<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/Penjabat-Pj-Gubernur-DKI-Jakarta-Teguh-Setyabudi-Dery-Ridwansah-2JPG-1650940244.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemprov DKI Jakarta mulai mengkaji kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dua kali dalam seminggu. Dengan begitu, ASN hanya perlu berkantor sebanyak tiga hari dari lima hari kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya itu masih kita kaji ya masalah Work From Anywherenya atau Work From Homenya," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di kawasan Pulogadung, Senin (10/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh menegaskan, hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih mewajibkan ASN-nya untuk bekerja di kantor lima hari kerja. Pihaknya akan melihat hasil kajian terlebih dahulu sebelum nantinya kebijakan itu diputuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015629946/9-tanda-red-flag-dalam-hubungan-yang-harus-anda-ketahui-salah-satunya-manipulatif">9 Tanda Red Flag dalam Hubungan yang Harus Anda Ketahui, Salah Satunya Manipulatif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi untuk DKI Jakarta sebenarnya masih lima hari kerja kita akan tentukan kemudian bagaimana yang terbaik," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperbolehkan ASN bekerja hanya 3 hari dalam sepekan. Dua hari lainnya, para PNS BKN dipersilakan untuk Work From Anywhere atau bekerja di mana saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari,&rdquo; kata Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangannya, dikutip Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN. Meliputi, peniadaan jam kerja fleksibel, memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret, pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015629960/desain-unik-dan-harga-terjangkau-bikin-wuling-air-ev-jadi-mobil-listrik-paling-populer-di-tanah-air">Desain Unik dan Harga Terjangkau Bikin Wuling Air EV jadi Mobil Listrik Paling Populer di Tanah Air</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, memaksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring, penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan, penggunaan anggaran yang efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, mengoptimalkan kerja sama dengan donor, mitra, pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance. Selain itu, Kantor Regional agar memastikan Konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja, serta memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,&ldquo; terangnya.</div>

Pemprov DKI Jakarta mengkaji kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) 2 kali seminggu.

PNS DKI Jakarta Bakal WFA 2 Hari Seminggu? Ini Kata Pj Gubernur Teguh Setyabudi

<p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Screenshot_2023-08-23-18-24-35-926-edit_comandroidchrome-499993719.jpg" alt="Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur, Senin (21/8/2023) pada hari pertama penerapan bekerja dari rumah (working from home/WFH)" width="100%">
<figcaption>Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur, Senin (21/8/2023) pada hari pertama penerapan bekerja dari rumah (working from home/WFH)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []">&nbsp;</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"><strong>JawaPos.com-</strong>Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang sudah diterapkan tiga hari bagi para Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengurangi kepadatan lalu lintas hingga sekitar empat persen.</p> <p class="" data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012800781/pemkab-bandung-barat-tetapkan-kebakaran-tpa-sarimukti-sebagai-darurat-bencana">Pemkab Bandung Barat Tetapkan Kebakaran TPA Sarimukti Sebagai Darurat Bencana</a></strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Kebijakan WFH dengan kapasitas 50 persen bagi PNS DKI ini sudah berlaku sejak 21 Agustus 2023.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Dari hasil diskusi, tadi Pak Dirlantas (Direktorat Lalu Lintas) bisik-bisik dampaknya adalah lalu lintas empat persen berkurang, lumayan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Kebijakan WFH bagi PNS DKI Jakarta, kata Heru, tidak hanya diambil untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN saja, tetapi juga menekan buruknya polusi udara di Ibu Kota.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Maka dari itu bantu Pemda. Pemda sudah melakukan 'work from home' tanggal 21 supaya di tanggal 5,6,7 polusi udara sedikit menurun," kata Heru.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga terus melakukan pemantauan lalu lintas sejak penerapan kebijakan WFH bagi PNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Berdasarkan data Dishub DKI pada 21 Agustus 2023 tercatat volume lalu lintas sejumlah 6.954.805 kendaraan per hari. Angka tersebut meningkat 1,34 persen (92.162 kendaraan) dibandingkan tanggal 14 Agustus dengan volume lalu lintas sebesar 6.862.643 kendaraan per hari.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Peningkatan volume kendaraan pada 21 Agustus karena adanya kegiatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan volume lalu lintas," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Lalu, pada 22 Agustus 2023 volume lalu lintas sebanyak 6.541.706 kendaraan per hari atau menurun sebesar 4,69 persen (berkurang 321.787 kendaraan) jika dibandingkan 15 Agustus dengan volume lalu lintas sebanyak 6.863.493 kendaraan per hari.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Syafrin menyebut, volume lalu lintas dipantau dari 49 titik kamera analitik Dishub. Adapun hasil pemantauan yang Dishub DKI catat meliputi total volume lalu lintas per hari, saat jam sibuk pagi, yakni pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hari pukul 16.00-20.00 WIB.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Sementara PNS Pemprov DKI yang diterapkan uji coba mekanisme kerja WFH sebanyak 23.343 orang.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Evaluasi juga akan terus dilakukan dengan terus memantau volume lalu lintas kendaraan untuk mengetahui efektivitas kebijakan WFH sebagai upaya menurunkan tingkat pencemaran udara di Jakarta," kata Syafrin.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012797753/porsche-serius-garap-pasar-ev-tapi-seri-911-dipastikan-tetap-pakai-mesin-pembakaran-konvensional">Porsche Serius Garap Pasar EV, tapi Seri 911 Dipastikan Tetap Pakai Mesin Pembakaran Konvensional</a></strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Penerapan WFH ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (WFH). <strong>(*)</strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">&nbsp;</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">&nbsp;</p>

Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang sudah diterapkan tiga hari bagi para Pengawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta

Kepadatan Lalu-linta Turun 4 Persen ketika PNS DKI Jakarta WFH Selamat 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas didapatkan PNS itu sendiri.</p> <p>PNS di Pemprov DKI Jakarta mendapatkan fasilitas dan tambahan penghasilan lebih dibanding PNS yang bertugas di provinsi lain.</p> <p>Anies Baswedan semenjak lengser sebagai gubernur, kini Pemprov DKI Jakarta dipimpin penjabat (pj) gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Dalam menjalani tugasnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan peraturan gubernur (pergub) nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP).</p> <p>Pergub itu mengatur TPP untuk PNS mulai dari masih berstatus CPNS hingga pejabat eselon. Mulai dari eselon IV, III, II dan I.</p> <p>Salah satu jabatan untuk eselon IV adalah lurah. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, pada pasal 18 poin 5 menyatakan bahwa lurah termasuk pejabat eselon IVa.</p> <p>Dengan jabatan ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pergub nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), memberikan tunjangan untuk lurah sebesar Rp 27.000.000 setiap bulan. Penghasilan itu belum termasuk gaji pokok dari lurah. Biasanya jabatan lurah ini dijabat oleh PNS golongan minimal IIIb hingga IIIc.</p> <p>Dalam PP nomor 15 tahun 2O19 tentang perubahan kedelapan belas atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS menyebutkan, gaji pokok PNS golong IIIb dan IIIc berkisar Rp 2.950.600 hingga Rp 3.775.300.</p> <p>Artinya lurah di DKI Jakarta setiap bulannya mendapat gaji take home pay sekitar Rp 30 juta. Nominal ini belum termasuk fasilitas lain, seperti tunjangan beras untuk anak dan istri.</p>

Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas

Gaji Lurah di DKI Jakarta setelah Era Anies Baswedan Rp 30 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/IMG_20220729_180239-3787209473.jpg" alt="Ilustrasi Daihatsu Taruna. Dalam LHKPN, Ngabila Salama, PNS DKI Jakarta, mencatatkan Daihatsu Taruna CX tahun 2000." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Daihatsu Taruna. Dalam LHKPN, Ngabila Salama, PNS DKI Jakarta, mencatatkan Daihatsu Taruna CX tahun 2000.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, Ngabila Salama, viral usai membeberkan gaji per bulannya di akun media sosial miliknya. Ngabila yang menjabat sebagai Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta itu mengungkap gajinya di media sosial sebesar Rp 34 juta per bulan.</p> <p>Lantaran viral dan heboh, Ngabila Salama diperiksa Inspektorat DKI. Inspektorat mendorong Ngabila untuk memperbarui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHPKN).</p> <p>"Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK," kata Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat kepada wartawan, Kamis (25/5).</p> <p>Seperti diketahui, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per tahun 2022. Secara rinci, harta kekayaan pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI itu memiliki mobil Daihatsy Taruna CX Tahun 2000 yang tercatat sebagai warisan dengan nilai Rp 40 juta. Kemudian, Ngabila juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 33.188.080.</p> <p>Berdasarkan keterangan Ngabila, Syaefuloh mengatakan bahwa Ngabila mengaku memang ada aset yang belum dilaporkan di LKHPN. Hal itu membuat jumlah harta kekayaannya jomplang dengan pendapatannya.<br /> <br />"Yang paling penting adalah ada itikad baik kalau memang kemarin ada aset yang belum dilaporkan. Saya menyarankan melaporkan apa adanya," ucap Syaefuloh. "Tinggal nanti teman-teman dari KPK menilai apakah ini bisa diterima dengan laporan yang baru. Mudah mudahan bisa diterima," pungkas Syaefuloh.</p> <p>Terlepas dari itu, menarik melihat tunggangan atau mobil Ngabila yang tercatat di LHKPN. Yakni Daihatsu Taruna tipe CX tahun 2000.</p> <p>Daihatsu Taruna merupakan salah satu small SUV yang cukup populer di Indonesia. Mobil ini dianggap sebagai pengganti Daihatsu Feroza yang sempat beken di era 1970 hingga 2000-an. Melansir laman resmi Daihatsu, Taruna pertama kali diproduksi di Indonesia pada 1999. Saat itu, Taruna hadir dengan tipe C-Series. Tipe ini punya ciri khas berupa kapasitas mesin yang mencapai 1.600 cc.</p> <p>Tipe tersebut lantas dibagi lagi menjadi beberapa varian yakni CL, CX, dan CSX. Selepas C-Series, Taruna mulai memproduksi dua tipe yang tak kalah menarik yakni F-Series dan OXXY.</p> <p>Hanya saja, produksi mobil ini diberhentikan pada 2006 silam. Kini, model mobil tersebut digantikan oleh Daihatsu Terios.</p> <p>Interior Daihatsu Taruna tergolong sederhana. Biasanya, interior mobil ini dilengkapi dengan tape, AC, serta kursi berkapasitas 5 sampai 7 penumpang. Khusus untuk C-Series, jumlah kursi hanya lima buah. Namun, bisa ditambah dua kursi di bagian belakang dan hanya cocok penumpang anak-anak dan remaja saja.</p> <p>Semua tipe Daihatsu Taruna memiliki mesin berkapasitas 1.500 cc - 1.600 cc. Pada tipe C-Series, mesin yang dipakai masih berbahan karburator. Menggendong 4 silinder dengan tenaga maksimum 94 horsepower dan torsi 114 Nm. CX adalah varian C-Series tingkat menengah. Varian ini sudah dilengkapi tape dan AC serta velg Alloy. C-Series adalah tipe termurah dengan harga mulai Rp 40 jutaan.</p>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, Ngabila Salama, viral usai membeberkan gaji per bulannya di akun media sosial miliknya.

Mengintip Tunggangan Ngabila Salama PNS DKI Jakarta yang Pamer Gaji Rp 34 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PNS di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, terus menjadi sorotan lantaran twitnya sendiri yang memamerkan penghasilan Rp 34 juta per bulan. Buntut dari pengakuannya yang dianggap pamer atau flexing itu, Ngabila kini menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.</p> <p>Ngabila dianggap bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang hanya berjumlah Rp 73 juta. Padahal, pendapatannya dalam sebulan mencapai Rp 34 juta seperti yang diungkapnya.</p> <p>Lantas, siapakah Ngabila Salama yang belakangan terus menjadi buah bibir?</p> <p>Saat ini, Ngabila diketahui tengah menjabat sebagai Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.</p> <p>Perempuan kelahiran Jakarta pada 1989 itu mengenyam pendidikan di SMAN 8 dan lulus pada 2007.</p> <p>Ngabila kemudian memutuskan untuk menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Kedokteraan Universitas Indonesia (UI). Ngabila lulus dari UI pada Agustus 2012 dan langsung melanjutkan program dokter internship satu tahun di kampung halamannya yaitu Lampung Selatan.</p> <p>Usai dari sana, pada 2014 Ngabila resmi bekerja menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia langsung ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.</p> <p>Masih ada kesempatan belajar, Ngabila pun melanjutkan pendidikan S-2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI jenjang pada 2014. Ia kemudian lulus pada Januari 2017.</p> <p>Pada momen itulah Ngabila juga naik jabatan sebagai pemegang program Tuberkulosis (TBC) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Sejak itu, kepercayaan padanya terus tumbuh.</p> <p>Hingga pada Februari 2019, Ngabila dilantik menjadi pejabat eselon IV sebagai Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Terbaru, tahun 2021 ia mendirikan komunitas berbadan hukum bernama Dokter Alumni SMANDEL (DAS). Dalam komunitas itu ia menjabat sebagai Sekretaris Umum.</p> <p>Kemudian, sejak Agustus 2022, Ngabila melanjutkan S-3 FKM UI dengan prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat.</p>

PNS di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, terus menjadi sorotan lantaran twitnya yang memamerkan penghasilan Rp 34 juta per bulan.

Profil Ngabila Salama, PNS DKI Jakarta yang Pamer Gaji Rp 34 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial seorang PNS dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama yang menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain.&nbsp;</p> <div dir="auto">Namun begitu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, harta kekayaan pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI itu memiliki mobil Taruna CX Tahun 2000 dan warisan sebanyak Rp 40 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01683546/pemprov-jatim-beri-hadiah-khusus-atlet-peraih-emas-sea-games-2023">Pemprov Jatim Beri Hadiah Khusus Atlet Peraih Emas SEA Games 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 33.188.080</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial Twitter Ngabila Salama yang menyebut gajinya sebesar Rp 34 juta per bulan. Ia juga mengaku kenal dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cuitan Ngabila yang membuat banyak orang mengira sebagai bentuk pamer itu kini memang sudah dihapus. Ia juga tampak memberi pin pada cuitan terbarunya soal hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683451/berkas-kasus-mario-dandy-tak-kunjung-rampung-begini-penjelasannya">Berkas Kasus Mario Dandy Tak Kunjung Rampung, Begini Penjelasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya jg meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yg dirugikan jg instansi saya atas perbuatan yg tdk bijak tsb," kata Ngabila dalam utasnya pada Rabu, (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, cuitannya tersebut sudah kadung viral di media sosial. Berbagai akun sudah menangkap layar dan membagikannya kembali di media sosial masing-masing.</div>

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per 2022.

PNS DKI Ngabila Salama Pamer Berpenghasilan Rp 34 juta Sebulan, tapi di LHKPN kok Cuma Rp 73 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UANG-29.jpg" alt="Ilustrasi dana insentif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana insentif</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial seorang ASN dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain.&nbsp;</p> <div dir="auto">Lantas, berapa besaran penghasilan yang bisa didapatkan ASN di DKI Jakarta dalam satu bulan?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kisaran gaji pokok ASN DKI dibagi pada empat golongan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682960/dpd-serahkan-lima-nama-calon-anggota-bpk-ke-dpr">DPD Serahkan Lima Nama Calon Anggota BPK ke DPR</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan I</div> <div dir="auto">Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan II&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan III&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan IV&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pokok tersebut sama dengan gaji di berbagai daerah lainnya. Hal membedakannya ada pada gaji tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN di Jakarta. Pasalnya, tunjangan diatur tersendiri melalui pemerintah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di DKI Jakarta sendiri, aturan mengenai besaran tunjangan ASN dan pejabat DKI diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut adalah daftar TPP yang didapat para PNS DKI Jakarta:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01682966/presiden-iran-seyed-ebrahim-raisi-kunjungi-indonesia-besok">Presiden Iran Seyed Ebrahim Raisi Kunjungi Indonesia Besok</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki</div> <div dir="auto">Jabatan Pelaksana dan Calon PNS :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teknis Ahli: Rp 19.710.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Teknis Terampil: Rp 17.370.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Administrasi Ahli: Rp 15.300.000 Administrasi Terampil: Rp 13.500.000 Operasional Ahli: Rp 11.610.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasional Terampil: Rp 9.810.000</div> <div dir="auto">Pelayanan Ahli: Rp 8.010.000</div> <div dir="auto">Pelayanan Terampil: Rp 7.470.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Calon PNS: Rp 4.860.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter adalah sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Utama: Rp 33.030.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Madya: Rp 28.710.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Muda: Rp 23.850.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Pertama: Rp 19.620.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterampilan Penyelia : Rp 19.620.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Mahir : Rp 17.370.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Terampil : Rp 16.830.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Pemula: Rp 14.760.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01682963/klik-sentuh-dan-pindai-bisa-belajar-beragam-arca-serta-topeng-malangan">Klik Sentuh dan Pindai, Bisa Belajar Beragam Arca serta Topeng Malangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Utama: Rp 31.770.000</div> <div dir="auto">Keahlian Madya: Rp 26.550.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Muda: Rp 23.580.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Pertama: Rp 18.720.000 Keterampilan Penyelia: Rp 18.720.000 Keterampilan Mahir: Rp 17.190.000 Keterampilan Terampil: Rp 16.560.000 Keterampilan Pemula: Rp 12.960.000</div>

Viral di media sosial seorang ASN dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan.

Viral PNS DKI Pamer Take Home Pay, Segini Besaran Gaji dan Tunjangannya, Jumlahnya Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Nama Ngabila Salama kini jadi perbincangan. Setelah pengakuannya yang menghebohkan publik.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, ini adalah seorang dokter. Mengaku kenal dekat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.</p> <p>Tidak kalah mengejutkannya, ia pamer memiliki pendapatan atau take home pay (THP) sebesar Rp 34 juta per bulan. Padahal masih PNS eselon 4.</p> <p>"<em>Saya teman Menkes tiap saat bisa saya kritik kapan saja. Saya bukan bawahnnya. ASN mah kalau mau jilat itu jilat atasannya langsung promosiin,</em>"&nbsp;tulis Ngabila melalui akun <em>Twitter @Ngabila</em>, seperti diberitakan <em>Fajar (Jawa Pos Group)</em>, Minggu (21/5).</p> <p>&ldquo;Saya eselon 4 di DKI, THP sudah Rp 34 juta sebulan ngapain capek-capek jadi eselon 2 Kementerian (Kesehatan). Kalau gak kenal saya, jangan nakal,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Karena cuitan itu, ia menjadi sorotan warganet. Belakangan terungkap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Ngabila.</p> <p>Dalam LHKPN itu, Ngabila disebut menjabat kepala seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI. Harta kekayaannya Rp 73,188 juta.</p> <p>Karena makin ramai. Ia menghapis cuitannya. Lalu menyampaikan permintaan maaf.</p> <p><em>"Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan juga instansi saya atas perbuatan yang tidak bijak tersebt. Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rizki, kesuksesan untuk semua saudara saya yang membaca. Nikmat sehat yang tak terhingga dan kebahagiaan brsm keluarga. Aamiin YRA,"</em> kata Ngabila.</p>

Nama Ngabila Salama kini jadi perbincangan. Setelah pengakuannya yang menghebohkan publik karena memamerkan gajinya Rp 34 juta.

Usai Viral Pamer Gaji Rp 34 Juta, Pegawai PNS DKI Ngabila Salama Sekarang Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220325_121251.jpg" alt="Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ajak masyarakat matikan lampu dalam program Earth Hour di Jakarta. Instagram/@dinaslhdki/Dewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ajak masyarakat matikan lampu dalam program Earth Hour di Jakarta. Instagram/@dinaslhdki/Dewa/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 292 tahun 2022 yang mengatur jam kerja kepada pegawai di lingkungan Pemprov DKI selama Bulan Suci Ramadan.<br /> <br /> "Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," kata Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Kepgub di Jakarta, Jumat (1/4).<br /> <br /> Seperti diberitakan <em>Antara</em>, Anies menetapkan Kepgub tersebut pada Rabu (30/3) dan diunggah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Kamis (31/3).<br /> <br /> Adapun ketentuan dalam Kepgub itu yakni untuk hari Senin hingga Kamis, jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Sedangkan pada Jumat pukul 08.00 hingga 15.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 WIB.<br /> <br /> Untuk pegawai yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, bertugas di kelompok kerja yang dilakukan 24 jam sehari bergiliran seperti di RSUD, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan guru/penjaga sekolah, pengaturannya dilakukan masing-masing perangkat daerah.<br /> <br /> Dalam ketentuan itu, Anies juga meminta wali kota dan bupati, camat dan lurah untuk memastikan agar memberikan pelayanan kepada warga berjalan lancar. Penetapan Bulan Suci Ramadan, kata dia, berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama.<br /> <br /> Pemerintah akan menggelar sidang isbat pada 1 April bertepatan dengan 29 Syaban 1443 Hijriah. Sidang isbat diadakan oleh Kementerian Agama, sebagaimana amanah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.<br /> <br /> Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib dalam keterangan tertulis, Kamis (32/3) mengatakan potensi perbedaan awal Ramadhan 1443 Hijriah dapat terjadi. Pasalnya, lanjut dia, metode penetapan yang digunakan tidak sama yakni Muhammadiyah akan mengawali Ramadhan pada 2 April 2022, sedangkan lainnya berpotensi pada 3 April 2022.

Anies Terbitkan Kepgub PNS DKI Pulang Lebih Cepat selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200901_230230.jpg" alt="Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 3.805 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019. Pelantikan digelar secara virtual di masing-masing Perangkat Daerah.<br /> <br /> Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. SK CPNS ini diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali kepada 7 perwakilan CPNS formasi 2019 di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Kamis (18/7).<br /> <br /> "Jadilah aparatur yang berintegritas, terus belajar untuk meningkatkan kompetensi dan moral. Dalam melaksanakan tugas, kedepankan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat," kata Marullah.<br /> <br /> Marullah menyampaikan, tantangan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan semakin kompleks seiring berlalunya waktu. Oleh karena itu, membutuhkan aparatur yang profesional, bermoral, memahami visi dan misi Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban selaku pegawai, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, dan secara aktif melakukan koordinasi secara berjenjang.<br /> <br /> "Mulai hari ini, Saudara-saudara sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar mampu memahami prinsip-prinsip kolaborasi yang menjadi kebijakan Pemprov DKI Jakarta, berinovasi dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di era digital dan kemajuan IT," imbuhnya.<br /> <br /> Para CPNS baru ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan publik. Dengan begitu, pembangunan yang ditargetkan dapat tercapai sesuai rencana.<br /> <br /> Adapun CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang telah diangkat terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 637 orang, guru sebanyak 2.049 orang, serta teknis dan administrasi sebanyak 1.119 orang.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=444gTHownLE

Pemprov DKI Jakarta Lantik 3.805 CPNS Formasi 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pns dki

Berita Terkini