<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/jadwal-operasional-bca-2920194274.jpeg" alt="Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengumumkan rencana pembelian kembali saham (shares buyback) dengan nilai maksimal mencapai Rp 5 triliun. Aksi korporasi berupa buyback saham ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar modal Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor di tengah dinamika pasar. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn mengatakan bahwa rencana buyback saham tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026. Jika disetujui, periode pelaksanaan buyback akan berlangsung selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST. &ldquo;Periode shares buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana tersebut oleh RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; ujar Hera dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/2). Hera menyebut, BCA menyiapkan dana maksimal Rp 5 triliun untuk aksi buyback ini, termasuk biaya perantara pedagang efek serta biaya lain yang terkait. Adapun jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10 persen dari modal yang disetor Perseroan. Hera&nbsp;juga menegaskan bahwa pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu tingkat permodalan BCA. Rasio modal tetap berada di atas batas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Hera menambahkan, aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha Perseroan. &ldquo;Dalam menjalankan operasionalnya, BCA senantiasa menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

BCA siapkan dana Rp 5 triliun untuk buyback saham selama 12 bulan. Simak rencana aksi BCA dan dampaknya pada pasar modal dan investor.

BCA Mau Buyback Saham, Siapkan Rp 5 Triliun untuk Proses Transaksi 12 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/WhatsApp-Image-2025-07-18-at-131552-1763403731.jpg" alt="Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kontainer-kontainer berisi batu bara yang ditambang secara ilegal di IKN, saat rilis di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (18/7/2025). (Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menunjukkan barang bukti kontainer-kontainer berisi batu bara yang ditambang secara ilegal di IKN, saat rilis di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (18/7/2025). (Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri baruu saja membongkar praktik tambang batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada 23 Juni 2025, setelah mendapat laporan dari masyarakat setenmpat. Tiga orang berinisial YH, CH, dan MH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka diduga kuat sebagai penjual hasil tambang ilegal yang beroperasi sejak 2016. &ldquo;Lokasi tambang ini berada di wilayah konservasi Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN adalah marwah pemerintah. Kami ingin memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di kawasan ini,&rdquo; tegas Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifudin, Kamis (17/7). Modus operandi para pelaku terbilang rapi. Batu bara hasil tambang ilegal dikemas dalam karung, lalu dimuat ke dalam kontainer. Polisi mengamankan total 351 kontainer berisi batu bara tersebut. Sebanyak 248 kontainer disita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sedangkan 103 kontainer lainnya diamankan di Pelabuhan Balikpapan sambil menunggu verifikasi dokumen. &ldquo;Para tersangka melengkapi batu bara ilegal dengan dokumen palsu agar seolah-olah berasal dari tambang legal. Dokumen itu antara lain surat keterangan asal barang, surat keterangan kebenaran dokumen, hingga dokumen izin pengangkutan,&rdquo; jelas Nunung. Kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk kerusakan lingkungan di kawasan hutan konservasi yang menjadi bagian dari area pembangunan IKN. Selain menjerat pelaku dengan Undang-Undang Minerba, penyidik juga mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). &ldquo;Penyidikan masih kami kembangkan, karena aktivitas ini diduga sudah berlangsung hampir satu dekade,&rdquo; pungkasnya.

Tiga orang berinisial YH, CH, dan MH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu dan tambang ilegal diduga beroperasi sejak 2016.

Bareskrim Polri Ungkap Tambang Batu Bara Ilegal di IKN, 351 Kontainer Disita, Negara Rugi Rp 5 Triliun Lebih!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/JKT_Musyawarah-Nasional-Konsolidasi-Persatuan-Kadin-Indonesia_SALMAN-TOYIBI_-8JPG-189396665.jpg" alt="Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kanan), Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid (kiri) bersiap mengikuti Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, Kam" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kanan), Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid (kiri) bersiap mengikuti Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, Kam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan telah menonaktifkan sebanyak tiga anggotanya usai ditetapkan menjadi tersangka pemalakan proyek Rp 5 triliun.&nbsp; "Dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, Kadin Indonesia akan menonaktifkan ketiga anggota Kadin hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Anindya Bakrie dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/5).&nbsp; Dia membeberkan, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah dijalani anggota Kadin Cilegon tersebut dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten.&nbsp; Anindya juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (9/5), saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan.&nbsp; Pada saat diskusi berlangsung terjadi adegan yang terkesan intimidasi dan &ldquo;pemalakan&rdquo;. Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu.&nbsp; &ldquo;Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten. Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Cilegon yang terlibat 'pemalakan'," beber Anindya.&nbsp; Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten secara resmi menetapkan tiga tersangka pengancaman dan intimidasi perusahaan di Cilegon.&nbsp; Penetapan tersangka dilakukan usai viral video minta jatah proyek Rp 5 triliun atas pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, di Cilegon, Banten. Dalam kasus tersebut, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten. Penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Rufaji Zahuri. &nbsp; Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/5) malam dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten.&nbsp;

Kadin Indonesia menonaktifkan tiga anggotanya yang terlibat pemalakan proyek di Cilegon senilai Rp 5 triliun, menunggu keputusan hukum.

Anindya Bakrie Nonaktifkan Tiga Pengurus Kadin Cilegon, Usai Palak Pengusaha dengan Proyek Rp 5 Triliun dan jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten secara resmi menetapkan tiga tersangka pengancaman dan intimidasi perusahaan di Cilegon. Penetapan tersangka dilakukan usai viral video minta jatah proyek Rp 5 triliun atas pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, di Cilegon, Banten.&nbsp; Dalam kasus tersebut, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten.&nbsp; Penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Rufaji Zahuri.&nbsp; Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/5) malam dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten.&nbsp; Dirreskrimum Polda Banten Kombespol Dian Setyawan menyampaikan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengancam dan mengintimidasi untuk meminta proyek di pabrik tersebut.&nbsp; Menurut dia, tersangka IA selaku Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri berperan menggebrak meja dan meminta proyek Rp 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang.&nbsp; Sedangkan, tersangka RJ berperan mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek PT China Chengda Engineering. "Sementara tersangka MS selaku Ketua Kadin Cilegon berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT China Chengda Engineering," ujar Kombes Pol Dian.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyerahkan kasus oknum Kadin Cilegon minta jatah proyek Rp 5 triliun ke kepolisian.&nbsp; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyampaikan nantinya Kapolda Banten akan melakukan pemeriksaan terhadap kejadian yang ada. Hasilnya akan diserahkan ke pihak kepolisian dan masuk dalam ranah hukum.&nbsp; "Kita memang menyesali terhadap kejadian yang terjadi, dan itu nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini nanti Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada," tegas Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (14/5) sore.&nbsp; "Dan nanti hasilnya seperti apa, nanti itu adalah ranah dari aparat hukum," sambungnya.

Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus permintaan proyek Rp 5 triliun di Cilegon, Banten, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon.

Viral, Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon Ditetapkan jadi Tersangka Usai Minta Jatah Proyek Tanpa Lelang Rp 5 Triliun

Rp 5 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rp 5 Triliun

Berita Terkini

BCA Mau Buyback Saham, Siapkan Rp 5 Triliun untuk Proses Transaksi 12 Bulan

Bareskrim Polri Ungkap Tambang Batu Bara Ilegal di IKN, 351 Kontainer Disita, Negara Rugi Rp 5 Triliun Lebih!

Anindya Bakrie Nonaktifkan Tiga Pengurus Kadin Cilegon, Usai Palak Pengusaha dengan Proyek Rp 5 Triliun dan jadi Tersangka

Viral, Ketua dan Wakil Ketua Kadin Cilegon Ditetapkan jadi Tersangka Usai Minta Jatah Proyek Tanpa Lelang Rp 5 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com