<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/MATPECIII-matpeciii-_-TikTok-Google-Chrome-04_11_2023-081752-1273833031.png" alt="Aksi menurunkan produk-produk Pro Israel yang dillakukan oleh seorang pedagang." width="100%">
<figcaption>Aksi menurunkan produk-produk Pro Israel yang dillakukan oleh seorang pedagang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) buka suara soal ramainya ajakan boikot terhadap produk-produk yang diduga pro Israel. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan menilai, aksi boikot menimbulkan dampak kerugian bagi dunia usaha. Sebab, produk-produk yang diduga pro Israel tersebut mayoritas diproduksi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Kadin meminta pemerintah untuk bertindak melindungi kepastian hukum dan iklim usaha agar kondusif di tengah masifnya seruan aksi boikot produk yang diduga pro-Israel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional," ujar Yukki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013345723/ganjar-ungkap-tantangan-media-massa-pada-era-digital">Ganjar Ungkap Tantangan Media Massa pada Era Digital</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yukki menegaskan bahwa Kadin tetap merujuk pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mana MUI tidak pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan Israel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, MUI sendiri tidak memiliki kompetensi untuk merilis daftar produk yang diduga pro-Israel dan afiliasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, daftar produk yang diboikot yang beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran atas tudingan pro-Israel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Yukki menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menyikapi ajak aksi boikot sejumlah produk tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bijak dan berhati-hati memilih sumber pemberitaan yang benar dan tidak termakan pemberitaan hoaks yang tentunya akan sangat merugikan dunia usaha serta berdampak penyerapan ribuan karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Produk-produk yang diduga pro Israel tersebut mayoritas diproduksi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Boikot Produk Pro Israel Dinilai Rugikan Dunia Usaha di RI, Pemerintah Diminta Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/FotoJet-38-3285028989.jpg" alt="Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu memberikan sambutan dalam acara pelaksanaan Gernas BBI/PDN &amp; BBWI./" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu memberikan sambutan dalam acara pelaksanaan Gernas BBI/PDN &amp; BBWI./</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Akhir-akhir ini marak seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel, gerakan itu tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga hampir di seluruh dunia, termasuk negara-negara barat seperti Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, aksi boikot tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza yang telah digempur total oleh Israel. Boikot produk pro Israel ini merupakan upaya menekan dana yang digunakan untuk membeli alat-alat tempur Israel. Aksi boikot produk pro Israel itu pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, juga berhasil membuat banyak masyarakat kini mengganti produk belanja mereka dengan menggunakan produk dalam negeri. Hal tersebut tentu memberi dampak positif bagi para pengusaha Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa penggunaan produk-produk dalam negeri akan sangat berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kemajuan industri di Indonesia. Melansir dari laman Antara (20/11), Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu menyatakan, jika semua masyarakat beralih membeli produk-produk dalam negeri atau usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), niscaya akan membuat Indonesia akan lebih maju dan berdaya. &ldquo;pemerintah harus ikut berperan mendorong seluruh masyarakat, khususnya pemerintah daerah agar membelanjakan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan produk-produk dalam negeri,&rdquo; ujar Manuhutu. Dalam acara pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Produk Dalam Negeri dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/PDN &amp; BBWI) pada Minggu (19/11) di Jakarta, Manuhutu menilai jika membeli produk buatan lokal berarti telah peduli dengan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu, membeli produk-produk lokal merupakan suatu bentuk nyata dalam membantu memajukan UMKM serta perekonomian Indonesia. Mewakili Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Manuhutu mengatakan bahwa membeli produk milik negeri tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. "Pesan dari Pak Menko adalah agar selalu membeli produk dalam negeri. Harapan ini tidak hanya dari Pak Menko, tetapi juga dari Bapak Presiden Joko Widodo," imbuhnya. Gernas BBI-BBWI Provinsi DKI Jakarta itu menjadi agenda penutup dari Gernas BBI-BBWI yang digelar di berbagai provinsi di Indonesia. Acara tersebut berfokus pada transformasi digital UMKM, akses lokal pasar, transaksi non tunai dan QRIS, serta pengembangan wisata urban. Kegiatan Gernas BBI/PDN &amp; BBWI 2023 Jakarta diawali dengan pelaksanaan Kick Off Ceremony pada 8 September 2023 di Sarinah. Adapun rangkaian acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, business matching, pelatihan UMKM, business competition, serta pendampingan desainer muda yang berasal dari sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah vokasi di Jakarta.

Jika semua masyarakat beralih membeli produk dalam negeri atau UMKM, niscaya Indonesia akan lebih maju dan berdaya.

Di Tengah Maraknya Aksi Boikot, Kemenko Marves Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Bikin Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/wasekjen-mui-4118394553.jpg" alt="Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin kencang mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk dari perusahaan yang pro Israel. Bahkan MUI mengkaji mencabut sertifikat halal bagi produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel. Keterangan itu ditegaskan Wakil Sekjen MUI bidang hukum Ikhsan Abdullah di kantornya pada Rabu (15/11). Sejumlah petinggi MUI hadir merespons gejolak aksi boikot produk dari perusahaan yang pro Israel. MUI menegaskan dampak dari aksi boikot itu tidak sebanding dengan kepedihan yang dirasakan rakyat Palestina di Gaza. Ikhsan segera melakukan diskusi untuk mengambil sikap khusus. Yaitu menyikapi sejumlah produk dari perusahaan yang pro Israel, namun sudah mendapatkan label halal di Indonesia. "Bagaimana terhadap produk yang sudah berlabel halal, tapi keuntungannya dipakai buat mendukung Israel. Mendukung buat perang, buat beli senjata," kata Ikhsan Abdullah. Dia menegaskan keputusan atas sikap itu segera diputuskan. Pasalnya, serangan atau agresi Israel di Palestina semakin menjadi-jadi. MUI tidak bisa ikut angkat senjata di Gaza. Harapannya dengan fatwa haram terhadap produk dari perusahaan yang pro Israel itu bisa menekan Israel. Supaya segera mengakhiri serangannya. Ikhsan menceritakan keluarganya konsisten mengikuti fatwa MUI itu. Dia mencontohkan sudah tidak mengkonsumsi air mineral kemasan yang diproduksi perusahaan pro Israel. Bahkan sampai sepatu sekalipun, kini dia menggunakan produk lokal yang jauh lebih terjangkau. Baginya aksi boikot itu sekaligus momen untuk kemajuan produk lokal atau UMKM Indonesia. Pada kesempatan yang sama Sekjen MUI Amirsyah Tambunan meminta mereka tidak dibenturkan dengan perusahaan apalagi tenaga kerja. "Tidak ada kaitannya ini dengan PHK," tuturnya. Selain itu Amirsyah menegaskan dampak dari aksi boikot itu, tidak ada apa-apanya dengan kepedihan warga Palestina di Gaza. Terkait dengan aksi penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina dari perusahaan yang pro Israel, MUI menyambut baik. Namun MUI tetap tidak menerima donasi atau sumbangan buat warga Palestina yang disalurkan oleh perusahaan pro Israel. Perusahaan ini diminta mencari lembaga sosial lainnya. Pada forum itu juga dibacakan secara resmi sikap MUI. Diantaranya adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, dari agama apapun, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Sesuai dengan fatwa 83/2023 yang dikeluarkan MUI beberapa waktu lalu. MUI menilai serangan Israel di Gaza yang sudah berlangsung sebulan lebih, sudah meluluhlantakkan Gaza. Di sisi lain mereka menyebut PBB hanya diam saja. Selain itu komunitas internasional, termasuk Liga Arab tidak mampu menghentikan agresi Israel itu.

MUI semakin kencang mengajak masyarakat Indonesia memboikot produk dari perusahaan yang pro Israel. MUI mengkaji mencabut sertifikat halal.

MUI Kaji Pencabutan Label Halal di Produk dari Perusahaan yang Mendukung Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/1699970262550-1978104917.jpg" alt="Sejumlah barang yang diduga Pro Israel tidak dijual di Supermarket Al Baik di Tanjungpinang, Kepulauan Riau./Instagram @terangmedia" width="100%">
<figcaption>Sejumlah barang yang diduga Pro Israel tidak dijual di Supermarket Al Baik di Tanjungpinang, Kepulauan Riau./Instagram @terangmedia</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beredar sebuah video dan foto di media sosial, dimana sebuah supermarket memboikot produk-produk yang diduga pro Israel. Berdasarkan unggahan video akun Tiktok @batampos24 pada Senin (13/11), diketahui supermarket itu bernama Al Baik, yang terletak di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Terlihat dalam video itu, produk-produk seperti Pepsodent, Nescafe, Rinso, SariWangi, Sunlight menjadi sasaran boikot. Selain itu, juga terlihat kecap merek Bangau, sabun Lifebuoy, Bayclin, dan cemilan KitKat ikut diboikot oleh Supermarket Al Baik. Pada tiap-tiap produk itu terdapat sebuah tulisan &lsquo;Barang Ini Tidak Dijual Sesuai Fatwa MUI&rsquo;. Aksi boikot tersebut sudah dilakukan sejak dua hari kebelakang, usai MUI mengeluarkan Fatwa terkait produk Pro Israel. Pegawai Supermarket Al Baik, Sofyan Wardana mengatakan, produk-produk yang pro terhadap Israel sudah mulai diturunkan dan tidak lagi diperjual belikan. &ldquo;Paling banyak itu produk yang dibawa naungan Unilever dan Nestle,&rdquo; kata Sofyan pada Senin (13/11). Sofyan mengatakan, barang-barang yang diboikot itu sebagian dipindahkan dan ada juga yang diberi label tulisan bahwa produk itu tidak dijual. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Supermarket Al Baik sudah sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh MUI, sehingga banyak masyarakat sudah mengetahui tentang boikot produk Israel itu. Dengan begitu masyarakat sudah tidak akan kaget lagi. Beberapa barang yang diboikot itu termasuk produk kecantikan seperti Ponds Vaseline, Clean ad Clear, Rexona, dan produk lainnya, pungkas Sofyan. Sebelumnya, pada Jumat (10/11), MUI mengeluarkan fatwa membeli produk dari produsen yang terang-terangan mendukung penyerangan Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan bentuk perlawanan terhadap agresi Israel. Dalam laman resmi MUI, dijelaskan Hukum Terhadap Perjuangan Palestina yang berisi beberapa ketentuan hukum yang tertuang dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023. Belakangan, MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI memberikan klarifikasi, agar masyarakat jangan salah dalam memahami fatwa MUI tersebut. &ldquo;Sepemahaman saya, fatwa MUI tidak mengharamkan produknya, tapi mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel,&rdquo; kata Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati dikutip dari Fajar.co.id. Senada dengan hal itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda menuturkan, yang diharamkan oleh MUI bukan produknya atau zatnya. &ldquo;Produknya itu tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan. Tapi yang diharamkan itu aktivitasnya, perbuatannya,&rdquo; pungkasnya.

Beredar sebuah video dan foto di media sosial, dimana sebuah supermarket bernama Al Bail memboikot produk-produk yang diduga pro Israel.

Viral! Buntut Fatwa MUI, Sebuah Supermarket di Tanjungpinang Boikot Sejumlah Merek Terkenal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/WhatsApp-Image-2023-09-07-at-182441-460017079.jpg" alt="Ilustrasi: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menjelaskan yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI menjelaskan yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram membeli produk-produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Fatwa ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. "Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Jumat (10/11) lalu. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meminta masyarakat jangan salah dalam memahami fatwa MUI tersebut. Menurut LPPOM MUI, yang diharamkan adalah mendukung agresi Israel, bukan produknya. Karena produk-produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal tetap halal untuk dikonsumsi. &ldquo;Sepemahaman saya, fatwa MUI tidak mengharamkan produknya tapi mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati seperti dikutip dari Fajar.co.id (Jawa Pos Group). Muti menambahkan, produk bersertifikat halal akan menjadi haram jika ada penggunaan bahan haram saat proses produksi. "Kalau secara zatnya atau produknya, perubahan halal menjadi haram terjadi jika ada penggunaan bahan haram atau ada kontaminasi dari fasilitas atau lingkungan yang menyebabkan masuknya bahan haram ke produknya," imbuh Muti. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda. Dia juga menyatakan bahwa yang diharamkan MUI itu bukan produknya atau zatnya. &ldquo;Produknya itu tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan. Tapi, yang diharamkan itu aktivitasnya, perbuatannya,&rdquo; ucapnya. Miftahul menambahkan, masyarakat diminta memahami bahwa di dalam Fatwa MUI itu, hanya dituliskan bagi yang mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung itu yang diharamkan. &ldquo;Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, fatwa MUI tentang larangan menggunakan produk Israel tertuang dalam Rekomendasi nomor tiga, yang berbunyi, "Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme". Berikut isi lengkap fatwa MUI tentang larangan menggunakan produk Israel: Ketentuan Hukum 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. 2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. 3. Pada dasarnya dana zakat harus di distribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. 4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Rekomendasi 1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. 2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menekan Israel menghentikan agresi. 3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

LPPOM MUI menyatakan masyarakat jangan salah kaprah dalam menanggapi fatwa haram MUI terkait mengoonsumsi produk-produk yang pro Israel.

Soal Fatwa Haram Produk Pro Israel, LPPOM MUI: Produk Bersertifikat Halal Tetap Halal untuk Dikonsumsi