<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/Screenshot_2026-01-15-11-19-41-421_comandroidchrome-edit-2511324620.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya memaksimalkan pemberantasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan RUU itu dirancang untuk memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. "Rapat kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Sari saat membuka rapat pembahasan RUU tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Adapun rapat pembentukan RUU Perampasan Aset itu dilakukan bersama Badan Keahlian DPR RI untuk mendengarkan laporan proses pembuatan naskah akademik RUU itu. Dia mengatakan Komisi III DPR RI ingin agar penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana. Dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana itu, dia memastikan bakal memaksimalkan partisipasi warga negara. "Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri," katanya. Adapun sebelumnya Badan Legislasi DPR RI telah menetapkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2026. RUU itu memang direncanakan untuk dibahas oleh Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi urusan penegakan hukum (*)

Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi

Komisi III DPR RI mulai Bahas RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/OPiHpVoyi1iNEwqvAuSqjTfOcfrYJkDi3hEnNuaA-1944876606.jpg" alt="Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Efrem Lukatsky)." width="100%">
<figcaption>Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Efrem Lukatsky).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dilaporkan meminta parlemen Ukraina menyusun sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan pemilihan presiden di tengah darurat militer, demikian menurut kantor berita RBC-Ukraine, Senin. Pada 11 Desember lalu, wakil ketua parlemen Ukraina Oleksandr Korniyenko berkata bahwa parlemen akan mempersiapkan dasar hukum yang diperlukan untuk segera menyelenggarakan pemilihan presiden meski di tengah perang. Menurut laporan yang mengutip sumber yang tak disebutkan namanya itu, RUU tersebut akan mengatur pemilihan presiden dilaksanakan dalam waktu 60 hari, selayaknya prosedur apabila pemilihan presiden dimajukan dari jadwal. Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu disebut meragukan bahwa RUU tersebut dapat diselesaikan, kata RBC-Ukraine. Pada 9 Desember, Presiden Zelenskyy menyatakan siap mengubah undang-undang demi melaksanakan pemilihan presiden di Ukraina, meski sebelumnya hal tersebut ia jadikan alasan untuk menolak pelaksanaan pemilu. Masa jabat kepresidenan Zelenskyy seyogianya berakhir pada 20 Mei 2024 lalu, namun pemilihan presiden tak dapat dilaksanakan karena darurat militer dan mobilisasi umum akibat perang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi rakyat Ukraina untuk memilih presiden baru. Terlebih, pada Februari lalu, Trump menjuluki Zelenskyy sebagai "diktator tanpa pemilu" dan mengeklaim tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan Zelenskyy terjun bebas hingga tersisa 4 persen. (*)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dilaporkan meminta parlemen Ukraina menyusun sebuah ruu pilpres di temgah situasi perang

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy Minta Parlemen Siapkan Pilpres di Tengah Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/khqzJLum1CAXiGhPuvnvEK4LhJEtGOPSx351daBl-3080114629.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan nominal Rupiah atau redenominasi, dengan mengurangi tiga digit angka 0, seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1, Rp 20.000 menjadi Rp 20, menyita perhatian masyarakat.&nbsp; Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana redenominasi mata uang rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.&nbsp; "Itu kebijakan Bank Sentral. Nanti dia akan terapkan sesuai kebutuhan pada waktunya, tetapi nggak sekarang," tutur Purbaya usai mengisi kuliah umum di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11).&nbsp; Disinggung apakah kebijakan redenominasi nominal Rupiah akan direalisasikan tahun depan, Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memastikan tidak dalam waktu dekat.&nbsp; "Enggak, enggak tahun depan. Saya enggak tahu, itu bukan (urusan) Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi, jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus," kelakarnya. Sebagai informasi, redominasi adalah kebijakan strategis untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dalam pengadministrasian. Ini menjadi salah satu upaya menyetarakan harga rupiah dengan mata uang asing.&nbsp; Bank Indonesia (BI) juga mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Redenominasi Rupiah telah masuk dalam program legislasi nasional alias Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 "Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (10/11).&nbsp; Denny menyebut bahwa proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan.&nbsp; Selain menyetarakan nilai rupiah dengan mata uang asing, redenominasi juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. &ldquo;Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa,&rdquo; sambungnya.&nbsp; BI bersama pemerintah dan DPR akan terus membahas tahapan redenominasi. Bank sentral memastikan implementasi redenominasi akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi hingga politik.&nbsp; "Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,&rdquo; pungkas Denny.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan redenominasi rupiah urusan BI, RUU sudah masuk Prolegnas 2025-2029, dampak bagi masyarakat dan ekonomi.

Soal Redenominasi Rupiah, Menkeu Purbaya: Itu Urusan BI, Jangan Gue yang Digebukin!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/AhbqWmzjiAPtNIjZFpuaAdku9teeMa4zMHxT5sh0-1-3677726872.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia. BI memastikan RUU Redenominasi Rupiah sudah masuk Prolegnas 2025-2029. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia. BI memastikan RUU Redenominasi Rupiah sudah masuk Prolegnas 2025-2029. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank Indonesia (BI) angkat bicara soal rencana pemerintah melakukan penyederhanaan nominal mata uang Rupiah atau redenominasi dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. BI memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025&ndash;2029.&nbsp; "Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 &ndash; 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, Senin (10/11).&nbsp; Denny menyebut bahwa proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan. Redenominasi sediri dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Kemudian, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. &ldquo;Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa,&rdquo; bebernya.&nbsp; Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus membahas tahapan pelaksanaan redenominasi tersebut. Kendati terus digodok, BI memastikan bahwa implementasi redenominasi akan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, di antaranya memerhatikan stabilitas politik hingga ekonomi.&nbsp; "Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,&rdquo; jelas Denny.&nbsp; "Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan penyederhanaan nominal Rupiah atau redenominasi. Hal tersebut sejalan dengan tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). &nbsp; Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. &nbsp; "Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Kemenkeu yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi)," bunyi informasi dalam PMK tersebut, dikutip Senin (10/11). &nbsp; Urgensi pembentukan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) itu meliputi efisiensi perekonomian, yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.&nbsp; Kemudian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Serta, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Bahkan RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi diklaim akan meningkatkan kredibilitas mata uang Rupiah.&nbsp;

Bank Indonesia mengonfirmasi RUU Redenominasi Rupiah masuk dalam Prolegnas 2025-2029 untuk efisiensi dan kredibilitas mata uang.

BI: RUU Redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Sudah Masuk Prolegnas 2025-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/26s95ydgijPfwfR5fALqGxDgKjCzqmfWJA2X2K9m-1288726182.jpg" alt="Ilustrasi mata uang Rupiah. Kemenkeu menyiapkan RUU tentang redenominasi uang Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang Rupiah. Kemenkeu menyiapkan RUU tentang redenominasi uang Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan penyederhanaan nominal Rupiah atau redenominasi. Hal tersebut sejalan dengan tugas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).&nbsp; Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.&nbsp; "Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Kemenkeu yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi)," bunyi informasi dalam PMK tersebut, dikutip Senin (10/11).&nbsp; Dalam rencana strategis itu, RUU terkait dengan Redenominasi ditargetkan bisa selesai pada tahun 2027.&nbsp; Urgensi pembentukan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) itu meliputi efisiensi perekonomian, yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.&nbsp; Kemudian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Serta, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat.&nbsp; Bahkan RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi diklaim akan meningkatkan kredibilitas mata uang Rupiah.&nbsp; Dalam hal ini, RUU tersebut akan dimandatkan langsung kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti.&nbsp; Untuk diketahui, redenominasi merupakan kebijakan strategis untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah dalam pengadministrasian. Ini menjadi salah satu upaya menyetarakan harga Rupiah dengan mata uang asing.&nbsp; Penyederhanaan pecahan mata uang akan dilakukan dengan mengurangi tiga digit angka 0 tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1, Rp 20.000 menjadi Rp 20, hingga Rp 100.000 menjadi Rp 100.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan redenominasi rupiah untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi.

Menkeu Purbaya Godok RUU Redenominasi Rupiah, Uang Nominal Rp 1.000 Akan Jadi Rp 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Badan-Karantina-Hewan-dan-Tumbuhan-Korea-Selatan-701444593.jpg" alt="Seekor anjing Jindo betina dan enam anaknya, ditangkap sebagai anjing liar terlantar dan dieutanasia" width="100%">
<figcaption>Seekor anjing Jindo betina dan enam anaknya, ditangkap sebagai anjing liar terlantar dan dieutanasia</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sebuah amandemen yang diusulkan untuk Undang-Undang Perlindungan Hewan Korea telah memicu perdebatan sengit. Amandemen ini akan mengizinkan tempat penampungan hewan untuk menyediakan hewan yang telah dieutanasia untuk tujuan penelitian dan pendidikan veteriner. Anggota DPR Lee Sung-yoon dari Partai Demokrat Korea mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ini pada bulan Juni. RUU ini akan menambahkan pengecualian pada Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Hewan, yang saat ini mewajibkan hewan yang dieutanasia untuk dibuang sebagai limbah atau dikremasi. Dengan amandemen ini, bangkai hewan tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Tujuan utama RUU ini adalah: <ul> <li>Mengurangi jumlah hewan yang digunakan dalam percobaan hidup.</li> <li>Memberikan lebih banyak kesempatan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran hewan.</li> <li>Menurunkan biaya penanganan bangkai hewan.</li> </ul> Asosiasi Kedokteran Hewan Korea mendukung RUU ini, dengan alasan bahwa sekolah kedokteran hewan sering kesulitan mendapatkan mayat untuk kelas anatomi dan pendidikan lanjutan juga memerlukan spesimen praktik. Kritik dan Kekhawatiran Meskipun demikian, pengacara dan kelompok hak-hak hewan di Korea Selatan menentang keras. Mereka berpendapat bahwa RUU ini berisiko mendorong penyiksaan dan merusak martabat hewan yang terlantar. Kelompok People for Non-Human Rights (PNR), sebuah koalisi pengacara hukum hewan, mengkritik usulan yang menganggap sisa-sisa hewan sebagai sumber daya yang harus didaur ulang, alih-alih menghormati martabat alami mereka. Mereka juga menyatakan bahwa RUU bertentangan dengan Pasal 49 UU yang sama, yang melarang penggunaan hewan terlantar dalam percobaan, dan melanggar prinsip '3R' (replacement, reduction, and refinement) dalam penelitian hewan. Pengacara PNR, Park Ju-yeon, menyatakan, "Membiarkan kadaver digunakan dengan cara ini berisiko menormalkan euthanasia di tempat penampungan." Ia menambahkan, "Kami tidak dapat menjamin, bahwa tempat penampungan tidak akan melakukan euthanasia pada hewan sehat hanya untuk memasok jenazah bagi penelitian." Kekhawatiran ini bukan sekadar teori. Korea Times melaporkan kasus di Jeongeup, Provinsi Jeolla Utara, di mana dua dari tiga anjing yang diadopsi dari penampungan hewan kota oleh sebuah perusahaan farmasi kemudian dieutanasia dan diduga digunakan sebagai kadaver untuk pelatihan.

RUU di Korea Selatan yang mengizinkan penggunaan hewan penampungan yang dieutanasia untuk penelitian menuai reaksi keras.

RUU Korea Selatan yang Mengizinkan Hewan Eutanasia untuk Penelitian Menimbulkan Perdebatan Sengit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/WhatsApp-Image-2025-02-25-at-092441-2554604223.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU) dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. &rdquo;Urgensi pengesahan RUU ini sangat penting mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya,&rdquo; ujar Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho, Kamis (10/4). Sebelumnya, saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi di Hambalang pada Minggu (6/4), Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset. Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun pernyataan Presiden Prabowo belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan. &rdquo;Tidak cukup dengan amarah, tapi tunjukan keseriusan dengan mengesahkan RUU itu,&rdquo; tegas Hardjuno Wiwoho. Hardjuno yang juga Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menjelaskan, dukungan luas dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa RUU ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum. &rdquo;RUU ini menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. &rdquo;Presiden menyebut korupsi sebagai perampokan, dan itu tepat. Tapi pernyataan seperti &lsquo;saya juga geram&rsquo; ataupun menaikkan gaji hakim, tidak cukup. Bangsa ini sudah terlalu lama dirampok, dan yang dibutuhkan sekarang adalah langkah hukum yang konkret. Salah satunya, sahkan RUU Perampasan Aset,&rdquo; tegas dia. Hardjuno memahami kekesalan Presiden Prabowo terhadap sistem hukum yang kerap dimanipulasi. Bahkan menyebut korupsi sebagai kejahatan yang disamarkan secara legal. Namun sayangnya, Presiden Prabowo tidak tegas. Bahkan presiden justru memberi catatan soal pentingnya bersikap adil terhadap keluarga pelaku, seperti anak dan istri, serta menyebut bahwa aset yang dimiliki sebelum menjabat sebaiknya tidak ikut disita. &rdquo;Pernyataan tersebut justru mencerminkan ambivalensi. Di satu sisi Presiden geram, di sisi lain beliau justru mulai masuk ke ruang kompromi moral. Ketika bicara soal anak-istri pelaku korupsi, kita memang harus adil. Tapi bukan berarti kita kehilangan ketegasan. Jangan sampai rasa kasihan menutup rasa keadilan publik,&rdquo; tandas Hardjuno Wiwoho. Dia juga menyayangkan sikap Presiden Prabowo yang tidak tegas menyebut RUU Perampasan Aset akan didorong untuk segera disahkan DPR. Padahal, di tengah kemarahan publik terhadap korupsi, inilah saat paling tepat untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat. &rdquo;Rakyat tidak butuh presiden yang hanya ikut marah, rakyat butuh presiden yang memimpin penyelesaian. Kalau Presiden serius, segera buat pernyataan politik resmi mendesak DPR untuk mengesahkan RUU itu,&rdquo; ucap Hardjuno Wiwoho. Lebih lanjut Hardjuno juga mengingatkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum sangat dibutuhkan untuk menutup celah kejahatan ekonomi. Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. &rdquo;RUU ini menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture. Artinya, aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,&rdquo; ungkap Hardjuno Wiwoho. Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU ini bukan berarti bebas risiko. Karena itu, dia juga selalu menyuarakan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaannya. &rdquo;RUU ini harus ditegakkan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil. Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,&rdquo; ujar Hardjuno. Hardjuno menegaskan keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan. &rdquo;RUU Perampasan Aset bukan hanya soal hukum, ini soal keberanian moral. Kita tidak bisa lagi membiarkan koruptor hidup mewah dan anak cucunya menikmati hasil kejahatan. Saatnya negara menunjukkan bahwa uang hasil korupsi tidak akan pernah aman,&rdquo; kata Hardjuno Wiwoho.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya memberantas korupsi

Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/IMG-20250227-WA0135-3113681191.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan RUU Kejaksaan oleh DPR RI memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan, yang dikhawatirkan dapat mengubah sistem peradilan pidana secara fundamental. Guru besar hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Sri Winarsih menilai adanya ketidakkonsistenan dalam RUU Kejaksaan. Terutama terkait kewenangan yang selama ini telah dimiliki kepolisian. Menurut dia, jika ada persoalan dalam penegakan hukum, yang seharusnya diperbaiki adalah sumber daya manusia (SDM), bukan dengan cara menggeser kewenangan yang sudah ada. &rdquo;Kalau ada kekurangan dalam kepolisian, maka yang harus diperbaiki adalah SDM-nya, bukan justru mengurangi kewenangan mereka dan memberikannya kepada lembaga lain,&rdquo; tutur Sri Winarsih di Surabaya. Hal senada disampaikan Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya dari Universitas Brawijaya. Dia menilai, konsep perubahan dalam RUU tersebut cenderung mengarah pada pengambilalihan kewenangan yang selama ini dipegang kepolisian. Salah satu indikasinya adalah pengaturan hubungan antara penyidik dengan penuntut umum yang berpotensi mengaburkan batas tugas dan fungsi masing-masing lembaga. &rdquo;Kalau kita kritisi rancangan yang ada, terlihat ada nuansa pengambilalihan kewenangan. Terutama dalam pengaturan penyidik dan penuntut umum. Ini harus menjadi perhatian,&rdquo; ujar Nyoman. Selain itu, keberadaan lembaga baru yang diusulkan dalam RUU KUHAP, yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan, juga menuai pertanyaan. Lembaga ini akan memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga menentukan kelayakan suatu perkara untuk dituntut di pengadilan. Prof. Dr. Dadjijono dari Universitas Bhayangkara Surabaya memperingatkan, keberadaan lembaga itu bisa menjadi superbodi yang terlalu dominan dalam proses penegakan hukum. Hal ini berisiko mengurangi keseimbangan dalam sistem peradilan pidana yang sudah ada. &rdquo;Jika lembaga ini berdiri, kewenangan kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan, akan berkurang. Ini bisa mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang justru bertentangan dengan prinsip check and balance dalam hukum,&rdquo; ungkap Dadjijono. Isu overlapping kewenangan ini semakin memunculkan pertanyaan besar, apakah sistem hukum acara pidana di Indonesia benar-benar membutuhkan perubahan yang mendasar? Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya dari Universitas Brawijaya menegaskan, sistem yang ada saat ini, yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan hasil penyempurnaan dari warisan kolonial yang telah disesuaikan dengan karakter hukum Indonesia. &rdquo;Undang-undang yang sekarang ini sudah mengoreksi peninggalan hukum acara Belanda. Jadi kalau ada revisi, harus dipastikan tidak justru membuat sistem peradilan kita semakin rumit,&rdquo; tandas I Nyoman Nurjaya. Polemik ini menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan agar lebih cermat dalam menyusun regulasi. Alih-alih memperbaiki sistem peradilan pidana, perubahan yang tidak matang justru bisa melahirkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Wacana pengesahan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan oleh DPR RI memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum

RUU KUHAP dan Kejaksaan Dinilai Berpotensi Timbulkan Overlapping Kewenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IMG_2909-3770841208.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menyetujui RUU BUMN menjadi undang-undang. (Rio Feisal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menyetujui RUU BUMN menjadi undang-undang. (Rio Feisal/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. &rdquo;Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seperti dilansir dari Antara saat memimpin rapat. Kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2). Dasco meminta persetujuan kembali kepada anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna dan dijawab setuju secara serempak. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjelaskan, RUU BUMN dibutuhkan agar BUMN dapat berkontribusi secara maksimal terhadap program-program pemerintah, seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta program strategis nasional lainnya. Selain itu, Undang-Undang BUMN sudah lama tidak diperbarui. Dia menjelaskan, sejumlah pengaturan tertuang dalam RUU tersebut, seperti pengaturan business judgement rule dan pengelolaan aset BUMN. &rdquo;Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Kemudian, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam rangka tata kelola BUMN agar lebih optimal,&rdquo; ujar Anggia Ermarini. Sementara itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN. &rdquo;Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,&rdquo; ujar Herman. Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP). &rdquo;Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP,&rdquo; ucap politikus Partai Demokrat tersebut. Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN. &rdquo;Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,&rdquo; ungkap Herman.

DPR RI setujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang

RUU BUMN Sah! DPR: Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Aksi-Bela-Palestina-Dery-Ridwansah-3-3031138692.jpg" alt="Ilustrasi aksi bela Palestina. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi bela Palestina. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memboikot produk-produk Israel. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan Indonesia terhadap aksi genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina. &rdquo;Kami menyadari banyak harapan yang disampaikan kepada Indonesia dalam isu Palestina. Oleh karenanya kami selalu memberikan dukungan kepada Palestina dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam upaya boikot produk Israel,&rdquo; kata Sukamta, Jumat (20/12). Hal tersebut juga turut disampaikan Sukamta dalam pertemuan dengan diaspora berbagai negara di London, Inggris, pada 13 Desember. Sukamta hadir bersama anggota Fraksi PKS DPR lain pada kegiatan yang diselenggarakan The Cordoba Foundation yang dihadiri tokoh-tokoh berpengaruh dari komunitas internasional. Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Inggris. Di hadapan diaspora dari berbagai negara, Sukamta menegaskan, dukungan jangka panjang Indonesia terhadap hak-hak Palestina dengan menekankan penolakan terhadap kekejian yang dilakukan Israel. &rdquo;Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dan memperjuangkan dihapuskannya penjajahan di muka bumi. Oleh karenanya, kami konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,&rdquo; tegas Sukamta. Sukamta menyampaikan berbagai upaya kemanusiaan yang sudah dilakukan Indonesia terhadap krisis di Gaza. Termasuk dengan mengirimkan tim medis secara konsisten, bahkan Indonesia ikut mendirikan rumah sakit. &rdquo;Secara berkala kami juga mengirimkan bantuan logistik kebutuhan darurat untuk mengatasi situasi di Gaza,&rdquo; jelas Sukamta. Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri itu juga menyinggung soal posisi unik Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sukamta menyampaikan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai pluralistik sambil tetap mempertahankan dukungan yang kuat untuk kemerdekaan Palestina. &rdquo;Sampai saat ini kami terus melakukan upaya terbaik untuk rekonstruksi masa depan Palestina,&rdquo; tegas Sukamta. Dari sisi lembaga legislatif, Sukamta menyatakan bahwa DPR terus melakukan berbagai upaya untuk membela Palestina. Khusus untuk Fraksi PKS, salah satunya adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel. &rdquo;Fraksi PKS berupaya untuk memajukan Rancangan Undang-Undang Boikot Produk Israel dan perusahaan yang terlibat dalam genosida Palestina ke Badan Legislasi (Baleg),&rdquo; tandas Sukamta.

Fraksi PKS usulkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memboikot produk-produk Israel sebagai dukungan Indonesia terhadap Palestina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu

Berita Terkini