<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/WhatsApp-Image-2026-02-11-at-14135-PM-1420174963.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo memimpin rapat analisis dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran Tahun Anggaran 2025. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo memimpin rapat analisis dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran Tahun Anggaran 2025. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo memimpin rapat analisis dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan ini, dia menekankan agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Wibowo mengatakan, program Polantas Menyapa perlu digalakan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan dapat terwujud komunikasi yang baik atara petugas dengan warga.&nbsp; &ldquo;PNBP bukan semata soal angka penerimaan negara, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sinilah peran Polantas Menyapa, hadir memberi solusi, kepastian, dan kepercayaan,&rdquo; ujar Wibowo, Rabu (11/2). Dia&nbsp;menegaskan bahwa pada tahun 2026 Korlantas Polri berkomitmen meningkatkan PNBP melalui berbagai inovasi digitalisasi layanan Regident. Transformasi digital akan terus diperkuat melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi, integrasi data nasional, serta penyederhanaan proses layanan guna menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. &ldquo;Digitalisasi adalah kunci. Dengan sistem yang semakin modern dan terintegrasi, kita tidak hanya meningkatkan PNBP secara sehat, tetapi juga memastikan pelayanan publik semakin efisien, bersih, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,&rdquo; tegasnya. Melalui sistem ini diharapkan dapat meghadirkan&nbsp;pelayanan publik yang profesional, modern, dan berkelanjutan. Selain itu, bisa menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital.

Tahun 2026 Korlantas Polri berkomitmen meningkatkan PNBP melalui berbagai inovasi digitalisasi layanan Regident.

Tingkatkan PNBP 2026, Korlantas Polri Perkuat Digitalisasi dan Pelayanan Publik yang Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ancaman bisa jadi kenyataan jika sanksi administratif dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan diterapkan.&nbsp; Kekhawatiran itu diungkap Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino. Dia menilai skema denda administratif dalam PP 45/2025 memiliki kelemahan mendasar, baik secara filosofi hukum maupun dampak ekonomi. &nbsp; Menurut dia, regulasi tersebut menyimpang dari semangat Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) karena disusun dengan minim partisipasi publik, khususnya pelaku usaha sawit dan pemangku kepentingan terkait.&nbsp; &ldquo;Rumusan denda administratif dalam PP ini berpotensi langsung mematikan entitas bisnis sawit. Padahal banyak pelaku usaha telah beroperasi puluhan tahun dan menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Sadino kepada wartawan pada Senin ( 12/1).&nbsp; Untuk diketahui, sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan total denda administratif yang akan ditagih kepada perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan pada 2026 mencapai Rp 142,23 triliun. &ldquo;Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun,&rdquo; kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu (24/12). Adapun total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 4 juta hektare.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017043032/strategis-bagi-perekonomian-indonesia-sawit-harus-dikelola-beradab-dan-berkelanjutan">Strategis Bagi Perekonomian Indonesia, Sawit Harus Dikelola Beradab dan Berkelanjutan</a> Lebih lanjut Sadino, menyoroti penerapan asas hukum yang bersifat retroaktif. Denda administratif dikenakan terhadap aktivitas masa lalu, bahkan pada lahan yang telah lama dikelola dan memiliki dasar legal. &ldquo;Dalam rezim PNBP sendiri dikenal masa kedaluwarsa penagihan 10 tahun. Namun PP 45/2025 justru menabrak prinsip itu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Apalagi PP 45/2025 menerapkan mekanisme pengambilalihan lahan terlebih dahulu sebelum pengenaan denda. Dengan luasan kebun ribuan hektare dan masa usaha puluhan tahun, akumulasi denda dapat mencapai triliunan rupiah. &ldquo;Ada yang berkebun sejak tahun 1990-an, lalu pada 2025 tiba-tiba diambil alih dan didenda. Ini jelas tidak adil dan menghancurkan keberlangsungan usaha,&rdquo; tegas Sadino. Sadino menilai besaran denda tersebut tidak sebanding dengan nilai aset maupun keuntungan usaha sawit. Nilai kebun sawit per hektare, berkisar Rp 50&ndash;100 juta tergantung kondisi. Sementara denda Rp 25 juta per hektare per tahun dapat melampaui nilai aset itu sendiri. &nbsp; &ldquo;Bisnis sawit berbeda dengan tambang. Sawit membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi untuk menjaga produktivitas. Kalau rasio ini tidak dihitung, maka denda justru menjadi instrumen pemusnah usaha,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017049651/penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-tembus-rp-3003-triliun-sawit-dan-tembaga-jadi-penyelamat">Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp 300,3 Triliun, Sawit dan Tembaga Jadi Penyelamat</a> <h3 class="pf0">Iklim Investasi Tertekan</h3> Kebijakan ini juga dinilai memperburuk iklim investasi sektor sawit. Menurut Sadino, ekspansi kebun sawit sudah stagnan karena minimnya minat investor baru. Ketidakpastian hukum semakin memperburuk situasi.&nbsp; &ldquo;Hak atas tanah dan perizinan investasi yang telah diterbitkan negara bisa sewaktu-waktu tidak dihormati. Ini membuat investor ragu, termasuk perbankan yang kini enggan menyalurkan kredit ke sektor perkebunan sawit,&rdquo; jelasnya. Dan kondisi ini berpotensi memicu kredit macet karena agunan berupa Hak Guna Bangunan (HGU) yang sebelumnya sah kini ikut terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan.&nbsp; Sadino juga mengkritisi pengenaan denda terhadap lahan yang telah memiliki HGU, termasuk lahan plasma masyarakat. Menurutnya, HGU merupakan hak atas tanah yang sah dan sudah menjadi objek PNBP di Kementerian ATR/BPN. &ldquo;Ini berpotensi terjadi pungutan ganda. Apalagi HGU itu dalam norma hukum kehutanan bukan kategori "kawasan hutan"," jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017045208/sawit-indonesia-kuasai-pasar-global-dari-cpo-hingga-oleokimia">Sawit Indonesia Kuasai Pasar Global, dari CPO hingga Oleokimia</a> Menurut dia, kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap di luar hak atas tanah. "Kan HGU adalah hak atas tanah. HGU juga produk penetapan pemerintah sesuai Pasal 34 UU Pokok Agraria," jelasnya.&nbsp; Jika ratusan hingga ribuan perusahaan terdampak, efek berantai terhadap tenaga kerja dinilai tidak terhindarkan. Sadino memperkirakan lebih dari 2.000 subjek hukum usaha sawit, termasuk perusahaan kecil, koperasi, dan kelompok tani, berisiko terdampak karena PP 45/2025 tidak memberikan pengecualian. &ldquo;Perusahaan kecil dengan luas 1.500 hektare bisa didenda hampir Rp300 miliar. Itu pasti kolaps dan berujung PHK massal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Sadino, negara memang berpotensi memperoleh PNBP besar dalam jangka pendek. Namun dalam jangka menengah dan panjang, penerimaan negara justru bisa tergerus karena perusahaan merugi dan tidak lagi membayar pajak. &ldquo;Denda masuk sebagai biaya, perusahaan rugi, pajak hilang. Negara kehilangan basis penerimaan berkelanjutan,&rdquo; katanya.&nbsp; Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah korektif. Menurutnya, penertiban kawasan hutan tetap penting, namun tidak boleh mematikan industri strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja. &ldquo;Denda administratif harus dikembalikan pada koridor UU PNBP, memperhatikan masa daluwarsa, serta diberikan skema pembayaran bertahap. Jangan sampai kebijakan ini justru memicu PHK massal di tengah tingginya pengangguran,&rdquo; tandasnya. (*)

Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan Sawit Terancam Lakukan PHK Karyawan, Cek Pemicunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/1f691c76-e289-4dcc-bfc4-29cfafa2a62b-264548189.jpg" alt="Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM sepanjang 2025 berhasil melampaui target. Realisasinya tercatat sebesar Rp 138,37 triliun, lebih tinggi dibandingkan target DIPA 2025 yang dipatok Rp 127,44 triliun. Berdasarkan data capaian kinerja ESDM 2025, kontribusi terbesar PNBP berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (minerba) yang mencapai 104,38 persen dari target. Sementara itu, SDA panas bumi terealisasi 103,4 persen, dan sektor lainnya bahkan melonjak hingga 311,05 persen. PNBP dari sektor lain tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Layanan Umum (BLU), iuran badan usaha hilir migas, Domestic Market Obligation (DMO) migas, kompensasi DMO batubara, denda smelter, denda penertiban kawasan hutan (PKH), jasa layanan ketenagalistrikan, museum, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), serta berbagai jasa lainnya. &ldquo;Pencapaian target dari PNBP di sektor minerba itu mencapai Rp 108,56 persen, melampaui target. Di dalam DIPA itu Rp 127,44 triliun dalam APBN ini yang dimaksudkan tapi realisasinya adalah Rp 138,37 triliun. Ini saya harus jujur mengatakan bahwa ini kerja tim, kerja-kerja yang membutuhkan inovasi dan totalitas,&rdquo; kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor ESDM di kantornya, Kamis (8/1). Di sisi lain, capaian PNBP sektor minyak dan gas bumi (migas) belum memenuhi target. Bahlil menjelaskan, pada APBN 2025 asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar USD 82 per barel. Hanya saja, realisasi harga minyak sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025 hanya berada di kisaran rata-rata USD 68 per barel. &ldquo;Namun kenyataannya rata-rata sejak dari 1 Januari hingga 31 Desember rata-rata harga minyak dunia itu USD 68 maka jika harganya tidak sampai USD 68 akan berdampak pada pendapatan negara kita, karena itu pendapatan negara kita di sektor migas mencapai Rp 105,04 triliun, dari target Rp 125 triliun jadi totalnya sekitar 83 persen,&rdquo; ungkap dia. Secara keseluruhan, realisasi PNBP ESDM pada 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, PNBP sektor ini sempat mencapai Rp 269,5 triliun. Tak hanya itu, realisasi investasi di sektor ESDM sepanjang 2025 juga mengalami penurunan. Total investasi tercatat sebesar USD 31,7 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai USD 32,3 miliar. Adapun rincian investasi sektor ESDM sepanjang 2025 meliputi investasi minerba sebesar USD 6,7 miliar, sektor migas USD 18,0 miliar, ketenagalistrikan USD 4,6 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar USD 2,4 miliar. &nbsp;

PNBP ESDM 2025 tembus Rp138,37 triliun, lampaui target APBN. Kontribusi mineral dan batu bara kuat, investasi sektor ini juga  stabil.

PNBP ESDM 2025 Tembus Rp 138,37 Triliun, Lampaui Target APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/IMG-20251223-WA0056-3529062626.jpg" alt="Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp68,52 miliar sepanjang 2025. Penerimaan tersebut terutama berasal dari layanan paspor, seiring meningkatnya jumlah penerbitan dokumen perjalanan dan perluasan titik layanan keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem, menyebutkan bahwa total PNBP tahun ini mencapai Rp68.528.362.959. &ldquo;Kontribusi terbesar berasal dari layanan penerbitan paspor,&rdquo; ujarnya, Selasa (23/12). Menurut Gusti, dari total penerimaan tersebut, layanan paspor menyumbang Rp53,84 miliar. Sementara itu, layanan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (re-entry permit) mencapai Rp12,27 miliar, serta pendapatan lainnya sebesar Rp2,41 miliar. &ldquo;Angka ini menunjukkan beban layanan keimigrasian yang terus meningkat sepanjang 2025,&rdquo; katanya. Dari sisi pelayanan, sepanjang 2025 Imigrasi Tanjung Perak menerbitkan 84.960 paspor bagi Warga Negara Indonesia. Data menunjukkan dominasi paspor elektronik dengan jumlah 79.048 dokumen, sedangkan paspor biasa tercatat 5.912. &ldquo;Permohonan paspor elektronik masih menjadi mayoritas dibanding paspor biasa,&rdquo; kata Gusti. Untuk menjangkau pemohon, layanan paspor dibuka di sejumlah lokasi, termasuk Unit Layanan Paspor Pasar Atum Mall, Immigration Lounge Icon Mall Gresik, Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Bojonegoro, serta layanan akhir pekan. Sepanjang tahun ini, Imigrasi Tanjung Perak juga melaksanakan 13 kegiatan Eazy Passport dengan total 5.398 permohonan. Pada layanan izin tinggal, tercatat 3.547 izin diterbitkan bagi warga negara asing, terdiri dari 1.812 izin tinggal terbatas (ITAS), 1.645 izin tinggal kunjungan (ITK), dan 90 izin tinggal tetap (ITAP). Di bidang pengawasan, Imigrasi Tanjung Perak mendeportasi 40 warga negara asing sepanjang 2025, sebagian besar karena pelanggaran izin tinggal atau overstay. Dari jumlah tersebut, 28 orang dikenai penangkalan. &ldquo;Tindakan deportasi dilakukan setelah proses pemeriksaan administrasi dan pengawasan keimigrasian, terutama terhadap WNA yang melanggar izin tinggal,&rdquo; ujar Gusti. Sementara itu, dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja tahun 2025 mencapai Rp16,31 miliar atau 96,89 persen dari total pagu Rp16,83 miliar. (*)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp68,52 miliar sepanjang 2025.

PNBP Imigrasi Tanjung Perak Tembus Rp68,5 Miliar pada 2025, Paspor Elektronik Mendominasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/fLNqHlDotmzYogQl3ZASdPBGKYUciDOOy683pt3v-1287800485.jpg" alt="Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11). (Nurul Fitriana/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11). (Nurul Fitriana/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman mengaku optimistis bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 akan tercapai sesuai dengan target Laporan Semester (Lapsem) yang mencapai Rp 477,2 triliun. Target itu turun dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 513,6 triliun pada tahun 2025.&nbsp; &nbsp; Luky menyebut, penurunan target PNBP itu dilakukan seiring dengan adanya kebijakan bahwa penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak lagi ke Kemenkeu, melainkan langsung kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.&nbsp;&nbsp; &nbsp; "Tahun ini kita lihat targetnya outlooknya, menurun cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Tentunya tadi akibat dari kebijakan baru peralihan penerimaan dividen BUMN yang sekarang dialihkan ke BPI Danantara," kata Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).&nbsp; &nbsp; Sementara itu, Luky membeberkan bahwa hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP mencapai Rp 402,4 triliun, atau mencapai 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025.&nbsp; &nbsp; "Per akhir Oktober kita telah berhasil mengumpulkan Rp 402,4 triliun ini dari sisi persentase sudah mencapai 84,3 persen dari outlook lapsem 2025. Ini masih cukup on track tersisa dua bulan lagi, kita masih cukup optimis bisa tercapai target Rp 477,2 triliun tersebut," bebernya.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, ia merinci meski tercatat hampir memenuhi target PNBP 2025, dari sisi pertumbuhan realisasi ini sifatnya negatif atau terkontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika apple to apple KND-nya atau penerimaan dari dividen BUMN dikeluarkan memang masih terkontraksi sebesar 2,2 persen.&nbsp; &nbsp; Ia pun menyampaikan bahwa dari realisasi Rp 402,4 triliun, pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) tercatat bisa mengumpulkan sebesar Rp 178,5 triliun. Terdiri dari pendapatan Migas sebesar Rp 81,5 triliun atau turun 13,2 persen secara tahunan.&nbsp; &nbsp; Sementara itu untuk non migas tercatat sebesar Rp 97 triliun atau turun 0,4 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu. Sedangkan realisasi pendapatan KND tercatat sebesar Rp 11,8 triliun atau terkontraksi sebesar 85,1 persen.&nbsp; &nbsp; "Pendapatan KND atau pendapatan dari BUMN ini yang turun jauh dari targetnya bisa mencapai Rp 90 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 11,8 triliun realisasinya," jelasnya.&nbsp; &nbsp; Di sisi lain, Luky menyampaikan bahwa pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun atau tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pendapatan BLU tercatat sebesar Rp 82,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen.&nbsp; &nbsp; Dengan realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, Luky menyampaikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk terus menggenjot PNBP di tengah peralihan dividen dari Kemenkeu ke Danantara.&nbsp; &nbsp; "Jadi bisa terlihat di sini kami berusaha keras bagaimana bisa menutup enggak seluruhnya, mungkin sebagian penurunan dividen tersebut coba kita kompensasi dari jenis PNBP lainnya" tukasnya. &nbsp; &nbsp;

Kemenkeu targetkan PNBP 2025 sebesar Rp 477,2 triliun, meski ada penurunan dividen BUMN. Realisasi hingga Oktober mencapai Rp 402,4 triliun.

Sisa Dua Bulan, Kemenkeu Pede Bisa Kejar Target PNBP Rp 477,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/JKT_-Konferensi-pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-3JPG-3643910899.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (keempat kiri) dan Anggito Abimanyu (kanan) bersama pejabat eselon 1 Kemenkeu berbincang usai konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemente" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (keempat kiri) dan Anggito Abimanyu (kanan) bersama pejabat eselon 1 Kemenkeu berbincang usai konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemente</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perang dagang jilid dua dan konflik geopolitik Iran-Israel membuat prospek perekonomian global melambat. Termasuk, berpotensi menghambat cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 8 persen. Sejalan dengan terhambatnya aktivitas jalur perdagangan, industri, fiskal, moneter, investasi hingga ketenagakerjaan. "Data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang paling relevan sebetulnya untuk menunjukkan investasi kita mengalami perlambatan. Selain data pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang juga terus turun di kuartal II ini," kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar kepada Jawa Pos, Jumat (4/7). Program hilirisasi juga belum menunjukkan nilai tambah dalam jangka pendek. Sehingga defisit perdagangan juga akhirnya makin melebar. Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang juga tertekan. Media menyayangkan, Indonesia yang katanya berpendapatan menengah ke atas, justru penduduknya miskin. Bahkan data World Bank menunjukkan 194,7 juta penduduk Indonesia itu miskin dan rentan. "Itu karena struktur ekonomi kita hari ini mempercepat terjadinya ketimpangan," ujarnya. Sebab, rakyat kecil disuruh patuh bayar pajak dari setiap barang yang dibeli. Sementara orang super kaya, para konglomerat, dan taipan pemilik tambang bisa memilih untuk tidak membayar pajak. Mereka menyimpan kekayaan mereka di luar negeri. "Mereka punya konsultan pajak dan seribu cara untuk mengakali pajak penghasilan mereka. Sistem ekonomi kita sangat tidak adil," ungkap lulusan doctoral University of Manchester itu. Apalagi, potongan pajak terus diberikan ke korporasi besar. Pengampunan pajak bahkan lebih kepada karpet merah buat elit yang selama ini tidak patuh. "Akhirnya, mayoritas penerimaan pajak itu datang dari masyarakat biasa dan UMKM (usaha mikro, kecil, menengah)," beber Media. Pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,87 persen, melambat dari triwulan sebelumnya. Persoalan ekonomi nasional bertumpu pada penurunan daya beli. Yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terbatas. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga serupa. Di sisi lain, pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) hanya tumbuh di bawah 3 persen. Pertumbuhan komponen ekonomi domestik yang terbatas dan goncangan ekonomi global dinilai dapat menurunkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. "Tahun 2025, ekonomi nasional ditargetkan tumbuh 5,2 persen. Indef (Institute for Development of Economics and Finance) memoderasi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 4,5 persen pada akhir 2025," ungkap Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Gejolak global, lanjut dia, mulai menekan fundamental APBN. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga komoditas, depresiasi rupiah, dan lonjakan yield surat berharga negara (SBN) menyebabkan tekanan simultan terhadap sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tax buoyancy yang negatif di awal 2025 menjadi sinyal bahwa kinerja penerimaan pajak tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan tekanan struktural yang mendalam. Depresiasi rupiah menyebabkan pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah maupun swasta meningkat. Bagi fiskal, kondisi tersebut menyebabkan tekanan. Karena pendapatan negara yang tumbuh rendah. "Sementara itu, cicilan pokok dan bunga utang swasta menambah beban karena performa korporasi yang lambat, sejalan dengan pelemahan daya beli," terang Esther. Gejolak global juga menyebabkan yield SBN naik. Yang tentu akan membebani fiskal. "Sebagaimana dipahami APBN semakin terserap ke belanja cicilan bunga utang," tandasnya.

Perang dagang jilid dua dan konflik geopolitik Iran dan Israel membuat prospek perekonomian global melambat.

APBN Tertekan, Rakyat Kecil Bayar Pajak, Elit Dapat Karpet Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/kasino-1832260151.jpg" alt="Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usulan melegalkan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinilai tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta anggota DPR yang mengusulkan kasino jadi sumber PNBP untuk membaca Pancasila dan UUD 1945. "Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas-jelas melarang praktik perjudian. Judi dalam bentuk apa pun, termasuk kasino, tidak sejalan dengan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi bangsa ini," kata Fickar kepada JawaPos.com, Selasa (13/5).&nbsp; Sebelumnya usulan kasino jadi PNBP disampaikan oleh Galih Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Fickar menampik argumentasi yang membandingkan dengan masa lalu, seperti era mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang pernah melegalkan perjudian. Menurut dia, konteks zaman tidak dapat disamakan."Ali Sadikin itu kenangan masa lalu," tegas Fickar. Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi PNBP.&nbsp; Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino. Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang. &ldquo;Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,&rdquo; ucap Galih y ang dikutip pada Selasa (13/5). Galih mencontohkan, UEA melakukan langkah cukup berani dengan meninggalkan ketergantungan terhadap SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata.&nbsp;&ldquo;Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi,&rdquo; jelasnya. Dia mendorong kementerian dan lembaga (K/L) terkait, di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi serupa. Menurut dia, Indonesia tak kekurangan potensi untuk mengembangkan sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan hiburan.&nbsp; &ldquo;Kita ini kaya sekali alamnya. Kalau ada extra effort dari K/L untuk mengembangkan sektor-sektor ini, saya yakin ada kenaikan di penerimaan negara dari sektor non-SDA,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015360840/polri-imigrasi-pulangkan-buron-interpol-kasus-scamming-dan-kasino-hector-aldwin-pantollana-ke-filipina">Polri-Imigrasi Pulangkan Buron Interpol Kasus Scamming dan Kasino Hector Aldwin Pantollana ke Filipina</a> Hal paling menarik, Galih menyebut bahwa UEA bahkan mulai membuka diri terhadap industri kasino sebagai salah satu sumber penerimaan negara. &ldquo;Mohon maaf bukan apa-apa, tapi UEA sudah mulai jalanin kasino. Coba bayangkan, negara Arab jalanin kasino. Artinya mereka sudah out of the box banget pemikiran lembaga dan K/L-nya,&rdquo; papar Galih. Dalam konteks ini, Galih mengajak pemerintah untuk berpikir lebih terbuka dan inovatif. Ia menilai bahwa Indonesia pasti memiliki potensi dan ide-ide out of the box yang belum tergarap maksimal, dan tidak semestinya terjebak dalam pola lama yang hanya mengandalkan pajak dan SDA. Meski wacana legalisasi kasino akan memunculkan perdebatan, terutama terkait aspek moral dan sosial, Galih menegaskan usul tersebut tidak dimaksudkan sebagai desakan langsung. Ia hanya ingin membuka ruang diskusi tentang alternatif-alternatif yang selama ini mungkin dianggap tabu. &ldquo;Ini bukan ke Bapak, tapi lebih ke pola pikir kita bersama. Masa depan penerimaan negara harus lebih bervariasi, lebih progresif,&rdquo; pungkasnya.

Usulan kasino sebagai sumber PNBP menuai penolakan dari pakar hukum yang menilai bertentangan dengan Pancasila.

Pakar Minta Anggota DPR yang Usulkan Kasino Jadi Opsi Penerimaan Negara untuk Baca UUD 1945 Lagi

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r3:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/kasino-1832260151.jpg" alt="Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan bahwa kasino bisa jadi opsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pernyataan itu disampaikan saat rapat bersama kementerian terkait di DPR RI. Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang. "Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana," kata Galih, dikutip Selasa (13/5). Galih mencontohkan, UEA melakukan langkah cukup berani dengan meninggalkan ketergantungan terhadap SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata. "Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi," jelasnya. Memang terdapat beberapa negara di dunia yang mengizinkan permainan judi kasino. Namun, tidak semua negara mengizinkan praktik perjudian ini.&nbsp; Mengutip berbagai sumber, berikut negara di dunia yang melegalkan kasino:&nbsp; 1. Amerika Serikat Amerika Serikat memiliki sistem yang unik karena regulasi perjudian diatur oleh masing-masing negara bagian. Negara bagian seperti Nevada (Las Vegas) dan New Jersey (Atlantic City) telah lama menjadi pusat kasino terbesar di dunia.&nbsp; Kasino diatur oleh komisi perjudian negara bagian dan federal, dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak serta industri pariwisata. Tak dipungkiri, kasino berdampak terhadap ekonomi lokal dan lapangan kerja, meskipun ada kekhawatiran soal kecanduan judi. 2. Makau (Tiongkok) Makau dikenal sebagai Las Vegas Asia Sejak wilayah ini diserahkan kembali ke Tiongkok oleh Portugal pada 1999, Makau mempertahankan sistem hukumnya sendiri dan melegalkan kasino.&nbsp; Industri perjudian di Makau bahkan mengungguli pendapatan kasino di Las Vegas. Hal itu tak dipungkiri mengakibatkan Makau menjadi tulang punggung ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan sosial seperti ketergantungan ekonomi pada perjudian. 3. Monako Negara kecil di Eropa ini terkenal dengan Monte Carlo Casino, salah satu kasino paling ikonik di dunia. Perjudian diizinkan untuk turis, tetapi warga negara Monako sendiri dilarang berjudi di kasino. Hal itu salah satunya menjadi daya tarik wisata utama dan sumber pendapatan negara yang signifikan. 4. Singapura Singapura mulai melegalkan kasino pada 2005 dan membuka dua resor terpadu besar di Marina Bay Sands dan Resorts World Sentosa. Namun, Pemerintah Singapura menerapkan aturan ketat, termasuk larangan atau pembatasan bagi warga lokal agar tidak berjudi berlebihan. Pelegalan judi di Singapura berdampak pada menambahnta pemasukan pariwisata dan ekonomi, dengan kebijakan sosial untuk membatasi dampak negatif. 5. Australia Kasino legal di hampir seluruh negara bagian Australia. Kota-kota besar seperti Melbourne, Sydney, dan Perth memiliki kasino yang diatur oleh komisi perjudian lokal. Selain kasino fisik, perjudian online juga cukup populer dan diatur dengan ketat. Sehingga, mampu memberi kontribusi ekonomi. Namun, Australia juga menghadapi tingkat kecanduan judi yang tinggi. 6. Spanyol Beberapa wilayah di Spanyol mengizinkan kasino beroperasi, baik dalam bentuk resor maupun tempat kecil. Madrid dan Barcelona menjadi kota utama dengan aktivitas kasino. Spanyol juga melegalkan perjudian online dengan lisensi resmi. Hal itu berdampak pada diversifikasi sektor hiburan dan pariwisata, namun memicu diskusi soal pengaruhnya terhadap masyarakat. 7. Afrika Selatan Kasino legal di Afrika Selatan sejak tahun 1996. Negara ini memiliki berbagai kasino besar, terutama di Johannesburg dan Cape Town. Semua bentuk perjudian diatur oleh National Gambling Board. Hal itu juga berdampak pembantu perekonomian lokal, tetapi pengawasan terhadap perjudian di wilayah itu masih menjadi tantangan. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label>​</div> </div> </div>

Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan bahwa kasino bisa jadi opsi PNBP

Anggota DPR Usul Kasino jadi Opsi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ini Negara-negara di Dunia yang Melegalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/enembe-main-judi.jpg" alt="MANGKIR DARI PANGGILAN KPK: Lukas Enembe (kanan, tengah) saat berada di sebuah kasino di Singapura (19/7). (MAKI)" width="100%">
<figcaption>MANGKIR DARI PANGGILAN KPK: Lukas Enembe (kanan, tengah) saat berada di sebuah kasino di Singapura (19/7). (MAKI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino. Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang. "Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana," kata Galih, dikutip Selasa (13/5). Galih mencontohkan, UEA melakukan langkah cukup berani dengan meninggalkan ketergantungan terhadap SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata.&nbsp;"Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi," jelasnya. Ia pun mendorong kementerian dan lembaga (K/L) terkait, di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi serupa. Menurutnya, Indonesia tak kekurangan potensi untuk mengembangkan sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan hiburan.&nbsp; "Kita ini kaya sekali alamnya. Kalau ada extraeffort dari K/L untuk mengembangkan sektor-sektor ini, saya yakin ada kenaikan di penerimaan negara dari sektor non-SDA," ujarnya. Hal paling menarik, Galih menyebut bahwa UEA bahkan mulai membuka diri terhadap industri kasino sebagai salah satu sumber penerimaan negara.&nbsp;"Mohon maaf bukan apa-apa, tapi UEA sudah mulai jalanin kasino. Coba bayangkan, negara Arab jalanin kasino. Artinya mereka sudah out of the box banget pemikiran lembaga dan K/L-nya," papar Galih. Dalam konteks ini, Galih mengajak pemerintah untuk berpikir lebih terbuka dan inovatif. Ia menilai bahwa Indonesia pasti memiliki potensi dan ide-ide out of the box yang belum tergarap maksimal, dan tidak semestinya terjebak dalam pola lama yang hanya mengandalkan pajak dan SDA. Meski wacana legalisasi kasino akan memunculkan perdebatan, terutama terkait aspek moral dan sosial, Galih menegaskan usul tersebut tidak dimaksudkan sebagai desakan langsung. Ia hanya ingin membuka ruang diskusi tentang alternatif-alternatif yang selama ini mungkin dianggap tabu. "Ini bukan ke Bapak, tapi lebih ke pola pikir kita bersama. Masa depan penerimaan negara harus lebih bervariasi, lebih progresif," pungkasnya.

Galih Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR RI, mengusulkan kasino sebagai sumber penerimaan negara, mencontohkan UEA.

Seperti UEA, Anggota DPR Usulkan Legalisasi Kasino untuk Menambah Objek Penerimaan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/U5A5YD4Q7v4xeVyqLDZ9L6jczI725xu0wAdkQyXl-4263996396.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat menurun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, salah satu penyebab menurunnya PNBP adalah susutnya penerimaan negara dari dividen BUMN yang kini harus masuk ke Danantara. Suahasil menuturkan, pemerintah terus berupaya melakukan strategi untuk menambal susutnya PNBP tersebut. "Ada empat hal yang menjadi strategi atau extra effort untuk memperbaiki dan meningkatkan PNBP kita," ujar Suahasil pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/5). Secara umum, empat strategi itu yakni perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan, insentif PNBP yang lebih terukur, dan penguatan sumber daya dan organisasi.&nbsp;Selain itu, strategi extra effort itu juga akan digenjot dari sektor SDA dan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menambal penerimaan yang hilang dari setoran dividen BUMN. Suahasil melanjutkan, secara detail, ada lima extra effort yang dilakukan untuk menggenjot penerimaan sektor SDA dan K/L. Pertama, dilakukan pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dengan perluasan komoditas mineral. "SIMBARA kita perluas untuk masuk ke bauksit dan kita harap ada efek ke penerimaan menjadi lebih tertib," imbuh dia. Kedua, adanya kebijakan per 26 April 2025 terkait tarif royalti minerba dan PNBP produksi batu bara pada IUPK (PP 19/2025). Suahasil menyebut, adanya beleid itu diharapkan bisa meningkatkan penerimaan royalti. Ketiga, optimalisasi PNBP K/L melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, oleh tiga K/L. Yakni Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian (plat premium). Keempat, optimalisasi PNBP BMN minerba komoditas bauksit di Kepulauan Riau. Kelima, penegakan hukum di sektor Lingkungan Hidup (non-SDA).

Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan PNBP yang menurun akibat setoran dividen BUMN ke BPI Danantara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pnbp

Berita Terkini