<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/a8fba331-3a12-4d33-9cae-a7b87ba90920-1-957954964.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keterangan terakit dengan hasil sidang etika AKBP Didik Putra Kuncoro, Kamis (19/2/2026). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keterangan terakit dengan hasil sidang etika AKBP Didik Putra Kuncoro, Kamis (19/2/2026). (Polri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian melakukan tes urine secara serentak. Perintah itu dikeluarkan menyusul masih maraknya polisi yang terlibat kasus narkoba. Melalui tes urine tersebut, kapolri ingin memastikan seluruh anak buahnya bersih dari barang haram tersebut. Perintah melaksanakan tes urine secara serentak di seluruh Indonesia disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis (19/2). Dia menyampaikan bahwa kapolri ingin pemberantasan narkoba sebagai salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terlaksana dengan sebaik-baiknya. &rdquo;Maka berdasarkan perintah kapolri, Divpropam Polri, dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak,&rdquo; tegasnya. Pemeriksaan urine tersebut, lanjut dia, juga akan melibatkan fungsi pengawas, baik itu internal maupun eksternal kepolisian. Mulai pada level Mabes Polri sampai polda dan jajaran. Dia menegaskan kembali, Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. <h2>AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat</h2> Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo menyampaikan hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) atas AKBP Didik Putra Kuncoro. Melalui sidang tersebut, Polri memutuskan untuk memberikan sanksi berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap mantan kapolres Bima Kota itu. Trunoyudo menyampaikan bahwa AKBP Didik telah terbukti melanggar beberapa aturan sekalgus. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Lebih lanjut, Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif. Pertama adalah penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. sanksi kedua adalah pemecatan dari dinas kepolisian. &rdquo;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; tegasnya. Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. &rdquo;Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media, bahwasanya atas instruksi kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan, ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela,&rdquo; kata dia. &nbsp;

Kapolri Listyo Sigit perintahkan tes urine serentak untuk seluruh personel Polri agar jaga integritas dan perangi narkoba secara tegas.

Marak Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Tes Urine Seluruh Personel Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/WhatsApp-Image-2025-11-05-at-104031-1189603623-2759813686.jpeg" alt="Ilustrasi personel Polri. Pakar Ingatkan masih ada UU lain yang atur penempatan personel Polri di jabatan sipil. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi personel Polri. Pakar Ingatkan masih ada UU lain yang atur penempatan personel Polri di jabatan sipil. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penempatan polisi aktif pada jabatan sipil kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan bernomor 114/PUU-XXIII/2025. Lewat putusan tersebut, MK menyatakan bahwa personel Polri harus mundur dari dinas kepolisian bila mendapat tugas pada jabatan sipil.&nbsp; Atas putusan itu, pakar hukum tata negara M. Rullyandi mengingatkan bahwa masih ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut dia, aturan-aturan tersebut membolehkan polisi bertugas di luar struktur dan organisasi kepolisian.&nbsp; Rullyandi menyampaikan bahwa dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tidak ada larangan polisi aktif untuk bertugas di luar organisasi Korps Bhayangkara. Syaratnya tidak bertugas pada jabatan politik dan sudah memenuhi aturan yang berlaku dan sesuai dengan koridor hukum.&nbsp; &rdquo;Undang-Undang Polri itu tidak mengatur pembatasan penugasan di luar kepolisian, sepanjang itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN,&rdquo; ungkap Rullyandi pada Jumat (14/11). Pembatasan, kata Rully, hanya berlaku untuk personel Polri yang akan mengisi jabatan politik. Misalnya kepala daerah, menteri, atau anggota DPR. Polisi aktif yang hendak mengisi jabatan-jabatan tersebut wajib mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas kepolisian.&nbsp; &rdquo;Undang-Undang Polri hanya membatasi sepanjang berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan di luar Polri yang prosesnya melalui politik,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Untuk pengisian jabatan-jabatan non politis dan di luar urusan politik seperti di kementerian dan lembaga negara, polisi aktif tidak melanggar hukum. Itu jika tugas yang diemban dilakukan dengan penyetaraan jabatan lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, Rullyandi memandang bahwa putusan MK bernomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak mengubah secara prinsip kedudukan hukum terkait penugasan personel Polri di luar institusi kepolisian. Dia menyebut, penugasan-penugasan polisi di luar struktur Polri tetap sah selama semua syarat dan aturan dipenuhi.&nbsp; &ldquo;Dengan putusan MK yang baru, posisi Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota di luar struktur Polri,&rdquo; tandasnya.&nbsp; Atas putusan MK tersebut, Polri sudah menyampaikan bahwa masih perlu mempelajari lebih dulu putusan itu secara terperinci. Prinsipnya, Polri menghormati putusan MK dan mengerti bahwa putusan yang sudah dibacakan oleh MK bersifat final dan mengikat.&nbsp; &rdquo;Kami sudah mendengar ataupun kami sudah melihat ada putusan hari ini (kemarin). Kami tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat, pelajari, dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian,&rdquo; terang Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho saat ditanyai awak media pada Kamis (13/11). &nbsp;

MK putuskan polisi aktif harus mundur dari dinas kepolisian saat menduduki jabatan sipil. Pakar hukum sebut masih ada UU lain yang atur.

MK Larang Personel Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Pakar Ingatkan Masih Ada UU ASN dan PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/JKT_Penetapan-Capres-Cawapres_Miftahul-Hayat-03-2914696971.jpeg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari didampingi Anggota KPU RI August Mellaz (dari kiri-kanan), Parsadaan Harahap, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat dan Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keteran" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari didampingi Anggota KPU RI August Mellaz (dari kiri-kanan), Parsadaan Harahap, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat dan Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keteran</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon. Ketiganya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga paslon dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan administrasi hingga tes kesehatan. Penetapan ketiga paslon disahkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023. &rdquo;Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024,&rdquo; kata Komisioner KPU RI Idham Holik kemarin (13/11). Seusai penetapan tersebut, ketiga paslon akan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut nanti malam. Selanjutnya, masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Dengan ditetapkannya paslon capres-cawapres, KPU akan memulai memberikan fasilitas pengamanan maksimal. KPU berkoordinasi dengan Polri untuk menugaskan 444 personel keamanan. Setiap paslon mendapatkan 2 x 74 personel keamanan. Sementara itu, situasi politik terus menghangat. Salah satu isu yang bergulir adalah dugaan ketidaknetralan aparatur negara hingga penyelenggara. Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari memastikan bahwa jajarannya akan bertindak netral. Itu sesuai dengan kode etik penyelenggara. &rdquo;Kami punya komitmen bekerja sesuai aturan undang-undang,&rdquo; ujarnya. Komitmen netralitas, lanjut Hasyim, setidaknya diimplementasikan dalam dua tindakan. Pertama, bersikap setransparan mungkin. Kedua, memberikan perlakuan yang setara di semua kebijakan. &rdquo;Kami beri akses yang setara kepada semua peserta pemilu,&rdquo; ucapnya. Hasyim menambahkan, semua tahapan pemilu juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu, jika ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak mana pun, semua bisa menyampaikan pelaporan. Isu kecurangan memang terus bergulir. Puncaknya disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mempertanyakan tudingan kecurangan yang terus menyasar pihaknya. Bahkan seperti yang disampaikan Megawati. &rdquo;Membuat tuduhan tanpa memiliki data sama sekali, hanya menyebarkan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,&rdquo; cetusnya. Teddy berharap, jangan karena melampiaskan kekecewaan dan kemarahan, lantas menyebar isu. Sebab, itu bisa menjadi serangan balik. &rdquo;Apa yang disampaikan dalam keadaan yang tidak terkontrol bisa menjadi bumerang,&rdquo; tuturnya. Teddy khawatir jika kelak masyarakat menganggap, bahkan sampai meyakini, bahwa pencapaian Megawati selama ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Terpisah, Menko Polhukam yang juga cawapres Mohammad Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan pemilu secara jujur dan beradab. Dia tidak ingin ada kecurangan dalam pemilu. &rdquo;Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,&rdquo; tutur dia kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013262734/kpu-sebut-seluruh-bakal-capres-cawapres-memenuhi-syarat-administrasi-termasuk-gibran">KPU Sebut Seluruh Bakal Capres-Cawapres Memenuhi Syarat Administrasi, Termasuk Gibran </a> Kepada aparat keamanan dari TNI, Polri, serta aparat sipil negara, Mahfud meminta agar sungguh-sungguh menjaga netralitas. Termasuk KPU dan Bawaslu. &rdquo;Supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat,&rdquo; harapnya. Mahfud pun mengingatkan bahwa netralitas aparat negara, termasuk Polri dan TNI, sudah tertuang dalam UU Pemilu. Bukan hanya itu, Mahfud juga meminta seluruh masyarakat yang tergabung dan terafiliasi dengan kontestan pemilu untuk tertib. &rdquo;Tidak membuat kegaduhan, termasuk memproduksi berita dan informasi hoaks,&rdquo; tegasnya. (far/syn/c9/fal)

KPU menetapkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon.

Nanti Malam Undi Nomor Urut Capres-Cawapres, Tiga Paslon Dikawal 444 Personel Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/Wakapolri-Komjen-Pol-Agus-3560780899.jpg" alt="Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto menekankan kepada seluruh personel Polri untuk menjaga netralitas menuju Pemilu 2024. Agus menekankan personel Polri harus tetap setia kepada komando Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. Ia memberikan peringatan tegas agar personel Polri tidak terlibat dalam proses politik praktis menjelang Pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012961406/andika-perkasa-dan-eks-wakapolri-siap-emban-tugas-menangkan-ganjar-pada-pilpres-2024">Andika Perkasa dan Eks Wakapolri Siap Emban Tugas Menangkan Ganjar pada Pilpres 2024</a> &ldquo;Tetap pimpinan kita di bawah komando Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,&rdquo; ujar Agus dikutip JawaPos.com dari laman resminya pada Senin (25/9). &ldquo;Saya ingatkan jaga netralitas pada Pemilu 2024,&rdquo; lanjutnya. Agus juga menekankan perlunya personel kepolisian di seluruh tingkatan untuk mematuhi perintah dari pimpinan mereka, mulai dari Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011791653/5-tahun-tak-lapor-lhkpn-harta-wakapolri-komjen-agus-andrianto-kini-bertambah-rp-1723-miliar">5 Tahun Tak Lapor LHKPN, Harta Wakapolri Komjen Agus Andrianto Kini Bertambah Rp 17,23 Miliar</a> Ia menegaskan pentingnya menjaga disiplin serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Wakapolri berharap agar aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan netralitas dan profesionalisme. Ia juga menambahkan bahwa menjaga integritas lembaga kepolisian dalam menjalankan proses demokrasi pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011709173/hari-ini-kapolri-lantik-kabareskrim-jadi-wakapolri-baru">Hari Ini Kapolri Lantik Kabareskrim Jadi Wakapolri Baru</a> &ldquo;Untuk di Mabes Polri personel harus patuh terhadap Kapolri, di Polda patuh kepada Kapoldanya begitu juga personel di Polres-Polres harus mengikuti perintah dari para Kapolresnya,&rdquo; tegas Agus.

Agus menekankan personel Polri harus tetap setia kepada komando Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.

Jelang Pemilu 2024, Wakapolri Tekankan Netralitas Personel Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Apel-TNI-Polri-Issak-Ramdhani_2.jpg" alt="Apel TNI-Polri pengamanan pemilu 2019. Issak Ramdhani" width="100%">
<figcaption>Apel TNI-Polri pengamanan pemilu 2019. Issak Ramdhani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri berusaha terus menunjukkan keseriusan dalam mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tim teknis telah dibentuk. Jumlahnya tidak hanya 90 personel seperti yang disebutkan sebelumnya, tetapi 120 orang. ''Kenapa lebih banyak, ini menunjukkan komitmen Polri,'' kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Bareskrim kemarin (1/8).  Tim tersebut dibagi dalam beberapa bidang dengan penanggung jawab Kabareskrim Komjen Idham Aziz. Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Brigjen Nico Afinta dipercaya sebagai kepala tim. "Di bawahnya ada enam bidang," tuturnya.  Enam bidang itu adalah tim sidik, tim lidik, surveillance yang bertugas sebagai interogator dan penggalangan, tim siber dan IT, tim inafis, serta tim labfor analisis dan evaluasi (anev). "Yang paling penting itu anev karena melakukan evaluasi setiap kerja dari tim ini tiap minggu. Apa yang belum dan apa yang perlu dilakukan," ujarnya.  Tim akan bekerja selama tiga bulan. Sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober. Berbeda dengan sebelumnya yang disebut Polri akan bekerja enam bulan. "Tapi, kalau dibutuhkan, bisa diperpanjang tiga bulan lagi. Semoga dalam tiga bulan mampu menjawab semua sesuai instruksi Presiden Jokowi," urainya.  Meski diperkuat personel pilihan, strategi yang ditempuh tim itu tak berbeda jauh dengan kinerja tim gabungan. Dedi menjelaskan, tim teknis akan melakukan asesmen atau menilai kembali hasil temuan Polda Metro Jaya dan tim gabungan. "Hasil dari dua proses sebelumnya," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-3-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyidik senior KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos  Proses semacam itu sudah ditempuh tim gabungan. Tim yang dipimpin mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis tersebut melakukan pendalaman terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Metro. Mulai barang bukti, saksi, hingga memastikan alibi orang yang diduga menjadi pelaku.  Namun, hasil kerja tim gabungan masih nihil. Belum ada tersangka. Mereka hanya memberikan rekomendasi untuk mendalami tiga orang tak dikenal. Dua orang yang nongkrong di masjid saat subuh dan seorang yang mendatangi rumah penyidik senior KPK itu bertanya soal gamis untuk lelaki.  Rekomendasi tim gabungan untuk mendalami tiga orang tersebut dinilai usang oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut dia, sejak dua tahun lalu, saat kasus masih ditangani Polda Metro Jaya, tiga orang itu sudah diketahui. "Tapi tak kunjung ditemukan," ujarnya.  Namun, Polri memastikan ada perbedaan mendasar antara tim teknis dan dua tim penyelidik sebelumnya. Tim teknis, menurut dia, lebih matang, komprehensif, dan mengerucut. "Secara teknis lebih baik," katanya.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purnawirawan) Moeldoko meminta Polri tunduk terhadap perintah presiden tentang batas waktu penyelidikan selama tiga bulan. Presiden, kata Moeldoko, menilai waktu itu sudah cukup. "Fakta yang ditemukan tim gabungan telah mengerucut. Tinggal ditindaklanjuti," katanya.  Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi mempertimbangkan pandangan publik. Masyarakat menginginkan kasus cepat terungkap. Sementara itu, Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak terkait dengan tim teknis. "Berjalan saja belum. Kalau sudah tiga bulan, tanyakan ke saya," ungkapnya.

120 Personel Pilihan Polri untuk Buru Penyiram Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hafal-5-juz-alquran-pesonel-polri-dapat-tiket-umroh-gratis_m_.jpg" alt="Bripda Ridwan saat bertemu Syekh Ali Jaber dalam peringatan Tahun Baru Islam." width="100%">
<figcaption>Bripda Ridwan saat bertemu Syekh Ali Jaber dalam peringatan Tahun Baru Islam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringatan Tahun Baru Islam di Kepulauan Riau (Kepri) diwarnai dengan berbagai bentuk kemeriahan. Pada Senin (10/9) malam, kemeriahan sudah terasa dengan kegiatan pawai obor di berbagai kawasan. Bagi seorang personel Polda Kepri, Tahun Baru Islam 2018 ini akan menjadi kenangan manis. Pasalnya, Bripda Muhammad Ridwan mendapatkan kejutan dari Syekh Ali Jaber yang hadir. Ridwan mendapatkan kesempatan umrah gratis dari Syekh Ali Jaber. Umrah dihadiahkan untuk Ridwan, karena ia mampu menghafal lima juz Alquran. Tak hanya Syekh Ali Jaber, Kapolda Kepri, Irjen Andap Budhi Revianto yang hadir, turut mengapresiasi pencapaian personelnya itu. Dalam sambutannya, Andap mengajak masyarakat melihat Tahun Baru Islam ini ajang sebagai meraih prestasi, pemersatu dan persaudaraan dalam mewujudkan Indonesia yang damai. Ia berharap, acara Tabligh Akbar yang digelar ini, menjadi pendingin dalam menghadapi dinamika Pileg dan Pilpres 2019 yang sudah mulai terlihat. "Semoga ke depan kita bisa bersama-sama bekerja dalam menjaga Provinsi Kepri ini," kata Andap dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/9). Secara keseluruhan, di wilayah hukum Polda Kepri terdapat 16 lokasi yg melaksanakan Peringatan 1 Muharram, diantaranya pawai ta&rsquo;aruf di Kecamatan Meral dan Tebing Kabupaten Karimun; Kecamatan Gunung Kijang; Kabupaten Bintan dan Desa Melukap Laut, Kabupaten Lingga. Selain itu, Tablig Akbar juga digelar di Gedung Daerah Tanjung Pinang; Tugu Nenas Kundur; Kabupaten Karimun dan Masjid Istiqomah; Tarempa, Kabupaten Anambas dan perayaan di daerah lain di Kepri. Senada dengan Andap, Syekh Ali Jaber dalam tausiyahnya menekankan pentingnya sinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI. Ia juga mengajak untuk mensukseskan Pesta Demokrasi 2019 mendatang, dengan menghentikan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat.

Hafal 5 Juz Alquran, Pesonel Polri Dapat Tiket Umrah Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-orang-personel-polri-terlibat-penyalahgunaan-narkoba_m_224919.jpeg" alt="Ilustrasi penangkapan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Polri kembali tercoreng. Dua anggota Polri diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Kedua personel tersebut adalah anggota Polres Binjai. Kedua oknum polisi yang ditangkap yakni, Bripka GG dan Bripka SP. Untuk Bripka GG ditangkap tim Denintel Kodam I/Bukit Barisan pada Selasa (2/7) malam. Sedangkan Bripka SP dicokok personel Propam Polres Binjai pada Minggu (1/7) malam. Bripka GG dikenal sebagai personwl Polisi dari Polsek Binjai Utara. Dia diringkus karena kedapatan membawa ratusan butir pil ekstasi. Ia diringkus di kawasan Sunggal Kabupaten Deliserdang. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Edi Hartono membenarkan penangkapan itu. Ia mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk membongkar keterkaitan jaringan. "Jadi, teman-teman harap bersabar dulu dan bila perkembangan segera kita sampaikan,"sebutnya, Selasa (3/7). Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Donald Simanjuntak mengakui personelnya diamankan petugas TNI. "Bila nantinya sudah diserahkan pada kita, langsung dilakukan pemeriksaan kasus kriminalnya dan bila kasusnya terbukti terlibat narkoba, tak segan-segan diajukan pencopotan sesuai perintah pimpinan,&rdquo; kata Donald Pada malam sebelumnya, petugas Propam Polres Binjai menciduk Bripka SP, 43, Minggu (1/7) malam. Yang mengejutkan, SP diciduk saat sedang berada di Hotel Garuda, Binjai Timur bersama teman wanitanya. Dari tangannya, petugas menyita barang bukti 15 gram sabu-sabu dan satu butir ekstasi. Saat ditangkap, SP sempat mencoba membuang barang bukti. Dari pengembangan yang dilakukan petugas kemudian meringkus orang yang diduga menjadi pemasok. CI, 32 diringkus di kediamannya di Marcapada, Binjai Selatan. Dalam penangkapan itu disita 40.24 gram sabu dan 39 butir pil ekstasi. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan Bripka SP kini sudah di proses di Polres Binjai. "Saya sudah konfirmasi. Bripka SP diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Tatan.

Dua Orang Personel Polri Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/setahun-lebih-jabat-pemangku-kompetensi-puluhan-polisi-ini-diuji_m_172760.jpeg" alt="DIUJI: Sebanyak 27 personel Polres Malang dinilai kompetensinya." width="100%">
<figcaption>DIUJI: Sebanyak 27 personel Polres Malang dinilai kompetensinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 27 personel Polres Malang mengikuti asistensi dan uji kompetensi, Selasa (5/12). Kegiatan berlangsung di Ruang Rupatama Polres Malang. Pesertanya, dua personel kepala urusan administrasi dan TU Polres Malang, Kasi Umum Polsek jajaran sebanyak 15 orang, enam personel Kanit Provost Polsek jajaran, dan empat orang Kasi Humas Polsek jajaran. Kasubbag Humas Polres Malang, AKP Farid Fathoni, menjelaskan, kegiatan asistensi dan uji kompetensi ini diberikan kepada personel Polri yang telah menduduki jabatan pemangku sementara (PS) lebih dari setahun. ''Tujuannya, kami tes, layak atau tidak menduduki jabatan,'' kata Farid kepada JawaPos.com, Selasa (5/12). Farid mengungkapkan, dasar digelar uji kompetensi ini sedikitnya ada empat. Antara lain, Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Kemudian, Keputusan Kapolri Nomor : Kep/849/IX/2015, tanggal 30 September 2017 tentang Status Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Quick Wins Program 5 B-12 mengenai pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri. Terakhir, Surat Telegram Kapolres Malang Nomor : ST/2007/XI/2017/Itwasda, tanggal 30 November 2017, mengenai pelaksanaan giat Asistensi dan Uji Kompetensi kepada personel Polri yang telah menduduki jabatan pemangku sementara (PS) pada Polres Malang. Beragam materi diujikan dalam asistensi yang hanya berlangsung selama sehari itu. Salah satunya adalah kepribadian. Selain itu, peran dalam tim juga menjadi salah satu materi yang diujikan.

Setahun Lebih Jabat Pemangku, Kompetensi Puluhan Polisi Ini Diuji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/antisipasi-serangan-teroris-polisi-gelar-latihan-tembak-dan-bela-diri_m_144375.jpeg" alt="Jajaran kepolisian melakukan latihan menembak di Lapangan Tembak Polres Bengkayang, Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>Jajaran kepolisian melakukan latihan menembak di Lapangan Tembak Polres Bengkayang, Jumat (14/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Bengkayang menggelar latihan keterampilan menembak dan uji senjata api yang di pegang anggota maupun di gudang senjata. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi serangan atau ancaman teroris. Selain itu, jajaran kepolisian juga latihan bela diri. Rangkaian latihan itu dilaksanakan Jumat (14/7) pukul 08.30 di Lapangan Tembak Polres Bengkayang. &ldquo;Latihan menembak yang dipusatkan di Lapangan Tembak Polres Bengkayang kali ini langsung saya pimpin,&rdquo; kata Kapolres AKBP Permadi Syahids Putra saat ditemui Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), kemarin. Mereka yang mengikuti latihan menembak dan bela diri terdiri dari para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek dan anggota Polres Bengkayang. Sebelum dilaksanakan latihan menembak terlebih dahulu dilaksanakan latihan bela diri Polri dengan tujuan meningkatkan kemampuan bela diri anggota Polres Bengkayang saat melakukan tugas di lapangan. Latihan menembak juga melibatkan Kabag Sumda Kompol Mulyadi, Kasat Sabhara AKP Ruly Rusly dan Kapolsek Bengkayang Kota Iptu Dani Sukmo Widodo. Senjata api yang digunakan, laras panjang dan genggam, berupa, senjata mesin ringan MK 3, senjata rugger mini, senjata bahu SS1V2 dan revolver/genggam. &ldquo;Latihan ini tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman teroris, tetapi guna meningkatkan kembali kemampuan anggota untuk pelaksanaan tugas di lapangan,&rdquo; tegas AKBP Permadi. (kur/fab/JPG)

Antisipasi Serangan Teroris, Polisi Gelar Latihan Tembak dan Bela Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/selamatkan-wn-malaysia-61-personel-polri-terima-penghargaan-dari-pdrm_m_118793.jpeg" alt="Personel Polri yang menerima penghargaan dari Polisi Diraja Malaysia." width="100%">
<figcaption>Personel Polri yang menerima penghargaan dari Polisi Diraja Malaysia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberhasilan aparat kepolisian dalam menyelamatkan korban penculikan atas nama Ling-Ling, warga negara (WN) Malaysia, di tanah air beberapa waktu lalu berujung manis. 61 anggota Polri mendapat penghargaan dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Polisi Diraja Malaysia, Irjen Tan Sri Dato Sri Khalid Abu Bakar di Putrajaya, yang disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat teras Mabes Polri. Pemberian penghargaan ini diberikan secara simbolis kepada 11 polisi yang turut membebaskan Ling-Ling. Mereka adalah, Kombes Herry Heriawan, AKP Raden Bagoes Wibisono, AKP Malvino Edward, Kompol Teguh Nugroho, AKP Chrisman Panjaitan, AKBP Jery Raymond Siagian, AKBP Dedy Murti, Kompol Ari Cahya, AKBP Aris Supriyono, Kombes Helmy Santika, AKP Rivan Richard. Tito mengatakan, pengungkapan ini atas kerjasama yang baik antara Polri dan PDRM. "Sandera berhasil kita bebaskan setelah mereka minta tebusan uang. Pelaku empat orang WNI sudah ditangkap tetapi mastermind-nya ternyata warga Malaysia. Sudah kita informasikan dan ditangkap juga," kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (25/3). Penculikan Ling-Ling diduga karena pelaku mengincar uang tebusan. Enam penculik meminta uang tebusan 5 juta dolar Singapura atau Rp 50 miliar. Setelah menculik, mereka membawa korban ke daerah terpencil, Tamiyang, Batu Aji, Batam. Berkat kerja sama kepolisian Malaysia dan Indonesia, Ling-Ling bisa ditemukan dan enam WNI yang diduga terlibat penculikan ditangkap. Mereka ditemukan keberadaannya pada 19 Maret 2017 lalu. Mantan Kapolda Papua itu juga menyebut, keberhasilan ini sebagai bukti kerjasama riil dan menunjukkan hubungan kepolisian Indonesia dan Malaysia sangat dekat. "Pemberian penghargaan ini adalah sesuatu yang baik dan bukti atas profesionalisme Polri sehingga warga negara Malaysia bisa diselamatkan," tukas dia. (elf/JPG)

Selamatkan WN Malaysia, 61 Personel Polri Terima Penghargaan dari PDRM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#personel polri

Berita Terkini