<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/Allkpop-12-3496781071.jpg" alt="Hak serta perlindungan untuk trainee idol dan aktor akan diperketat. (Allkpop)" width="100%">
<figcaption>Hak serta perlindungan untuk trainee idol dan aktor akan diperketat. (Allkpop)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mulai awal tahun 2026, kontrak standar untuk para trainee yang bercita-cita menjadi idola K-pop atau aktor di Korea Selatan akan direvisi.</p> <p>Perubahan ini memperkuat perlindungan hak-hak trainee dan memperkenalkan ketentuan baru yang bertujuan untuk mencegah perselisihan mengenai ganti rugi ketika kontrak diakhiri atau dibatalkan oleh trainee maupun agensi.</p> <p>Dilansir dari Allkpop, pada tanggal 31 Desember, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengumumkan bahwa mereka akan menerbitkan versi revisi, dari Kontrak Standar untuk Peserta Pelatihan di Industri Budaya Populer dan Seni serta Perjanjian Tambahan Standar untuk Seniman Budaya Populer Anak (Peserta Trainee), yang berlaku mulai tanggal 1 Januari.</p> <div class="flex flex-col text-sm pb-25"> <article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="0ba24740-f97c-47fc-8ea8-fdf4986c91f2" data-testid="conversation-turn-218" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> <div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)"> <div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1"> <div class="flex max-w-full flex-col grow"> <div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="e92bfab4-2ef6-4c6b-aaf7-34cb62cce3ff" data-message-model-slug="gpt-5-2"> <div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]"> <div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling"> <p data-start="0" data-end="237">Berdasarkan kontrak standar yang telah diperbarui, khususnya pada Pasal 8 yang mengatur mengenai kompensasi serta batas waktu pembayaran setelah terjadinya pemutusan atau pembatalan kontrak, ketentuan tersebut kini mengalami penyesuaian.</p> <p data-start="239" data-end="505" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Pasal tersebut direvisi dengan menambahkan frasa &ldquo;dalam waktu atau hari sejak tanggal terjadinya penyebab, atau dalam jangka waktu lain yang disepakati oleh kedua belah pihak&rdquo;, sehingga memberikan kejelasan sekaligus fleksibilitas terkait tenggat waktu pembayaran.</p> <p data-start="239" data-end="505" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/017016615/atalia-praratya-hadiri-sidang-perceraian-terhadap-ridwan-kamil-di-pa-bandung">Atalia Praratya Hadiri Sidang Perceraian terhadap Ridwan Kamil di PA Bandung</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <p>Kontrak yang direvisi juga memperkuat ketentuan terkait perlindungan kesehatan mental dengan memperluas cakupan kondisi di mana lembaga dapat memberikan konseling dan dukungan pengobatan.</p> <p>Sebelumnya, kondisi kesehatan mental terbatas pada 'gejala depresi berat, dan lainnya,' tetapi versi baru ini memperluasnya hingga mencakup 'gejala depresi dan lainnya'.</p> <p>Kontrak standar yang berlaku saat ini, hanya menetapkan pembayaran dalam jangka waktu yang wajar.</p> <p>Langkah-langkah tambahan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dasar telah dimasukkan dalam Perjanjian Tambahan Standar untuk Seniman Budaya Populer Anak (Peserta Trainee) yang dilampirkan pada kontrak untuk penyanyi dan aktor di bawah umur.</p> <p>Perjanjian yang direvisi secara eksplisit melarang tindakan yang melanggar hak pendidikan peserta pelatihan, seperti memaksa mereka absen dari sekolah atau menekan mereka untuk putus sekolah.</p> <p>Perjanjian ini juga memperluas daftar perilaku terlarang, tidak hanya penyerangan dan ancaman, tetapi juga pelecehan verbal, pemaksaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan tindakan lain yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, lembaga dilarang memaksa peserta pelatihan untuk berpartisipasi dalam pembuatan film atau pertunjukan jika terdapat risiko kesehatan atau keselamatan.</p> <p>Penyelenggara acara dan lembaga juga diwajibkan untuk menunjuk petugas perlindungan anak, dan memberitahukan penunjukan ini kepada peserta pelatihan dan wali sah mereka.</p> <p>&ldquo;Karena kontrak standar merupakan salah satu dokumen pedoman yang paling banyak dirujuk dalam industri budaya populer, kontrak tersebut harus terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam hukum dan kondisi industri,&rdquo; ungkap seorang pejabat kementerian, sebagaimana yang diberitakan <em>Allkpop.</em></p> <p>&ldquo;Revisi ini diharapkan dapat secara sistematis melindungi hak-hak dasar para peserta pelatihan dan artis anak-anak, sekaligus membantu mengurangi potensi perselisihan yang timbul dari hubungan kontraktual dengan agensi.&rdquo; (*)</p>

Kontrak standar untuk para trainee yang bercita-cita menjadi idola K-pop atau aktor di Korea Selatan akan direvisi.

Korea Selatan Merevisi Kontrak Trainee Idol dan Aktror untuk Memperkuat Perlindungan Hak-Hak Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/WhatsApp-Image-2025-11-02-at-113934-2987024567.jpeg" alt="Suasana Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan di Medan, Sumatra Utara, Kamis (30/10/2025). (Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Suasana Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan di Medan, Sumatra Utara, Kamis (30/10/2025). (Kemnaker)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar 'Konsultasi Publik Regulasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja' di Medan, Sumatra Utara, Kamis (30/10/2025).</p> <p>Konsultasi Publik ini digelar sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam proses penyiapan perumusan kebijakan.</p> <p>Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah sebagai mitra DPR dalam rangka penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dilakukan pembahasan bersama DPR sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>"Pemerintah perlu mendengar aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari SP/SB, Akademisi/Praktisi, Pengusaha/Industri, dan Pemda di kota Medan secara langsung. Sebagai bentuk perwujudan meaningfull participation dalam proses pembentukan UU Ketenagakerjaan baru, " kata Indah Anggoro Putri melalui Siaran Pers Biro Humas, Minggu (2/11/2025).</p> <p>Revisi UU Ketenagakerjaan masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan didorong oleh putusan MK, serta banyaknya kritik terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.</p> <p>Dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim MK mengamanatkan kepada pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Putusan MK tersebut ditetapkan.</p> <p>Indah menjelaskan, fokus pembahasan dalam forum konsultasi publik ini yaitu mencakup tujuh isu utama. Yakni pengupahan, PKWT, Alih Daya, PHK, Pesangon, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat/Cuti, dan Tenaga Kerja Asing.</p> <p>"Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif, tempat di mana suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat didengar dan dihimpun secara utuh, " katanya.</p> <p>Sementara, Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Agatha Widianawati mengatakan, Konsultasi Publik bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat/stakeholder dalam memberikan masukan kepada Pemerintah.</p> <p>"Terutama mengenai isu/masalah regulasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan implementasinya serta dalam rangka tindak lanjut putusan MK Nomor 168/PUU-/XXI/2023, " katanya.</p> <p>Sebelum di Medan, Konsultasi Publik digelar di Tangerang, Makassar, Padang, Semarang, Balikpapan, Bali, dan Aceh.&nbsp;Lima kota berikutnya direncanakan di Manado, Surabaya, Pontianak, Palembang dan Jakarta.</p>

Konsultasi Publik ini digelar sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam penyiapan perumusan kebijakan, khususnya regulasi ketenagakerjaan.

Revisi UU Ketenagakerjaan, Kemnaker Gelar Konsultasi Publik di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/oJ9NNlKKL7KxT1fhNjkvXVok0qcq6AjRNt8Ccqvz-1-1-617690495.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPRD DKI Jakarta masih belum memutuskan terkait revisi tunjangan rumah yang kini tengah disoroti masyarakat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menuturkan, pihaknya masih melakukan pembahasan agar sesuai dengan ketentuan.&nbsp;</p> <p>"Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan apa ya diharapkan masyarakat," ujar Basri Baco di DPRD DKI, Senin (8/9).</p> <p>Ia menegaskan, DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk melakukan evaluasi besaran tunjangan perumahan anggota dewan.</p> <p>Namun, hal ini perlu dikonsultasikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Keuangan.</p> <p>"Prinsipnya Dewan sudah bersepakat akan atau siap mengevaluasi mengenai tunjangan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak Gubernur dan pihak Kemendagri karena kan tidak bisa sendiri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu kan yang menetapkan bukan Dewan, tetapi yang menetapkan adalah pemerintah, Gubernur dan Kementerian Keuangan," jelasnya.</p> <p>Diketahui, pimpinan DPR RI telah resmi mengumumkan pemangkasan nilai tunjangan para anggotanya. Keputusan ini sesuai dengan salah satu poin 17+8 tuntutan rakyat yang terjadi belakangan.</p> <p>Tunjangan yang dihentikan sejak 31 Agustus 2025 di antaranya ialah tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan.</p> <p>Ada pula pemangkasan biaya langganan listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.</p> <p>Sementara besaran tunjangan Perumahan DPRD DKI mencapai Rp 78,8 juta. Selain itu juga terdapat tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 21 juta.</p> <p>Basri Baco pun belum bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai besaran revisi atau bahkan dihapuskan seluruhnya.&nbsp;</p> <p>"Belum, masih dalam proses. Sabar, nanti kalau cepat-cepat, keburu-buru, salah lagi. Nanti Dewan kena kesalahan lagi," katanya.&nbsp;</p> <h2>Pramono Anung: Keputusan Sepenuhnya di DPRD</h2> <p class="class-paragraph">DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat terkait penyesuaian tunjangan perumahan dan lainnya yang selama ini mereka peroleh.</p> <p>Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meresmikan Halte Transjakarta Jaga Jakarta, Senin (8/9).</p> <p>Gubernur Pramono mengaku telah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI perihal tunjangan anggota dewan.</p> <p>"Yang pertama saya seperti yang saya sampaikan, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta dan mereka hari ini akan mengadakan rapat untuk itu," ujar Pramono.&nbsp;</p> <p>Politikus PDIP itu menegaskan bahwa seluruh keputusan sepenuhnya berada di DPRD DKI Jakarta.&nbsp;"Tentunya kewenangan keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta," ucapnya.</p>

DPRD DKI Jakarta masih membahas revisi tunjangan perumahan, Gubernur Pramono menegaskan keputusan ada di DPRD.

DPRD DKI Jakarta Masih Bahas Revisi Tunjangan Rumah Rp 78,8 Juta Per Bulan, Padahal DPR RI Sudah Memangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/uDm0w9GoeIl04Sv3uYKCbeljLnrJdWgq1QDl3Ze2-1-221621930.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengungkapkan data kasus perceraian di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan.</p> <p>Sepanjang 2024 lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat ada 446.359 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Jumlah ini dia sebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.&nbsp;</p> <p>Data tersebut disampaikan Abu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 2025 di Jakarta pada Selasa (22/4) malam.</p> <p>Dia menjelaskan pada periode yang sama, jumlah perkawinan yang dicatat oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag ada 1.478.424 pencatatan nikah.</p> <p>"Kesimpulannya angka pernikahan turun, angka perceraian naik," katanya. Angka perceraian yang mencapai 32 persen lebih dari angka perkawinan itu harus ditangani.&nbsp;</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan yang sama. Dia mengatakan bahwa perceraian yang hampir setengah juta kasus itu harus segera ditangani.</p> <p>Negara, termasuk BP4 harus berperan aktif dalam mencegah perceraian. Khususnya terlibat dalam proses mediasi.&nbsp;</p> <p>Nasaruddin lantas mengusulkan wacana revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dia menilai, selama ini UU Perkawinan itu lebih banyak mengulas soal perkawinannya saja.</p> <p>Kemudian juga sedikit menyinggung tentang perceraian. Sedangkan soal bagaimana membina keluarga supaya terwujud keluarga yang kuat, belum tercantum.&nbsp;</p> <p>Untuk itu Nasaruddin mengusulkan ada bab tambahan dalam UU Perkawinan itu. Yaitu bab soal pelestarian perkawinan. "DPR sekarang kan membahas undang-undang apa saja. Ini ada yang penting juga," jelasnya.&nbsp;</p> <p>Imam besar Masjid Istiqlal itu menekankan dampak sosial perceraian yang signifikan. Terutama terhadap perempuan dan anak.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Secara sosiologis, perceraian menciptakan orang miskin baru, yang menjadi korban pertama istri dan kedua adalah anak. Karena itu, mediasi menjadi langkah penting dan strategis,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p>

Menag Nasaruddin Umar usulkan revisi UU Perkawinan untuk tangani lonjakan kasus perceraian yang mencapai 446.359 pada 2024.

Sepanjang 2024 Ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia, Menag Nasaruddin Umar Usulkan Revisi UU Perkawinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/JKT_Rapat-kerja-RUU-Kabupaten_Kota-di-DPR_Salman-Toyibi4-2855639005.jpg" alt="Mendagri Muhammad Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Mendagri Muhammad Tito Karnavian</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada harus disesuaikan dengan isu-isu aktual.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015001146/bahlil-lahadalia-resmi-jadi-ketua-umum-partai-golkar-gantikan-airlangga-hartarto-usai-dikukuhkan-pada-munas-ke-xi">Bahlil Lahadalia Resmi jadi Ketua Umum Partai Golkar Gantikan Airlangga Hartarto, usai Dikukuhkan pada Munas ke-XI</a></strong><br /><br />Pasalnya, pemerintah telah menerima undangan dari DPR untuk membahas RUU Pilkada pada November 2023. Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.<br /><br />"Setelah itu, pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas, revisi UU Pilkada tersebut ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.<br /><br />Adapun dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah dan DPD yang membahas RUU Pilkada pada hari ini disepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja).<br /><br />Sementara itu, dia tak menyebutkan siapa saja perwakilan yang tergabung dalam Panja RUU Pilkada. Dalam rapat Panja tersebut akan diputuskan tahapan selanjutnya dari RUU Pilkada.<br /><br />"Kan semua bisa&nbsp;<em>ikutin</em>&nbsp;ada Panja, itulah yang nanti teknis, bagaimana nanti pendapat pemerintah dan teman-teman fraksi, bagaimana kesepakatannya, apakah aklamasi atau seperti apa, ada pro kontra, ada dinamika, nanti kan selesai ada acara rapat kesimpulannya, nanti saya akan hadir lagi," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) bukan merupakan rancangan undang-undang yang baru diusulkan parlemen.<br /><br />"Jadi, ini bukan RUU yang baru diusulkan, melainkan merupakan kelanjutan dari usul inisiatif DPR yang dalam hal ini, hari ini merupakan kelanjutan dalam pembahasan Tingkat I," kata Awiek, sapaan karibnya, saat membuka rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.<br /><br />Diungkapkan pula bahwa RUU Pilkada telah bergulir sejak tahun lalu, kemudian disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022&mdash;2023 pada tanggal 21 November 2023.<br /><br />Namun, dia menyebut pembahasan RUU Pilkada sempat tertunda lantaran gelaran Pilpres 2024, serta Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menolak jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 dimundurkan.<br /><br />Untuk itu, dia mengatakan bahwa Baleg DPR RI baru melanjutkan pembahasan RUU Pilkada pada hari Rabu ini setelah mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditunjuk untuk melakukan pembahasan RUU terkait. (*)</p>

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada harus disesuaikan dengan isu-isu aktual

Mendagri Tito Karnavian Sebut Revisi UU Pilkada Harus Sesuai dengan Isu-Isu Aktual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-14-at-195110-2227119547.jpeg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (tangkapan layar instagram @puanmaharaniri)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (tangkapan layar instagram @puanmaharaniri)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima 21 organisasi perangkat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, perangkat desa menyepakati untuk saling menghargai pembahasan revisi Undang-Undang Desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014126265/jalani-latihan-keras-dengan-bantuan-perangkat-pintar-kelvin-kiptum-siap-songsong-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024">Jalani Latihan Keras dengan Bantuan Perangkat Pintar, Kelvin Kiptum Siap Songsong Medali Emas di Olimpiade Paris 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Baleg dengan pemerintah, sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan meminta, para perangkat desa memahami mekanis pembahasan tersebut. Ia menekankan, jika pembahasan UU Desa selesai, akan segera disahkan untuk bisa diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014126161/ketahui-penyebab-kanker-pita-suara-dan-cara-pencegahannya">Ketahui Penyebab Kanker Pita Suara dan Cara Pencegahannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati bahwa mekanisme ini penting untuk segara dan sama-sama dilakukan. Sehingga kalau nanti kemudian sudah selesai pembahasan revisi undang-undang desa ini, memang kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan," papar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, revisi UU Desa tidak akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena memuat seluruh aspirasi perangkat desa. Sehingga bisa bermanfaat bagi kemajuan desa dan bagi masyarakat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014126256/banyak-yang-lolos-kurasi-umkm-kota-madiun-siap-dijual-di-bandara-dhoho-kediri-intip-daftar-produknya">Banyak yang Lolos Kurasi, UMKM Kota Madiun Siap Dijual di Bandara Dhoho Kediri, Intip Daftar Produknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aspirasi mereka nanti tentu saja akan kami terima dalam pembahasan-pembahasan untuk menerima aspirasi-aspirasi sebelum kemudian Revisi Undang-Undang Desa itu diputuskan dalam waktu yang akan datang," pungkas Puan.</div>

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima 21 organisasi perangkat desa.

DPR Pastikan Revisi UU Desa Akomodir Seluruh Aspirasi Kebutuhan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/WhatsApp-Image-2024-01-27-at-175326-2930194806.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyampaikan orasi saat kampanye akbar di pelantran parkir Stadion H Dimurthala, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (27/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyampaikan orasi saat kampanye akbar di pelantran parkir Stadion H Dimurthala, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (27/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan akan merevisi Undang-undang Cipta Kerja yang hingga kini masih terus diributkan oleh para buruh di Indonesia. Hal itu akan dilakukannya bila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.&nbsp;</p> <div dir="auto">"UU Cipta Kerja yang di dalam pelaksanaan selama 3 tahun lebih ini kita menyaksikan perlu ada koreksi," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa dalam penerapannya, undang-undang cipta kerja yang merupakan omnibus law ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Tadinya, undang-undang ini dibuat dengan metode <em>omnibus law</em> adalah untuk menyederhanakan aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014050725/viral-hajatan-di-tengah-rel-kereta-api-tanjung-priok-kai-sebut-sudah-tak-diizinkan">Viral Hajatan di Tengah Rel Kereta Api Tanjung Priok, KAI Sebut Sudah Tak Diizinkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita menyaksikan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak semuanya berjalan seperti yang diharapkan," kata Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan hubungan antara kewenangan pusat, provinsi, daerah yang ditarik semua ke pusat, ketika bicara implementasi justru menimbulkan banyak permasalahan," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa undang-undang Cipta Kerja pun merepotkan dunia usaha. Masalahnya ada pada pemusatan kewenangan pada pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pemusatan kewenangan tidak berarti menyelesaikan masalah. Justru muncul masalah baru," tandasnya.&nbsp;</div>

Anies mengatakan bahwa dalam penerapannya, undang-undang cipta kerja yang merupakan omnibus law ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Anies Janji Akan Revisi UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/image-2-1565871369.jpg" alt="Presiden Jokowi Saat Memberikan Pidato Kepada Publik (setkab.go.id)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Saat Memberikan Pidato Kepada Publik (setkab.go.id).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Selasa (2/1). Namun, Revisi UU ITE itu dinilai masih menyimpan masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal bermasalah tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga warga yang melontarkan kritik sahnya," kata Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangannya, Jumat (5/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013699295/tahun-2023-kunjungan-ke-tenpinabpbd-jawa-timur-meningkat-tajam-hingga-2563-persen">Tahun 2023, Kunjungan ke Tenpina&nbsp;BPBD Jawa Timur Meningkat Tajam Hingga 256,3 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi Serius sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi UU ITE, sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. Menurut Isnur, kurangnya transparansi ini menimbulkan risiko besar yang berpotensi menghasilkan peraturan yang menguntungkan elite dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, lanjut Isnur, koalisi justru menemukan bahwa perubahan Undang-undang ITE ini masih mempertahankan masalah lama. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan pemidanaan dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru, salah satunya Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013699291/fans-k-pop-merapat-korea-selatan-segera-luncurkan-visa-khusus-penggemar-budaya-korea">Fans K-Pop Merapat! Korea Selatan Segera Luncurkan Visa Khusus Penggemar Budaya Korea!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal baru lainnya adalah Pasal 27B tentang ancaman pencemaran," ucap Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. Ia memandang, pasal berpotensi berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong dalam pasal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 28 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat," ungkap Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013699280/kecelakaan-pesawat-di-jepang-maskapai-japan-airline-ungkap-segini-kerugiannya">Kecelakaan Pesawat di Jepang, Maskapai Japan Airline Ungkap Segini Kerugiannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pasal-pasal pemidanaan, hasil revisi kedua UU ITE masih mempertahankan Pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah dalam memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan dan melanggar hukum.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena, Isnur menegaskan pihaknya mendesak pemerintah untuk memastikan implementasi UU Nomor 1/2024 agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok kritis dan korban kejahatan yang sesungguhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menerapkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.</div> </div>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah.

Koalisi Serius Sebut Revisi Kedua UU ITE Masih Pertahankan Pasal-Pasal Karet yang Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/20231004_212412_0000-1-851565777.jpg" alt="Ilustrasi judi online dan pinjol ilegal yang makin menjamur di masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online dan pinjol ilegal yang makin menjamur di masyarakat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi UU ITE ini terdapat 20 poin perubahan dan tambahan dalam substansi revisi UU ITE jilid kedua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perubahan sejumlah aturan ini untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Pasal 45 UU Nomor 1 tahun 2024 mengatur soal hukuman terhadap pelanggar ITE.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana, dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar," bunyi Pasal 45 ayat (1), dikutip Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013695682/jelang-turun-tahta-dari-kerajaan-ratu-denmark-siapkan-pidato-ini">Jelang Turun Tahta dari Kerajaan, Ratu Denmark Siapkan Pidato Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 45 ayat (1) yang dapat dipidana berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, perbuatan perjudian melalui ITE dalam Pasal 45 ayat (3) sebagaimana diatur dapat dipidana penjara selama 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar," bunyi Pasal 45 ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pada Pasal 45 ayat (4) mengatur bahwa pencemaran nama baik melalui ITE dapat dipidana selama dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013695685/tambah-armada-angkutan-mpxl-optimistis-pendapatan-bakal-tumbuh-signifikan">Tambah Armada Angkutan, MPXL Optimistis Pendapatan Bakal Tumbuh Signifikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400 juta," tulis Pasal 45 ayat (4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam Pasal 45 ayat (5) diatur bahwa delik pencemaran nama baik merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013695634/pendaftaran-kartu-prakerja-2024-dibuka-ini-cara-daftar-akun-dan-keuntungannya">Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Ini Cara Daftar Akun dan Keuntungannya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, apabila pihak pengadu dalam hal ini korban tidak bisa membuktikan aduannya dapat dipidana paling lama empat tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750 juta," bunyi Pasal 45 ayat (6).</div>

Perbuatan perjudian melalui ITE dalam Pasal 45 ayat (3) sebagaimana diatur dapat dipidana penjara selama 10 tahun.

Revisi UU ITE Resmi Berlaku, Judi Online Dipidana 10 Tahun dan Pencemaran Nama Baik 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Jokowi-4129948873.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di sela kunjungan kerja ke Pasar Tradisional Purworejo, Kabupaten Purworejo." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di sela kunjungan kerja ke Pasar Tradisional Purworejo, Kabupaten Purworejo.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013695204/pernikahan-kandas-karena-suami-memilih-tidur-bareng-ibu-ketimbang-istri">Pernikahan Kandas karena Suami Memilih Tidur Bareng Ibu ketimbang Istri</a></strong><br /><br />Informasi yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan penandatanganan undang-undang itu dilakukan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 2 Januari 2024 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama.<br /><br />Dengan penandatanganan tersebut&nbsp;maka UU ITE yang merupakan hasil revisi atau perubahan kedua ini mulai berlaku.<br /><br />Dalam salinan Undang-Undang ITE yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id, terdapat beberapa perubahan dalam UU ITE, antara lain pada pasal 27.<br /><br />Pada pasal 27 UU ITE yang baru disebutkan bahwa yang termasuk perbuatan dilarang dalam UU ITE, yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.<br /><br />Selain itu juga setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<br /><br />Pemerintah bersama DPR juga menyisipkan dua pasal di antara pasal 27 dan pasal 28 yaitu pasal 27A dan Pasal 27B.<br /><br />Pasal 27A berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.<br /><br />Pasal 27B ayat (1) berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:<br /><br />a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau<br /><br />b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.<br /><br />Pasal 2B ayat (2) berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:<br /><br />a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau<br /><br />b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.<br /><br />Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 di masa Sidang II Periode 2023-2024.<br /><br />Pengesahan itu ditandai dengan pengetokan palu yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus usai para anggota sidang sepenuhnya setuju terhadap RUU tersebut.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013695137/catat-7-sayuran-yang-mampu-buang-racun-dalam-tubuh-ada-bayam-hingga-selada">Catat 7 Sayuran yang Mampu Buang Racun dalam Tubuh, Ada Bayam Hingga Selada</a></strong><br /><br />Masyarakat dapat mengunduh salinan UU ITE dalam laman jdih.setneg.go.id. (*)</p>

Pemerintah bersama DPR juga menyisipkan dua pasal di antara pasal 27 dan pasal 28 yaitu pasal 27A dan Pasal 27B.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi

Berita Terkini