menegaskan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim MK kepada para menteri tersebut merupakan fakta-fakta yang didalilkan oleh pemohon. Termasuk, pertanyaan terkait bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau ada menyebut fakta ini, itu, itu semua ada di permohonan. Jadi, kepentingannya bantu kami Mahkamah menjawab permohonan itu untuk memutuskan permohonan ini. Jadi, kalau ada tanya kenapa Presiden ke sana karena itu yang didalilkan pemohon sehingga perlu ada kejelasan gimana menteri menjelaskan soal itu," pungkas Saldi.</div>

Saldi menegaskan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim MK kepada para menteri tersebut merupakan fakta-fakta yang didalilkan pemohon.

Hakim MK Saldi Isra Pastikan Keterangan Empat Menteri Jokowi Bantu Putuskan Sengketa Hasil Pemilu

<div id="m#msg-f:1794741439751431831" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-6JPG-585911462.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, hakim konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan prilaku hakim. Putusan itu dibacakan usai Saldi Isra dilaporkan, karena diduga terafiliasi dengan salah satu partai politik lantaran dissenting opinion dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014491300/ahy-curhat-ke-prabowo-kursi-dpr-ri-demokrat-berkurang-keluhkan-tingginya-politik-uang">AHY Curhat ke Prabowo Kursi DPR RI Demokrat Berkurang, Keluhkan Tingginya Politik Uang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2023," kata ketua MKMK I Gede Dewa Palguna membacakan putusan</div> <div dir="auto">di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Palguna menjelaskan, dalil yang diajukan oleh pelapor terhadap Saldi Isra dinilai tak lengkap. Sebab, bukti yang dilampirkan pelapor hanya sekedar pemberitaan dari media daring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu yaitu PDI Perjuangan," tegas Palguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, hakim konstitusu Saldi Isra dilaporkan ke MKMK pada Rabu 21 Februari 2024 lalu. Saldi Isra dilaporkan terkait dugaan ada konflik kepentingan saat memberikan putusan perkara pengujian syarat usia capres cawapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014491181/meski-jabat-ketua-pa-gmni-mkmk-nyatakan-hakim-konstitusi-arief-hidayat-tak-langgar-etik">Meski Jabat Ketua PA GMNI, MKMK Nyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Langgar Etik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi Isra juga dilaporkan atas dugaan telah membocorkan rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya rahasia. Sebelumnya, Saldi Isra telah dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh MKMK, karena ikut bertanggung jawab atas kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, hakim konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik

Dilaporkan Terafiliasi dengan PDIP, Hakim Konstitusi Saldi Isra Tak Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-3-1649253355.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini berpeluang berubah untuk pemilihan umum berikutnya. Itu seiring dikabulkannya gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).</p> <p>Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR merumuskan ulang parliamentary threshold untuk pemilu ke depan.</p> <p>Perintah MK itu tertuang dalam putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan di gedung MK, Jakarta, kemarin (29/2).</p> <p>Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu. Perludem mempersoalkan ambang batas parlemen yang dianggap tidak jelas perumusan angkanya. Kemudian, Perludem mengusulkan skema penghitungan konversi kursi yang dianggap lebih proporsional.</p> <p>MK dalam putusannya hanya mengabulkan dalil soal ketidakjelasan perumusan angka ambang batas. Sementara terkait skema penghitungan, MK menegaskan menjadi kewenangan pembentuk UU untuk menetapkannya. &rdquo;Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan.</p> <p>Dalam pertimbangannya, hakim MK Saldi Isra mengatakan, penerapan ambang batas merupakan hal yang lumrah di negara yang menganut sistem multipartai. Di Indonesia, pelaksanaannya pun berlaku sejak 2004. Tujuannya, memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Meski implementasinya tidak terbukti efektif, sistem itu tidak masalah untuk dipertahankan.</p> <p>Namun, MK menyoroti angka ambang batas yang terus berubah-ubah. Ironisnya, perubahan angka itu tidak memiliki dasar perhitungan yang logis dan ilmiah. Dalam pernyataannya di persidangan, pemerintah maupun DPR tidak menjelaskan kenapa 4 persen yang dipilih. &rdquo;Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud,&rdquo; ujar Saldi.</p> <p>Padahal, ambang batas jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, sistem yang berlaku saat ini juga telah mengakibatkan besarnya suara terbuang sia-sia. Misalnya, pada Pemilu 2004 terbuang 19.047.481 suara dan 2019 terbuang 13.595.842 suara.</p> <p>Fakta itu, lanjut Saldi, memperlihatkan adanya disproporsionalitas hasil pemilu terhadap kursi DPR. Padahal, sesuai putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, pembentuk UU wajib menentukan ambang batas yang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.</p> <p>MK menyatakan, ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, MK memerintahkan DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan yang dapat digunakan pada Pemilu 2029. Sementara di Pemilu 2024, MK membolehkan penggunaan ketentuan yang ada sebagai bentuk kepastian hukum mengingat tahapannya telah berjalan.</p> <p>Dalam merumuskan ambang batas terbaru, MK memberikan sejumlah rambu. Antara lain, desain baru harus bisa digunakan secara keberlanjutan, harus meminimalkan banyaknya suara sia-sia, perubahan ditempatkan dalam rangka menyederhanakan sistem partai, dan diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029 berjalan. &rdquo;Perubahan harus melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,&rdquo; tegas Saldi.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014191752/lewati-ambang-batas-parlemen-caleg-3-parpol-di-dapil-sumbar-2-tidak-masuk-dpr-ri">Lewati Ambang Batas Parlemen, Caleg 3 Parpol di Dapil Sumbar 2 Tidak Masuk DPR RI</a></strong></p> <p>Peneliti Perludem Muhammad Ihsan Maulana mengapresiasi putusan MK. Baginya, putusan itu bisa menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan, khususnya terkait konversi suara.</p> <p>Diakuinya, pemilu Indonesia masih banyak masalah dan perlu perbaikan. &rdquo;Perlu ada evaluasi lanjutan dalam konteks tata kelola pemilu agar penyelenggaraannya lebih demokratis,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Perludem juga berharap, putusan MK benar-benar dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Jangan sampai putusan diabaikan untuk mengamankan kepentingan tertentu. &rdquo;DPR dan pemerintah harus mengikuti rambu-rambu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK terkait ambang batas parlemen. Menurut dia, putusan MK adalah final dan mengikat sehingga harus diikuti. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti isi amar putusan MK.</p> <p>Pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu putusan tersebut. Apakah putusan itu hanya menghapus angka 4 persen ambang batas parlemen yang selama ini berlaku atau menghapus ambang batas parlemen itu sendiri. &rdquo;Itu yang akan kami kaji,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Jika angka 4 persen yang dihapus, angka ambang batas parlemen bisa diturunkan di bawah 4 persen. Misalnya, menjadi 3,5 atau 3 persen. Jika ambang batas parlemen yang dihapus, tidak ada lagi ambang batas alias 0 persen. Guspardi menegaskan, putusan MK itu tentu akan ditindaklanjuti dengan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.</p> <p>Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, putusan MK sama dengan konstitusi sehingga harus dipatuhi semua pihak. Dengan putusan itu, kata dia, tidak perlu ada lagi ambang batas parlemen pada Pemilu 2029. Dengan begitu, semua partai yang mengikuti pemilu dan mendapatkan kursi bisa masuk parlemen. &rdquo;Itu lebih fair karena mencerminkan multicultural politics di Indonesia,&rdquo; tandasnya. <strong>(far/lum/c6/fal)</strong></p>

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini berpeluang berubah untuk pemilihan umum berikutnya.

Kabulkan Gugatan Perludem, MK Perintahkan Ubah Ambang Batas Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Ketua-MK-Terpilih-Suhartoyo-Dery-Ridwansah-3JPG-4202792979.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra usai pemilihan Ketua MK di Jakarta, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra usai pemilihan Ketua MK di Jakarta, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ketua baru. Dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) kemarin (9/11), hakim konstitusi Suhartoyo didapuk sebagai ketua MK yang baru. Suhartoyo didampingi Saldi Isra sebagai wakil ketua.</p> <p>Penetapan nama Suhartoyo diambil melalui musyawarah mufakat yang diikuti sembilan hakim konstitusi. Musyawarah berlangsung pukul 09.00 hingga sekitar pukul 12.00.</p> <p>Suksesi kepemimpinan di MK tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Majelis Kehormatan MK yang telah mencopot Anwar Usman. Anwar dinyatakan melanggar etik berat berkaitan dengan putusan 90/2023 tentang syarat usia capres-cawapres.</p> <p>Saldi Isra menuturkan, proses musyawarah berlangsung cair. Tiap-tiap hakim diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sekaligus menyatakan kesiapannya untuk dicalonkan sebagai ketua. Hasilnya, di antara sembilan hakim, muncul dua nama yang bersedia sekaligus didorong untuk maju. Yakni, Saldi Isra dan Suhartoyo.</p> <p>Tujuh hakim lainnya memiliki alasan yang beragam ihwal ketidaksediaan menjadi ketua MK. Arief Hidayat, misalnya, mengaku ingin mengambil peran yang berbeda. Kemudian, Manaham Sitompul dan Wahiduddin Adams sudah mendekati usia pensiun. &rdquo;Dan yang lain-lain merasa dua nama ini sebetulnya orang bisa didorong ke depan,&rdquo; katanya.</p> <p>Dari hasil awal tersebut, kemudian disepakati untuk Saldi dan Suhartoyo mengambil kesepakatan. Keduanya lantas mendiskusikan secara tertutup kurang lebih 20 menit. &rdquo;Yang disepakati untuk jadi ketua MK ke depan adalah Bapak Suhartoyo,&rdquo; bebernya. Tujuh hakim lainnya kemudian memberikan persetujuan atas hasil tersebut.</p> <p>Pria berdarah Minang itu tidak membeberkan secara detail pertimbangannya memberikan ruang kepada Suhartoyo. Dia hanya menegaskan bahwa hal itu hasil refleksi atas upaya memperbaiki MK ke depan. &rdquo;Kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua, itu kayak dwitunggal ke depan,&rdquo; ungkapnya. Suhartoyo akan diambil sumpahnya pada Senin (13/11). Masa jabatan akan berlaku selama lima tahun sejak dilantik.</p> <p>Sementara itu, Suhartoyo menyatakan sejatinya tidak meminta jabatan tersebut. Kesanggupannya untuk dicalonkan sekaligus ditetapkan sebagai ketua semata-mata didasarkan pada banyaknya desakan dari para rekan sesama hakim. &rdquo;Berdasar pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Padahal, di sisi lain, ada kebutuhan agar MK segera memiliki ketua dalam 2x24 jam pasca putusan MKMK. Kemudian, ada juga kebutuhan untuk bisa kembali merebut kepercayaan publik.</p> <p>Terpisah, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai, terpilihnya Dr Suhartoyo menjadi ketua MK didampingi Prof Saldi Isra sebagai wakil memberikan cahaya perbaikan. Keduanya merupakan satu paket komplet. &rdquo;Karena keduanya seiring sejalan,&rdquo; katanya.</p> <p>Hal itu terlihat dari putusan-putusan MK sebelumnya. Dalam putusan UU Cipta Kerja dan putusan tentang perlunya menghapus presidential threshold (PT), misalnya, terlihat kesamaan keduanya. Yakni, menyatakan UU Cipta Kerja dan PT inkonstitusional. &rdquo;Dalam hal tertentu, dalam putusan batas usia capres cawapres juga terlihat (menolak gugatan, Red),&rdquo; urainya.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013264158/setara-anwar-usman-jadi-beban-bagi-mk">SETARA: Anwar Usman Jadi Beban bagi MK</a></strong></p> <p>Dia berharap Suhartoyo-Saldi Isra bisa memimpin perubahan institusi MK menjadi lebih baik. Yang perlu dilakukan MK adalah menjaga independensi dan menolak setiap intervensi. &rdquo;Bisa jadi upaya intervensi semakin kuat dalam perjalanan pemilu ini,&rdquo; kata Yance.</p> <p>Selain itu, terkait rekomendasi MKMK yang memerlukan pembentukan MKMK permanen dan merevisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 1/2023, dia menyebut perlu ditunaikan. &rdquo;Ketua MK baru perlu untuk menuntaskan persoalan ini,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Violla Reininda mengatakan, kasus putusan 90/2023 yang berujung pada sanksi etik kepada sembilan hakim konstitusi harus dipandang ketua MK baru sebagai tamparan keras dan titik balik reformasi. Sebab, fakta hukum itu menunjukkan bahwa pembusukan institusional MK terjadi dari dalam.</p> <p>Sebagai bentuk reformasi MK, Violla mendesak tidak hanya sebatas mengganti kepemimpinan. Untuk jangka panjang, perlu untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan kode etik dengan membentuk MKMK yang permanen. &rdquo;Harus diisi oleh tokoh-tokoh negarawan yang tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan hukum,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Bukan hanya itu, kelembagaan MKMK juga harus ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan terpisah dari MK. Sehingga, ke depan hakim konstitusi tidak menaruh representasi pada MKMK. &rdquo;MKMK yang permanen pun diharapkan proaktif dalam mengawasi MK,&rdquo; imbuh Violla.</p> <p>Selain itu, mekanisme Majelis Kehormatan Banding untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dinilai perlu dikaji ulang. Bahkan, Violla mengusulkan harus ditiadakan untuk menghindari proses pemeriksaan etik yang berlarut dan tidak memberikan kepastian hukum. Namun, apabila dipertahankan, itu harus diatur di level undang-undang, bukan peraturan MK. &rdquo;Agar tidak dengan sengaja memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Pada bagian lain, residu dari putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 masih terasa. Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) melaporkan kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebagaimana disebutkan dalam sidang MKMK ke Bareskrim. &rdquo;Kebocoran informasi rahasia dalam RPH itu melanggar Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi,&rdquo; jelas anggota P3K Maydika Ramadani.</p> <p>Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor STTL/432/XI/2023/Bareskrim. Dengan laporan itu, kata dia, diharapkan pelaku bisa ditemukan dan tidak ada lagi kebocoran informasi rahasia dalam RPH. &rdquo;Jangan sampai terulang kembali,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Di sisi lain, Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara melaporkan dugaan maladministrasi Anwar Usman ke Ombudsman. Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus menuturkan, laporan itu didasari Anwar Usman yang melalaikan membuat peraturan dan membentuk MK Banding. <strong>(far/idr/syn/c17/fal)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ketua baru. Dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) kemarin (9/11), Suhartoyo didapuk sebagai ketua.

MK Punya Ketua Baru, Pembentukan MKMK Permanen Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/ketua-mk-baru-3009385606.jpg" alt="Ketua MK terpilih Suhartoyo (sisi kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (siri kiri) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua MK terpilih Suhartoyo (sisi kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (siri kiri) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih secara musyawarah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat kami berdua (Suhartoyo-Saldi Isra) itu tetep sama bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk dengan para hakim yang lain," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyampaikan, pengambilan keputusan di MK dilakukan secara kolektif kolegial. Namun, harus ada yang mengoordinasikan, sehingga diperlukan adanya ketua dan wakil ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menekankan, dirinya saat ini masih enggan berbicara substansi. Karena belum resmi dilantik sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan Prof Saldi bukan sebentar bekerja sama, meskipun beliau wakil, saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerja sama-kerja sama untuk peningkatan kelembagaan," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin akan menerima setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun marwah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya tidak apa-apa kami dikritik berdua. Sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi," ujar Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra memastikan, MK ke depan akan lebih mengedepankan kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan. "Makanya tadi kita bicara ini akan menjadi kepemimpinan kolektif kolegial, kami berdua menjadi komandonya. Nanti hakim-hakim lain juga akan ditempatkan seperti pimpinan koletif dalam menghadapi ini," tegas Saldi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menyebut, siatuasi MK yang tengah menjadi sorotan publik ini tidak bisa diselesaikan seorang diri. Melainkan butuh kekompakan dari para sembilan hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena situasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu dua orang, harus diselesaikan oleh kami semua. Itu prinsip tadi yang kami diskusikan," pungkas Saldi.</div> </div>

Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Terpilih jadi Ketua MK, Suhartoyo Berjanji Tak Antikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/JKT_Saldi-Isra-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-09-1868274227.jpeg" alt="Wakil Ketua MK Saldi Isra bakal memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MK Saldi Isra bakal memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rapat pleno dalam agenda pemilihan ketua baru pengganti Anwar Usman yang dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar dijatuhi sanksi setelah memutus uji materil dalam UU Pemilu yang menyangkut batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.</p> <p>&ldquo;Pemilihan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 2/MKMK/L/2023, tanggal 7 November 2023,&rdquo; kata juru bicara MK Fajar melalui siaran pers, Kamis (9/11).</p> <p>Berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Seiring hal tersebut, lanjut Fajar, maka tata cara pemilihan ketua MK dan Wakil Ketua MK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&ldquo;Menurut ketentuan PMK tersebut, pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama lima tahun,&rdquo; ucap Fajar.</p> <p>Secara teknis, Fajar mengungkap, pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang 7 Hakim Konstitusi. Jika Rapat Pleno Hakim dihadiri kurang dari 7 Hakim Konstitusi, maka Pemilihan akan ditunda paling lama 2 jam. Jika setelah ditunda masih tidak memenuhi jumlah tersebut, Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dilanjutkan, meski dihadiri kurang dari 7 Hakim Konstitusi.</p> <p>&ldquo;Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim tertutup untuk umum dan jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara,&rdquo; pungkas Fajar.</p>

MK akan menggelar rapat pleno dalam agenda pemilihan ketua baru pengganti Anwar Usman yang dipecat dari jabatannya.

Wakil Ketua MK Saldi Isra Bakal Pimpin Pemilihan Ketua MK Pengganti Anwar Usman

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Screenshot-2023-11-01-113321-1070881350.png" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie./JawaPos.com/Hendra Eka" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie./JawaPos.com/Hendra Eka</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, hakim konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Hal ini setelah curhat saat memaparkan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan&nbsp;perkara nomor&nbsp;90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan dugaan pelanggaran etik Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Saldi Isra dan delapan hakim konstitusi lainnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik, terkait bocornya informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pembiaran atas konflik kepentingan yang terjadi di MK. Karena itu, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Saldi Isra dan delapan hakim konstitusi lainnya, termasuk Ketua MK Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya," tegas Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013227055/besok-mkmk-putus-soal-pelanggaran-kode-etik-anwar-usman-mahfud-saya-percaya-kredibilitas-jimly-asshiddiqie">Besok, MKMK Putus soal Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman, Mahfud: Saya Percaya Kredibilitas Jimly Asshiddiqie</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, dalam pertimbangan putusan&nbsp;perkara nomor&nbsp;90/PUU-XXI/2023 Saldi Isra mengaku terdapat keanehan dalam memutus perkara tersebut.&nbsp;Meski memang, MK mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013233296/legislator-pdip-harapkan-mkmk-berani-ungkap-fakta-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman">Legislator PDIP Harapkan MKMK Berani Ungkap Fakta Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," papar Saldi Isra saat menyampaikan dissenting opinion di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi khawatir, putusan MK tersebut akan menjadi preseden buruk dan membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada MK. Padahal, sudah jelas norma batasan usia pejabat publik seharusnya diatur oleh DPR dan pemerintah, bukan MK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat-sangat cemas dan khawatir, Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions (pertanyaan politik), yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah," tegas Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MKMK telah menerima sebanyak 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK soal batas minimal usia capres dan cawapres tersebut. Selain Anwar Usman, delapan hakim konstitusi lain juga turut dilaporkan, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan Sitompul, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams yang juga menjadi anggota MKMK.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas laporan tersebut, MKMK telah menggelar serangkaian rapat MKMK mulai dari sidang pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan keterangan pelapor, 9 hakim konstitusi, ahli, dan saksi sejak Kamis (26/10) hingga Jumat (3/11). MKMK menggelar sidang terbuka saat mendengar keterangan pelapor dan ahli dan sidang tertutup terhadap sembilan hakim MK.</div> </div> </div> </div>

Saldi Isra dan delapan hakim konstitusi lainnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik, terkait bocornya informasi RPH.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saldi isra

Berita Terkini