<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana pemerintah untuk mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional kembali menuai penolakan keras dari sejumlah kepala daerah.&nbsp;Mereka menilai, kebijakan yang berorientasi pada pembatasan konsumsi tembakau itu tidak sejalan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT). Para kepala daerah mengingatkan bahwa adopsi FCTC dapat memukul perekonomian daerah penghasil tembakau seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.&nbsp;Selain mengancam nasib jutaan petani, regulasi ketat terhadap industri tembakau juga dikhawatirkan akan melemahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor padat karya yang tumbuh di sekitar rantai pasok industri tersebut. Bupati Temanggung, Agus Setyawan, secara terbuka menyuarakan keresahan itu. Temanggung, yang dikenal sebagai salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia, disebutnya tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai regulasi baru, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. "Tembakau bukan masalah, tapi solusi bagi ekonomi desa. Kalau regulasi tidak berpihak, maka yang mati bukan hanya petaninya, tapi seluruh ekosistem sosial di bawahnya," ujar Agus, Rabu (12/11). Ia menegaskan bahwa tembakau adalah sumber kehidupan bagi banyak desa di lereng gunung. Namun kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron antara kementerian justru membuat posisi petani semakin terhimpit. "Petani ingin tetap hidup, bisa menanam, dan memberi kontribusi bagi ekonomi bangsa," imbuhnya. Agus juga menyoroti bahwa kebijakan seperti PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) seolah tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi di tingkat akar rumput. Menurutnya, tembakau bukan sekadar komoditas pertanian, tetapi jantung ekonomi pedesaan. Produksi Tembakau 12 Ribu Ton Terancam Nada serupa disampaikan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Daerahnya dikenal sebagai penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur, dengan produksi mencapai sekitar 12.000 ton per tahun. Ia menilai pemerintah pusat belum memiliki arah kebijakan yang tegas terhadap industri hasil tembakau. "Posisi negara sebenarnya ada di mana? Apakah negara ingin mendukung industri ini, atau justru ingin menghapusnya? Sikap pemerintah selama ini tidak jelas, seperti dua arah yang berlawanan,&rdquo; ungkap Yusuf. Yusuf menekankan, industri tembakau bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan penyedia lapangan kerja di daerah. Ia menilai, kebijakan yang terlalu membatasi hanya akan menimbulkan ketimpangan baru tanpa benar-benar menurunkan angka konsumsi rokok. "Tembakau bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari sumber penghidupan jutaan rakyat. Faktanya, ketika pembatasan diperketat, konsumsi rokok juga tidak menurun secara signifikan," tegasnya. Untuk diketahui, wacana adopsi FCTC memang muncul dari semangat global untuk menekan angka konsumsi rokok dan melindungi kesehatan masyarakat.&nbsp; Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan perdebatan panjang di dalam negeri karena menyangkut jutaan tenaga kerja yang terlibat dalam industri hasil tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelaku distribusi. Para kepala daerah berharap pemerintah pusat bisa mengambil sikap yang lebih berimbang&mdash;antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada tembakau.

Kepala daerah sentra produksi tembakau menolak adopsi FCTC, khawatirkan dampak negatif bagi ekonomi dan petani.

Kepala Daerah Desak Pemerintah Pertimbangkan Nasib Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/sekjen-APTI-kusnasi-640607218.jpg" alt="Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi saat ditemui pasca Rapat di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (13/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi saat ditemui pasca Rapat di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (13/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Produk Tembakau makin menguat.&nbsp;Para petani tembakau dan cengkeh dari berbagai daerah kompak menentang aturan yang dianggap diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kekacauan di lapangan. Mereka menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlalu terburu-buru dalam memfinalisasi aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 itu tanpa melibatkan seluruh elemen ekosistem pertembakauan secara adil.&nbsp;Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi menuturkan, tembakau adalah sumber penghidupan 2.5 juta petani di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan dampak secara matang atas kebijakan yang diambil. "Di dalam rapat tadi, perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) tadi sempat ngomong soal bahwa pengaturan gambar dan kemasan RPMK tembakau tidak akan berdampak pada petani tembakau, tidak akan terjadi chaos. Apakah mereka berani bertanggung jawab? Berani memberi jaminan? Ini soal perut," ujarnya usai rapat di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Senin (13/10). Ia mengatakan, bertani tembakau telah dilakukan petani dari generasi ke generasi. Ia pun menantang Kemenkes untuk mencarikan alternatif lain yang memiliki nilai sama dengan tembakau. "Kami bertani tembakau sudah turun temurun. Kalo Kemenkes bisa mencarikan alternatif solusi yang nilainya sama dalam jangka waktu pendek, silakan,"&nbsp;tegas Muhdi.&nbsp; Dari sisi hulu, para petani tembakau menegaskan penolakan mereka terhadap pengaturan kemasan yang diusulkan Kemenkes. Menurut Muhdi, aturan itu akan berdampak langsung pada penyerapan hasil panen petani. "Di Indonesia ada 14 sentra tembakau dengan lebih dari 100 jenis tembakau. Apa rencana solusi dari Kemenkes bila hasil panen tidak terserap. Kemenkes juga harus paham, pada pertanian tembakau ada petani, ada buruh tani. Apa Kemenkes mau tanggung jawab terhadap hilangnya pendapatan kami? Apakah sudah disiapkan pengganti sumber pendapatan yang sama?" paparnya. Ia menegaskan bahwa 70 persen dari 200 ribu ton tembakau nasional diserap oleh Industri Hasil Tembakau (IHT).&nbsp;Dengan adanya aturan kemasan polos, serapan bisa turun drastis. "Kemenkes yang tergesa-gesa mau menerapkan standarisasi kemasan rokok ujungnya berdampak pada serapan petani tembakau. Ini yang harus dipikirkan matang, bukan sekadar bikin aturan," ucap Muhdi. Muhdi juga menyebut kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Menurutnya, langkah ini hanya meniru negara lain tanpa mempertimbangkan konteks ekonomi nasional. "Padahal negara-negara yang dijadikan kiblat oleh Kemenkes dalam penyusunan aturan kemasan ini tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok). Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dari Indonesia dengan pendapatan cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja," tambahnya. <h3> Apindo: Jangan Tergesa-gesa, ini Bisa Bikin Chaos</h3> Nada keberatan juga datang dari kalangan pengusaha. Anggana Bunawan, Wakil Sekretaris Umum Apindo, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pimpinan rapat, Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2RM Kemenkes, yang dinilai tidak tegas menghadapi tekanan dari kelompok pro-kesehatan. "Bu Nadia tolong bertindak tegas. Terminologi apapun itu, standarisasi yang digagas, akan menciptakan chaos. Jangan terburu buru Kemenkes; cari jalan tengahnya tanpa harus menciderai komunikasi selama ini,' tegas Anggana. Ia bahkan sempat hampir walk out dari rapat karena muncul narasi seolah ekosistem pertembakauan sudah menyetujui aturan standar kemasan tersebut. <h3>Kemenperin Keberatan: Kami Tak Diberi Akses Draf RPMK</h3> Penolakan juga datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp;Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Merrijantij Punguan Pintaria, mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunan draft terbaru RPMK. "Kami tidak diberikan draft-nya, bagaimana kami bisa mengetahuinya. Kami menolak standarisasi kemasan karena dengan kemasan polos akan semakin sulit melakukan pengawasan rokok ilegal; bayangkan jika dipaksanakan juga standarisasi kemasan,"&nbsp;ujarnya. Merrijantij menambahkan, Kemenperin punya tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan kebijakan industri dan ekonomi nasional. "Kita harus mencari cara solusi bersama, saling membantu. Bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang dampaknya sangat menyulitkan," ungkapnya.

Para petani tembakau menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang dinilai diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kekacauan.

Berpotensi Mematikan Penghidupan, Ekosistem Pertembakauan Kompak Tolak Aturan Standarisasi Kemasan Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Permasalahan aturan industri hasil tembakau (IHT) menjadi hal yang berlarut-larut. Meski sudah diwarnai protes bertubi-tubi, pemerintah tetap menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Hanya ada dua opsi yang tertinggal yakni Executive Review atau Judicial Review. Dosen Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Mochamad Djalil mengatakan, menunggu pemerintah berubah pikiran hanya dengan melakukan protes tak akan menjadi solusi baik. Menurutnya, harus ada langkah hukum untuk akhirnya bisa menganulir aturan yang ada. "Supaya dampaknya tak terlanjur besar, kita harus segera melangkah. Misalnya, dengan mengajukan judicial review,&rdquo; ungkapnya saat Forum Diskusi Jawa Pos, Selasa (29/4). Dia mengatakan, pemangku kepentingan harus segera merancang kajian. Kajian tersebut pun harus menyangkut tiap pasal yang dirasa merugikan. Sehingga, saat harus uji materiil mereka punya dasar yang kuat. Menurutnya, proses judicial review tak serumit zaman dulu. Memang, butuh waktu sekitar satu tahun untuk melalui proses tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi salah satu dari sedikit upaya yang bisa ditempuh. "Upaya lainnya adalah executive review. Itu artinya kita mengajukan agar pemerintah kembali mengevaluasi produk regulasi mereka," jelasnya. Sementara itu, Anggota Apindo Bidang Perundang-undangan &amp; Advokasi Apindo Jatim Ngadi mengatakan, upaya executive review seharusnya menjadi pilihan yang lebih favorit. Pasalnya, proses judicial review jauh lebih rumit proses hukum lain. Apalagi, jika proses tersebut dimenangkan regulator, hal itu bisa menjadi akhir bagi pengusaha untuk mencoba mencabut pasal yang merugikan.&nbsp;Dia mengatakan, dorongan untuk melakukan executive review juga cukup tinggi. Pasalnya, dia mengatakan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 itu sebenarnya punya dua cacat formil. Pertama, aturan tersebut tak menyerap aspirasi semua rakyat. Kedua, mereka masih belum menyediakan naskah akademik yang menyeluruh atas dasar aturan tersebut. "Pemangku kepentingan bisa saja meminta bantuan pemerintah provinsi untuk memulai proses tersebut. Pada akhirnya, kita harus meminta Kementerian Hukum dan Ham atau sekalian ke sekretariat negara," paparnya.

Dua opsi untuk mencabut aturan tembakau, Executive Review dan Judicial Review, menjadi fokus diskusi para ahli.

Ada Dua Opsi Cabut PP 28/2024, Apindo Hindari JR karena Lebih Rumit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-Fedrik-Tarigan-3JPG-3440268565.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa jika terbukti tidak ada partisipasi publik (meaningful participation), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur industri hasil tembakau secara ketat dan berat. "Kalau misalnya terbukti PP dibuat tanpa ada partisipasi. Ya berarti secara prosedur cacat. Berarti dibatalkan, secara formilnya tidak terpenuhi. Cacat. Itu kita belum bicara substansi loh," kata Eddy. Salah satu pasal yang dinilai akan mematikan industri, adalah pelarangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam jarak 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Edy melanjutkan definisi satuan pendidikan dalam PP 28/2024 itu tafsirnya banyak sekali. Ia menekankan butuh kehati-hatian dalam mengimplementasikan beleid tersebut. "Memang satuan pendidikan itu banyak sekali, formal maupun informal. Saya kira memang harus berhati-hati," kata Edward kepada wartawan. Edward mempersilakan bila ada pihak yang merasa dirugikan atas PP 28/2024 untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, secara uji materiil maupun secara formil. Secara materiil, peraturan pemerintah bisa dibatalkan bila bertentangan dengan aturan di atasnya. "Bila bertentangan dengan undang-undang, itu secara substansi bisa dibatalkan," kata dia. Sebelumnya, menanggapi PP 28/2024, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengaku diminta masukan dalam pembahasan. Tapi tidak ada poin-poin masukan Gaprindo yang diakomodasi untuk masuk ke dalam PP 28/2024. "Minim sekali partisipasi pengusaha. Memang kami diminta masukan tapi kita nggak tahu masukan mana yang masuk dalam PP itu," kata Benny. Meski sudah berlaku, kata Benny, PP 28/2024 sulit diimplementasikan, apalagi di Jakarta banyak sekali penjual rokok yang dekat dengan tempat bermain anak dan satuan pendidikan. "Pasal itu langsung berlaku. Kami khawatir aturan itu sulit diberlakukan," kata dia. Sementara itu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ketua Aprindo Solihin menyebut ketentuan yang melarang penjual rokok berjarak kurang dari 200 meter itu dalam implementasinya sulit dijalankan. "Siapa yang berani mengambil tindakan pada toko kelontong penjual rokok," kata dia. Solihin menyoroti tidak ada meaningful participation dalam penyusunan PP 28/2024. Dia mengaku Aprindo sudah menyambangi beberapa kementerian tapi tidak diminta pendapat. "Kami sudah menyambangi beberapa kementerian, tapi kami sama sekali tidak diminta pendapat," katanya.

Wakil Menteri Hukum menegaskan PP 28/2024 bisa dibatalkan jika tidak ada partisipasi publik. Asosiasi pengusaha ritel juga siap ajukan JR.

PP 28/2024 Dikritik Pelaku Usaha, Wamenkum: Bisa Dibatalkan Bila Terbukti Tidak Ada Partisipasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/pekerja-3566555219.png" alt="KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) masih terus bergulir.&nbsp;Kebijakan yang bertujuan untuk mengatur industri tembakau ini dikritik karena dianggap akan berdampak luas dan menimbulkan efek domino terhadap perekonomian dan tenaga kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Putri Anggoro, menyebut bahwa pihaknya paham betul tentang adanya ketidakseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi yang terjadi dalam kebijakan PP 28/2024 maupun RPMK. Indah menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Data Kemnaker menunjukkan, hingga saat ini setidaknya sudah ada 63.000 pekerja yang terdampak PHK, bahkan bisa bertambah hingga 2,2 juta orang jika kebijakan ini diterapkan secara ketat. "Ini bukan hanya soal cukai, tetapi dampaknya ke tenaga kerja di industri tembakau, termasuk industri kreatif yang mendukung ekonomi lokal. Belum lagi, sekitar 89 persen pekerja di industri tembakau ini adalah wanita, banyak di antaranya kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah," katanya. Indah juga mengingatkan bahwa efek sosial dari PHK di sektor ini dapat memicu kriminalitas dan dampak sosial lain yang meresahkan. Ia mengungkapkan pentingnya pemerintah dan DPR untuk berperan aktif dalam mitigasi dampak yang timbul. "Multiplier effect PHK ini besar, dari tukang ojek hingga warung kopi ikut terkena dampaknya," jelasnya. Dalam menghadapi dampak kebijakan ini, Indah menyatakan bahwa Kemnaker siap berdiskusi dengan Kemenkes dan berharap RPMK yang sedang dibahas benar-benar mendengarkan masukan dari semua pemangku kepentingan. "Kami berharap proses penyusunan kebijakan ini benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri," tuturnya dalam diskusi bertajuk 'Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau' yang digelar oleh Koordinat Wartawan Parlemen (KWP). &nbsp; Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan menyoroti kurangnya keterlibatan pihak industri tembakau dalam perumusan kebijakan PP 28/2024 dan RPMK yang diinisasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Henry menegaskan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada RPMK dirancang tidak dilakukan secara transparan dan tanpa melibatkan pelaku industri tembakau. Lebih lanjut, Henry mempertanyakan keakuratan serta validitas data yang digunakan Kemenkes dalam meramu kebijakan tersebut. "Padahal, jumlah pabrik rokok itu semakin menurun dan prevalensi perokok anak juga sudah turun, namun data ini tidak digunakan (oleh Kemenkes)," jelasnya. Henry menekankan bahwa pengawasan terhadap rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan sulit dilakukan di lapangan. "Aturan ini hanya akan menambah beban aparat," serunya. Menanggapi tidak adanya pelibatan pemangku kepentingan di industri tembakau serta Kemnaker dalam RPMK, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, menyatakan keprihatinannya. Ia mengaku terkejut, bahwa pembahasan perumusan beleid selama ini tidak melibatkan pihak terkait dan Kemnaker. "Ini menunjukkan bahwa Kemenkes seolah bekerja sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya ke tenaga kerja," ujarnya.

Indah juga mengingatkan bahwa efek sosial dari PHK di sektor ini dapat memicu kriminalitas dan dampak sosial lain yang meresahkan.

Kemnaker: 2,2 Juta Orang Terancam Kehilangan Pekerjaan jika Permenkes Turunan PP 28/2024 Dijalankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-132126-2095641286.jpg" alt="Ilustrasi rokok. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Bagian utama pengaturan dalam RPMK tersebut memuat usulan Kemenkes untuk menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Desakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif dari aturan-aturan tersebut terhadap industri strategis dan perekonomian nasional. Dalam diskusi media bertajuk &ldquo;Menilik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan Dampaknya Terhadap Industri Tembakau&rdquo; di Gedung DPR RI Senayan Jakarta (18/9/2024), Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem, Nurhadi mengatakan bahwa banyak aturan pada PP 28/2024 maupun RPMK yang berada di luar lingkup kewenangan Kemenkes dan telah memicu pro kontra di kalangan masyarakat serta menimbulkan polemik. Menurutnya, kedua aturan tersebut berisiko menimbulkan kegaduhan menyusul berbagai ancaman, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) pada jutaan pekerja yang bergantung pada industri hasil tembakau dan ekosistem di dalamnya. Selain itu, pedagang kecil, peritel, serta industri kreatif dan periklanan akan turut terdampak dari kebijakan inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut. Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Yahya Zaini memberikan kritik terhadap proses penyusunan aturan. Menurutnya, proses penyusunan PP 28/2024 dan RPMK terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi publik yang berarti. &ldquo;Hal ini mengakibatkan pengabaian kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak, serta menimbulkan berbagai persoalan dalam penerapannya,&rdquo; tuturnya. Dia menegaskan bahwa perlakuan pemerintah terhadap industri hasil tembakau cenderung diskriminatif dan tidak pernah berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap negara. &ldquo;Tiap tahun cukai rokok dinaikkan, sementara kita tahu kontribusinya untuk negara mencapai Rp213 triliun, jauh di atas penerimaan negara dari BUMN,&rdquo; papar dia. Tak pelak. ia pun mengkritik bahwa Kemenkes tidak melakukan konsultasi yang memadai dengan DPR, serta tidak melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan, yang dianggap penting untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. &ldquo;Kami tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan ini. Walaupun memang wewenangnya ada di pemerintah, tapi saya berharap Komisi IX DPR RI bisa dilibatkan,&rdquo; tegas dia. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Abidin Fikri juga menyoroti sejarah keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap industri hasil tembakau, utamanya kepada kesejahteraan petani. Menimbang hal tersebut, dia meminta agar pemerintah saat ini mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang dapat menyudutkan industri ini. &ldquo;Bung Karno sejak dulu berpihak kepada petani tembakau dan kita punya sejarah tentang tembakau ini. Jadi jangan sampai Kemenkes saat ini membuat gaduh dengan rumusan-rumusan kebijakannya,&rdquo; papar dia. Selain itu, dia menilai terdapat ketidakcocokan antara PP 28/2024 dan RPMK dengan prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Peraturan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek dianggap akan menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas dan juga hak pelaku usaha untuk memberikan keterangan mengenai produk secara benar dan transparan, sehingga berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal yang sudah semakin marak beberapa tahun terakhir. &ldquo;Selain itu, ketentuan dalam RPMK mengenai konten digital yang mengatur tayangan di platform streaming seperti Netflix dan YouTube dianggap melampaui wewenang Kemenkes dan berpotensi merugikan industri media digital,&rdquo; beber dia. Menghadapi situasi ini, DPR menegaskan pentingnya peninjauan kembali PP 28/2024 dan RPMK untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada kesehatan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dampak luas terhadap sektor-sektor ekonomi yang terkait. Para legislator berharap agar Kemenkes dapat melakukan dialog yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. DPR menegaskan komitmen, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, DPR juga akan terus memantau dan mengawasi implementasi kebijakan serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan aturan demi kepentingan nasional. Pada kesempatan yang sama, Serikat Pekerja FSP-RTMM-SPSI menyatakan siap untuk turun ke jalan guna menyampaikan aksi penolakan mereka terhadap dua aturan inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut. Beragam rentetan penyusunan kebijakan mulai dari PP hingga RPMK dinilai oleh serikat pekerja gagal membawa aspirasi stakeholder, karena perumusannya yang minim dialog. Ketua Umum FSP-RTMM-SPSI, Sudarto AS, menegaskan bahwa kalangan pekerja mengungkapkan ketidakpuasan terkait kurangnya keterlibatan mereka dalam pembuatan regulasi tersebut. Ia pun menyatakan bahwa FSP-RTMM berencana untuk menyelenggarakan sejumlah langkah ke depannya. &ldquo;Saya hanya ingin mengingatkan hak menyampaikan pendapat secara konstitusional, karena buruh ini posisinya paling bawah, maka kami ini kaum marjinal. Padahal kami secara hukum, punya hak yang setara dengan masyarakat lainnya. Tapi dengan tidak dilibatkannya kami dalam penyusunan aturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, diskriminatif,&rdquo; imbuhnya. Langkah untuk turun ke jalan pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya sejatinya telah berkirim surat kepada pemangku kebijakan seperti presiden, DPR, dan sebagainya guna menyampaikan aspirasi penolakan terhadap poin-poin kebijakan yang memberatkan pelaku industri tembakau. "Kami menilai kesetaraan hukum teman-teman pekerja dilecehkan. Kalau negeri tidak bisa menjamin fakir miskin, maka kami yang sudah punya pekerjaan ini jangan diganggu. Sudah waktunya buruh menuntut dan kami siap untuk bertindak lebih tegas dengan melalukan mogok kerja nasional," tegasnya. Aturan inisiatif Kemenkes ini bertentangan dengan pesan presiden yang disampaikan beberapa waktu lalu. Saat sidang cabinet di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan bahwa di masa transisi ini, jangan membuat kebijakan ekstrem yang bisa menciptakan gejolak. "Jangan membuat kebijakan-kebijakan ekstrem, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas, berpotensi menimbulkan gejolak,&rdquo; ungkap Jokowi kala itu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Luar-griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi, mengungkapkan bahwa dampak dari PP 28/2024 terasa cukup signifikan bagi industri media luar griya. Dia menjelaskan bahwa kontribusi iklan produk tembakau pada sektor ini sebelumnya mencapai 90% dari total pendapatan iklan. Namun, setelah PP Nomor 109 Tahun 2012, kontribusi tersebut menurun drastis. Adapun PP 28/2024, yang mengatur pembatasan iklan tembakau termasuk ketentuan radius 500 meter, menjadi biang keladi yang memperburuk keadaan. Bernadi juga menyampaikan bahwa dampak dari ketentuan ini terasa hingga ke pemerintah daerah (pemda). Utamanya, daerah yang bergantung pada pendapatan dari iklan tembakau semisal Medan, Manado, dan Bandung. Peraturan ini pun berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Beberapa daerah telah menaikkan pajak reklame sebagai respons terhadap pembatasan ini, namun hal tersebut tetap tidak cukup untuk menutupi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PP 28/2024. Dalam survei yang dilakukan oleh AMLI, ditemukan bahwa 79&nbsp;persen perusahaan periklanan luar griya di 27 kota akan mengalami dampak besar jika ketentuan dalam PP ini diterapkan. Dikhawatirkan bahwa hal ini akan menyebabkan PHK massal dan potensi kebangkrutan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi sektor ini. Tak pelak, AMLI meminta agar pasal-pasal yang terkait dengan iklan luar griya direvisi atau dihapuskan. Mereka juga mendesak agar pemerintah melibatkan asosiasi dalam setiap perubahan kebijakan terkait, agar dampaknya bisa lebih dipertimbangkan dengan baik. Sebelumnya, AMLI juga telah menggelar Pernyataan Terbuka Asosiasi Media Luargriya (AMLI) pada hari yang sama untuk menyatakan sikap penolakannya terhadap PP 28/2024 dan RPMK yang memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek.

DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta RPMK kemasan rokok.

DPR Minta Kemenkes Tinjau Kembali PP 28/2024 dan RPMK Terkait Kemasan Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/hands-holding-a-vape-pen-and-cigarettes-2440768733.jpg" alt="Ilustrasi: Vape dan rokok sebagai produk penghantar nikotin. (American Heart Association)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape dan rokok sebagai produk penghantar nikotin. (American Heart Association)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Asosiasi pelaku usaha produk tembakau alternatif menolak sejumlah pasal terkait tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lantaran akan mematikan industri produk tembakau alternatif yang tergolong baru dan didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengaj (UMKM). Aturan tersebut juga dinilai tidak efektif sehingga perlu direvisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salah satunya pasal 434, di mana toko dilarang menjual produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan. Ini bukan solusi, justru hanya akan menimbulkan masalah baru karena merugikan pedagang kecil, membatasi bisnis UMKM, dan membuat lebih banyak pengangguran," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita di Jakarta, Minggu (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pengaturan pada PP 28/2024 dibuat lebih ketat daripada Peraturan Pemerintah sebelumnya yang mengatur terkait pertembakauan, yaitu PP 109 Tahun 2012. Selain soal jarak, usia pembelinya dinaikkan dari sebelumnya minimal 18 tahun, sekarang menjadi 21 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015042074/menhan-prabowo-ingin-industri-pertahanan-dalam-negeri-buat-kapal-destroyer-bisa-belajar-dari-inggris-jerman-atau-prancis">Menhan Prabowo Ingin Industri Pertahanan Dalam Negeri Buat Kapal Destroyer, Bisa Belajar dari Inggris, Jerman, atau Prancis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya menyatakan setuju untuk menjual produk tembakau dan rokok elektronik hanya bagi konsumen dewasa, hanya saja tidak perlu mematikan industri ini yang mayoritas ialah UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dulu PP 109/2012 saja penerapannya tidak berhasil. Kalau tujuannya untuk menekan pengguna di bawah umur itu kami setuju, dan kami mengajukan solusi yang lebih efektif yaitu hukumannya yang harus diperjelas. Jadi misalkan pidana, sanksi untuk yang jual di bawah 18 tahun, pengawasan dan edukasinya kami pun akan bantu,&rdquo; ungkap Garindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, lanjut dia, APVI secara konsisten melakukan pengawasan terhadap semua anggota ritel mereka untuk menaati kode etik dan pakta integritas yang telah disepakati oleh seluruh anggota APVI, serta komitmen tidak menjual produk tembakau alternatif ke anak di bawah umur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015042042/ketatnya-liga-1-musim-ini-dua-finalis-musim-lalu-persib-dan-madura-united-masih-berjuang-di-papan-tengah-klasemen-sementara">Ketatnya Liga 1 Musim ini, Dua Finalis Musim Lalu, Persib dan Madura United masih Berjuang di Papan Tengah Klasemen Sementara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Garindra menilai PP 28/2024 hanya akan berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi merokok dan berujung pada meningkatnya peredaran produk ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, ia berharap agar pemerintah senantiasa melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, termasuk pelaku usaha, karena akan berdampak secara langsung ke mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengungkapkan tidak adanya keterlibatan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan di industri produk tembakau alternatif dalam perumusan PP 28/2024. Hal ini menyebabkan penerapannya tak akan efektif di lapangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, partisipasi publik dalam penyusunan PP 28/2024 hanya melibatkan kelompok yang mayoritas kontra dengan produk tembakau, sementara asosiasi produk tembakau alternatif tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015042016/demi-matangkan-ground-fighting-jeka-saragih-harus-latihan-ekstra">Demi Matangkan Ground Fighting, Jeka Saragih Harus Latihan Ekstra</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagaimana mau mendukung kebijakan ini? Saya rasa di lapangan banyak resistensi dan penolakan, sanksinya juga tidak ada. Jadi menurut saya harus clear," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trubus juga berharap kebijakan yang diterapkan di publik seharusnya memberikan solusi, bukan menimbulkan masalah baru. Terlebih, dampak langsung PP 28/2024 ini akan memberatkan usaha kecil seperti UMKM dan warung kelontong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebetulnya aturan ini sudah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di mana rokok merupakan produk legal. Dan kenapa harus menyentuh pada pedagang eceran di mana pembelinya adalah masyarakat bawah yang penghasilannya rendah. Pedagang ini juga membutuhkan pendapatan, karena mereka selama ini mendapat penghasilan dari situ,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, lanjut Trubus, jika pemerintah masih tidak memperhatikan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung.</div>

Asosiasi pelaku usaha produk tembakau alternatif menolak sejumlah pasal terkait tembakau dalam PP nomor 28 Tahun 2024.

Kontroversi PP 28/2024 Dinilai Tidak Efektif, Pelaku Usaha Minta Dilibatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/STH_4687JPG-1753302122.jpg" alt="Alat kontrasepsi jenis KB implan." width="100%">
<figcaption>Alat kontrasepsi jenis KB implan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dan anak usia sekolah. Dia menyatakan, penyediaan kontrasepsi itu ditujukan bagi remaja yang sudah menikah. Tujuannya untuk menahan kehamilan demi kesehatan ibu dan anak. Sebagaimana diketahui, aturan penyediaan alat kontrasepsi dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. "Kalau kita lihat pada usia ibu hamil di bawah 20 tahun sudah menikah, hamil itu kemungkinan bayinya tidak sehat, stunting, itu tinggi," kata Budi kepada wartawan, Selasa (6/8). Selain stunting, kematian ibu yang masih berusia remaja saat melahirkan maupun setelahnya juga masih cukup tinggi.&nbsp;Karena itu, pencegahan harus dilakukan lantaran angka pernikahan dini di Indonesia juga sulit dihentikan.&nbsp;&nbsp; "Di Indonesia tuh masih pelan-pelan kita edukasi. Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian yang kedua, kalau hamil, kalau ingin kematian ibunya rendah, kematian bayinya rendah, kalau hamil usahakan di atas 20 (tahun)," jelas Budi.&nbsp; Dengan aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah ini, Budi meyakini angka kematian ibu dan anak akan turun. "Ini penting untuk menurunkan kematian balita dan ini penting untuk menurunkan stunting. Dan nanti implementasinya saya harus bekerjasama dengan kepala daerah untuk memastikan. Jadi jangan salah sasaran," pungkas Budi.

Menkes menyatakan bahwa penyediaan kontrasepsi bagi remaja hanya ditujukan bagi yang sudah menikah. Tujuannya untuk mencegah kehamilan.

Soal Penyediaan Kontrasepsi bagi Remaja, Menkes: Hanya untuk yang Sudah Menikah   

PP 28 Tahun 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PP 28 Tahun 2024

Berita Terkini