<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/IMG_1119-54019028.jpg" alt="Pelaku kekerasan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama. (Kejari Kota Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaku kekerasan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama. (Kejari Kota Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas putusan terhadap Dokter Priguna Anugrah Pratama. Pelaku kekerasan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung itu tidak hanya divonis 11 tahun penjara, melainkan juga dihukum membayar restitusi kepada korban sebesar Rp1 37 juta.&nbsp; Atas putusan tersebut, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyatakan bahwa majelis hakim sudah berpihak pada pemulihan korban. Penerapan prinsip keadilan restoratif merujuk dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga sudah berjalan. Karena itu, LPSK memberikan apresiasi. &rdquo;LPSK mengapresiasi majelis hakim yang telah mempertimbangkan hak-hak korban secara utuh, tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, tetapi juga mengakomodasi pemulihan korban melalui restitusi. Apresiasi kami berikan karena restitusi tetap dikabulkan meskipun korban sebelumnya telah menerima uang kerahiman,&rdquo; ungkap dia melalui keterangan resmi kepada awak media pada Senin (10/11). Menurut Nurherwati, majelis hakim PN Bandung sudah menegaskan posisi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan. Vonis yang diketok oleh para hakim tersebut menegaskan perhitungan restitusi LPSK penting dalam praktik penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).&nbsp; LPSK berpandangan bahwa restitusi adalah gambaran konkret atas kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Untuk itu, restitusi menjadi bentuk tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Berdasar penilaian LPSK, ada 3 orang korban yang mendapat restitusi dalam perkara tersebut.&nbsp; Para korban terdiri atas FH &nbsp;yang mendapat restitusi sebesar Rp 79.429.000, NK sebesar Rp 49.810.000, dan FPA sebesar Rp 8.640.000. Total keseluruhan restitusi itu Rp 137.879.000. &nbsp;LPKS memastikan, restitusi untyk masing-masing korban memiliki nilai kewajaran yang telah dihitung secara objektif sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak psikologis yang dialami.&nbsp; &rdquo;Komponen restitusi itu meliputi 4 hal. Pertama ganti kerugian atas kehilangan kekayaan. Kedua, ganti kerugian atas penderitaan korban. Ketiga, ganti biaya perawatan medis atau psikologis. Keempat, biaya lain seperti transportasi dan kebutuhan selama proses hukum,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp;

LPSK apresiasi putusan PN Bandung terhadap dokter pelaku kekerasan seksual, dihukum penjara dan restitusi untuk korban.

PN Bandung Kabulkan Restitusi untuk Korban Kekerasan Seksual Dokter Priguna di RS Hasan Sadikin, Jumlahnya Seharga Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rudapaksa yang dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dokter Priguna Anugerah Pratama di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, menggunakan obat bius. Direktur RSUP Hasan Sadikin Rachim Dinata Marsidi memastikan bahwa obat itu adalah curian. &nbsp; &ldquo;Iya itu terkonfirmasi pencurian. Curi sendiri,&rdquo; ungkap Rachim. Di RSUP Hasan Sadikin menerapkan bahwa setiap obat yang diambil, wadahnya harus dikembalikan. Khususnya obat yang tergolong sebagai narkotika dan butuh pengawasan ketat untuk penggunaan.&nbsp; Rachmi menduga bahwa pencurian ini dilakukan dr PAP dengan mengambil sisa-sisa obat yang tersisa di wadahnya. Misalnya ketika ada pemberian obat bius dan tersisa setengah, maka itu disembunyikan dr PAP. &ldquo;Kalau dia ambil satu ampul (obat), maka harus dikembalikan wadahnya satu,&rdquo; ucapnya. Namun dr PAP, menurut Rachmi, memungut sisa-sisa obat yang masih tersisa.&nbsp; &ldquo;Kalau namanya pencurian, itu diluar jangkauan kita,&rdquo; katanya saat ditemui di Kementerian Kesehatan Senin (21/4). Namun Rachim menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi. Tidak lantas lepas tangan. Secara terpisah, Jawa Pos menghubungi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar yang pekan lalu melakukan inspeksi di sarana farmasi RSUP Hasan Sadikin. Jika merunut Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (3) sudah dirincikan bagaimana pelayanan kefarmasian harusnya berjalan di fasilitas kesehatan. &ldquo;Kalau peraturan ini dilaksanakan dengan baik, pencabulan tersebut bisa dicegah,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Truna menegaskan bahwa BPOM dan jajarannya akan memperketat pengawasan instalasi farmasi di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Tujuannya agar tidak ada penyelewengan obat. Khusus RSUP Hasan Sadikin, BPOM telah memberikan masukan kepada pihak menejemen. &ldquo;Jika tidak ada perbaikan dalam waktu tertentu, kami bisa merekomendasikan penindakan,&rdquo; kata Taruna. (Lyn)

Pencurian obat bius oleh peserta PPDS di RSUP Hasan Sadikin terkonfirmasi, memicu evaluasi dan pengawasan ketat dari BPOM.

RSUP Hasan Sadikin Pastikan Obat Bius yang Digunakan Dokter PAP adalah Curian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/20210113_193242-1.jpg" alt="RSHS Bandung. Antara" width="100%">
<figcaption>RSHS Bandung. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dalam kasus rudapaksa yang dilakukan oleh dokter PAP di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, menggunakan obat bius menimbulkan pertanyaan bagaimana tata kelola farmasi. Menjawab hal itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Instalasi Farmasi rumah sakit tersebut.&nbsp; Dalam sidak tersebut, BPOM memeriksa sistem pengelolaan obat secara menyeluruh, termasuk pengadaan, penyimpanan, hingga pelaporan obat keras seperti anestesi. Obat jenis ini wajib dikelola secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan obat di RSHS Bandung sudah sesuai dengan standar keamanan dan tata kelola ketat. Ini penting demi keselamatan pasien dan integritas profesi medis,&rdquo; ujar Taruna. Pengelolaan obat di rumah sakit mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 serta Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut mengatur standar pelayanan kefarmasian dan pengawasan terhadap obat-obatan, termasuk narkotika dan psikotropika, di fasilitas pelayanan kesehatan. Khusus Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, pengawasan ini mencakup seluruh rantai pengelolaan, mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, hingga pemusnahan dan pelaporan. Semua kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, dalam Pasal 5, disebutkan bahwa pengelolaan bahan obat hanya diperbolehkan dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, yakni apotek, instalasi farmasi rumah sakit, dan puskesmas. Ketentuan ini memperjelas batasan serta lokasi yang sah dalam pengelolaan sediaan farmasi, demi menjaga sistem distribusi obat yang legal, aman, dan terkontrol. Peraturan ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan tata kelola kefarmasian yang akuntabel serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan obat. Selain melakukan pemeriksaan, Taruna juga berdiskusi langsung dengan manajemen RSHS dan jajaran farmasi. Taruna menegaskan bahwa sinergi dengan rumah sakit pendidikan dan institusi kesehatan sangat krusial untuk menjamin mutu dan keamanan obat. &ldquo;Tanpa kolaborasi, pengawasan BPOM tidak akan efektif dalam menjaga rantai suplai obat,&rdquo; ucapnya. Sebelumnya, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia dr Reza Sudjud SpAn menyatakan bahwa seharusnya obat bius diambil oleh dokter penangungjawab pasien. Sementara pada kasus dr PAP, dia adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). &ldquo;Patut dipertanyakan dari mana yang bersangkutan bisa mendapatkan obat tersebut,&rdquo; ucapnya. Seharusnya pemakaian obat bius ini cukup ketat. Misalnya saat sisa, harus dikembalikan ke instalasi farmasi di fasilitas kesehatan tersebut.&nbsp;

BPOM melakukan inspeksi mendadak di RSHS Bandung untuk memastikan pengelolaan obat sesuai regulasi setelah kasus rudapaksa oleh dokter.

Imbas Pelecehan Dokter Priguna, BPOM Inspeksi Pengelolaan Obat di RSHS Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Motif di balik aksi bejat dokter residen Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unpad Priguna Anugerah Pratama, 31, yang membius lalu merudapaksa anak pasiennya akhirnya terungkap. Polisi menduga pelaku memiliki fantasi seksual menyimpang yang membuatnya terangsang saat korban dalam keadaan tidak sadar. &ldquo;Motifnya semacam punya fantasi tersendiri secara seksual. Bahkan pelaku senang kalau korbannya dalam kondisi pingsan,&rdquo; ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Jumat (11/4). Dugaan itu memperkuat alasan polisi mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap Priguna. &ldquo;Saat ini belum dilakukan. Tapi mungkin nanti akan ada visum psikiatrikum,&rdquo; lanjutnya. Meski sudah menikah, Priguna tetap melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Usai aksinya terbongkar oleh pihak rumah sakit tempat dia praktik, Priguna bahkan sempat mencoba bunuh diri. &ldquo;Dia sempat malu dengan keluarganya. Setelah diketahui pihak rumah sakit, dia berusaha bunuh diri dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung,&rdquo; papar Surawan. Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan upaya rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra.

Dokter residen Unpad, Priguna Anugerah Pratama, terlibat kasus pemerkosaan anak pasien. Polisi menduga pelaku memiliki fantasi seksual.

Terungkap Motif Dokter Residen Priguna Anugerah Bius Sebelum Rudapaksa Anak Pasiennya di RSHS, Ini Kata Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter residen Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unpad Priguna Anugerah Pratama, 31, tersangka rudapaksa anak pasiennya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, disebut menunjukkan penyesalan mendalam atas perbuatannya. Bahkan, menurut keterangan polisi, Priguna sempat mencoba bunuh diri usai aksinya terbongkar pihak rumah sakit. &ldquo;Penyesalan sih ada ya dari pelaku itu. Dia sempat malu juga dengan keluarganya," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Jumat (11/4). "Setelah ketahuan oleh tempat dia praktik, dia sempat berusaha bunuh diri dan dirawat di rumah sakit di Bandung," sambungnya. Namun belakangan, muncul kabar ada dua korban lain dari kalangan pasien, namun belum ada laporan resmi yang masuk ke polisi. &ldquo;Kita sudah komunikasi dengan pihak rumah sakit. Mungkin korban melapor ke sana. Nanti kita pertimbangkan, apakah perlu laporan baru atau cukup dilampirkan sebagai saksi korban. Kalau lebih dari satu korban, bisa saja pasalnya ditambah,&rdquo; jelas Surawan. Penyidik juga tengah mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap Priguna. &ldquo;Saat ini belum dilakukan. Tapi mungkin nanti kita lakukan visum psikiatrikum untuk mengetahui kondisi pelaku,&rdquo; pungkas Surawan. Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan upaya rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra. &nbsp;

Dokter residen Unpad, Priguna Anugerah Pratama, tersangka rudapaksa anak pasien di RSHS Bandung, menunjukkan penyesalan mendalam.

Dokter Priguna Anugerah Menyesal Usai Rudapaksa Anak Pasien, Sempat Coba Bunuh Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan upaya rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra.

Seorang dokter spesialis di Bandung diduga melakukan rudapaksa terhadap anak pasien di rumah sakit dengan modus pembiusan.

Keji! Priguna Anugerah Pratama Suntik Korban 15 Kali Sebelum Diduga Rudapaksa Anak Pasien di RSHS Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230113_14173611.jpg" alt="Bayi yang sebelumnya kembar siam, Ayesha dan Aleeya boleh dipulangkan setelah menjalani operasi di RSHS Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Bayi yang sebelumnya kembar siam, Ayesha dan Aleeya boleh dipulangkan setelah menjalani operasi di RSHS Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bayi kembar siam berusia satu tahun asal Kabupaten Bandung Barat (KBB), bernama Ayesha dan Aleeya akhirnya berhasil dipisahkan. Kedua bayi ini berhasil dipisahkan, usia menjalani operasi delapan jam lamanya dari berbagai dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.  Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSHS Bandung Dr Zulvayanti, mengatakan operasi pemisahan itu berlangsung sekitar delapan jam. Adapun, tubuh bayi kembar siam yang berdempetan itu, yakni di bagian dada dan perut.  "Dalam perkembangannya Alhamdulillah semakin membaik, dan sehat," katanya dikutip dari antara Jumat (13/1).  Sebelumnya, kata dia, bayi itu pun dilahirkan dengan metode operasi caesar, sehingga tim medis dari RSHS pun terus memantau perkembangan kedua bayi itu.  Menurutnya, kini kedua bayi yang sudah terpisah itu diperkenankan pulang. Adapun proses operasi hingga perawatan pascaoperasi itu berlangsung sekitar empat pekan.  Ia menjelaskan, kedua bayi itu menjalani perawatan pascaoperasi dengan waktu yang berbeda. Untuk Ayesha, menurutnya perawatan berjalan selama satu pekan, sedangkan Aleeya perlu dirawat selama 12 hari.  Dia mengatakan operasi bayi kembar siam itu melibatkan dokter bedah anak, dokter bedah jantung, dokter bedah plastik, dan dokter lainnya.  Setelah diperkenankan pulang, kata dia, dokter dari RSHS tetap memantau perkembangan kesehatan dan pertumbuhan anak. Hal tersebut, kata dia, dilakukan agar tumbuh kembang bayi itu bisa sesuai dengan bayi seusianya.  Karena, kata dia, pada umumnya bayi usia satu tahun itu sudah menempuh fase merangkak. Sedangkan kedua bayi yang terlahir pada 10 Januari 2022 itu belum melewati fase itu karena kondisi tubuh yang belum normal.  "Contohnya kalau umur satu tahun harus seperti apa, nah ini yang akan dikejar," kata Zulvayanti.  Sementara itu, ayah dari Ayesha dan Aleeya, Eka Lesmana,24, mengaku senang kedua anaknya itu mulai bisa menjalani kehidupan normal seperti bayi-bayi lainnya. Dia pun mengaku bakal terus mengikuti arahan dari dokter RSHS, guna memeriksa kesehatan anaknya dalam waktu ke depan.  "Ya contohnya ini harus ganti pembalut ini (bekas operasi), sudah dikasih tahu sama tim dokter, nanti seminggu lagi ke sini untuk kontrol," katanya.

8 Jam Operasi, Bayi Kembar Siam Ayesha dan Aleeya Berhasil Dipisahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wuhan1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Istana kepresidenan membantah kabar soal adanya dua orang pasien yang positif terjangkit virus korona di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hingga saat ini belum ada pasien warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu.  "Istana memastikan informasi ini tidak benar. Hingga saat ini belum ada pasien yang dinyatakan positif terjangkit," ujar Juru Bicara Kepresidenan Bidang Sosial Angkie Yudistia dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (27/1).  Angkie ‎mengatakan, pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait untuk memastikan pencegahan dan antisipasi persebaran Virus Korona (nCOv).  "Itu guna menjamin masyarakat agar dapat  beraktifitas tanpa rasa takut," paparnya  Menurut Angkie, pemerintah saat ini telah menyiapkan 100 rumah sakit di 31 provinsi di Indonesia. Termasuk tiga rumah sakit rujukan nasional di Jakarta dengan fasilitas memadai sebagai rujukan virus korona jenis baru. Pemerintah juga menyiapan sejumlah laboraturium Bio Medis dan lima laboraturium regional yang memiliki fasilitas konfirmasi Virus Korona  Tak hanya itu, pemerintah saat ini tengah memperketat pemeriksaan di semua akses masuk bandara yang memiliki rute penerbangan internasional termasuk domestik, untuk pencegahan sedini mungkin.  "Di Bandara Soekarno Hatta, telah diaktifkan alat pemindai suhu tubuh untuk mendeteksi gejala virus corona. Pemerintah juga meningkatkan sarana pencegahan virus di 19 daerah penerima kedatangan langsung dari Tiongkok," katanya.  Untuk masyarakat Indonesia yang ada di Tiongkok, hingga informasi ini dirilis, tidak ada WNI yang terjangkit virus corona. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok juga terus mendata kesehatan WNI yang berada di Tiongkok utamanya di Wuhan, dan mengimbau untuk segera berkomunikasi dengan pihak KBRI jika memerlukan bantuan  "Kita minta agar masyarakat, untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan situasi melalui saluran informasi yang kredibel dan sumbernya dapat dipertanggunjawabkan," ungkapnya.  Diketahui, dilansir dari situs resmi World Health Organization‎ (WHO), Virus Korona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS.  Berdasarkan informasi, virus korona biasa ditemukan pada banyak spesies hewan seperti unta dan kelelawar. Namun Virus Korona yang menginfeksi hewan dapat berevolusi untuk menyerang manusia dan membuat orang sakit.

Istana Pastikan Belum Ada WNI yang Positif Virus Korona