<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/1001095883-3310747258.jpg" alt="Aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue bersama rekannya menjalani sidang tindak pidana ringan di PN Denpasar. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue bersama rekannya menjalani sidang tindak pidana ringan di PN Denpasar. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman denda Rp 200 ribu kepada aktris film dewasa asal Inggris Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue. Dia bersama rekannya Jackson Liam Andrew terbukti melanggar aturan lalu lintas. &rdquo;Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu Jakson Liam Andrew dan terdakwa dua Tia Emma Billinger dengan pidana denda sejumlah Rp 200 ribu,&rdquo; kata Hakim PN Denpasar I Ketut Somanasa seperti dilansir dari Antara. Dalam amar putusan hakim, Bonie Blue dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dalam perkara tindak pidana ringan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 303 juncto pasal 137 ayat (4) huruf A, B dan C UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim Somanasa menyatakan, terdakwa Liam Andrew Jackson dan terdakwa dua, Tia Emma Billinger, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dakwaan Jaksa. Hakim juga meminta STNK mobil Suzuki pikap warna biru milik Bonie Blue dikembalikan. Selama persidangan, para terdakwa tampak tenang dan meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Sebelumnya, Polres Badung mengamankan 18 orang WNA dalam penggerebekan sebuah studio di Desa Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/12). Dalam penggerebekan itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tiga USB, satu botol pelumas, alat kontrasepsi, dua pil viagra, dua kantong PCR tube, 19 kaos bertulis School Bonnie Blue, serta satu BPKB dan STNK mobil pikap biru yang digunakan dalam aktivitas mereka. Setelah diperiksa, polisi menyatakan tidak menemukan adanya dugaan tindakan pornografi. Namun, Bonie Blue diduga melanggar lalu lintas dan menyalahi izin tinggal. Sementara itu, Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung menarik sementara paspor artis film dewasa asal Inggris berinisial TEB alias Bonie Blue karena melanggar izin keimigrasian. Imigrasi telah memberikan surat tanda penerimaan kepada TEB dan tiga orang pria lainnya asal Inggris dan Australia selaku rekan TEB. Langkah ini dilakukan sebagai bagian pemeriksaan lebih lanjut kepada TEB dan tiga orang rekan lainnya berinisial LAJ dan INL asal Inggris serta JJTW asal Australia.

PN Denpasar jatuhkan hukuman denda Rp 200 ribu kepada aktris film dewasa asal Inggris Bonnie Blue karena melanggar aturan lalu lintas

Melanggar Lalu Lintas, Aktris Film Dewasa Inggris Bonie Blue Didenda Rp 200 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG-20230502-WA0044_1-3662473145.jpg" alt="Hakim membacakan putusan sidang praperadilan Pemohon Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara, di PN Denpasar, Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>Hakim membacakan putusan sidang praperadilan Pemohon Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara, di PN Denpasar, Selasa (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menyatakan menolak permohonan gugatan praperadilan pemohon Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Prof&nbsp;Dr&nbsp;I Nyoman Gde Antara. Yakni terkait perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri. &rdquo;Menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara,&rdquo; kata Hakim Tunggal Agus Akhyudi seperti dilansir dari Antara saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa (2/5). Selain itu, hakim memerintahkan Kejaksaan Tinggi Bali untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi tersebut. Humas Pengadilan Negeri Denpasar Gede Putra Astawa menjelaskan, inti pertimbangan hakim dalam putusan sidang tersebut mencakup beberapa hal. Yakni bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 selain memuat perluasan objek praperadilan, juga memberikan penjelasan atas pengertian bukti permulaan,&nbsp; bukti permulaan yang cukup,&nbsp;dan bukti yang cukup&nbsp;yaitu adalah minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP. Astawa mengatakan&nbsp;pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Yakni apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. &rdquo;Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, dapat disimpulkan bahwa yang dipersyaratkan dalam penetapan tersangka adalah hanya menilai aspek formil, adanya alat bukti yang sah paling sedikit dua dan tidak memasuki materi perkara,&rdquo; papar Astawa. Berdasar fakta di persidangan, hakim menilai telah terdapat alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dalam penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana sumbangan pembangunan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &rdquo;Semua alat bukti tersebut digunakan termohon sebagai alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, dengan demikian telah terdapat tiga alat bukti yang digunakan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka,&rdquo; terang Astawa​​​​​​​. Berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkesimpulan bahwa penetapan pemohon Prof&nbsp;Dr&nbsp;I Nyoman Gde Antara&nbsp;sebagai tersangka telah didasarkan pada tiga alat bukti. Oleh karena itu, penetapan Prof Antara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Selain itu, Astawa menambahkan, dalam putusan praperadilan terhadap tiga tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana SPI juga ditolak hakim.

Hakim PN Denpasar tolak permohonan gugatan praperadilan Rektor Unud terkait perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rektor Unud Terkait Korupsi Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230111_2122591.jpg" alt="Sidang perkara praperadilan terhadap SP3 kasus dugaan penodaan agama anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa di PN, Rabu (11/1). Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara praperadilan terhadap SP3 kasus dugaan penodaan agama anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa di PN, Rabu (11/1). Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan perkara praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa. Arya Wedakarna dinilai pihak pemohon diduga menodai agama Hindu.  Hakim tunggal I Gusti Ngurah Arianta Era Winawan dalam amar putusannya di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan, menolak praperadilan pihak pemohon Harmaini Idris Hasibuan dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum dari massa umat Hindu pendukung Tim Hukum Nusa Bali (THNB). Pihak termohon Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, C.q Penyidik Unit IV Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dihadiri kuasa hukum Imam Ismail dan I Ketut Soma Adnyana, dan kawan-kawan sebagai termohon.  Hakim membacakan amar putusan yang pada intinya memutuskan menolak gugatan pemohon dan menyatakan tindakan termohon yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap terlapor Arya Wedakarna sesuai prosedur hukum.  Humas Pengadilan Negeri Denpasar Gede Putra Astawa mengatakan, pertimbangan putusan pada pokoknya sudah memenuhi apa yang dilakukan pihak termohon. Sehingga, apa yang diambil dalam keputusan tersebut untuk mengeluarkan SP3 sudah tepat.  ”Bahwa terbitnya SP3 tersebut telah melalui proses dan mekanisme yang benar yang masih masuk dalam kewenangan penyidik, yang didahului dengan pengumpulan alat bukti, berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti, serta gelar perkara, yang pada akhirnya terbit surat ketetapan penghentian penyidikan No.S.Tap/48b/VIII/2022/Ditreskrimum tersebut,” kata Astawa seperti dilansir dari Antara.  Harmaini Idris Hasibuan sebagai perwakilan tim kuasa hukum pemohon menyatakan tidak puas dengan putusan majelis hakim. Dengan putusan tersebut, pihaknya tidak dapat mengajukan banding karena persidangan hanya sekali dan sudah final.  Hasibuan menilai, hakim dianggap masih belum mempertimbangkan bukti dari pemohon, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) mengenai penggabungan perkara.  ”Alat bukti dia tidak pakai, padahal ini yang paling inti. Jadi, SP2HP tidak dipertimbangkan hakim. Perkara ini sebenarnya perkara penggabungan dua laporan. Penggabungan dua laporan ini, pada waktu dilakukan gelar perkara khusus untuk penghentian, kami tidak dipanggil. Barang bukti kami tidak diikutkan, ahli kami tidak diikutkan, sehingga penghentian itu kami anggap tidak sah. Sebab, laporan atau perkara ini berdasar dua laporan polisi, digabung menjadi satu berdasar bukti P.4,” kata Hasibuan.  Menurut dia, jika laporan polisi LP/409/XI/2020/BALI SPKT tanggal 3 November 2020 yang ditolak, pihak pemohon THNB tidak ada masalah. Asalkan Laporan Pengaduan Masyarakat dengan Register Dumas Nomor 441/XI/2020 Ditreskrimum tanggal 3 November 2020 dengan pelapor Putu Pastika Adnyana dilanjutkan.  ”Jadi kami tidak diundang gelar, sedangkan kami juga adalah pelapor, berarti barang bukti dan alat bukti yang sudah lengkap tidak dipakai. Makanya saya sebut itu penghilangan barang bukti, obstruction of justice. Hakim tidak memakai SP2HP B/553/V/Res.1.24/2021/Ditreskrimum yang sah ini. Dengan adanya putusan praperadilan ini, kami tidak menerima karena keputusan itu tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah, penggabungan laporan,” terang Hasibuan.  &nbsp;  Sebelumnya, Arya Wedakarna dilaporkan warga Nusa Penida, Klungkung pada 3 November 2020 dengan dugaan melecehkan simbol agama Hindu. Masyarakat menilai AWK diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped yang beristana di Pura Dalem Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

PN Denpasar Tolak Praperadilan SP3 Kasus Penodaan Anggota DPD Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20220712-WA01311.jpg" alt="Sidang putusan kasus pencabulan dengan terdakwa pelajar Jepang di PN Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan kasus pencabulan dengan terdakwa pelajar Jepang di PN Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis pelajar asal Jepang FS, 17, dalam lanjutan sidang kasus pencabulan terhadap VL, 16, yang merupakan adik kelasnya dengan penjara selama dua tahun.  Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim yang diketuai Koni Hartanto di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, hakim memutuskan FS terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dan ditambah tiga bulan pelatihan kerja.  Dalam pembacaan putusan majelis hakim yang dilaksanakan secara daring tersebut, majelis hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan pelaku yakni perbuatannya merusak masa depan korban, membuat malu, dan menimbulkan trauma bagi korban.  Sementara itu, hal-hal yang meringankan pelaku yakni pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali. Pertimbangan lain yang diperhatikan majelis hakim adalah pelaku masih berstatus sebagai pelajar yang sementara menempuh pendidikan, serta pelaku belum pernah dihukum.  Melalui kuasa hukumnya, FS yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) asal Jepang menerima hukuman tersebut dan tidak mengajukan banding usai mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim tersebut.  ”Terima, tidak ada banding,” kata kuasa hukum FS, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati saat ditemui usai sidang.  Sri Wigunawati menjelaskan, selama persidangan berlangsung tidak ada pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak. Yakni korban dan pelaku di mana saat sidang berlangsung, pelaku berada di Polresta Denpasar dan korban di Pengadilan Negeri Denpasar.  Sri juga menyebutkan putusan hakim tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam amar tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa anak FS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  Hal itu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.  Hukuman yang menyeret FS, pelajar asal Jepang tersebut, pada mulanya diketahui telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada VL di kamar mandi sebuah pusat perbelanjaan di Jimbaran, Badung, pada 5 November. Perbuatan FS diketahui saat seorang saksi I Wayan Nova Adi Saputra menuju tempat pelaku melancarkan aksinya.  FS diamankan petugas di kantor pusat perbelanjaan itu dan selanjutnya diproses secara hukum dan pelaku ditahan di Polresta Denpasar.

Hakim PN Denpasar Vonis Pelajar Jepang Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-cabuli-anak-kandung-caleg-pks-di-sumbar-diminta-serahkan-diri_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencabulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan.</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis FS, 17, pelajar asal Jepang dengan hukuman dua tahun pidana penjara ditambah tiga bulan pelatihan kerja. Majelis Hakim yang diketuai Koni Hartanto menilai, FS dinilai terbukti mencabuli VL,16, adik kelasnya.  Dalam pembacaan putusan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara daring tersebut, Majelis Hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan pelaku yakni perbuatannya merusak masa depan korban, membuat malu dan menimbulkan trauma bagi korban.  Sementara itu, hal-hal yang meringankan pelaku yakni pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Pertimbangan lain yang diperhatikan majelis hakim adalah pelaku masih berstatus sebagai pelajar yang sementara menempuh pendidikan, serta pelaku belum pernah dihukum.  Melalui kuasa hukumnya, FS yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) asal Jepang menerima hukuman tersebut dan tidak mengajukan banding usai mendengarkan pembacaan putusan Majelis Hakim tersebut.  "Terima, tidak ada banding," kata Kuasa Hukum FS, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati saat ditemui usai sidang.  Sri Wigunawati menjelaskan selama persidangan berlangsung tidak ada pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yakni anak korban dan anak pelaku dimana saat sidang berlangsung, anak pelaku berada di Polresta Denpasar dan anak korban di Pengadilan Negeri Denpasar.  Sri juga menyebutkan putusan hakim tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa anak FS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.  Hukuman yang menyeret FS, pelajar asal Jepang tersebut pada mulanya diketahui telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada VL di kamar mandi sebuah pusat perbelanjaan di Jimbaran, Badung pada 5 November 2022. Perbuatan FS diketahui saat seorang saksi I Wayan Nova Adi Saputra menuju tempat pelaku melancarkan aksinya.  Mengetahui perbuatan tidak senonoh yang dilakukannya, FS langsung diamankan petugas di kantor pusat perbelanjaan itu dan selanjutnya diproses secara hukum dan pelaku ditahan di Polresta Denpasar.

Terbukti Cabuli Adik Kelas, Pelajar Jepang Dihukum 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kasir-Ni-Luh-Nikawati-tengah17066.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ni Luh Nikawati, 33, kasir yang melakukan penggelapan uang toko sebesar Rp 3,3 miliar divonis 3 tahun dan 9 bulan penjara oleh PN Denpasar. Majelis hakim meyakini, Ni Luh Nikawati terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Vonis hakim tersebut hanya turun tiga bulan dari tuntutan JPU Kejari Denpasar. Sebelumnya JPU menuntut Nikawati empat tahun penjara. Dengan putusan tersebut, Ni Luh Nikawati harus menjalani sisa hukuman di Lapas Perempuan Kerobokan.  “Terdakwa menerima putusan hakim, kami juga menerima, sehingga perkara penggelapan ini sudah in kracht,” ujar JPU Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, kemarin (16/5) dikutip dari Radar Bali.  Ni Luh Nikawati bekerja sebagai kasir di CV Ayu Wira yang menjual alat-alat elektronik. Dijelaskan JPU, terdakwa selaku kasir mulai menggelapkan uang pada Juni 2018 – Oktober 2020. Sebagai kasir, terdakwa mestinya mencatat dan menyetorkan uang konsumen ke rekening perusahaan.  Namun, tidak semua uang perusahaan disetorkan. Saiful Anwar selaku Direktur Perusahaan meminta laporan keuangan kepada terdakwa, tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai macam alasan.  Puncaknya ketika perusahaan hendak melakukan pembayaran tapi tidak ada uang. Saksi akhirnya melakukan audit terhadap keuangan perusahaan.  Total penerimaan kas perusahaan pada 2018 sebesar Rp 2,7 miliar. Namun, yang dilaporkan ke rekening perusahaan Rp1,1 miliar. Pengeluaran perusahaan Rp 549 juta. Total selisih uang yang digunakan oleh terdakwa dari Juni sampai Desember 2018 sebanyak Rp 982 juta.  Berikutnya, untuk total penerimaan pada 2019 Rp 4,4 miliar, yang di laporkan ke rekening perusahaan Rp 2,2 miliar, pengeluaran perusahaan Rp 886 juta, selama 2019 ada selisih uang sebanyak Rp 1,3 miliar.  Sementara pada 2020, penerimaan kas Rp 2,4 miliar, yang dilapokan ke rekening perusahaan Rp 848 juta, pengeluaran perusahaan Rp 655 juta. Selama Januari – Oktober 2020 ada selisih uang yang digelapkan Rp 977 juta.  “Terdakwa menggunakan uang Rp 3,3 miliar untuk keperluan pribadinya,” jelas JPU Swadharma.

Gelapkan Uang Toko Rp3,3 M, Kasir Diganjar 3 Tahun 9 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ni-Luh.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ni Luh Nikawati hanya bisa pasrah saat JPU Kejari Denpasar membacakan surat dakwaan atas kasus penggelapan yang dituduhkan padanya sebesar Rp 3,3 miliar. Perempuan 33 tahun yang bekerja sebagai kasir di CV Ayu Wira tertunduk lesu, saat JPU secara bergantian membeberkan perbuatannya dalam menggasak duit perusahaan yang menjual alat-alat elektronik, di mana tempat dia bekerja.  “Terdakwa menggunakan uang Rp 3,3 miliar untuk keperluan pribadinya,” ujar JPU Ida Bagus Putu Swadharma Diputra dalam sidang daring yang dipimpin hakim AA Aripathi Nawaksara, Senin (4/4) dikutip dari Radar Bali.  Dalam urain dakwaannya, JPU memaparkan, terdakwa Ni Luh Nikawati, selaku kasir mulai menggelapkan uang pada Juni 2018 - Oktober 2020. Sebagai kasir, terdakwa mestinya mencatat dan menyetorkan uang konsumen ke rekening perusahaan. Namun, tidak semua uang perusahaan disetorkan.  Hal ini bermula saat Saiful Anwar selaku Direktur Perusahaan, meminta laporan keuangan kepada terdakwa, tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai macam alasan.  “Puncaknya ketika perusahaan hendak melakukan pembayaran tapi tidak ada uang. Saksi akhirnya melakukan audit terhadap keuangan perusahaan,” jelas JPU Kejari Denpasar itu.  Dalam rinciannya, total penerimaan kas perusahaan pada 2018 sebesar Rp 2,7 miliar. Namun, yang dilaporkan ke rekening perusahaan Rp 1,1 miliar. Pengeluaran perusahaan Rp 549 juta. Total selisih uang yang digunakan oleh terdakwa dari Juni sampai Desember 2018 sebanyak Rp 982 juta.  Total penerimaan pada 2019 Rp 4,4 miliar, yang di laporkan ke rekening perusahaan Rp 2,2 miliar, pengeluaran perusahaan Rp 886 juta, selama 2019 ada selisih uang sebanyak  Rp 1,3 miliar.  Sementara pada 2020, penerimaan kas Rp 2,4 miliar, yang dilapokan ke rekening perusahaan Rp 848 juta, pengeluaran perusahaan Rp 655 juta. Selama Januari -  Oktober 2020 ada selisih uang Rp 977 juta.  Total selisih uang yang digunakan oleh terdakwa dari Juni 2018 – Oktober 2020 sebesar Rp 3,3 miliar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan dakwaan subsider Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa terancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.

Dipercaya jadi Kasir, Ni Luh Malah Gelapkan Duit Perusahaan Rp 3,3 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Senpi-Senjata-Pixabay.jpg" alt="Ilustrasi senpi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi senpi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyoroti tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Rayan Jawad Henri Bitar, warga negara (WN) Prancis, yang menyimpan senjata api (senpi) dan narkoba.  Direktur Lemkapi Edi Hasibuan menilai tuntutan jaksa dua tahun penjara terhadap terhadap Rayan Jawad Henri Bitar tergolong ringan. Sebab, dalam tuntutan yang dibacakan di PN Denpasar pada Kamis (17/6) itu, jaksa menilai Rayan Jawad Henri Bitar terbukti atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan 3 pucuk senjata api.  “Iya seharusnya jaksa tuntut yang lebih berat. Tapi mungkin jaksa ada pertimbangan lain misalnya karena ada hal yang meringankan,” ujar Edi Hasibuan kepada wartawan, Rabu (23/6).  Edi Hasibuan berpendapat, dalam UU Darurat ancaman hukuman terhadap kepemilikan senjata bisa seumur hidup bahkan hukuman mati.  Untuk diketahui, pada Kamis (17/6), PN Denpasar menggelar sidang perkara dugaan kepemilikan senpi dan narkoba dengan terdakwa Rayan Jawad Henri Bitar. Sidang itu beragendakan tuntutan dari JPU. Dalam tuntutan yang dibacakan JPU Dewa Nyoman Wira Yoga Adiputra itu, Rayan Jawad Henri Bitar terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senpi.  Kasus tersebut bermula dari polisi menangkap Rayan Jawad Henri Bitar pada Minggu (21/3), sekitar pukul 19.30 WITA. Penangkapan itu disertai dengan penggeledahan rumah terdakwa di Villa Kharisma No. 10 A Jln. Umalas Klecung, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. Di sana, polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 4,81 gram dan tiga pucuk senpi berikut dengan amunisi.  Adapun senpi yang ditemukan berupa laras panjang jenis Blade Pistol Stabilizer Made In USA beserta 1 buah Magazine yang di dalamnya berisi 8 butir amunisi kaliber 9x19 mm. Kemudian terdapat satu kotak amunisi berwarna putih bertuliskan MU1-TJ. Di dalamnya berisi 20 puluh butir amunisi Kaliber 9x19 mm.  Tidak hanya itu, jenis senpi lainnya yang ditemukan dalam tas berwarna hitam. Senpi tersebut jenis NAA 22LR (Jenis Revolver) yang berisi 1 butir amunisi caliber 22 mm, dan 1 buah Senpi jenis MAKAROV Made In Rusia Kal. 7.65 mm tanpa Magasin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/02/04/2021/pengemudi-fortuner-bak-koboi-di-duren-sawit-ditangkap-di-sebuah-mal/">Pengemudi Fortuner Bak Koboi di Duren Sawit Ditangkap di Sebuah Mal</a>  Menurut Edi Hasibuan, jika jaksa menuntut dua tahun penjara biasanya dilatari dengan hal yang meringankan dan memberatkan. “Jika dilihat dia itu sebagai pemakai narkoba, bukan bandar. Mungkin itu bisa jadi hal yang meringankan terdakwa, namun demikian yang memberatkan adalah kepemilikan senpi,” tandas Edi Hasibuan.

Lemkapi Soroti Tuntutan Jaksa terhadap WN Prancis Terlalu Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janda-tarakan-jumlahnya-bertambah-ini-alasan-paling-banyak_m_198144.jpeg" alt="Ilustrasi: sidang perceraian" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: sidang perceraian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, selama masa pandemi Covid-19, didominasi perkara perceraian. Yakni sebanyak 895 perkara.  ”Perdata dari perkara yang masuk sampai tahun ini masih banyak perceraian,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Denpasar I Made Pasek seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (19/2).  Dari sekian banyak perkara itu, lanjut dia, sebagian besar alasannya karena berawal dari pertengkaran terus-menerus karena faktor ekonomi.  ”Selain itu, salah satu pihak yang mungkin dahulunya bekerja dan sekarang tidak punya kerja untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga sehingga jadi persoalan,” ujar Made Pasek.  Dia menyebutkan, jumlah perkara perdata selama 2020 tercatat ada 1.244 perkara. Untuk perkara perceraian sebanyak 895 perkara, perbuatan melawan hukum 51 perkara, wanprestasi ada 22 perkara, persoalan tanah ada 19, terkait dengan harta bersama ada 19, hak asuh ada lima perkara, dan lainnya ada 32 perkara.  Untuk perkara pidana, kata dia, didominasi kasus narkotika, baik berperan sebagai pengedar, pengguna, maupun kurir, dengan terdakwa didominasi WNI dan beberapa WNA.  ”Jumlah perkara pidana yang ditangani sebanyak 1.224 selama 2020. Yakni narkotika 602 perkara, pencurian ada 242 perkara, penggelapan ada 94 perkara, penipuan 30 perkara, dan tindak pidana lainnya sebanyak 256 perkara.  ”​​​​​Awal 2021, perkara pidana narkotika dan perkara perdata perceraian masih banyak disidangkan di PN Denpasar,” terang Made Pasek.  Terkait dengan upaya alternatif pemidanaan non pemenjaraan, Made Pasek mengatakan, harus melihat secara kasuistik, bukan karena faktor pandemi Covid-19.  ”Kalau dilihat secara kasuistik perkara perdata-pidana memang ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak dipenjara dalam lapas. Katakanlah pelaksanaan di luar kena pidana bersyarat tetapi dilihat secara kasuistik bukan karena pandemi kemudian dijadikan dasar,” ucap Made Pasek.  Pemberlakuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan diterapkan dengan melihat sisi kasus tersebut masuk pidana umum kategori kasus ringan, kemudian korban dengan pelaku sudah berdamai, dan tidak ada pihak yang dirugikan lagi.  ”Penerapan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan tentang pasal 14A KUHP tentang pidana bersyarat,” ujar Made Pasek.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MVyt6DT540Q

Perceraian Dominasi Sidang di PN Denpasar pada Masa Pendemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BUNUH-SUKOHARJO.jpg" alt="Ilustrasi kasus pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo yang menyebabkan 4 korban tewas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo yang menyebabkan 4 korban tewas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang remaja berinisial PAHP,14,divonis 7,5 tahun pidana penjara oleh majelis hakim PN Denpasar, Bali. Musababnya, dia dinilai terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan seorang pegawai Bank BUMN bernama Ni Putu Widiastiti tewas.  "Iya, yang bersangkutan divonis tujuh tahun enam bulan, atau conform, yang berarti sama dengan tuntutan, tidak ada pengurangan maupun penambahan," kata Juru Bicara (Humas) Pengadilan Negeri Denpasar I Made Pasek, saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Kamis (28/1), dikutip dari ANTARA.  Sidang kasus ini dilakukan secara virtual. Namun terdakwa tetap didampingi dari pihak orang tua, Bapas Denpasar dan pihak-pihak terkait.  "Yang perlu diketahui bahwa ancaman pidana perkara anak berbeda dengan putusan orang dewasa ancamannya setengah dari orang dewasa, untuk kasus anak dengan pidana penjara maksimal 10 tahun," katanya.  Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hari Supriyanto memvonis terdakwa sesuai dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP.  Adapun hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa yang masih remaja ini menarik perhatian masyarakat, menyebabkan korban kehilangan nyawa dan harta benda berupa uang Rp200 ribu, satu unit sepeda motor warna merah No. Pol. DK 3114 KAR beserta STNK An. Ni Putu Widiastiti.  Sedangkan untuk hal yang meringankan, selama persidangan terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.  Sebelumnya, pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wita terdakwa telah memperhatikan korban yang tinggal seorang diri di Jalan Kertanegara Gang Widura No. 24 Denpasar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/01/2021/tak-diberi-rp-35-ribu-untuk-judi-maki-istri-suami-tewas-ditusuk/">Tak Diberi Rp 35 Ribu untuk Judi, Maki Istri, Suami Tewas Ditusuk</a>  Pada Minggu, 27 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mulai merencanakan aksinya untuk mencuri di rumah korban. Terdakwa mulai mengambil sebilah pisau dapur miliknya di rumah dan pergi menuju rumah korban yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari kos terdakwa.  Saat kejadian, korban sedang berada di kamarnya bermain gawai. Kemudian, saat membalikkan badan korban melihat terdakwa dan langsung berteriak maling. Terdakwa lalu membekap mulut korban dan melayangkan pisau ke arah korban.  Terdakwa telah menusukkan pisau tersebut ke beberapa bagian tubuh korban kurang lebih 38 tusukan, hingga korban dalam kondisi lemas dan meninggal dunia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Bunuh Karyawati Bank BUMN, Remaja Bali Ini Divonis 7,5 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PN Denpasar

Berita Terkini