<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/Bupati-Sidoarjo-Ahmad-Muhdlor-Ali-Dery-Ridwansah-3JPG-4123121651.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menambah daftar kepala daerah di Kota Delta itu tersangkut kasus korupsi. Sangkaan korupsi terhadap Gus Muhdlor menjadi pukulan telak upaya pemberantasan korupsi di Sidoarjo. Tercatat, Gus Muhdlor merupakan kepala daerah ketiga di Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi. Dalam periode sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tersangkut kasus dugaan suap di KPK. Saiful Ilah diduga menerima suap senilai Rp 600 juta terkait pengadaan infrastruktur. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/saiful-ilah-3466153904.png" alt="KELUAR RUANGAN: Selepas mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/8), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meninggalkan ruang sidang." width="100%">
<figcaption>KELUAR RUANGAN: Selepas mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/8), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meninggalkan ruang sidang.</figcaption>
</figure> Saiful Ilah divonis selama 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 5 Oktober 2020. Namun, hukumannya dikurangi setelah mengajukan banding. Saiful Ilah telah bebas pada 7 Januari 2022. Sebelum Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo periode 2001-2010, Win Hendarso juga tersangkut kasus korupsi kas daerah. Win terlibat pencairan uang kas daerah sebesar Rp 2,3 miliar pada 2005 dan 2007. Win Hendarso pada 2013 divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Win kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 18 Februari 2017. Ketiga nama itu ketika terjerat dalam kasus korupsi harus "sekolah" di KPK dan selanjutnya menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/mantan-bupati-sidoarjo-akhirnya-lepas-dari-lapas_m_110702.jpeg" alt="BEBAS: Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso keluar dari Lapas Porong." width="100%">
<figcaption>BEBAS: Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso keluar dari Lapas Porong.</figcaption>
</figure> Direktur penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur mengamini krisis integritas terjadi di Sidoarjo. Padahal, KPK selalu mengingatkan seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi. "Masalah ini kenapa kemudian terjadi lagi, ya namanya juga kita sudah berusaha mencegah, tapi mungkin bagian itu ya kembali dilanggar, seperti itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5). Asep menjelaskan, setiap perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggara negara. Hal itu untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/metropolis/01162140/mantan-bupati-sidoarjo-akhirnya-lepas-dari-lapas">Mantan Bupati Sidoarjo Akhirnya Lepas dari Lapas</a> "Setelah selesai suatu perkara kami membuat laporan hasil penyidikan. Laporan hasil penyidikan ini nanti kami kirim ke deputi pencegahan bisa dilihat nanti seperti apa modus operandinya, dan lain-lainnya, dan itu akan menjadi bahan pencegahan, termasuk juga ke kabupaten itu sendiri (Sidoarjo) dan ke kabupaten-kabupaten lainnya bahwa &lsquo;oh ada ini modus operandi seperti ini, misalnya bapak ibu para pejabat di kabupaten ini jangan melakukan ini&rsquo;," ujar Asep. Oleh karena itu, Asep mengingatkan kepala daerah untuk bisa menjaga integritasnya. Hal ini penting untuk menghindari hal-hal yang mendekati praktik rasuah. "Jadi, ada pembelajaran yang kita ambil dari proses penyidikan yang telah selesai, sehingga biasanya termasuk juga sampai gelar perkaranya kalau inkrah diberikan kepada pencegahan, dibuat workshop ke masing-masing daerah seperti itu, supaya itu tidak terjadi kembali," pungkas Asep.

Penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menambah daftar bupati Sidoarjo tersangkut korupsi.

Hat-trick, Tiga Kali Bupati Sidoarjo Terjerat Kasus Korupsi, Dua Harus "Sekolah" di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/saiful-ilah-300264753.png" alt="DINYATAKAN BERSALAH: Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah setelah mengikuti per si dan gan di pengadilan tindak pidana korupsi kemarin (11/12). Dia divonis hukuman lima tahun penjara." width="100%">
<figcaption>DINYATAKAN BERSALAH: Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah setelah mengikuti per si dan gan di pengadilan tindak pidana korupsi kemarin (11/12). Dia divonis hukuman lima tahun penjara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah divonis lima tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 44,6 miliar selama 10 tahun saat menjabat bupati. Hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntutnya pidana 5 tahun 3 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Ketut Suarta mengatakan, salah satu pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa sudah lama mengabdi sebagai bupati. &rsquo;&rsquo;Pertimbangan yang meringankan karena terdakwa Saiful Ilah telah lebih dari 10 tahun mengabdi di Kabupaten Sidoarjo,&rsquo;&rsquo; kata hakim Ketut saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (11/12). Pertimbangan lainnya, selama persidangan, Abah Ipul bersikap sopan. Selain itu, dia juga memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Sedangkan, pertimbangan yang memberatkan, Saiful dengan jabatannya sebagai bupati tidak berperan aktif mencegah praktik-praktik korupsi. &rsquo;&rsquo;Terdakwa justru terlibat melanggengkan praktik-praktik korupsi&rsquo;&rsquo; tambah hakim Ketut. Selain dihukum pidana penjara, Saiful dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia juga harus mengembalikan gratifikasi senilai Rp 44,6 miliar yang diterimanya selama menjabat. Jika tidak, aset-asetnya akan disita dan dilelang untuk menggantinya. Apabila masih kurang, dia harus menjalani hukuman tambahan pidana penjara selama tiga tahun. Gratifikasi itu diterima Saiful selama menduduki jabatannya sejak 2010 hingga 2020. Selain uang rupiah, dia juga menerima berbagai mata uang asing hingga barang-barang mewah. Di antaranya, CNY 42.500, SGD 126.000, GBP 2.830, USD 384.984,57, RUB 6.460, AUD 160, SAR 1283, INR 2.500, TRY 2.395, AZN 389, JPY 69.000, dan KRW 1.700. Sejumlah barang yang diterima, antara lain, jam tangan merek Patek Philippe Geneve, tas merek Tumi, tas merek Bally, tas merek Louis Vuitton, tiga ikat pinggang, hingga tujuh handphone. Gratifikasi berupa uang dan barang itu diberikan sejumlah pihak terkait dengan jabatannya sebagai bupati Sidoarjo. Selepas pembacaan vonis, Saiful langsung menyatakan banding. Mustofa Abidin, pengacara Saiful, mengatakan bahwa perkara gratifikasi tersebut seharusnya ne bis in idem atau sama dengan kasus suap yang sudah dijalani kliennya. Karena itu, perkara tersebut seharusnya tidak perlu disidangkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013473943/partai-pengusung-berpotensi-bertambah-karena-kinerja-khofifah-moncer-dan-elektabilitas-tinggi">Partai Pengusung Berpotensi Bertambah Karena Kinerja Khofifah Moncer dan Elektabilitas Tinggi</a> Selain itu, selama persidangan, Saiful mengaku tidak menerima gratifikasi senilai Rp 44,6 miliar. Namun, jaksa maupun majelis hakim mengesampingkan fakta-fakta persidangan yang membuktikan kliennya tidak menerima gratifikasi sebesar itu. &rsquo;&rsquo;Tidak ada satu pun fakta-fakta yang kami ungkapkan dalam persidangan kalau itu bukan gratifikasi dan bukan suap. Tapi, satu pun tidak ada yang dipertimbangkan majelis hakim terkait fakta-fakta yang kami singgung,&rsquo;&rsquo; kata Mustofa.&nbsp;(gas/c6/aph)

Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah divonis lima tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 44,6 miliar.

Terbukti Menerima Gratifikasi Rp 44,6 Miliar, Saiful Ilah Divonis 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/saiful-2665508245.jpg" alt="JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dituntut hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dalam sidang kasus dugaan gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayam Kamis (30/11)" width="100%">
<figcaption>JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dituntut hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dalam sidang kasus dugaan gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayam Kamis (30/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan&nbsp;Bupati&nbsp;Sidoarjo,&nbsp;Saiful Ilah divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim dalam kasus gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)&nbsp;pada Senin (11/12). Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Saiful Ilah hukuman 5 tahun 3 bulan penjara.&nbsp; Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, I Ketut Suarta itu juga menyebutkan&nbsp;jika&nbsp;Saiful Ilah diharuskan membayar denda senilai Rp500 juta subsider penjara 3 bulan.&nbsp; Dilansir dari Radar&nbsp;Sidoarjo (Jawa Pos Grup), mantan&nbsp;Bupati&nbsp;Sidoarjo&nbsp;dua periode tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dari kepala dinas, kepala desa, camat, hingga pengusaha selama menjabat. Ketika majelis hakim menanyakan tanggapan terdakwa serta penasihat hukumnya,&nbsp;Saiful Ilah menyatakan akan mengajukan banding, setelah berkomunikasi dengan penasihat hukumnya.&nbsp; Sementara itu, Kuasa Hukum Saiful Ilah, Mustofa Abidin menyatakan keberatannya atas vonis hakim yang sama sekali tidak melihat fakta-fakta yang ada.&nbsp; &ldquo;Ini perkara kedua, dulu terdakwa juga pernah dijatuhkan perkara suap. Namun, jujur saja kami sudah sangat keberatan dan sangat kecewa sekali,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Menurutnya, mengenai pekerjaan anaknya yang tiba-tiba dinyatakan tuntutan JPU sebagai penerimaan terdakwa, itu tidak benar.&nbsp; &ldquo;Seperti lelang bandeng. Dana itu ada dan selama ini juga tidak dipakai. Saksi-saksi sudah menyampaikan fakta persidangan, namun tidak ada yang dibahas,&rdquo;&nbsp;kesalnya.&nbsp; Dia mengungkapkan&nbsp;bahwa&nbsp;putusan majelis hakim yang baru saja dibacakan tidak ada satu pun fakta-fakta yang sudah pihaknya ungkapkan.&nbsp; &ldquo;Terdakwa tidak terima dengan putusan ini, sudah kita jelaskan. Terdakwa maupun kami keberatan dengan keputusan majelis hakim tanpa memberikan pertimbangan yang cukup untuk perkara ini,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &nbsp;

Mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim dalam kasus gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tipikor.

Sidang Kasus Gratifikasi, Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Divonis 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/saiful-2665508245.jpg" alt="JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dituntut hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dalam sidang kasus dugaan gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayam Kamis (30/11)" width="100%">
<figcaption>JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dituntut hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dalam sidang kasus dugaan gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayam Kamis (30/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dituntut hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dalam sidang kasus dugaan gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya&nbsp;pada Kamis (30/11).&nbsp;Tak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Dilansir dari Radar Sidoarjo, JPU KPK&nbsp;Arif Suhermanto menyatakan, terdakwa memenuhi unsur dakwaan dengan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 65 ayat (1) KUHP.&nbsp; Dengan terbuktinya penerimaan gratifikasi, JPU meminta majelis hakim agar Rp 44,4 miliar&nbsp;juga dibayar terdakwa sebagai&nbsp;uang pengganti.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013349765/pemkot-surabaya-salurkan-bantuan-alat-tangkap-ikan-untuk-tingkatkan-penghasilan-nelayan">Pemkot Surabaya Salurkan Bantuan Alat Tangkap Ikan untuk Tingkatkan Penghasilan Nelayan</a> &rdquo;Terhadap uang pengganti, kalau itu tidak dibayar satu bulan dan sudah menyita tetapi tidak cukup, akan dijatuhkan pidana pengganti selama 4 tahun penjara,&rdquo; kata Arif.&nbsp; Selain itu, beberapa barang bukti yang berkaitan dengan hasil penggeledahan&nbsp;telah diamankan. Seperti uang Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 50 juta. &rdquo;Kita bisa membuktikan bahwa&nbsp;gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK,&rdquo;&nbsp;jelas Arif.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013347147/bupati-sidoarjo-luncurkan-lomba-jimpitan-antar-rt-berhadiah-ratusan-juta">Bupati Sidoarjo Luncurkan Lomba Jimpitan Antar RT Berhadiah Ratusan Juta</a> Setelah tuntutan&nbsp;yang&nbsp;hampir sekitar 4,5 jam sejak siang hingga sore hari&nbsp;selesai dibacakan oleh JPU KPK, I Ketut Suarta selaku hakim ketua&nbsp;memberikan kesempatan kepada terdakwa&nbsp;Saiful Ilah untuk merespons pasal&nbsp;rencana pembacaan pleidoi.&nbsp; &rdquo;Saya nanti buat untuk dibacakan penasihat hukum,&rdquo; kata Saiful Ilah.&nbsp; Penasihat Hukum&nbsp;Mustofa Abidin mengatakan,&nbsp;pembacaan pembelaan akan dilakukan dua sesi pada sidang pekan depan. Sesi pembacaan oleh penasihat hukum dan sesi khusus untuk Saiful Ilah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013346291/bupati-sidoarjo-renovasi-ribuan-warung-kelontong-hingga-desember-2023">Bupati Sidoarjo Renovasi Ribuan Warung Kelontong Hingga Desember 2023</a> &rdquo;Ada yang kami bacakan, dan ada yang terdakwa atau klien kami bacakan, untuk pekan depan kami butuh waktu yang mulia,&rdquo; terang Mustofa.

Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dituntut 5 tahun 3 bulan penjara dalam sidang kasus dugaan gratifikasi Rp 44 miliar di Pengadilan Tipikor

Sidang Kasus Gratifikasi Rp 44 M, Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/saiful-ilah-3466153904.png" alt="KELUAR RUANGAN: Selepas mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/8), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meninggalkan ruang sidang." width="100%">
<figcaption>KELUAR RUANGAN: Selepas mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/8), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meninggalkan ruang sidang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Saiful Ilah atau Abah Ipul didakwa menerima gratifikasi Rp 44,2 miliar selama 10 tahun menjabat bupati Sidoarjo. Itu mulai 2010 hingga 2020. Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK juga disebutkan, Saiful telah menerima gratifikasi berupa pecahan mata uang asing hingga barang-barang mewah. Jaksa penuntut umum KPK Dameria Silaban menyatakan, Saiful telah menerima uang asing dari sejumlah negara. Di antaranya, CNY 42.500, SGD 126.000, GBP 2.830, USD 384.984,57, RUB 6.460, AUD 160, SAR 1283, INR 2.500, TRY 2.395, AZN 389, JPY 69.000, dan KRW 1.700. Selain itu, Saiful juga disebut menerima barang-barang yang dianggap sebagai gratifikasi. Di antaranya, jam tangan merek Patek Philippe Geneve, tas merek Tumi, tas merek Bally, tas merek Louis Vuitton, tiga ikat pinggang, hingga tujuh handphone. Gratifikasi berupa uang dan barang itu diberikan sejumlah pihak. Mulai pengusaha, PNS, kepala desa, direksi BUMD, hingga pemohon hak atas tanah gogol. Pemberian gratifikasi kepada Saiful itu disebut berkaitan dengan jabatannya sebagai bupati Sidoarjo. &rdquo;Dan juga yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,&rdquo; kata jaksa Dameria saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (10/8). Sementara itu, Abah Ipul saat dikonfirmasi seusai persidangan membantah barang-barang yang diterimanya disebut sebagai gratifikasi. Dia juga menegaskan tidak pernah meminta pihak-pihak tersebut untuk memberikan uang dan barang kepadanya. Abah Ipul menyatakan, barang-barang itu diterima karena dirinya berhubungan secara pribadi dengan pemberinya. Misalnya, pemberian barang berupa kado ulang tahun. Menurut dia, itu tidak bisa disimpulkan sebagai gratifikasi. &rdquo;Saya tidak tahu kalau pemberian hadiah ulang tahun itu dipermasalahkan,&rdquo; kata Abah Ipul. Dia juga tidak pernah meminta jatah kepada kepala dinas agar menyetorkan sejumlah uang kepadanya. &rdquo;Saya tidak pernah meminta-minta itu kepada kepala dinas atau pengusaha,&rdquo; tambahnya. Abah Ipul yang keberatan dengan dakwaan jaksa akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Pengacara terdakwa Saiful, Mustofa Abidin, mengatakan bahwa perkara yang disidangkan tersebut sama dengan perkara terdahulu. Artinya, memenuhi asas ne bis in idem atau materi pokok yang sama. Seharusnya, kata dia, tidak boleh disidangkan lagi. &rdquo;Ini janggal. Jadi, kami ajukan keberatan dengan dakwaan jaksa ini,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gas/c6/aph) GRATIFIKASI YANG DITERIMA SAIFUL ILAH - Uang asing dari sejumlah negara - Jam tangan merek Patek Philippe Geneve - Tas merek Tumi, tas merek Bally, tas merek Louis Vuitton - Tiga ikat pinggang - Tujuh HP Pemberi - Pengusaha - PNS - Kepala desa - Direksi BUMD - Pemohon hak atas tanah gogol Sumber: Reportase Jawa Pos

Saiful Ilah atau Abah Ipul didakwa menerima gratifikasi Rp 44,2 miliar selama 10 tahun menjabat bupati Sidoarjo. Itu mulai 2010 hingga 2020.

Dua Periode Menjabat Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Terima Gratifikasi Rp 44,2 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/maspion-andalkan-produk-hemat-energi_m_159185.jpeg" alt="EFISIEN: Presiden Direktur Maspion Alim Markus mengenalkan sejumlah produk di Surabaya kemarin." width="100%">
<figcaption>EFISIEN: Presiden Direktur Maspion Alim Markus mengenalkan sejumlah produk di Surabaya kemarin.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos Maspion Alim Markus sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI). "Saksi Alim Markus selaku Direktur PT Indal Alumunium Industry, konfirmasi untuk hadir pada Rabu (24/5) di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (23/5). KPK saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi oleh Saiful Ilah selaku mantan Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Saiful saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi demi kepentingan penyidikan. Selama masa jabatannya tersebut, Saiful Ilah diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang nilainya mencapai Rp15 miliar. Gratifikasi tersebut diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing dolar AS dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya. Penyidik KPK juga masih menelusuri penerimaan lainnya dengan memanfaatkan data Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dengan teknik Akuntansi Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK. Tersangka Saiful Ilah dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos Maspion Alim Markus sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Sidoarjo Sai

KPK akan Minta Keterangan Alim Markus Besok Terkait Kasus Korupsi Saiful Ilah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan, untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Untuk menggali bukti tambahan, penyidik lembaga antirasuah&nbsp;memanggil Direktur PT Santos Jaya Abadi Soedomo Mergonoto. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Saiful Ilah. "Benar, tim penyidik KPK hari ini menjadwalkan pemanggilan saksi Soedomo Mergonoto selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (21/5). Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan lembaga antirasuah memanggil bos perusahaan pemegang merek kopi Kapal Api tersebut. Soedomo Mergonoto dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Soedomo, hari ini KPK juga mengagendakan pemanggilan Alim Markus selaku Direktur Utama PT Indal Alumunium Industry. Yang bersangkutan juga akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus Saiful Ilah. Saiful Ilah adalah mantan Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021 yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Selama masa jabatannya tersebut, Saiful&nbsp;Ilah diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang nilainya mencapai Rp 15 miliar. Gratifikasi tersebut diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing dolar AS dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya. Penyidik KPK juga masih menelusuri penerimaan lainnya dengan memanfaatkan data Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dengan teknik Akuntansi Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK. Tersangka Saiful&nbsp;Ilah dijerat dengan Pasal 12B&nbsp;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Benar, tim penyidik KPK hari ini menjadwalkan pemanggilan saksi Soedomo Mergonoto selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi,"

Bos Kopi Kapal Api Dipanggil KPK, Diminta Keterangan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Mantan Bupati Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai hasil tindak pidana korupsi senilai Rp 5,6 miliar dan barang berharga lainnya dari tangan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI).  ”Tim penyidik telah melakukan penyitaan dalam bentuk uang tunai maupun barang di antaranya uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah senilai Rp 5,6 miliar,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (10/3).  Selain uang tunai, barang bernilai ekonomi lain yang turut disita penyidik yakni uang tunai 64 ribu dolar Amerika Serikat, 10 buah tas merek TUMI, satu tas merek Louis Vuitton, empat unit ponsel, dan logam mulia dengan ukuran 50 dan 25 gram.  Ali mengatakan, penyitaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka SI.  ”Saat ini pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan, termasuk untuk menelusuri berbagai penerimaan uang maupun barang lain oleh tersangka SI dimaksud,” ujar Ali Fikri.  Tersangka Saiful Ilah adalah mantan Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-2015 dan periode 2016-2021. Tim penyidik saat ini menahan tersangka SI terhitung mulai 7-26 Maret di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.  Selama masa jabatannya tersebut, SI diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang nilainya mencapai Rp 15 miliar. Gratifikasi tersebut diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing yaitu US dollar dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya.  Penyidik KPK juga masih menelusuri penerimaan lain dengan memanfaatkan data Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan dengan teknik Akuntansi Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK.  Tersangka SI dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Sita Uang Tunai Rp 5,6 Miliar dari Mantan Bupati Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pemulihan aset dilakukan dengan cara merampas harta kekayaan atau aset Saiful yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, gratifikasi senilai Rp 15 miliar yang diduga diterima Saiful tak tertutup kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pendalaman tersebut dimaksimalkan dengan mengumpulkan alat-alat bukti dan memeriksa para saksi.  Kenapa baru sekarang KPK mengembangkan perkara gratifikasi dan TPPU Saiful Ilah? Alex –sapaan Alexander Marwata– menyebutkan, penanganan perkara sebelumnya terkendala batas waktu. Penyidikan perkara suap terkait infrastruktur yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 itu harus diselesaikan dalam 90 hari. "Harus segera dilimpahkan ke pengadilan (setelah 90 hari masa penyidikan, Red)," kata Alex.  Keterbatasan waktu itu membuat KPK tidak maksimal dalam menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi dan pelacakan aset Saiful. "Itulah alasan kenapa perkara (suap dengan gratifikasi dan pelacakan aset, Red) tidak digabung," paparnya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengakui, tidak mudah menelusuri siapa pemberi gratifikasi Saiful Ilah. Karena itu, pengembangan perkara kali ini tidak menerapkan pasal suap seperti sebelumnya. "Barangnya (gratifikasi, Red) ada, tapi pemberinya nggak ter-detect," terangnya.  Karyoto menuturkan, pihaknya akan mendalami penerimaan gratifikasi tersebut dengan cara mengklarifikasi banyak pihak. Di antaranya, perusahaan-perusahaan yang pernah memberikan sumbangan kepada Saiful. Permintaan klarifikasi juga akan dilakukan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.  Karyoto menegaskan, tidak ada motif lain dalam penanganan kasus gratifikasi Saiful. Dia memastikan penetapan tersangka dan penahanan Saiful pada Selasa (7/3) lalu murni dilandasi alat-alat bukti yang diperoleh KPK. "Siapa pun yang di dalamnya terlibat suatu pidana, alat buktinya ada, tetap kami kembangkan," tegasnya.

KPK Kejar Pemberi Gratifikasi, Semua Aset Saiful Ilah Akan Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Saiful Ilah kembali berurusan dengan KPK. Kali ini, mantan bupati Sidoarjo itu disangka menerima gratifikasi senilai total Rp 15 miliar. Pria yang akrab disapa Abah Ipul itu kemarin (7/3) mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK untuk kali kedua.  Sebelum ditahan, Saiful Ilah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.00, Saiful ditahan. Dia keluar dari ruang penyidik dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan peci hitam. Kedua tangannya diborgol.  Penetapan Saiful sebagai tersangka merupakan kali kedua. Pada Januari 2020, Saiful kali pertama ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu, dia disangka menerima suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Sidoarjo. Kala itu, Saiful Ilah yang masih menjabat bupati Sidoarjo ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT).  Dia dituduh menerima suap total Rp 600 juta dari pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. Ibnu dan Totok menyerahkan uang tersebut setelah memenangi sejumlah proyek infrastruktur di Sidoarjo. Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo juga terseret kasus tersebut. Ada tiga pejabat kala itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo Judi Tetrahastoto, serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.  Saiful ditangkap di Pendopo Kabupaten Sidoarjo oleh tim penyidik KPK. Selain menyita uang tunai Rp 1 miliar, tim penyidik KPK mengamankan puluhan ribu mata uang asing dari rumah dinas Saiful.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, penetapan Saiful sebagai tersangka penerimaan gratifikasi Rp 15 miliar merupakan pengembangan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan kasus suap yang ditangani KPK sebelumnya. Fakta-fakta itulah yang menjadi dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan gratifikasi.  Alex, sapaan Alexander Marwata, menjelaskan bahwa gratifikasi yang diterima Saiful Ilah ditengarai diperoleh selama dirinya menjabat bupati Sidoarjo periode 2010–2015 dan 2016–2021. Gratifikasi yang diterima, antara lain, berupa uang pecahan rupiah hingga mata uang asing.  Selain itu, Saiful ditengarai menerima gratifikasi dalam bentuk barang. Mulai logam mulia 50 gram, jam tangan mewah berbagai merek, tas mewah berbagai merek, hingga ponsel mahal merek terkenal. Semua barang itu diterima dengan berbagai nama atau istilah. Misalnya, hadiah ulang tahun dan uang Lebaran. ”Juga fee atas penandatanganan sidang peralihan tanah gogol gilir,” ungkap Alex.  Berdasar hasil penelusuran KPK dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi itu, antara lain, berasal dari swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ada pula direksi badan usaha milik daerah (BUMD) yang diduga turut memberikan hadiah untuk Saiful.  Terkait teknis penyerahan gratifikasi, lanjut Alex, para pihak tersebut ditengarai memberikan secara langsung kepada Saiful. ”Saat ini besaran gratifikasi yang diterima sekitar Rp 15 miliar,” terang Alex. Dia menyatakan, tim penyidik KPK masih akan mendalami dugaan penerimaan gratifikasi lain. Pendalaman itu dilakukan dengan memanfaatkan laporan hasil analisis (LHA) PPATK dan Accounting Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK.  Sementara itu, Saiful saat masuk ke kendaraan tahanan menyatakan tidak mengetahui gratifikasi yang dipaparkan KPK. Dia mengaku tidak mengerti atas konstruksi perkara yang disangkakan KPK. Termasuk total gratifikasi Rp 15 miliar. ”Enggak mungkin (menerima gratifikasi Rp 15 miliar, Red),” tuturnya sembari masuk ke mobil tahanan.  Pascabebas dari penjara, Saiful sudah tidak banyak terlihat aktif di berbagai kegiatan di Sidoarjo. Sejumlah tokoh Sidoarjo juga tidak pernah memiliki kegiatan bersama Saiful. Wakil Bupati Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo Subandi mengatakan, Abah Ipul tidak lagi tergabung dengan PKB. Sebelum terjerat OTT KPK, Saiful Ilah memang menjabat ketua DPC PKB Sidoarjo. ”Saya penggantinya sebagai ketua DPC PKB,” kata Subandi.  Dia menerangkan, setelah bebas dari penjara, Saiful sama sekali tidak tampak berkegiatan di Sidoarjo. Komunikasi dengan PKB juga tidak ada. Sepengetahuan Subandi, Abah Ipul keluar dijemput keluarga dari penjara untuk cek kesehatan. ”Kata anaknya, mondok di Kediri, di pondok Ploso. Pulang (dari lapas) langsung mondok,” ujar Subandi.

Mantan Bupati Sidoarjo Ditahan KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Rp 15 M

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saiful ilah

Berita Terkini