<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dpr-sahkan-uu-ciptaker.jpg" alt="MEMICU POLEMIK: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menyampaikan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang kemarin (21/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MEMICU POLEMIK: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menyampaikan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang kemarin (21/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). Keputusan itu diambil melalui rapat paripurna kemarin (21/3). Namun, dari sembilan fraksi di DPR, ada dua fraksi yang memilih walk out (WO). Yakni, PKS dan Partai Demokrat.  Sebelum disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR M. Nurdin menyampaikan laporan lebih dulu. Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang paripurna itu meminta persetujuan dari para anggota yang hadir. Demokrat dan PKS mengajukan interupsi. Puan pun mengizinkan kedua partai untuk menyampaikan pandangan masing-masing.  Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, fraksinya melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU. ’’Kami menolak pembahasan dan pengesahan perppu menjadi undang-undang dengan cara walk out dari ruang sidang,’’ kata Hinca yang merupakan mantan Sekjen DPP Partai Demokrat. Setelah itu, anggota Fraksi Demokrat pun meninggalkan ruang paripurna.  Berikutnya, perwakilan Fraksi PKS menyampaikan pandangannya. Anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, fraksinya sudah menyampaikan catatan kritis terhadap hasil pembahasan Perppu Ciptaker. ’’Sudah kami sampaikan di rapat-rapat panitia kerja baleg dan pembahasan lain,’’ paparnya.  Sama dengan Demokrat, PKS memutuskan WO dari ruang sidang sebagai bentuk penolakan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU. ’’Tapi, kami akan kembali untuk agenda rapat paripurna yang lain,’’ ungkap Bukhori.  Setelah mendengar pendapat kedua fraksi, Puan kembali meminta persetujuan anggota yang hadir untuk mengesahkan Perppu 2/2022 tentang Ciptaker menjadi UU. ’’Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?’’ tanya Puan. ’’Setuju,’’ jawab para anggota dewan, serempak. Puan pun mengetuk palu.  Tujuh fraksi setuju. Yakni, PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PPP, Nasdem, dan PAN. Selanjutnya, DPR akan menyerahkan kepada pemerintah agar diundangkan dalam lembar negara.  Sebelumnya, pembahasan Perppu Ciptaker menimbulkan pro-kontra. Terutama dari para buruh. Mereka merasa dirugikan dengan peraturan tersebut. Perppu Ciptaker adalah pengganti UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Atas putusan MK itu, pemerintah mengambil jalan pintas. Cukup dengan merevisi melalui perppu, lalu digedok menjadi UU oleh DPR.  Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan pelaksanaan dari putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 atas pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020. Dia menjelaskan, sejumlah tindak lanjut telah dilakukan.  ’’Hingga menyelesaikan penelitian, penelusuran, dan pengecekan kembali kesalahan teknis penulisan UU Ciptaker,’’ ucapnya.

Diwarnai Dua Fraksi WO, DPR Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Rapat-Paripurna-DPR-23-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, dengan agenda pengambilan keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU), salah satunya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut akan melakukan Pembicaraan Tingkat Il atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.  Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2) menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.  Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengagendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.  Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI.  Selain itu, Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.  Agenda selanjutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.  Kemudian agenda Rapat Paripurna DPR mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan ("fit and proper test") calon Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

DPR RI Gelar Rapat Paripurna Ambil Keputusan Perpu Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Demo-Buruh-D1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR RI akan memulai masa persidangan keempat pada hari ini (14/3) setelah menjalani masa reses. Dalam sidang paripurna pekan ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) berpotensi disahkan menjadi undang-undang (UU).  Dalam masa persidangan sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR sudah menyetujui Perppu Ciptaker dalam pembahasan tingkat I untuk dilanjutkan ke paripurna. Dari sembilan fraksi, hanya PKS dan Demokrat yang menyatakan menolak.  Namun, Partai Buruh dan berbagai organisasi serikat pekerja menyiapkan aksi penolakan pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU. Aksi tersebut akan digelar serentak di berbagai kota. ”Belajar dari pengalaman, informasi jadwal pengesahan perppu berpotensi ditutupi untuk mengecoh publik,” jelas Presiden Partai Buruh Said Iqbal.  Dia menegaskan, pihaknya tak mau kecolongan untuk kali kedua. Berkaca pada pengesahan Omnibus Law Ciptaker pada 2020, saat itu DPR RI tiba-tiba memajukan sidang paripurna. Trik serupa, kata dia, bisa saja kembali dilakukan. Sebab, penolakan terhadap Perppu Ciptaker juga berjalan masif.  Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi belum memaparkan kapan Perppu Ciptaker akan disahkan.

Partai Buruh dan Serikat Pekerja Siapkan Aksi Tolak Perppu Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ketua-baleg-dpr-antara.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin dalam rapat pleno terkait pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Perppu Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Baleg DPR RI, di Jakarta, Rabu (15/2/202" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin dalam rapat pleno terkait pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Perppu Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Baleg DPR RI, di Jakarta, Rabu (15/2/202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi DPR RI menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) untuk dibawa ke rapat paripurna, agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang. Hal ini tetap dilakukan, meski ditolak dua fraksi.  "Apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua?" kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin, yang dijawab setuju oleh mayoritas perwakilan fraksi pada rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Perppu Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (15/2).  Berdasarkan pembahasan yang dilakukan Baleg bersama pemerintah dan DPD RI itu, sebanyak tujuh fraksi menyetujui Perppu Ciptaker untuk disahkan menjadi undang-undang. Sementara dua fraksi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat menyatakan menolak.  Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan wujud upaya pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perekonomian global yang berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja.  "Ini juga sebagai upaya pencegahan sebelum krisis yang jauh lebih baik daripada upaya yang diambil setelah krisis," katanya.  Penetapan Perppu Cipta Kerja, menurut Airlangga, juga sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 serta parameter kegentingan memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VII/2009, yaitu ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.  Di samping itu, undang-undang lain yang dibutuhkan juga belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang ada saat ini.  "Terjadinya kondisi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan," jelas Airlangga.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Aturan itu dikeluarkan setelah Undang-Undang tentang Cipta Kerja dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat pada 2021 dan harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Ditolak 2 Fraksi, Perppu Ciptaker Tetap ke Paripurna untuk Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/CC1B161B-AA7C-41B6-9719-45E05D4D9C5C.jpeg" alt="Prof. Nindyo Pramono" width="100%">
<figcaption>Prof. Nindyo Pramono</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Nindyo Pramono menyebut munculnya Perppu Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari adanya kegentingan. Menurutnya, pemerintah mengantisipasi hal buruk supaya tidak memunculkan perppu ketika krisis muncul.  “Perppu Cipta Kerja tidak lepas dari landasan yuridis karena adanya keadaan kegentingan memaksa. Memang Presiden mempunyai kewenangan menerbitkan Perppu jika ada keadaan kegentingan memaksa. Beberapa parameternya adalah situasi krisis, adanya kepentingan mendesak kebutuhan perundang-undangan yang memang kosong sehingga mengisi kekosongan itu, kemudian terkait adanya krisis global yang berpengaruh pada krisis nasional.” katanya, Kamis (9/2).  Lebih lanjut dia mengatakan, krisis global sudah mulai berpengaruh pada ekonomi nasional. Nindyo menyebut pemerintah tidak ingin kondisi beberapa tahun silam kembali terulang. “Dampak dari stagflasi atau krisis global sudah berpengaruh pada perekonomian kita. Pemerintah tidak ingin kembali ke situasi lama, yakni terjadi krisis dulu baru membuat UU,” jelas Prof. Nindyo.  Dia tidak sepakat kalau Perppu Cipta Kerja dilakukan dengan terburu-buru. Menurutnya, ketika pemerintah melakukan penerbitan perundang-undangan menggunakan metode konvensional, justru akan memakan waktu sangat lama. Sehingga tidak kunjung mampu mengatasi ancaman global.  “Menurut saya bukan buru-buru, karena justru dampak dari stagflasi global yang sudah nampak di mata kita, pemerintah mengantisipasi hal itu” jelasnya.  Prof. Nindyo juga menjelaskan bagaimana manfaat dari adanya UU Cipta Kerja yang menurutnya membuat iklim investasi di Tanah Air menjadi positif. Dia mengklaim dampak positif dari kebijakan itu sudah kelihatan.  “Dari data IMF, World Bank, dan Indonesian Economic Prospect menunjukkan bahwa hadirnya UU Ciptaker memang memberikan iklim positif terhadap arus investasi. Khususnya foreign direct investment. Contoh konkret beberapa di manufaktur sudah mengalami peningkatan. Namun kalau diukur apakah sudah berhasil atau belum, menurut saya tidak fair karena baru berjalan 2 tahun lalu diukur,” terangnya.  Dia tahu jika UU Ciptaker telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK. Sehingga terganjal adanya alasan prosedural meski sebenarnya secara substansi disebut Nindyo tidak ada permasalahan di dalamnya.  “Pemerintah melakukan perbaikan dimulai dari perbaikan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimasukkanlah metode Omnibus Law, begitu dimasukkan juga sudah di Judisial Review dan keluarlah UU No. 13/2022 juga dilakukan Judisial Review. Jadi kalau pemerintah melakukan sosialisasi bahwa kepentingan UU Ciptaker berpihak kepada UMKM dan Koperasi supaya terangkat derajatnya namun terganggu dengan pendekatan formalistik prosedural,” ungkapnya.  Prof. Nindyo mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Perppu Ciptaker agar dapat diimplementasikan. Hal ini diperlukan agar hasil dari regulasi tersebut dapat dievaluasi secara proporsional.

Guru Besar UGM Sebut Perppu Ciptaker Tidak Terburu-Buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Himbauan-WFH-saat-Cuaca-Ekstrem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja (Satgas UU Ciptakerja) menyebut, penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.  Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta menekankan kepada para Biro Humas institusi pemerintah, baik kementerian, lembaga sampai pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan perannya dalam melaksanakan sosialisasi UU Cipta Kerja demi melawan narasi-narasi yang tidak tepat terkait UU Cipta Kerja.  “Jangan sampai informasi terkait UU Cipta Kerja yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terselimuti oleh isu-isu yang minor namun berkembang," kata Arif kepada wartawan, Jumat (3/2).  Arif mengatakan, urgensi diterbitkannya Perppu ini adalah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. “Perppu Cipta Kerja ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian sekaligus juga memperbanyak lapangan pekerjaan," pungkas Arif.  Sementara itu, Tina Talisa selaku Ketua Pokja Sinergi dan Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja menambahkan, Perppu Cipta Kerja sangat berdampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam menjaga iklim investasi yang berkualitas, memberikan kepastian kepada dunia usaha, dan penciptaan lapangan pekerjaan.  “Perppu Cipta Kerja menjadi upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta menjamin kepastian bagi dunia usaha," ujarnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penerbitan peraturan ini didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global.  “Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, yaitu misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional memengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan,” ujar Mahfud di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).  Dalam menghadapi situasi global tersebut, lanjut Mahfud, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan penerbitan Perppu, merupakan salah satu upaya untuk dapat mengambil langkah strategis tersebut.  Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Cipta Kerja karena kebutuhan mendesak ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-VII/2009.

Perppu Ciptaker Disebut Bisa Memperbanyak Lapangan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RU" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengatakan, berdasarkan hasil survei terbaru, ada tren positif terkait persepsi publik terhadap kondisi pemenuhan rumah tangga, ekonomi ke depan, keadaan politik nasional, maupun keamanan, bahkan hampir sama seperti sebelum krisis.  “Untuk saat ini Indonesia sedang dianggap berada dalam keadaan baik-baik saja oleh publik, tidak mengkhawatirkan,” ujar Sirojudin dalam seri webinar nasional Moya Institute bersama Narada Center dan ITB-Ahmad Dahlan bertema Perppu Cipta Kerja dan Antisipasi Resesi Global, Sabtu (28/1).  Meski keputusan Jokowi menuai polemik, tetapi berbanding terbalik dari hasil survei yang menyatakan sebanyak lebih dari 50 persen masyarakat menaruh harapan serta mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker).  Sirojudin mengemukakan, faktanya ada 22 persen publik yang mengetahui Jokowi menerbitkan Perppu Ciptaker dan dari jumlah tersebut sebesar 48 persennya mendukung keputusan Presiden.  Sedangkan pakar hukum tata negera UNS, Agus Riewanto menjelaskan, Perppu Ciptaker yang awalnya UU lalu diminta MK diperbaiki merupakan wujud omnibus law yang banyak diadopsi negara penganut civil law.  “Omnibus law (Ciptaker) ini konteksnya penting untuk kegentingan ekonomi. UU Ini menyasar kemudahan berusaha dan memancing investasi,” ucap Riewanto.  Menurut Riewanto, Perppu CIptaker dapat dikategorikan menjadi alat sementara bagi Presiden Jokowi untuk bertindak untuk situasi ekonomi negara. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.  “Perppu CIptaker merupakan regulasi untuk membentengi diri Presiden secara konstitusional bahwa apa yang dilakukannya dalam kerja pemerintahan adalah benar, terutama persoalan ekonomi mendesak,” jelas Riewanto.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penerbitan peraturan ini didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global.  “Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, yaitu misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional memengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan,” ujar Mahfud di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).  Dalam menghadapi situasi global tersebut, lanjut Mahfud, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan penerbitan Perppu, merupakan salah satu upaya untuk dapat mengambil langkah strategis tersebut.  Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Cipta Kerja karena kebutuhan mendesak ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-VII/2009.

Survei SMRC: 50 Persen Lebih Masyarakat Berharap ke Perppu Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jumhur-hidayat.png" alt="PEDULI: Jumhur Hidayat bersama kelompok buruh saat mengajukan gugatan Perppu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (M. Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEDULI: Jumhur Hidayat bersama kelompok buruh saat mengajukan gugatan Perppu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (M. Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com - Teriknya matahari ibu kota tak membuat nyalinya ciut. Rabu (25/1) lalu Mohammad Jumhur Hidayat membaur bersama puluhan buruh di pelataran gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Dia ikut mendaftarkan gugatan atas Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).  PAK Jumhur, terus semangat! Bagaimana kabarnya?  Alhamdulillah baik. Mari sini bergabung bersama teman-teman.  Saat ini kegiatannya apa?  Saya tetap bersama masyarakat. Salah satunya serikat buruh. Saat ini saya dipercaya menjadi ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, juga menjadi ketua umum Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  Yang sedang diperjuangkan di KSPSI sekarang ini apa, Pak?  Ini sedang berjuang menolak regulasi perburuhan. Paling utama soal Perppu Cipta Kerja (Ciptaker). Perppu Ciptaker ini dipakai pemerintah untuk menggantikan UU Ciptaker yang diputus inkonstitusional oleh MK. UU Ciptaker-nya saja kami tolak dari awal. Apalagi ini kemudian muncul perppu.  Apa yang mengganjal sehingga membuat Perppu Ciptaker ini digugat?  Semuanya. Perppu Ciptaker ini, menurut kami, lebih jelek dari UU Ciptaker-nya sendiri. Contohnya, di UU Ciptaker masih ada hak cuti 12 hari dalam setahun dan cuti besar 30 hari atau sebulan. Di Perppu Ciptaker, buruh yang tidak mengambil jatah cuti itu tidak mendapat hak kompensasi dalam bentuk uang. Sebelumnya, di UU Ciptaker kalau buruh masuk atau tidak ambil cuti dapat kompensasi.  Bagaimana peluang gugatan ini?  Sebenarnya, kami pesimistis. Tapi, tetap harus kami perjuangkan.  Selepas dari BNP2TKI, Pak Jumhur masih aktif bersama masyarakat, khususnya buruh. Apa motivasinya?  Saya dari 1995 di serikat buruh. Bikin serikat buruh di perusahaan-perusahaan. Kemudian, sempat diberi amanah oleh presiden untuk memimpin BNP2TKI. Saat itu saya juga jadi buruh sebenarnya. Sampai keluar dari BNP2TKI, kembali bersama buruh lagi.  Bagaimana ceritanya bisa kembali bersama buruh setelah berada dalam pemerintahan?  Ada banyak perlawanan dari kalangan buruh. Kami terpanggil memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh. Ini menjadi motivasi saya. Saya selalu berdoa. Ya Allah, kalau bisa cabut nyawa saya saat sedang berjuang bersama-sama buruh. Karena berjuang bersama buruh, menurut saya, adalah sebuah ibadah sekaligus pengabdian terbesar. Semangat ini mungkin sudah bawaan orok (bayi, Red).  Tidak masuk lagi ke pemerintahan?  Tawaran sih hilir mudik...  Sebenarnya, apa PR besar dunia perburuhan saat ini?  Masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu, kewenangan Kemenperin dan Kemendag. Pastikan mengurangi produk impor sehingga tercipta pabrik di dalam negeri. Lapangan kerja semakin luas dan menyerap tenaga kerja semakin banyak. Lalu, di hilirnya adalah regulasi ketenagakerjaan. Regulasi yang tidak baik harus dibenahi.  Ketika menjadi kepala BNP2TKI dulu, apa yang paling berkesan?  Panjang kalau diceritakan. Di antaranya, selama 25 tahun atau sejak periode ’80-an, gaji TKI di Timur Tengah rata-rata 600 riyal. Gila gak. Langsung kami upayakan kenaikan. Akhirnya pada 2014 menjadi 1.200 riyal. Gaji TKI di Singapura, Malaysia, dan lainnya juga naik.  Tahun politik semakin dekat. Ada rencana masuk ke dunia politik?  Belum dulu.  ---  MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT  Lahir: Bandung, 18 Februari 1968  Istri: Alia Febyani Prabandari (finalis Puteri Indonesia 2001)  Almamater:  - Institut Teknologi Bandung (ITB)  - Universitas Indonesia (UI)  - Universitas Nasional (Unas)  Jabatan : Kepala BNP2TKI (11 Januari 2007–11 Maret 2014)  Buku-bukunya:  - Surat-Surat dari Penjara (2000)  - Jujur terhadap Habibie (1999)  - Manifesto Kekuatan Ketiga: Mengorbankan Asas Nasionalisme Kerakyatan Menuju Indonesia Raya (2002)  Momen tak terlupakan: Pernah dipenjara karena memprotes kunjungan Mendagri Rudini ke kampus ITB pada 5 Agustus 1989  Sumber: diolah dari berbagai sumber  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

M. Jumhur Hidayat: Berjuang Bersama Buruh Adalah Ibadah-Pengabdian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RU" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) memang dibutuhkan. Sebab, jika saja tidak ada, maka kinerja Presiden dapat dianggap penyalagunaan kekuasaan (abuse of power).  “Perppu itu untuk memberikan kepastian pemerintah bisa bekerja berdasarkan hukum. Kalau tidak ada maka abuse of power. Maka dalam persepektif hukum tata negara lebih baik pemerintah berjalan meski aturannya salah ketimbang tidak ada aturan,” ucap Riewanto pada webinar nasional Moya Institute bertajuk Perppu Cipta Kerja dan Antisipasi Resesi Global, Sabtu (28/1).  Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun lalu mengesahkan Perppu Ciptaker tersebut untuk legitimasinya mengahadapi resesi global dan saat ini sedang dalam pembahasan di parlemen.  Sementara itu, Rektor ITB-Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna mengungkapkan, Perppu Ciptaker yang diterbitkan belum lama ini tujuannya pun masih sama guna memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta terutama menyasar imasuknya nvestasi.  "Saya menyoroti mengenai makna kegentingan memaksa sesuai UUD 1945 yang definisinya ditentukan Presiden sehingga dapat dianggap menjadi subyektivitas mengesahkan Perppu Ciptaker," kata Mukhaer.  Sebslumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penerbitan peraturan ini didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global.  “Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, yaitu misalnya dampak perang Ukraina yang secara global maupun nasional memengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan,” ujar Mahfud di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).  Dalam menghadapi situasi global tersebut, lanjut Mahfud, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis dan penerbitan Perppu, merupakan salah satu upaya untuk dapat mengambil langkah strategis tersebut.  Menurut Mahfud, pertimbangan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Cipta Kerja karena kebutuhan mendesak ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-VII/2009.

Pakar Sebut Perppu Ciptaker Untuk Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JKT_POLEMIK-SOAL-LIBUR-KERJA_MIFTAHUL-HAYAT-06.jpg" alt="Pekerja melintas saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (2/1/2023).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat menurut Ma" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (2/1/2023).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat menurut Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut UU Ciptaker inkonstitusional. Menurutnya, keberadan Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.  Kata Trubus, Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi. "Aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, karena investor sangat membutuhkan kepastian hukum,’’ kata Trubus dalam keterangan yang diterima JawaPos.com.  Lebih lanjut Trubus menjelaskan, selain ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada 2023, Perppu itu bisa membuat Indonesia siap menghadapi situasi geopolitik sebagai dampak dari invansi Rusia terhadap Ukraina.  Soal ketenagakerjaan, Trubus menyebut sudah diakomodir dalam Perppu Ciptaker yang diterbitkan pada 30 Desember 2022 tersebut. ‘’Perppu ini juga sudah mengakomodir semua persoalan ketenagekerjaan. Seperti masalah upah, cuti, hak-hak pekerja, dan lainnya,’’ sambung Trubus.  Meski demikian, Trubus mengakui di Perppu Ciptaker masih ada kelemahan. Dia menyoroti soal masa kerja bagi pekerja kontrak atau PKWT. Dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara gamblang sampai kapan kontrak kerja itu akan berakhir. “Soal upah, cuti, soal lain-lain, sudah diatur semua,” kata dia.  Terkait adanya keberatan terhadap Perppu Ciptaker dari sejumlah asosiasi buruh dan ketenagakerjaan, Trubus menganggap hal itu wajar-wajar saja. Sebab setiap munculnya kebijakan atau aturan baru, akan muncul dinamika.  “Kalau ada yang tidak setuju, itu wajar saja. Setiap adanya aturan baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Ini namanya demokratis ada yang setuju dan tidak setuju,” tutup Trubus.

Trubus: Perppu Ciptaker untuk Mengisi Kekosongan Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perppu Ciptaker

Berita Terkini