<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/WhatsApp-Image-2023-06-06-at-230722-632476415.jpeg" alt="Sidang vonis kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Prabumulih, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (6/6)." width="100%">
<figcaption>Sidang vonis kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Prabumulih, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (6/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memvonis tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih dengan hukuman masing-masing tiga tahun 10 bulan dan empat tahun penjara. Para terdakwa divonis atas kasus dugaan korupsi dana hibah anggaran tahun 2017-2018. Vonis tersebut dibacakan hakim ketua Sahlan Effendi, untuk terdakwa Herman Julaidi, M. Iqbal Rivana, dan Iin Susanti, selaku komisioner Bawaslu Kota Prabumulih, dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (6/6). &rdquo;Degan ini mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Herman Julaidi dan M. Iqbal Rivana selama empat tahun dan terdakwa Iin Susanti pidana penjara selama tiga tahun 10 bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan,&rdquo; kata hakim ketua Sahlan seperti dilansir dari Antara. Selain itu, majelis hakim juga menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing senilai Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Ketiga terdakwa dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan uang pengganti atas kerugian negara senilai Rp 210 juta. Majelis hakim menilai, para terdakwa tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran dana hibah Bawaslu Prabumulih dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sehingga, unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi telah terpenuhi. Adapun hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto, pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1), pasal 64 KUHP yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap para terdakwa. Setelah mendengarkan amar putusan majelis hakim tersebut, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam sidang tuntutan, Jumat (5/5) memaparkan, terdakwa Herman Julaidi bersama-sama dengan Iqbal Rivana dan Iin Susanti yang saat itu sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih&nbsp;telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama seperti pasal yang didakwakan. Adapun perbuatan yang dimaksud jaksa antara lain para terdakwa melakukan permintaan dan penerimaan dana hibah tahun 2017- 2018 untuk kepentingan pribadi. Kemudian, ketiga terdakwa juga menyetujui dan menandatangani laporan penggunaan dana hibah tahun 2017-2018 pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Prabumulih yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum di dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Berdasar penghitungan ahli dari BPKP Sumsel atas perbuatan para terdakwa itu ditemukan telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp 1,8 miliar.&nbsp;Sementara total dana hibah yang diterima Bawaslu Prabumulih dari APBD Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2017-2018 senilai Rp 5,7 miliar. Jaksa menyebutkan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan telah mencederai kepercayaan masyarakat menjadi pertimbangan yang memberatkan.

Majelis hakim PN Palembang memvonis 3 komisioner Bawaslu Kota Prabumulih dengan hukuman masing-masing 3 tahun 10 bulan dan 4 tahun penjara

Tiga komisioner Bawaslu Prabumulih Divonis Penjara Hingga Empat Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sidang-dodi-alex-noerdin-antara.jpg" alt="Sidang terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR kabupaten setempat tahun 2021, Kamis (16/6/2022). ANTARA/M Riezko Bima" width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR kabupaten setempat tahun 2021, Kamis (16/6/2022). ANTARA/M Riezko Bima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan memvonis terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex pidana penjara selama 6 tahun atas kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek di Dinas PUPR kabupaten setempat tahun 2021.  Vonis hukuman tersebut dibacakan hakim ketua Yoserizal di ruang utama Pengadilan Negeri Palembang, Selasa sore (5/7). "Mengadili terdakwa Dodi Reza Alex hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta, subsider 5 bulan kurungan penjara," kata Yoserizal.  Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa Dodi dengan wajib membayar uang pengganti senilai Rp 1,16 miliar.  Bayaran uang pengganti tersebut wajib diselesaikan selama 1 bulan, yang bila tidak mencukupi, maka dilakukan penyitaan harta benda milik terdakwa untuk dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan selama 1 tahun.  Menurut hakim, vonis tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum.  Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Dengan ini memerintahkan terdakwa Dodi Reza Alex tetap dalam tahanan," kata hakim.  Sedangkan, terdakwa Dodi Reza yang mendengarkan vonis secara daring dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim tersebut. (*)

Hakim Vonis Dodi Reza Alex Hukuman 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220525_112237.jpg" alt="Sidang putusan terhadap 10 orang anggota DPRD Muara Enim nonaktif atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR. Sidang dilanksanakan di PN Palembang, Rabu (25/5). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan terhadap 10 orang anggota DPRD Muara Enim nonaktif atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR. Sidang dilanksanakan di PN Palembang, Rabu (25/5). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memberikan hukuman pencabutan hak politik kepada 10 orang anggota nonaktif DPRD Kabupaten Muara Enim. Mereka dinyatakan bersalah atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR setempat Tahun Anggaran 2019.  Dalam sidang tersebut majelis hakim memvonis 10 orang terdakwa itu dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta denda senilai Rp 200 juta subsider kurungan tambahan selama sebulan. Hakim juga mewajibkan para terdakwa membayarkan uang pengganti masing-masing antara Rp 300 juta, Rp 250 juta, dan Rp 200 juta selambat-lambatnya selama 1 bulan.  Para anggota nonaktif DPRD Muara Enim tersebut adalah Indra Gani, Ishak Joharsah, Piardi, Subahan, Mardiansah, Fitrianzah, Marsito, Muhardi, Ari Yoca Setiaji, dan Ahmad Reo Kesuma.  ”Memutuskan, memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dilipih selama 2 tahun setelah masa pidana pokok para terdakwa itu selesai,” kata Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan seperti dilansir dari Antara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/5).  Menurut hakim, hukuman pencabutan hak politik itu diberikan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah tercederai oleh perbuatan para terdakwa. Sebab, mereka terbukti menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.  ”Jabatan para terdakwa merupakan suatu jabatan publik yang dipilih semua warga Kabupaten Muara Enim melalui pemilihan umum. Seharusnya mereka menjadi teladan, namun justru mencederai kepercayaan tersebut dengan melakukan korupsi maka kami menilai perlu dilakukan pencabutan hak politik itu,” ucap Efrata Happy Tarigan.  Menurut Hakim, hukuman yang diberikan tersebut berdasar pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan dan didukung barang bukti. Para terdakwa itu terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum KPK.  Para terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji senilai Rp 2,360 miliar sebagai bagian realisasi komitmen fee 15 persen rencana pekerjaan 16 paket di Dinas PUPR Muara Enim tahun anggaran 2019, yang bersumber dari Robi Okta Pahlevi (selaku kontraktor) untuk memenangkan proyek tersebut.  Dalam perjalanannya, kasus tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dengan Ahmad Yani (mantan Bupati Muara Enim), Ramlan Suryadi (mantan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim), A. Elfin Mz Muchtar (mantan Kabid di Dinas PUPR Muara Enim), Aries H.B. (mantan Ketua DPRD Muara Enim), dan Juarsah (mantan Pj Bupati Muara Enim).  ”Hadiah atau janji itu diberikan supaya para terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai anggota DPRD, untuk melancarkan urusan proyek itu mereka saling berkaitan (dengan para pejabat yang telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkrah),” kata hakim Efrata Happy Tarigan.  Atas perbuatan tersebut, ke-10 anggota nonaktif DPRD Muara Enim itu telah melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.  Majelis hakim memberikan waktu 7 hari ke depan kepada para terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing untuk memutuskan menerima atau banding atas vonis tersebut.

Divonis 4 Tahun, Hak Politik 10 Anggota DPRD Muara Enim Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220217_113509.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Fatimah dalam sidang terdakwa Aditya Rol Azmi di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Fatimah dalam sidang terdakwa Aditya Rol Azmi di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama enam tahun terhadap oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri). Yakni atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.  Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Fatimah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang yang disaksikan terdakwa Aditya Rol Azmi. Oknum dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri itu mengikuti siding secara daring, pada Kamis (14/4).  Menurut hakim, hukuman tersebut diberikan terhadap terdakwa berdasar keterangan saksi dalam fakta persidangan yang diperkuat dengan sejumlah alat bukti. Terdakwa Aditya terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap mahasiswi berinisial DR, sebagaimana diatur pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap seorang yang ditempatkan kepadanya.  Atas perbuatan tersebut, majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. Yakni di Rumah Tahanan Kelas IA Pakjo, Palembang.  ”Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang harusnya memberikan contoh yang baik, menjadi pertimbangan yang memberatkan. Lalu hal meringankan ialah sikap terdakwa yang mengakui perbuatanya,” kata hakim Fatimah seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, terdakwa Aditya menyatakan pikir-pikir menerima atau mengajukan banding, melalui penasihat hukumnya terhadap vonis hukuman yang diberikan majelis hakim tersebut.  Sebelumnya, berdasar hasil pemeriksaan Ditreskrimum Polda Sumsel, Aditya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban DR dengan modus memberikan bimbingan skripsi. Kejadian tersebut berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Indralaya, Ogan Ilir, pada Sabtu (25/9/2021).  Menurut polisi, saat itu, korban dibujuk rayu melakukan beberapa perbuatan seksual bersama Aditya. Kemudian, atas perbuatan tersebut rektorat Unsri menonaktifkan terdakwa Aditya sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri.

Oknum Dosen Unsri Divonis Enam Tahun Penjara Kasus Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220124_095230.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid ke III mengikuti persidangan secara daring di PN Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid ke III mengikuti persidangan secara daring di PN Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menuntut empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid III. Keempat terdakwa dituntut dengan pidana penjara masing-masing 5 dan 4,6 tahun.  Keempat terdakwa itu mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumsel Akhmad Najib, mantan Ketua BPKAD Sumsel Laonma P.L. Tobing, mantan Kepala Bagian Anggaran BPKAD Sumsel Agustinus Antoni, dan kontraktor pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Loka Sangganegara.  Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel M. Naimullah mengatakan, terdakwa Akhmad Najib dan Laonma P.L. Tobing dituntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun berikut denda Rp 750 juta dengan subsider selama enam bulan kurungan penjara. Kemudian terdakwa Agustinus Antoni dan Loka Sangganegara dituntut hukuman pidana penjara selama 4,6 tahun dan denda Rp 750 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.  Menurut JPU, berdasar keterangan saksi dalam fakta persidangan yang diperkuat dengan sejumlah barang bukti, keempat terdakwa terbukti secara menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sehingga, patut diberikan hukuman dalam tuntutan tersebut.  Dalam kasus tersebut terdakwa diduga menimbulkan kerugian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Di antaranya melalui penerbitan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang diduga oleh JPU bermasalah.  JPU menilai perbuatan terdakwa itu sama sekali tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Padahal, seharusnya selaku pejabat pemerintah mereka memberikan contoh baik kepada masyarakat.  ”Hal yang memberatkan terdakwa, terletak pada objek dalam perkara, yaitu masjid yang merupakan rumah ibadah untuk umat lalu yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” kata Naimullah seperti dilansir dari Antara dalam amar tuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai hakim Yoserizal.  Para terdakwa itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan waktu selama tujuh hari terhitung dari sidang pembacaan tuntutan kepada para terdakwa, untuk menerima atau mengajukan pledoi terhadap tuntutan tersebut.

Empat Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya Dituntut Penjara 5-4,6 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220315_115923-1.jpg" alt="Terdakwa Suhandy mendengarkan vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara " width="100%">
<figcaption>Terdakwa Suhandy mendengarkan vonis dari majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memvonis terdakwa Suhandy, direktur PT Selaras Simpati Nusantara dengan hukuman pidana penjara dua tahun empat bulan. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Musi Banyuasin (Muba) tahun 2021.   ”Mengadili terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun empat bulan, denda senilai Rp 150 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dua bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Yoserizal dalam sidang putusan di PN Palembang, Selasa (15/3).   Menurut hakim, terdakwa terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Yakni melakukan penyuapan senilai Rp 4,4 miliar dengan maksud tertentu kepada penyelenggara negara di Kabupaten Musi Banyuasin.   Uang suap tersebut, lanjut hakim, diberikan terdakwa kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin nonaktif Herman Mayori dengan nilai Rp 1,089 miliar termin Februari-Oktober 2021, Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari senilai Rp 727 juta pada Januari-Oktober 2021.   PPTK Dinas PUPR Musi Banyuasin Dian Pratama Putra Rp 190,5 juta Maret-September 2021, Frans Sapta Edwar Rp 131 juta Desember 2020-Oktober 2021, Pokja ULP Panitia Lelang Rp 320,5 juta, dan Bendahara Dinas PUPR Musi Banyuasin Rp 90 juta Mei-September 2021 dan saat dilakukan tangkap tangan didapatkan Rp 1,020 miliar.  ”Tidak ditemukan adanya aliran ke Dodi Reza Alex (Bupati Musi Banyuasin nonaktif), berdasar keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebelumnya dan keterangan dari terdakwa tidak pernah memberikan uang suap itu secara langsung kepada Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex melainkan melalui Dinas PUPR,” kata hakim Yoserizal membacakan surat putusan.   Uang suap tersebut dimaksudkan untuk memenangkan empat paket proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri atas proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, peningkatan jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar, dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.   ”Jadi dengan begitu unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi, terdakwa dikenakan sebagaimana dakwaan alternatif pertama, pasal 5 ayat (1) tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan,” terang Yoserizal.   Sementara itu, terdakwa Suhandy yang mengikuti persidangan tersebut secara daring dari rumah tahanan klas IA Pakjo, Palembang, menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu dengan vonis yang diberikan majelis hakim. Pernyataan pikir-pikir tersebut juga disampaikan jaksa penuntut KPK.    ”Kami menyatakan untuk pikir-pikir yang mulia,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Taufik Ibnugroho.

PN Palembang Vonis Penyuap Bupati Muba Dua Tahun Empat Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220307_120014.jpg" alt="Para saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dalam siding di PN Palembang, Senin (7/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Para saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dalam siding di PN Palembang, Senin (7/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Palembang, pada Senin (7/3).  Dilansir dari Antara, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani dan anggota DPRD Sumsel M. Firman Ridho serta Ramadhan S. Basyeban dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumsel. Mereka dimintai keterangan terkait proses penganggaran dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang oleh empat orang terdakwa.  Terdakwa itu adalah Akhmad Najib mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumsel, Laonma P.L. Tobing mantan kepala BPKAD Sumsel, Agustinus Antoni mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumsel, dan Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Selain itu JPU Kejati Sumsel juga menghadirkan tujuh saksi lain dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Sahlan Effendi tersebut. Yakni Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Richard Cahyadi, Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Zainal Berlian, Staf Perkim Provinsi Sumsel Edi Garibaldi, Staf Keuangan Proyek Masjid Sriwijaya Edo Chandra, PNS Dinas Perkim Sumsel K.M. Aminuddin, pensiunan BUMN PT Indah Karya Teguh Raharjo, dan akademisi Marwah M. Diah yang hadir secara daring.  Proses persidangan masih berlangsung hingga sore ini (7/3). Majelis Hakim secara bergantian memintai keterangan dari para saksi tersebut.  Berdasar berkas dakwaan JPU Kejati Sumsel dalam kasus tersebut, terdakwa Akhmad Najib, Laonma P.L. Tobing dan Agustinus Antoni yang juga tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel diduga telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.  Untuk terdakwa Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan diduga membuat laporan hasil pekerjaan manajemen konstruksi yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Sehingga mengakibatkan pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dananya bersumber dari APBD itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran formil dan materiil oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.  Loka Sangganegara diduga melanggar ketentuan etika dan prinsip-prinsip pengadaan pasal 5 jo pasal 6 jo pasal 87 ayat (1) jo pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  Para terdakwa itu diduga telah memperkaya Eddy Hermanto Rp 684.419.750, Syarifudin M.F. Rp 1.039.274.840, Dwi Kridayani Rp 2.500.000.000, Yudi Arminto Rp 22.446.427.564, Alex Noerdin Rp 4.843.000.000, dan PT Brantas Abipraya (Persero) Rp 81.824.397.017.  Dari dugaan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang berasal dari APBD Sumsel 2015 dan 2017 berdasar perhitungan yang dikeluarkan Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah.  Akibat dugaan perbuatan tersebut para terdakwa itu dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wakil Bupati dan Anggota DPRD Sumsel Jadi Saksi Kasus Masjid Sriwijaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220221-WA0002_1.jpg" alt="Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pemembangunan Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Senin (21/2), ditunda. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pemembangunan Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Senin (21/2), ditunda. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (21/2), ditunda. Sebab, hakim dan saksi terpapar Covid-19.  ”Seperti yang dilihat jumlah hakim dalam persidangan ini harusnya ada lima namun salah satu rekan kami terpapar Covid-19 dan tidak ada penggantinya,” kata Majelis Hakim Yoserizal dalam persidangan seperti dilansir dari Antara.  Yoserizal menyatakan, majelis memutuskan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi itu ditunda hingga Senin (7/3).  Sementara itu, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyampaikan, salah seorang dari tujuh saksi yang diagendakan pada sidang itu juga terpapar Covid-19. Diketahui ketujuh orang saksi tersebut Richard Cahyadi, Zainnal, Isnaini Maddani, Marwah M. Diah, Agus Sutikno, dan M. Gantada.  ”Salah saksi kami juga yakni M. Gantada yang diagendakan pada sidang ini berhalangan lantaran positif Covid-19,” kata Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang.  Keempat terdakwa yang bakal menjalani persidangan tersebut adalah Akhmad Najib mantan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumatera Selatan, Laonma P.L. Tobing mantan kepala BPKAD Pemprov Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan masjid dan Agustinus Antoni mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemprov Sumsel.  Dalam kasus tersebut mereka diduga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Para terdakwa itu dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim dan Saksi Positif Covid-19, Sidang Masjid Sriwijaya Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1645081909442_copy_1751x985.jpg" alt="Sidang kasus dugaan pelecehan seksual oleh dua oknum dosen Unsri di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan berlangsung tertutup, Kamis (17/2) M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan pelecehan seksual oleh dua oknum dosen Unsri di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan berlangsung tertutup, Kamis (17/2) M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua dosen nonaktif Universitas Sriwijaya (Unsri) AR dan R, terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menjalani sidang perdana secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/2).  Kedua terdakwa mengikuti persidangan secara daring dari Rumah Tahanan Kelas IA Pakjo, Palembang, dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (KPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.  Sidang dimulai pukul 11.30 WIB, dibagi dua sesi. Yakni untuk tersangka AR dan untuk tersangka R, karena berkas dakwaan mereka terpisah. Sementara itu, dalam ruang persidangan yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Siti Fatimah dan dua hakim anggota, tampak kuasa hukum tersangka hadir secara langsung.  ”Sidang akan segera dimulai, bagi yang tidak ada kepentingan dalam persidangan ini silakan meninggalkan ruangan,” kata Siti Fatimah seperti dilansir dari Antara, Kamis (17/2).  Sesi pertama sidang yang tertutup untuk khalayak umum itu selesai pukul 11.54 WIB dan sesi kedua selesai pukul 13.30 WIB.  Sementara itu, Penasihat Hukum AR, Darmawan, mengatakan, jaksa penuntut umum mengenakan tersangka AR dengan pasal 281, pasal 289 KUHP juncto pasal 294 tentang pencabulan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Menurut dia, AR menerima dakwaan tersebut karena yang bersangkutan sejak awal penyidikan sudah mengakui perbuatan asusila itu.  ”Klien kami menerima dakwaan tersebut. Sejak awal dia sudah mengaku perbuatannya benar ada,” Darmawan usai persidangan.  Sebelumnya, pada 6 Desember 2021, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan menetapkan AR sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial DR. Pada 10 Desember 2021, R ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat terhadap mahasiswinya berinisial F, C, dan D.  Berkas dakwaan kedua dosen itu dilimpahkan ke PN Palembang, Rabu (16/2), oleh jaksa penuntut umum.  Berdasar hasil penyidikan Ditreskrimum Polda Sumsel, pelecehan seksual yang dilakukan AR menggunakan modus memberikan bimbingan skripsi terhadap korban. Kejadian pelecehan tersebut berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri, Kampus Indralaya, Ogan Ilir, pada 25 September 2021.  Penyidik Polda Sumsel mencatat sejumlah pelecehan fisik yang dilakukan AR terhadap korban, seperti mencium dan meraba korban. Hal itu berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama korban pada 1 Desember 2021.  Kepada penyidik, AR mengakui perbuatan asusila yang dia lakukan terhadap mahasiswinya. Atas perbuatan itu, AR terancam hukuman pidana penjara selama sembilan tahun, sesuai pasal yang disangkakan kepadanya, termasuk dinonaktifkan sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri.  Sementara itu, R terancam pidana penjara maksimal 12 tahun dengan denda paling sedikit Rp 500 juta dan maksimal Rp 6 miliar, sebagaimana diatur dalam pasal 9 juncto pasal 35 Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut disangkakan terhadap R karena sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup.  Alat bukti yang diamankan berupa tiga gawai milik korban, satu gawai milik tersangka, nomor telepon milik korban dan R, serta satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan via jejaring media sosial. Dalam barang bukti berupa pesan singkat tersebut, tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks dan menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas. Selanjutnya, R juga mengatakan bahwa dia membayangkan tubuh korban hingga nafsu birahinya terpuaskan.  Akibat kasus dugaan pelecehan seksual itu, pihak rektorat Unsri mengambil sikap dengan menonaktifkan R dari jabatannya sebagai Kepala Program Studi Jurusan Manajemen FE Unsri Palembang.

Dua Dosen Unsri Nonaktif Jalani Sidang Perdana Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220113_134654.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan. M Riezko Bima Elko P/22." width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan. M Riezko Bima Elko P/22.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) nonaktif Dodi Reza Alex, tersangka kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR, segera menjalani persidangan. Sidang bakal digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan.  Dodi Reza akan menjalani persidangan bersama dua tersangka lain. Yakni Herman Mayori mantan kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin dan Eddi Umari mantan kepala Bidang SDA/PPK PUPR Musi Banyuasin.  Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan mengatakan, tim penyidik KPK memastikan proses penyidikan sudah selesai. Berkas perkara terhadap ketiga tersangka itu sudah dinyatakan lengkap (P21). Selanjutnya dilakukan tahap dua yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti.  ”Proses penyidikan untuk tersangka DRA, HM dan EU sudah P21. Tahap dua direncanakan Jumat (11/2). Persidangan tetap di Pengadilan Negeri Palembang,” kata Ikhsan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Jumat (11/2).  Ikhsan menyatakan, tim jaksa penuntut umum KPK segera merampungkan surat dakwaan untuk para tersangka tersebut sehingga persidangan bisa segera dilangsungkan.  Ketiga tersangka tersebut diduga menerima suap dari terdakwa Suhandy selaku direktur PT Selaras Simpati Nusantara pemenang empat proyek di PUPR Musi Banyuasin 2021. Berdasar persidangan di PN Palembang, Kamis (10/2), terdakwa Suhandy mengaku telah memberikan suap kepada Bupati nonaktif tersangka Dodi Reza Alex beserta pejabat di Dinas PUPR.  Terdakwa Suhandy mengatakan, untuk memenangkan empat paket proyek infrastruktur total senilai Rp 20 miliar lebih tersebut, dia harus memberikan komitmen fee (suap) yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yakni senilai 10 persen untuk Bupati nonaktif Dodi Reza Alex, 3–5 persen untuk kepala Dinas PUPR nonaktif Herman Mayori, 2–3 persen untuk kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR nonaktif Eddi Umari.  Selain itu, 3 persen untuk ULP, 1 persen untuk PPTK, Dian Pratama dan Frans Sapta Edwar, dan bagian administrasi lain termasuk bendahara. "Itu benar kalau saya tidak ngasih fee saya nggak bisa dapat proyek di sana,” kata terdakwa Suhandy di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz itu.  Komitmen fee tersebut diserahkan secara bertahap sesuai permintaan sebelum pelelangan proyek dimulai. Pada Maret 2020, dia memberikan fee untuk Dodi Reza senilai Rp 2 miliar dan kemudian Rp 600 juta.  Pemberian tersebut sebelumnya dimintakan Eddi Umari selaku yang mengatur pemberian komitmen fee dalam proyek yang bakal dikerjakan, hingga akhirnya proyek tersebut berhasil dimenangkan Suhandy pada Maret/April 2021. ”Setelah itu komitmen fee untuk mereka yang lain,” tambah dia.  Penyerahan fee terakhir, yakni senilai Rp 250 juta terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut diserahkan setelah ada permintaan dari Herman Mayori melalui Eddi Umari.  Dodi Reza Alex, Herman Mayori, dan Eddi Umari, yang diduga menerima suap dari Suhandy ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bupati Muba Nonaktif Dodi Reza Akan Disidang di PN Palembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn palembang

Berita Terkini