<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/WhatsApp-Image-2026-02-13-at-150248-221201124.jpeg" alt="PT Jawa Pos menghadirkan tiga ahli yakni Prof. Nindyo Pramono, Ghansham Anand, dan Prof. Rosa Agustina sebagai saksi di PN Surabaya. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PT Jawa Pos menghadirkan tiga ahli yakni Prof. Nindyo Pramono, Ghansham Anand, dan Prof. Rosa Agustina sebagai saksi di PN Surabaya. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Jawa Pos menghadapi empat gugatan yang diajukan Dahlan Iskan dan Nany Widjaja di sejumlah perkara berbeda. Dua di antaranya telah diputus dan majelis menyatakan bahwa PT Jawa Pos tidak terbukti melanggar hukum sebagaimana didalilkan Dahlan dan Nany. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Dahlan Iskan di Pengadilan Niaga Surabaya ditolak karena PT Jawa Pos tidak terbukti memiliki utang sebagaimana didalilkan. Gugatan Nany Widjaja terkait kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) di Pengadilan Negeri Surabaya juga kandas. Tersisa dua perkara lain yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pertama, gugatan terkait akta pernyataan bahwa PT DNP bagian dari PT Jawa Pos yang dibuat Dahlan sendiri. Kedua, gugatan terhadap direksi PT Jawa Pos yang menuntut penyerahan dokumen risalah RUPS yang menurut pihak perusahaan sebelumnya telah diberikan kepada para pemegang saham, termasuk Dahlan. Seluruh gugatan tersebut diajukan oleh pihak Dahlan maupun Nany, tanpa ada gugatan lebih dahulu dari PT Jawa Pos. Dalam menghadapi rangkaian perkara itu, PT Jawa Pos menghadirkan tiga ahli dari fakultas hukum universitas terkemuka, yakni Guru Besar Hukum Keperdataan Universitas Indonesia (UI) Prof. Rosa Agustina, ahli hukum perdata Universitas Airlangga (Unair) Ghansham Anand, serta Guru Besar Hukum Perseroan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Nindyo Pramono. Di berbagai persidangan, ketiganya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan PT Jawa Pos sebagaimana didalilkan penggugat. <h2>Gugatan Dinilai Kabur dan Tak Punya Dasar Kausalitas</h2> Prof. Rosa Agustina menyoroti konstruksi gugatan yang menurutnya tidak jelas atau obscuur libel. Dalam perkara yang turut menyeret notaris dan PT Jawa Pos, ia menilai tidak ada uraian konkret mengenai hubungan sebab-akibat (causal verband) antara perbuatan notaris dengan PT Jawa Pos. &ldquo;Jika dua pihak digabung dalam satu gugatan tanpa dijelaskan relevansi dan hubungan hukumnya, maka gugatan menjadi kabur,&rdquo; ujar Rosa di persidangan. Ia juga menegaskan bahwa tindakan PT Jawa Pos melaporkan dugaan tindak pidana ke polisi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaporan tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Rosa juga mengkritisi gugatan yang tidak mencantumkan secara jelas nilai kerugian yang dituntut. Dalam hukum acara perdata, ketidakjelasan petitum, termasuk nilai ganti rugi, dapat berimplikasi pada penolakan gugatan. Terkait akta pernyataan yang dibuat Dahlan Iskan, Rosa menegaskan bahwa setiap orang yang membuat dan menandatangani akta bertanggung jawab atas isi serta akibat hukumnya. &ldquo;Akta pernyataan itu mengikat pembuatnya. Tanggung jawab hukum melekat pada pihak yang membuat pernyataan tersebut,&rdquo; ujarnya. <h2>Jika Akta Batal, Harta Harus Dikembalikan</h2> Pendapat serupa disampaikan Ghansham Anand. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum perdata berlaku prinsip restitutio in integrum. Apabila suatu perbuatan hukum dinyatakan batal atau tidak sah, maka keadaan harus dikembalikan seperti semula, seolah-olah perbuatan itu tidak pernah ada. &ldquo;Jika berdasarkan akta tersebut ada peralihan atau penguasaan kekayaan, maka harus dikembalikan kepada pemegang hak yang sebenarnya,&rdquo; kata Ghansham. Ia menegaskan, apabila tidak dikembalikan, maka dapat dikategorikan sebagai perolehan kekayaan secara tidak patut (unjust enrichment). Dalam konteks perkara, apabila ada penggunaan dana atau aset perseroan untuk kepentingan pribadi, maka hal itu dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak yang melakukannya. Ghansham juga menerangkan bahwa notaris dalam membuat akta bersandar pada keterangan para penghadap. Jika ternyata isi akta tidak benar, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang memberikan keterangan tersebut. &ldquo;Notaris mencatat berdasarkan keterangan penghadap. Kalau keterangannya tidak benar, maka tanggung jawab ada pada penghadap,&rdquo; ujarnya. <h2 class="class-paragraph">Pemegang Saham 3,8 Persen Tak Penuhi Syarat Gugat Direksi</h2> Dalam perkara gugatan terhadap direksi terkait risalah RUPS, Prof. Nindyo Pramono menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mekanisme gugatan oleh pemegang saham. Menurutnya, pemegang saham yang ingin menggugat direksi atas nama perseroan (derivative action) harus memiliki minimal 1/10 atau 10 persen dari seluruh saham dengan hak suara. &ldquo;Kalau hanya memiliki 3,8 persen saham, secara normatif tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan,&rdquo; jelas Nindyo. Ia juga menegaskan bahwa risalah RUPS merupakan dokumen perseroan yang penggunaannya harus berorientasi pada kepentingan perusahaan. Direksi, menurutnya, dapat menolak permintaan dokumen apabila ada potensi penyalahgunaan yang merugikan perseroan. &ldquo;Orientasinya harus kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi pemegang saham,&rdquo; katanya. Nindyo bahkan menyebut fenomena tekanan dari pemegang saham minoritas yang berpotensi mengganggu stabilitas perusahaan sebagai minority shareholder syndicate, yakni penggunaan posisi minoritas untuk menekan atau mengganggu kinerja perseroan. <h2>Soal Nominee dan Tanggung Jawab Pembuat Akta</h2> Dalam gugatan Nany Widjaja terkait saham PT DNP, Nindyo juga memberikan penjelasan mengenai perjanjian nominee atau pinjam nama. Ia menyatakan, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak melarang perjanjian nominee sepanjang para pihak merupakan subjek hukum dalam negeri. Ia meluruskan penafsiran terhadap Pasal 33 UU Penanaman Modal yang menurutnya ditujukan untuk mencegah praktik pinjam nama oleh investor asing, bukan antar pihak domestik. &ldquo;UU PT tidak melarang nominee. Jika kedua pihak adalah subjek hukum dalam negeri, maka ketentuan itu tidak dapat diterapkan,&rdquo; ujarnya. Nindyo menambahkan, dalam konstruksi nominee terdapat legal owner dan beneficiary owner. Pihak penerima manfaat (beneficiary owner) adalah pihak yang secara substantif berhak atas saham tersebut. Ia juga menegaskan, apabila suatu akta pernyataan dianggap melawan hukum, maka tanggung jawab ada pada pembuat akta, bukan pihak ketiga yang tidak ikut menandatangani. <h2>Ditengarai Sengaja Merusak Reputasi PT Jawa Pos</h2> Kuasa hukum PT Jawa Pos, E.L. Sajogo, menyatakan keterangan tiga ahli tersebut memperkuat posisi perusahaan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Sajogo menegaskan bahwa ketiga ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos dalam setiap persidangan bukan orang sembarangan. "Untuk menjaga netralitas dan objektivitas, PT Jawa Pos mengjadirkan ahli ahli dari tiga fakultas hukum terbaik di Indonesia. Yang tentu saja keilmuannya ada relevansinya dengan pokok perkara," kata Sajogo. Ahli juga berpendapat bahwa gugatan-gugatan itu sengaja diajukan Nany maupun Dahlan hanya untuk merusak reputasi PT Jawa Pos. Bahkan menurut ahli, Dahlan Iskan sebagai pemilik saham minoritas tidak berhak mengajukan gugatan berdasarkan undang-undang perseroan.

Seluruh gugatan tersebut diajukan oleh pihak Dahlan maupun Nany, tanpa ada gugatan lebih dahulu dari PT Jawa Pos.

4 Kali Digugat Dahlan-Nany, 3 Ahli Hukum Ternama Tegaskan PT Jawa Pos Tak Terbukti Melanggar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/WhatsApp-Image-2026-02-10-at-170240-3977157449.jpeg" alt="Rosa Agustina. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rosa Agustina. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Jawa Pos menghadirkan dua ahli hukum perdata dalam sidang sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (10/2). Yakni, Guru Besar Hukum Keperdataan Universitas Indonesia (UI) Rosa Agustina dan Ghansham Anand dari Universitas Airlangga Surabaya (Unair). Kedua ahli sama-sama berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Jawa Pos selaku tergugat II sebagaimana yang didalilkan Dahlan selaku penggugat. Dahlan dalam perkara ini menggugat notaris Edhi Susanto dan PT Jawa Pos. Dia mendalilkan notaris Edhi telah melanggar undang-undang jabatan notaris tanpa menguraikan secara jelas perbuatan dan kaitannya dengan PT Jawa Pos. Sementara PT Jawa Pos ditarik sebagai tergugat II karena melaporkan Dahlan ke polisi. Menurut Rosa, gugatan tersebut obscuur libel atau kabur karena tidak ada hubungan kausalitas antara notaris Edhi selaku tergugat I dengan PT Jawa Pos sebagai tergugat II. "Kalau penggabungan gugatan yang tidak ada relevansinya tentu gugatan itu dianggap obscuur libel," kata Rosa dalam persidangan. Rosa menambahkan bahwa PT Jawa Pos yang melaporkan Dahlan ke polisi bukan perbuatan melawan hukum. "Tentu tidak, karena hak warga negara apabila mengalami peristiwa pidana," ungkapnya. Selain itu, gugatan Dahlan yang tidak mencantumkan nilai ganti rugi layak ditolak. "Konsekuensi tidak ada nilai kerugian dalam gugatan maka ditolak kalau gugatan sudah diuji karena itu sudah masuk pokok perkara," tuturnya. Rosa juga menegaskan bahwa akta pernyataan yang dibuat Dahlan Iskan dengan menyebut bahwa PT DNP bagian dari PT Jawa Pos memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut dia, orang yang membuat akta pernyataan maka bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas apa yang dibuatnya sendiri. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/WhatsApp-Image-2026-02-10-at-170240-2-573942432.jpeg" alt="Ghansham Anand.&nbsp;(Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ghansham Anand.&nbsp;(Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Pendapat yang sama juga disampaikan Ghansham. Menurut dia, apabila akta pernyataan itu batal, maka kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada perbuatan itu. Maka dari itu, Dahlan selaku pembuat akta pernyataan telah berbuat melawan hukum dan tidak berhak memperoleh perlindungan hukum. "Kalau tidak dikembalikan ke keadaan semula maka declarant (pembuat akta/Dahlan) memperoleh kekayaan secara tidak patut," kata Ghansham. Karena itu, Dahlan harus mengembalikan kekayaannya kepada pemegang hak, yakni PT Jawa Pos. Selain itu, dalam pembuatan akta, notaris bersandar pada keterangan penghadap, yakni Dahlan. Apabila akta tersebut dibuat secara tidak benar, maka Dahlan selaku penghadap yang harus bertanggung jawab. "Kalau bohong berarti penghadap yang berbohong," katanya. Sementara itu, pengacara Dahlan, Beryl Cholif Arrachman, mengatakan bahwa pendapat kedua ahli menguatkan dalil gugatannya. "Di mana para tergugat (notaris Edhi dan PT Jawa Pos), terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Beryl. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/WhatsApp-Image-2026-02-10-at-170239-1673202560.jpeg" alt="Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo (kanan). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo (kanan). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Di sisi lain, pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo, dari MS&amp;A Lawfirm, mengatakan bahwa pendapat para ahli menegaskan bahwa PT Jawa Pos tidak berbuat melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Dahlan. Sebaliknya, justru Dahlan yany berbuat melawan hukum. "Apabila Dahlan Iskan menggunakan uang PT Jawa Pos untuk membeli aset saham-saham perseroan lain diatasnamakan pribadi, maka itu perbuatan melawan hukum," kata Sajogo. (gas)

PT Jawa Pos menghadirkan dua ahli hukum perdata dalam sidang sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) di PN Surabaya.

Kalau Akta Dibatalkan, Dahlan Iskan Harus Kembalikan Kekayaan ke PT Jawa Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192611-1871395315.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jejak rencana penawaran umum perdana saham (IPO) Jawa Pos yang tak pernah terealisasi mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). Terungkap alasan Dahlan Iskan membuat akta sejumlah aset karena akan melalukan go public terhadap Jawa Pos dengan membesar-besarkan nilai aset perusahaan. Menurut mereka, agar IPO Jawa Pos berhasil, perusahaan harus tampil memiliki aset yang besar. Untuk itu, disertakan sejumlah aset yang diklaim atas nama Dahlan Iskan pribadi, termasuk Tabloid Nyata yang dikelola PT Dharma Nyata Press (DNP). Menanggapi hal tersebut, Direksi Jawa Pos menegaskan bahwa PT Dharma Nyata Press sejak awal merupakan hasil akuisisi Jawa Pos, bukan aset pribadi Dahlan Iskan. Dalam praktiknya, PT DNP pada masa lalu secara rutin membayarkan dividen ke rekening-rekening yang dikendalikan oleh Jawa Pos. Direktur Jawa Pos Holding Hidayat Jati mengatakan bahwa rencana IPO tersebut pada akhirnya batal dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan di antara para pemegang saham. &ldquo;Kalaupun jadi IPO, Jawa Pos akan go public dengan cara yang benar dan sesuai aturan,&rdquo; ujarnya. Fakta mengenai rencana IPO terungkap dari keterangan saksi fakta M. Yamin, mantan karyawan PT Jawa Pos yang dihadirkan oleh pihak Dahlan Iskan. Yamin menjelaskan bahwa pada akhir 1990-an memang ada pembicaraan untuk membawa Jawa Pos go public. Di sisi lain, pengacara Dahlan, Beryl Cholif Arrachman mengatakan bahwa Dahlan memang sempat membuat draft akta pernyataan yang mengakui bahwa PT DNP milik PT Jawa Pos. Namun, draft itu dibuat hanya sebagai syarat untuk menjadikan Jawa Pos sebagai perusahaan terbuka kala itu. "Untuk menjadi perusahaan terbuka harus seksi. Kalau asetnya tidak banyak, tidak menarik dan tidak laku di market," kata Beryl. Klaim pengacara Dahlan Iskan tampaknya bertabrakan dengan UU Pasar Modal terutama pasal 90 yang menegaskan larangan penipuan. Sebab, setiap pihak dilarang melakukan penipuan termasuk memberikan informasi tidak lengkap dalam perdagangan Efek secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilanggar, termasuk tindak pidana. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menegaskan, sesuai UU 8/1995 tentang Pasar Modal khususnya Pasal 90, secara tegas melarang setiap pihak menyampaikan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Termasuk dengan cara menyajikan fakta yang keliru atau membuat laporan yang dapat menimbulkan kesan yang salah terhadap kondisi perusahaan. &ldquo;Praktik 'memoles' atau membesarkan tampilan aset dengan tujuan membuat perusahaan tampak lebih menarik ketika akan melakukan IPO tentu saja masuk ke dalam larangan ini,&rdquo; tegasnya. Dia juga mengutip POJK 7/POJK.04/2017 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Termasuk, ada tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan juga diatur lebih rinci melalui POJK 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Semuanya mengatur tentang informasi sebenarnya, bukan polesan. Pengamat Pasar Modal yang juga Dosen bidang Finance dan Capital Market Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy menegaskan bahwa perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO) wajib memenuhi prinsip keterbukaan dan persyaratan yang ketat. Mulai dari menawarkan minimal 10 persen saham ke publik hingga menyajikan informasi aset yang benar. "(Sebelum IPO, perusahaan) harus menawarkan minimal 10 persen free float saham dengan laporan keuangan fairly stated atau disajikan secara wajar," tegas Budi. Di sisi lain, ia memastikan bahwa sebelum perusahaan melantai dibursa, semua informasi yang disajikan dalam prospektus adalah benar dan lengkap. Bahkan, perlu juga dipastikan benar-benar dilaksanakan pasca IPO. Selain itu, lanjut Budi, sebelum IPO dilakukan, perusahaan juga harus menerapkan prinsip keterbukaan atau full disclosure. Dalam hal ini, segala aset yang dilaporkan harus mencerminkan kondisi sebenarnya. "Tentunya full disclosure dan (aset) mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak ada manipulasi," imbuh Budi. Jika kemudian ada upaya manipulasi atau memoles aset, Budi menyebut hal itu merupakan tugas regulator dan otoritas terkait untuk mencegahnya. "Tugas regulator dan otoritas utk mencegah ini terjadi dgn melakukan revisi yang diperlukan berdasarkan evidence atau bukti dan penilaian para profesional yang independen, seperti auditor dan appraiser," tukasnya.

Direktur Jawa Pos Holding Hidayat Jati mengatakan rencana IPO batal karena tidak tercapai kesepakatan di antara para pemegang saham.

Jejak Rencana IPO dan Upaya "Memoles" Perusahaan Lewat Akta Terungkap di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-104020-3274521960.jpeg" alt="Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara Nany Widjaja selalu menghindar saat berusaha dikonfirmasi terkait keberadaan Akta Pembatalan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2009 dibuat di hadapan notaris Topan Dwi Susanto alias Edhi Susanto. Untuk diketahui, Nany mengajukan suatu gugatan terhadap PT Jawa Pos. Akta 65 disebut-sebut sebagai akta yang dibuat untuk membatalkan suatu Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008. Akta 14 adalah akta yang dulu dibuat oleh Nany berisi pernyataan bahwa sebenarnya kepemilikan saham di PT Dharma Nyata Press (DNP) Tabloid Nyata adalah milik PT Jawa Pos. "Kami tidak mau berkomentar ke mana-mana dulu. Kami fokus bahwa akta nominee tersebut (Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008) kami duga kuat bertentangan dengan undang-undang," kata Billy, Kamis (27/11). <h3>Akta Masih Berlaku Jika Tidak Dibatalkan</h3> Ghansam Anand, dosen Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) berpendapat bahwa akta pernyataan nomor 14 yang dibuat di hadapan notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna. Pendapat itu disampaikan Ghansam saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang gugatan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). Menurut Ghansam, akta notaris secara umum tetap berlaku sepanjang tidak pernah muncul bukti pembatalannya. "Akta tersebut harus dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang berkata sebaliknya. Sebelum perjanjian dibatalkan maka akta itu tetap mengikat," tutur Ghansham. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-104019-223262232.jpeg" alt="Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <h3>Tidak Pernah Ditunjukkan</h3> Pihak Nany dalam gugatannya mengeklaim bahwa Akta No. 65 dibuat untuk membatalkan Akta No. 14. Namun, keberadaan Akta No. 65 yang diklaim Nany masih misterius. Pihak Nany selaku penggugat tidak pernah menunjukkan dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo merasa ada yang ganjil dan aneh terhadap Akta 65 tersebut. Akta 65 diklaim dibuat untuk membatalkan akta pernyataan nomor 14, tetapi di sisi lain, Nany juga mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan akta pernyataan nomor 14. "Mengapa minta pembatalan di pengadilan kalau akta pembatalan sudah ada. Membatalkan sesuatu yang sudah dia "batalkan", ini kan aneh. Mana yang benar, gugatan di pengadilan atau akta pembatalan?," ujar Sajogo. Sajogo meyakini bahwa akta itu memang tidak pernah ada sehingga dalil-dalil gugatan saling bertentangan dan sarat dengan iktikad buruk karena pihak yang membuat surat pernyataan-lah yang seharusnya bertanggungjawab terhadap isi pernyataan yang dia buat sendiri, bukan malah menggugat pihak lain yang tidak ikut membuat akta pernyataan. "Patut diduga dokumen tersebut palsu, karena meskipun berkali-kali didalilkan dan diperdebatkan dalam gugatan, ternyata akta tersebut tidak ada dalam daftar alat bukti dalam persidangan sehingga bu Nany atau kuasanya telah gagal membuktikan dalilnya sendiri", ujar Sajogo. <h3>Tidak Diakui Notaris</h3> Notaris Edhi dalam jawaban terhadap gugatan Nany, mengatakan bahwa akta tersebut bukan produk dari kantor notarisnya. "Notaris bilang dalam persidangan akta 65 tidak pernah dia buat. Akta terakhir pada 2009 (di kantor notaris Topan Dwi Susanto) itu nomor 64, bukan nomor 65," kata pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo. Akta 65 tersebut diklaim dibuat Nany untuk membatalkan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008. Nany pada akta itu menyatakan bahwa pembelian 72 lembar saham PT Dharma Nyata Press pada 1998 berasal dari PT Jawa Pos, dan tidak menggunakan harta pribadinya. Nany juga menyatakan bahwa hak atas saham tersebut adalah hak milik PT Jawa Pos, dan dia tidak akan menuntut atas saham itu di kemudian hari. <h3>Laporan Polisi</h3> Perkara perdata di persidangan itu merembet ke ranah pidana. PT Jawa Pos melaporkan Nany ke Polda Jatim dengan Nomor LP 797/VI/2025/Polda Jatim, dengan dugaan telah menggunakan akta palsu. Pengacara PT Jawa Pos dalam perkara pidana, Daniel Julian Tangkau, mengatakan bahwa akta itu bahkan digunakan Nany sebagai bukti dalam perkara melawan PT Jawa Pos di kepolisian. "Bahkan akta yang diduga palsu tersebut sempat jadi dasar argumen dalam proses gelar perkara di Kepolisian atas laporan yang pertama terhadap Nany " kata Daniel Julian Tangkau. Jadi laporan Jawa Pos ke polisi tentang akta 65 bukan terkait sengketa kepemilikan saham, tapi semata-mata soal surat atau dokumen yang diduga palsu. (gas)

Pengacara Nany Widjaja selalu menghindar saat berusaha dikonfirmasi terkait keberadaan Akta Pembatalan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2009.

Akta 65 Nany Widjaja Tak Pernah Muncul di Persidangan, PT Jawa Pos Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-190454-2891928341.jpeg" alt="Kuasa hukum PT Jawa Pos, Daniel Julian Tangkau, menegaskan bahwa status tersangka Nany Widjaja dalam kasus dugaan penggelapan uang perusahaan senilai Rp 89 miliar masih tetap berlaku. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum PT Jawa Pos, Daniel Julian Tangkau, menegaskan bahwa status tersangka Nany Widjaja dalam kasus dugaan penggelapan uang perusahaan senilai Rp 89 miliar masih tetap berlaku. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kuasa hukum Jawa Pos, Daniel Julian Tangkau, merespons pernyataan pengacara Dahlan Iskan yang dimuat dalam salah satu media nasional. Ia menegaskan bahwa Jawa Pos mengantongi sejumlah dokumen otentik yang membuktikan kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) oleh kliennya. &ldquo;Dalam puluhan dokumen perseroan yang tersedia di Jawa Pos, terekam secara jelas bahwa PT Dharma Nyata Press merupakan anak perusahaan milik Jawa Pos,&rdquo; kata Daniel, Rabu (16/7). Daniel merinci beberapa dokumen penting tersebut. Pertama, Laporan Perusahaan Tahun 1990 yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jawa Pos tahun 1991. Dalam laporan itu, tertulis rencana kerja sama untuk mendirikan media massa mingguan bernama Dharma Nyata atau yang dikenal dengan Tabloid Nyata. Kedua, Laporan Keuangan Tahun 1991 yang disahkan dalam RUPS tahun 1992, yang memuat informasi tentang penyertaan saham Jawa Pos di PT DNP. Ketiga, Laporan Keuangan Jawa Pos tahun 1992 yang telah diaudit oleh kantor akuntan Paul Lembong &amp; Rekan. Dalam laporan itu secara tegas dicatat adanya investasi saham Jawa Pos pada PT DNP. &ldquo;Siapa yang hadir dan menyetujui RUPS tersebut? Tercatat Bapak Dahlan Iskan dan Ibu Nany Widjaja. Keduanya juga merupakan bagian dari direksi saat itu, dengan Bu Nany menjabat sebagai wakil direktur,&rdquo; ungkap Daniel. Selain laporan resmi, Daniel juga menunjukkan bukti transfer kepemilikan. Salah satunya adalah tanda terima uang untuk pembelian saham PT DNP, yang secara eksplisit mencantumkan frasa &ldquo;telah diterima dari Jawa Pos.&rdquo; Dokumen ini diperkuat dengan rekening koran PT Jawa Pos yang mencatat jumlah pembayaran sesuai dengan nilai pembelian saham. Tak hanya itu, lembar pembagian laba (dividen) PT DNP juga menjadi bukti tambahan. Dokumen itu menunjukkan pembayaran dividen kepada Jawa Pos, dengan tanda tangan Dahlan Iskan sebagai pihak yang menyetujui. Daniel juga mengungkap adanya sejumlah akta otentik yang dibuat oleh Dahlan Iskan dan Nany Widjaja, yang menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk PT DNP berasal dari Jawa Pos. &ldquo;Dengan demikian, pihak yang sah dan berhak atas kepemilikan saham PT DNP adalah Jawa Pos,&rdquo; tegas Daniel. Ia menambahkan, sejak awal pihaknya selalu mengedepankan penyelesaian persoalan secara damai dan penuh etika. Menurutnya, sebagai perusahaan berskala nasional, Jawa Pos tidak akan terlibat dalam polemik tanpa dasar bukti yang kuat. &ldquo;Dinamika yang muncul saat ini merupakan bagian dari ikhtiar hukum untuk meluruskan fakta dan menegakkan kebenaran. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan, termasuk institusi penegak hukum yang menangani perkara ini,&rdquo; pungkas Daniel.

Daniel Julian Tangkau merespons pernyataan pengacara Dahlan Iskan yang dimuat dalam salah satu media nasional.

Respons Pernyataan Pengacara Dahlan Iskan, Kuasa Hukum Jawa Pos Beberkan Bukti Kepemilikan Saham PT DNP