<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1824916195623098137" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;Pilkada</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_-Sidang-pengucapan-putusan-sengketa-Pilkada-2024_SALMAN-TOYIBI_-08JPG-702087528.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824916195623098137-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Mahkamah Konstitusi (MK)&nbsp;</div> <div dir="auto">memerintahkan KPU Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. PSU itu dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015683657/surprise-ambyar-superclub-basra-surabaya-hadirkan-tiara-amora">Surprise! Ambyar Superclub Basra Surabaya Hadirkan Tiara Amora </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Barito Utara 2024.</div> <div dir="auto">Putusan perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya ini dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengadili, dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga memerintahkan agar PSU dilaksanakan dengan mengikusertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024. Kemudian, hasil PSU digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk diletakkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,&rdquo; ujar Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan dikabulkannya sebagian permohonan dan adanya perintah PSU, maka Keputusan KPU Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dinyatakan batal, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel Yusmic P Foekh menjelaskan, putusan demikian dijatuhkan lantaran terbuktinya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Selain itu, MK juga mempertimbangkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Barito Utara di TPS-TPS tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus di TPS 01 Kelurahan Melayu, lanjut Daniel, MK juga mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga mempertimbangkan tindakan KPU Barito Utara yang memasukkan selisih surat suara tidak sah kepada surat suara tidak terpakai demi finalisasi Sirekap KPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mahkamah menilai adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, dan diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah&nbsp; dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan telah terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,&rdquo; ujar Daniel Yusmic.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk TPS 04 Malawaken, Mahkamah membenarkan adanya sebagian pemilih yang hanya menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan KWK tanpa menunjukkan kartu identitas. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan tersebut telah memberikan penekanan atas kepemilikan KTP el atau biodata penduduk yang dapat menerangkan identitas calon pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menurut Mahkamah, persyaratan mengenai adanya dokumen yang menjelaskan identitas pemilih, secara teknis, akan membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi dan administrasi pemilihan di TPS,&rdquo; tutur dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

MK memerintahkan KPU Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS)

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang 2 TPS di Pilkada Barito Utara

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_20240831-134956-265675210.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku telah menyiapkan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai pilkada ulang imbas kotak kosong menang.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015099286/6-drama-tiongkok-yang-tayang-bulan-september-2024-bisa-jadi-tontonan-yang-seru-di-akhir-pekan">6 Drama Tiongkok yang Tayang Bulan September 2024, Bisa jadi Tontonan yang Seru di Akhir Pekan</a></strong><br /><br />&ldquo;Sudah (buat rancangan Perbawaslu, red.). Begitu KPU sudah buat, kami buat karena kami akan mengikuti polanya KPU mau tidak mau,&rdquo; kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.<br /><br />Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih kotak kosong pada Pilkada 2024.<br /><br />&ldquo;Nah itu yang kemudian kami sampaikan, kami penyelenggara tidak pada tempatnya untuk kemudian (mengajak, red.) memilih atau tidak memilih kotak kosong. Ini terserah kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.<br /><br />Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI pada Selasa (10/9), maka penganggaran pilkada ulang akan diambil alih pemerintah pusat kalau anggaran di daerah tidak mencukupi.<br /><br />Sebelumnya, RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI pada Selasa (10/9), menyepakati bahwa pilkada ulang diselenggarakan pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.<br /><br />Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang.<br /><br />&ldquo;Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,&rdquo; kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebelum menutup RDP Komisi II tersebut. (*)</p>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku telah menyiapkan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mengenai pilkada ulang

Bawaslu telah Siapkan Perbawaslu soal Pilkada Ulang Imbas Kotak Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/cbd69c5a-75d4-486d-9eaf-518cf8163676-3904488214.jpg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI akhirnya menyepakati bahwa jika kotak kosong menang atas calon tunggal saat Pilkada tahun ini, maka akan digelar Pilkada ulang pada 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kata lain, Pilkada ulang akan digelar jika calon tunggal pasangan kepala daerah mendapat total suara dibawah 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Daerah dengan pilkada hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, kami&nbsp; menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,&rdquo; kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, RDP juga memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur penyelenggaraan pilkada dengan diikuti oleh satu pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,&rdquo; kata Doli sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada tahun ini. Secara rinci, 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Peneliti bidang politik The Indonesian Institute (TII) Felia Primaresti menilai maraknya kotak kosong dalam Pilkada tahun ini merupakan wujud dari inkonsistensi demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, namanya demokrasi, harus ada pilihan sebanyak mungkin. Jika tidak, maka esensinya berkurang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Esensi demokrasi itu adalah menciptakan pilihan sebanyak-banyaknya. Tanpa kompetisi, esensi demokrasi berkurang karena tidak ada ruang untuk debat atau evaluasi atas berbagai alternatif,&rdquo; kata Felia masih dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, fenomena kotak kosong menjadi bukti bahwa partai politik telah gagal melahirkan kader-kader yang berkualitas untuk bersaing dalam Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fenomena seperti ini bisa terjadi karena partai politik tidak serius dalam mempersiapkan kader yang kompeten, dan kemudian juga diperparah dengan munculnya satu koalisi besar yang seolah mengaburkan pilihan dan persaingan yang kompetitif," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Felia khawatir, akibat adanya fenomena kotak kosong ini, hubungan antara pemimpin dan rakyat bisa melemah, dan lebih buruk lagi, masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap institusi politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pilkada ulang akan digelar jika calon tunggal pasangan kepala daerah mendapat total suara dibawah 50 persen.

DPR RI Sepakat Pilkada Ulang Digelar Tahun Depan jika Kotak Kosong Kalahkan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/elelim.jpg" alt="DILAPAP API: Bank Papua Cabang Elelim, Kabupaten Yalimo, yang dibakar massa kemarin. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>DILAPAP API: Bank Papua Cabang Elelim, Kabupaten Yalimo, yang dibakar massa kemarin. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Yalimo membara. Terjadi pembakaran sejumlah bangunan di Elelim, ibu kota kabupaten di Papua tersebut, kemarin sore (26/6).<br /> <br /> Dari informasi yang diperoleh Cenderawasih Pos, objek yang dibakar adalah kantor KPU Kabupaten Yalimo, kantor Bawaslu, kantor gakkumdu, gedung DPRD, kantor dinas kesehatan, kantor BPMK (badan pemberdayaan masyarakat dan kampung), kantor dinas perhubungan, dan Bank Papua Cabang Elelim.<br /> <br /> Massa juga dilaporkan membakar puluhan kios milik warga. ’’Daerah Yalimo adalah tempat pasangan nomor urut 1 sehingga beberapa bangunan yang berkaitan dengan pemerintahan itu dibakar,” ungkap Kapolda Papua Mathius Fakhiri kepada wartawan kemarin.<br /> <br /> Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Yalimo harus diulang secara keseluruhan. Sebab, dalam putusan perselisihan hasil pilkada (PHP) jilid II kemarin, MK menyatakan pelaksanaan pemungutan suara dan pemungutan suara ulang yang sempat dilakukan dinyatakan tidak sah.<br /> <br /> Putusan itu diambil setelah calon bupati nomor urut 1 Erdi Dabi diketahui berstatus terpidana. Dia terbukti melanggar pasal 311 UU LLAJ setelah menabrak seorang polisi pada September 2020. Akibatnya, Erdi Dabi mendapat ancaman pidana 12 tahun penjara.<br /> <br /> Meski putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura pada Februari lalu hanya 4 tahun penjara, MK berpendapat tidak menghilangkan fakta bahwa yang bersangkutan diancam pidana di atas 5 tahun. Dengan begitu, secara otomatis berlaku pasal 4 PKPU No 1 Tahun 2020 yang mewajibkan siapa pun menjalani masa jeda 5 tahun sebelum menjadi calon kepala daerah.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/07/2018/tuntut-pilkada-ulang-kantor-kpu-palembang-digerudug-massa/">Tuntut Pilkada Ulang, Massa Gerudug Kantor KPU Palembang</a><br /> <br /> Berkaitan dengan ketakutan masyarakat akibat amukan massa di daerah tersebut, Mathius Fakhiri juga telah meminta Kapolres Yalimo memanfaatkan bangunan kepolisian dan TNI, baik pospol, polres, maupun bangunan koramil, untuk mengamankan masyarakat agar bisa berlindung. ’’Kita terus melakukan pendekatan agar hal ini tidak melebar,” ujarnya.<br /> <br /> Menurut Kapolda, Kapolres begitu percaya tidak akan bermasalah dalam putusan MK. Karena itu, dia mengembalikan kekuatannya di Yalimo. Yang tinggal hanyalah Brimob dan polres sebanyak 40 personel.

Elelim Membara, Warga Diamankan di Kantor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tuntut-pilkada-ulang-kantor-kpu-palembang-digerudug-massa_m_225480.jpg" alt="PILKADA ULANG: Suasana aksi Garda Api yang dilakukan di KPU Palembang, Kamis (5/7)." width="100%">
<figcaption>PILKADA ULANG: Suasana aksi Garda Api yang dilakukan di KPU Palembang, Kamis (5/7).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ratusan massa dari Garda Alam Pikir Indonesia (Garda Api) Sumatera Selatan mendatangi kantor KPU Palembang, Kamis (5/7). Mereka menuntut dilakukannya Pilkada ulang di Palembang.</p><br /> <p>Menurut massa, Pilkada Palembang dinilai penuh intrik dan banyak pelanggaran, salah satunya terkait munculnya banyak DPT ganda.</p><br /> <p>Koordinator Aksi, Yan Harianto mengatakan aksi ini dilakukan untuk mempermasalahkan jumlah DPT yang tidak sesuai serta adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sebanyak 278.332 yang tersebar di beberapa kecamatan.</p><br /> <p>"Dengan kondisi ini tentunya menciderai demokrasi khususnya penyelenggaraan Pilkada," katanya saat ditemui di sela aksi di Kantor KPU Palembang, Kamis (5/7).</p><br /> <p>Ia mempertanyakan bagaimana bisa DPT di Palembang banyak yang ganda. Dirinya menduga dengan DPT Ganda maka dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.&nbsp;</p><br /> <p>Selain itu, pihaknya juga menuntut dugaan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dengan mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada kemarin. Kemudian, masifnya penggunaan politik uang pun ikut mencoreng Pilkada bersih yang sangat didambakan masyarakat.</p><br /> <p>"Kami meminta KPU untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran ini, karena masyarakat ingin Pilkada bersih sehingga mendapatkan pemimpin yang bersih," ujarnya.</p><br /> <p>Menanggapi demo tersebut, Komisioner KPU Palembang, Abdul Karim mengatakan seharusnya dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu Sumsel karena menjadi ranah pengawas pemilu. Artinya, penyampaian ini kurang tepat jika di KPU Palembang.</p><br /> <p>Ia mengaku KPU hanya melaksanakan sehingga tidak berhak mengadakan pemilihan ulang.</p><br /> <p>"Kami tentu tidak bisa melakukan pemilihan ulang. Karena Panwas dan Pengadilanlah yang bisa merubah rekomendasi," singkatnya.</p>

Tuntut Pilkada Ulang, Kantor KPU Palembang Digerudug Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemungutan-suara-ulang-pilkada-bombana-diundur-ini-penyebabnya_m_132725.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dipastikan mundur dari jadwal yang ada. Sempat dijadwalkan 30 Mei 2017, KPU setempat menggantinya menjadi 7 Juni 2017.</p><br /> <p>Pemunduran jadwal menyusul &nbsp;belum tersedianya anggaran PSU yang dilakukan di lima TPS tersebut. Dari Rp 6,6 Miliar yang diusulkan penyelenggara, Pemda baru bisa menyediakan Rp. 1 Miliar.&nbsp;</p><br /> <p>"Sembari terus melakukan kordinasi dengan Pemda (pencairan anggaran), maka KPU Bombana akan melakukan perubahan tahapan dan jadwal khususnya pada tahapan Pemungutan suara," kata Komisioner KPU Ilham Saputra melalui pesan singkat Jumat (26/5).</p><br /> <p>Sebagai upaya mencari solusi, KPU RI akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. "KPU RI akan membantu mengkomunikasikan," terangnya.</p><br /> <p>Karena kurangnya dana, saat ini telah terjadi aksi pengumpulan koin. Tujuannya untuk membantu pembiayaan.</p><br /> <p>Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Viryan menegaskan, pembiayaan PSU tidak bisa menggunakan dana sumbangan masyarakat. Sebab, kebutuhan dana pilkada adalah tanggung jawab pemda sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. <strong>(far/jpk)</strong>&nbsp;</p>

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Bombana diundur,  Ini Penyebabnya... 

pilkada ulang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilkada ulang

Berita Terkini

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang 2 TPS di Pilkada Barito Utara

Bawaslu telah Siapkan Perbawaslu soal Pilkada Ulang Imbas Kotak Kosong

DPR RI Sepakat Pilkada Ulang Digelar Tahun Depan jika Kotak Kosong Kalahkan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada 2024

Elelim Membara, Warga Diamankan di Kantor Polisi

Tuntut Pilkada Ulang, Kantor KPU Palembang Digerudug Massa

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Bombana diundur, Ini Penyebabnya...

Download Aplikasi JawaPos.com